Pasal 32 ayat (2) 2 +sssssseesssneneeesee tenes eerie10Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum); 26.Bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah merupakan pengurusserikat, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihakTergugat kepada pihak Penggugat dengan memberikan surat skorsingmenuju pemutusan hubungan kerja (PHK

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan,tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahansendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindariPengusahd;; nne nme nnn nn nn ne nen nnn nn nnns28.Bahwa dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihakTergugat melalui pemberian surat skorsing menuju pemutusanhubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugattertanggal 9 Oktober 2014 kepada pihak Penggugat yang dilakukandengan tanpa dirundingkan terlebin

mengusahakan agar jangan terjadipemutusan hubungan kerja; Pasal 151 ayat (2) : 22222 n enone nnn nnn nn nn nnn n nnn cence nsDalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindarkan, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh ataudengan pekerja/ouruh apabila pekerja/oburuh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; 29.Bahwa selama proses skorsing menuju pemutusan hubungan kerja(PHK

Menyatakan surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja(PHK) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat kepada pihakPenggugat tertanggal 09 Oktober 2014 adalah tidak sah dan harusdibatalkan (verniertegbaar), karena bertentangan dengan ketentuanhukum ketenagakerjaan yang berlaku;5.

Fotocopy Surat Peringatan , Surat Peringatan II, Surat Peringatan Illdan Surat Skorsing menuju PHK yang dikeluarkan oleh Tergugatkepada Penggugat serta Surat Tanggapan Penolakan Penggugat atasSurat Peringatan tersebut, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P6;. Fotocopy Peraturan Perusahaan Periode 2013 2015 PT.KapasariOffset, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P7;.

No. 080 K/Pdt.Sus/2010Il mengirimkan surat penolakan mutasi kepada Tergugat masingmasingdengan surat tertanggal 07 Desember 2006 (Bukti P9), yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa alasan pemutasian PenggugatI dan Penggugatll adalahtidak bisa diterima dan permohonan untuk dikeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat;Bahwa atas penolakan mutasi yang dilakukan oleh Penggugatl tersebut,Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugatl sesuai dengan SuratPeringatan pertama Nomor : BUDPHG/P/898

Bukti P14), dan Surat Peringatan ketiga Nomor : PPSPHG/P/733/XII/06tertanggal 15 Desember 2006 (Bukti P15);Bahwa baik Penggugat maupun Penggugatll juga telah pernahmengirimkan surat susulan tentang penolakan mutasi kepada Tergugat masingmasing dengan surat tertanggal 12 Desember 2006 (Bukti P16) yang padapokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Penggugatll masih tetap hadirsebagai SATPAM di Kebun Aliaga sampai adanya jawaban dari Tergugatmengenai penolakan mutasi dan permohonan dikeluarkannya surat PHK

No. 080 K/Pdt.Sus/2010Penggugat maupun Penggugat Il mengirimkan surat jawaban kepadaTergugat masingmasing dengan surat tertanggal 20 Desember 2006 (Bukti P19) yang dikirimkan oleh Penggugat II dan surat tertanggal 21 Desember 2006(Bukti P20) yang dikirimkan oleh Penggugat yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Penggugat dan Penggugat Il menganggap bahwaTergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat!

dan Penggugat Il;Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadapPenggugat! dan Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);Bahwa sebagai akibat telah diputuskannya hubungan kerja Penggugat dan Penggugat Il oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untukmemberikan hakhak yang seharusnya diperoleh Penggugat!dan Penggugat IIsesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Bahwa untuk lebih jelasnya hakhak Penggugat!

Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak kepada Penggugatl dan Penggugatll;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);5.

