Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---------------------------------------------------------4.

JUARNI;melawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 2016 penggugat disuruh oleh Kepala UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegarabapak H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IllL.2897.8 / A. SK / VIl/BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill.2897.8 / A.

PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan juga telah memperhatikanprinsif kehatihatian dalam mengunakan keuangan daerah mengingat DinasPendidikan merupakan Penanggung Jawab atas pengunaan anggaran, yangmana apabila Dinas Pendidikan tidak menindaklanjuti hasil temuan dariInspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara dan tetap melakukan pembayaran kepadaPenggugat tentu

Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/IIL2 897.4/A.SK/VVIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat ;4.

Itkab700/314/LHPKH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegaraadalah dengan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas PendidikanKecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah SDN 031 Kecamatan Tenggarong,para Guru SDN 031 Tenggarong, Sdr.

PT Kutai Kartanegara Prima Coal

LEKAN AJANG;BUPATI KUTAI TIMUR;

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Lung Melah,alamat Desa Lung Melah Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSTINUS, S.H. dan JOHNYFADLY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanadvokat

KS Tubun Gang Jabalnor IJ RT 10 Nomor72, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal10 Februari 2010, yang selanjutnya disebut sebagai.4 416 aamomorene 4415 name oo a8 Be PENGGUGAT/PEMBANDING ;BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi,Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHAMZAH DAHLAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanadvokat/pengacara, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Komplek BandarHim. 1 dari 7 him. Put.

November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo,menyatakan sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menyatakan Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena obyeksengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/357/HK/VI/2009 tanggal 15 Juli2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan Desa LungMelah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai

JALADANA BAHARI ; BUPATI KUTAI BARAT

., Advokat, pada kantor DENIRAMON SIREGAR & PARTNERS Advocate & Legal Consultan,beralamat di Jalan Cikini Raya No.60 FG Gedung Arva Lantai 4Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Oktober 2010 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding ;melawan:BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar, KabupatenKutai, Provinsi Kalimantan Timur ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa

Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Kasasi MahkamahAgung No.30 K/TUN/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTermohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasiberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 558/541.13/SosekTU.P/X/2004, yangberlokasi di daerah Muara Lawa dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai

Kubar WijayaKurnia ;Memerintahkan Tergugat, Bupati Kutai Barat untuk mengeluarkan izinPerpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi an PT. Jaladana Bahari,sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat PT.

Jaladana Bahari ;Tergugat : Bupati Kutai Barat ;b. Obyek sengketa :1. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 545/K.567/2006 tanggal 28Agustus tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umuma.n PT. Kubur Wijaya Kurnia ;. Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 545/K.781a/2006, tanggal 12Desember 2006, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.nPT. Mandiri Alam Sejahtera ;c.

Dasar gugatan :Bahwa Penggugat adalah Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasiberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 558/541.13/ SosekTU.P/X/