Penggugat menanda tanganiPerjanjian Kerja wakiu tertentu pada tahun 2011 tetapi bukan denganTergugat I, Perjanjian Kerja ditanda tangani atau hubungan kerja denganKoperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA/TERGUGAT Il)Perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Koperasi Bu miTeratai Makassar (KOMITERA/TERGUGAT Il) terus berlangsung dandiperpanjang setiap tahunnya sampai Penggugat di PHK secara sepihakpada bulan oktober 2017.c.

yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasepihak dengan Penggugat adalah tindakan yang tidak sah dan tidakmemenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang dimaksud dalamPasal 151 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmensyaratkan PHK tidak sah jika belum ada penetapan dari LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial.12.Bahwa karena PHK batal demi hukum maka pada pasal 151 ayat 2 dan jugasesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tentang Permohonan Upah Proses

pada frasa belum ditetapkan dalamPasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepadaPenggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dihitungsejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada 31 Oktober 2017.Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18 /Padt.SusPHI/2018/PN Kadi13.Bahwa Tergugat juga telah membayar atau memberi upah kepadaPenggugat dibawah upah Minimum dan telah melanggar Pasal 90 ayat 1UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danberdasarkasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tentang Permohonan Upah Proses, dimana belum adanya penetapan PHKdari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial danberdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 padaFrasa "belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) UndangundangNomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka tergugat harusmembayar upah proses sejak melakukan PHK

tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat Il;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat Itelahmenyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat I sebagaiPerusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian Kerja Sama Outsourcingantara AJB Bumi Putera 1912 dengan Koperasi Bumi Teratai;Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK

Bahwa selanjutnya permasalahan ini dibawa untuk diselesaikan melaluiPerundingan Bipartit pada tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dimana yang melakukan perundingan adalahKarelsius Lomi (Penggugat) sebagai pekerja dan dari pihak Pengusaha (Tergugat) yangmenjadi Perwakilannya adalah Nyoman Meder dengan pokok masalah adalahPenggugat di PHK karena tidak melaksanakan Keputusan Direksi PT.

Bahwa atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini oleh karena telahdilakukan Perundingan Bipartit sampai ke tingkat Mediasi Hubungan Industrial namuntidak tercapai kesepakatan, kemudian Penggugat mengajukkan gugatan atasperselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan penetapan ataukeputusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 61ayat (1) huruf c mengenai status hukum Penggugat dalam hubungan kerja denganTergugat oleh karena Tergugat tidak

melakukan kewajiban mengajukan PermohonanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat sesuai ketentuan pasal 151ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;23.

Bahwa dalil Penggugat angka 19 bahwa Tergugat melakukan tindakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah dalil YANG TIDAKBENAR KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENGGUGAT MELAINKAN PENGGUGATSENDIRI YANG MENGUNDURKAN DIRI oleh karena itu Penggugat terkaid denganpesangon dan hak hak lainnya pada angka 24, 25, & 26 sangat tidak beralasan hukumdan harus ditolak ;10.

Gugatan PHK. An. Karelsius Lomi, Nompr : 25 / G/ 13 / PHI / PN.KPG, tanggal 12Juli 2013, diberi tanda bukti P. 33 ;34. Surat dari Karelsius Lomi kepada Paulus Seran Tahu, SH.

Masalah ekonomi, sejak Tergugat di PHK dari PT Leces, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Bekerja tidak menentu dan tidakmemberi nafkah;b. Tergugat suka main judi pacuan merpati oleh Penggugat dinasehati dan tidak adaperubahan;c. tahun awal 2009 Tergugat masuk LP ( Lembaga Permasarakatan ) terlibatpencurian rel Lori, pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat masuk lembagapermasarakatan kembali, terlibat penadah daging kambing. Penggugat tidak bisamerubah sikap Tergugat;.

adalahtetangga Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;e Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat danbelum dikaruniai anak;e Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan baik, dan saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 bulan dan Tergugat pulang tinggal di rumah orangtuanya ;e Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pisah antara Penggugat danTergugat, karena Tergugat di PHK

Penggugat agar bersabardan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya rumahtangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi ekonominya sejak di PHK

Tergugat pada tanggal15 Desember 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat NikahKUA Kecamatan Nabire sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor224/03/1/1996 tertanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanNabire;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama di Nabire rumah orang tua Penggugat tahun 1995 2000 pindahke Serai Papua 2000 2002 pindah lagi ke sorong 2002 2004 terus 2004 sekarangdi Magelang karena suami kena PHK

Penggugat setelan berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai 1998 karena pada tahun tersebut Tergugat telahmenghianati Penggugat, kemudian Penggugat maafkan namun temyata kejadiantersebut berulang, Tergugat bermain di belakang dengan perempuan lain, kKemudianrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antaraPenggugat dengan Tergugat teijadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, diantaranya:4.1 Bahwa setelah mendapatkan PHK

KelurahanMagersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan telahdikaruniai 5 orang anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksidi Nabire sampai tahun 2004 , setelah Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan di Magelang karena Tergugat di PHK

dikaruniai 2(dua) orang anak, yang sekarang ada pada Penggugat ;e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat, mengetahuinya dari cerita Tergugat ;e Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, dimana Tergugat di PHK

menguatkan dalildalil gugatannya masingmasingdari Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang bernamaSAKSI I PENGGUGAT yang merupakan Tante Penggugat dan Tergugat telahmenghadirkan saksi keluarganya yang bernama SAKSI IT PENGGUGAT yangmerupakan kakak kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan diatassumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagitelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, karenaTergugat di PHK

e Bahwa saksi keluarga dari masingmasingnya sudah berusaha menasehatiPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;e Bahwa saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatdapat dilihat dari keadaan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggalsatu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang penyebabnya adalah karena masalahekonomi, karena Tergugat di PHK

Menghukum Tergugat membayar upah selama proses PHK kepada Penggugat terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017 dengan perincian : 6 bulan X Rp. 3.268.000,- = Rp. 19.608.000,- (sembilan belas juta enam ratus delapan rupiah);6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Bekasi.Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) Sepihak yangdilakukan oleh Tergugat Kepada Penggugat dengan alasan HabisKontrak sangat tidak berdasar Hukum dan bertentangan denganketentuan Undang undang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, maka kami Memohon kepada Yang Terhormat MajelisHakim untuk memutus dalam Pokok Perkara bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat Demi Hukum menjadi perjanjiankerja waktu tidak tertentu (PKWTT)/Karyawan tetap sejak terjadinyahubungan kerja di perusahaan

pertimbangan tersebut diatas, terhadappetitum Penggugat angka 2 Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) UU Nomor13 tahun 2003 menyatakan Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya, oleh karena suatu kenyataan dimana tidak masuknya Penggugat bekerja karena Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

) terhadap Penggugat, yang dalam perkara a quo telahdinyatakan batal demi hukum maka Majelis Hakim berpendapat selama prosesperkara ini Tergugat berkewajiban membayar upah proses PHK terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P6 dan T3 upah Penggugatadalah Rp. 3.268.000, (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) / bulandan Penggugat menerima upah terkahir pada bulan Oktober 2016, maka Tergugatberkewajiban membayar upah selama proses PHK kepada Penggugat terhitungsejak bulan

Menghukum Tergugat membayar upah selama proses PHK kepadaPenggugat terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan April2017 dengan perincian : 6 bulan X Rp. 3.268.000, = Rp. 19.608.000,(sembilan belas juta enam ratus delapan rupiah);6.

Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 13 Februari 2016 ;3.

Bahwa perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berawal darisurat permohonan pensiun Penggugat tertanggal 12 Februan 2014.. Bahwa tindakan Tergugat yang sama sekali tidak menghiraukan permohonanPenggugat adalah sangat bertentangan dengan peraturan Ketenagakerjaan,padahal diharuskan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;.

Pantai Timur dari 2002 s/d 2014 sebagai cleaning service; Gugana duluan kerja dari pada Saksi; Bahwa gaji per hari Rp. 50.000,; Bahwa kami terima gaji tiap minggu; Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi; Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua; Bahwa ada surat pengunduran diri; Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya; Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Halaman 10 dari 19 Putusan PHI No

;Bahwa kami terima gaji tiap minggu;Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi;Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua;Bahwa ada surat pengunduran diri;Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya;Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Bahwa saksi bekerja pada bagian administrasi;Bahwa pada saat masih bekerja ada keberatan dengan hakhak karyawan, karenatidak ada cuti haid, jamsostek dan biaya pengobatan

berturutturut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat telah mengajukanpermohonan pensiun kepada Tergugat dengan mempertimbangkan umur yang sudah tuayang secara yuridis membuktikan bahwa Penggugat telah menyatakan diri sudah tidakmampu meneruskan hubungan kerja dengan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan memang benar Tergugat belumpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Objek Gugatan1.Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Uang KompensasiPengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa faktanya Tergugat melakukan penyimpangan/kesalahan dalamsistem jam kerja terhadap Penggugat yang tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.B.

DasarDasar Gugatan1.Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dengan hanya memberikanSurat Peringatan ke3 tanpa adanya upaya pembinaan terlebih dahuluHalaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt.SusPHI/2017ataupun pada ketentuan hukum yang mengikat;2. Bahwa Tergugat telah membuat aturan jam kerja selama 9 Jam dalam 1(satu) hari bekerja terhadap Penggugat;3.

TindakanTergugat yang dituangkan dalam isi Surat Pemberitahuan tersebutadalah merupakan tindakan skorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat;Bahwa sejak bulan April 2015 sampai hari ini Tergugat tidakmelaksanakan lagi kewajibannya kepada Penggugat dengan tidakmembayarkan Upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya;Bahwa tindakan Tergugat menghentikan pembayaran Upah kepadaPenggugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2)UndangUndang

menyatakan:Pasal 155 ayat (2):Selama putusan lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetapmelaksanakan kewajibannyaPasal 155 ayat (3):Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepadapekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengantetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh;Bahwa oleh karena PHK

Nomor 968 K/Pdt.SusPHI/201716.17.Upah Pokok terakhir: Rp2.222.861 ,00Upah yang belum dibayar dari bulan Mei 2015 s/d bulan November 2015yaitu 7 (tujuh) bulan x Rp2.222.861,00 = Rp15.560.027,00Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Tergugat dan II adalah merupakan PHK sepihak tanpa kesalahan terhadap Penggugatsebagai pekerja maka Tergugat dan II (PT.

Susanto, lahir padatanggal 16 Maret 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor22879/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 01April 2013;4.Bahwa sejak bulan April tahun 2014, pernikahan antaraPemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terusmenerus, yang penyebabnya antara lain:Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 945/Pat.G/2019/PA.JBe Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon yang telahmengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

terakhirbertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon; Bahwa Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telahdikaruniai dua orang anak; Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi; Bahwa rumah tangga Pemoon dengan Termohon tidak harmonislagi semenjak pertengahan 2014 karena sering terjadi percekcokan danperselisihan antara Pemohon dengan Termohon; Bahwa Saksi mengetahui penyebab karena Termohon tidakmenerima atas keadaan Pemohon yang kena PHK

Gresik dengan batasbatas : e Utara > B.1275e Selatan : 06912e Timur Ie Barat : Jalan SumatraeMohon disebut sebagai ObyekSengketaBahwa pelawan mulai tanggal 16 april 2016 sudah mulai membayarangsuran bulanan yang sudah ditentukan sesuai akad syariah yaitu sebesarRp. 52.787.129,46 dengan jangka waktu 60 bulan.eBahwa seiring berjalannya waktu pada bulan januari 2017 banyak anggotakoperasi yang di PHK oleh PT.

Smeltingbanyak yang di PHK sehingga omset Koperasi Karyawan Smelting menurunderastis.eBahwa puncaknya pada bulan juli 2017 pelawan mengalami penurunanomset yang sangat derastis sehingga pelawan hanya bisa membayarangsuran kepada Terlawan , sesuai dengan kemampuan dari pelawan,iktikad baik dari pelawan untuk melunasi hutang kepada Terlawan masih ditunjukan secara jelas dan nyata.eBahwa sampai saat ini pelawan masih membayar angsuran kepada Terlawan sampai dengan bulan juli 2018, hal ini menunjukan

Putusan No.1423 /Pat.G/2018 /PA.GsTerlawan , walaupun pelawan hanya membayar angsuran kepada Terlawan, sesuai kemampuannya dalam membayar angsuran tersebut.Bahwa terkait permasalahan jumlah angsuran yang tidak sesuai denganakad yang dilakukan oleh pelawan sematamata itu bukan kemauan pribadisi pelawan melainkan kondisi pelawan yang mengalami penurunan omsetkarena adanya PHK karyawan PT.

antara Pemohon dan Termohontelah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalamkeadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 10 tahun, yangberada dalam pemeliharaan Termohon ;Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun, namun sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi,yaitu penghasilan Pemohon yang dulu bekerja sebagai Karyawan PabrikKayu, karena Pemohon waktu itu di PHK

pihakpihak memilikilegal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonantersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrartalak atasperkawinan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sejak tahun2009, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Pemohon yang dulubekerja sebagai Karyawan Pabrik Kayu, karena Pemohon waktu itu di PHK

Pemohon dan Termohonserta buktibukti tersebut dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikahpada tanggal 16 Agustus 2003 yang lalu; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonissejak 6 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwapenyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohondisebabkan karena setelah Pemohon kena PHK

Karya terhitung sejak tanggal 02Oktober 2013 dan berakhir 5 november 2020 sehingga dalam tenggangwaktu yang diatur dalam UndangUndang masih dapat digunakan uu no 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam menyelesaikan Perselisihan HakPasca Phk;1) Menerima Upah Kerja Setiap Minggu Adalah Perhari 125.000 X 6 HariKerja = Rp 750.000;2) Uang Makan Perhari Rp 25.000 X 6 Hari = 150.000 X 4 Bulan = 600.000;3) Mendapatkan Bonus Kerja Rp3000.000 Tergantung Dengan Job PekerjaanYang Masuk Sehingga Total Keseluruhan

Sehingga secara otomatticly hubungan kerja anataraPenggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT);Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2021/PN.Amb10.Bahwa pemutusan hubungan hubungan kerja antara Pengguat dan Tergugatterjadi Karena Tergugat memiliki niat untuk berpindah tempat ke luar daerah,yaitu Sulawesi Selatan (Makasar) untuk melanjutkan aktifitas usaha bengkelpengelasan dan usaha lainnya, sehingga untuk mengefisiensi pegawaldengan cara melakukan PHK disertai

Nomor 89, tanggal 4 Juli 1983, sesuai asliyang diberi Tanda P.11.B;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telahmengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannyadimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :SAKSI 1: ABDUL JALIL PESULETTEBahwa, Saksi mengenal Penggugat, karena bertetangga;Bahwa, Saksi menerangkan pernah mengantar Penggugat ke Kantor Disnakerdi Passo, untuk menyelesaikan permasalahan PHK

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiriadalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,Halaman 27 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimanadalil Penggugat?2.

Apakah benar Hubungan Kerja sebagai karyawan tetap antara Penggugatdengan Tergugat adalah sejak 26 Januari 2012 dan kemudian Tergugatmelakukan PHK kepada Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkandiri adalah tidak sah sehingga Tergugat harus membayar uang; pesangon,uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta tunjangansebagaimana dalil Penggugat?

jabatan baru sebagai Senior Relationship Officer adalah tidakmungkin dilaksanakan Penggugat karena alasan kesehatan atau akibat sakit yangdiderita oleh Penggugat, tetapi Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa benartelah melaksanakan pemeriksaan radiologi tertanggal 13 Januari 2016 dan Rencanaoperasi tertanggal 16 September 2016 tetapi sampai dengan Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan dikualifikasi mengundurkandiri pada tanggal 12 Januari 2017 dengan tanggal efektif PHK

lian:Bersedia bekerja pada jabatan /unit kerja yang ditetapkan perusahaan danmelaksanakan tugas serta tanggung jawab.Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikandalil gugatannya bahwa penggugat tidak melaksanakan kewajiban promosinyaadalah karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaikaryawan dalam posisi jabatan promosi baru trersebut.Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat di PHK

oleh Tergugat dengankualifikasi mengundurkan diri sebagimana pasal 168 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah melanggar pasal 151 jo pasal 156 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baikberdasarkan buktibukti tertulis atau keterangan saksi, yang membenarkan bahwabenar Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat adalah melanggar pasal 151 jo.Halaman 33 dari42 Putusan No.16/Pdt.SusPH1/2017/PN.Smg.Pasal 156 ayat (1) sebagaimana dalil Penggugat atau bukan

Perusahaan tetap saja tidak mau membayar tuntutan gaji yangmasih menunggak, hanya menuntut Kewajiban pada pekerja, akantetapi tidak memperhatikan Hak/gaji pekerja.Bahwa pada tanggal 20 November 2019, secara sepihak Tergugat telahmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor : 169 /HRGA Elteha Int'l / XI /19, ditujukan kepada Para Penggugat ; (P14)Bahwa akibat besaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat setiapbulannya lebih kecil atau tidak sama dengan besaran upah yang harusditerima oleh

Dikirim tanggal 1 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Jawaban terhadap SuratPenggugat 1 tertanggal 6 Nopember 2019 ;Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Panggilan Kerja pertamaterhadap Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019Copy dari Asli Surat Penggugat 1 kepada Tergugat PerihalMenolak Panggilan Kerja kembali Dikirim tanggal 16Nopmeber 2019Copy dari Asli Surat Tergugat perihal Pemutusan HubunganKerja (PHK) ditujukan kepada Para Penggugat Tertanggal 20Nopember 2019 ;Copy dari

tanggal 19Nopember 2019, Tergugat membuat surat panggilan kerja ke2, Kemudian terhitung tanggal 20 Nopember 2019, Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar tanggal 2 April 2019kepada Tergugat Perihal Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ;Copy dari Asli Slip Gaji/Upah Terakhir yang diterima oleh ParaPenggugat, berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2019Copy dari Asli Surat Laporan Keuangan (Oktober 2019

Tentang Gugatan Tidak Jelas, Para Penggugat memberikan tanggapanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan sangat jelas yaitu mengenai gugatan perselisinanhubungan industrial yang awalnya merupakan perselisihnan hak,kemudian berkembang menjadi perselisihan pemutusan hubungankerja, sebagaimana surat PHK Tergugat kepada Para Penggugattertanggal 20 November 2020;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Para Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 168UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantersebut adalah tidak beralasan hukum dan pemutusan hubungankerja (PHK) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 151UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Para Penggugatmelakukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar upah dan uangpesangon Para Penggugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan ParaPenggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

sebagaimana biasa akan tetapi ditolak oleh Pekerja;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pekerjamohon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi Sumatera Utara supaya menjatuhkan putusansebagai berikut Memerintahkan Pengusaha untuk memberikan uang pesangondan hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utaratelah menjatuhkan putusan, yaitu) putusan No. 532/820/37603/PHK

Pelaksanaan putusan ini berada di bawah PengawasanPegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.230 K/PHI/2007 tanggal 19 September 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.YUKI ABADI tersebut;Memperbaik i amar putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.532/820/376 03/PHK/II/12 2005 tanggal 20 Desember 2005sehingga amar selengkapnya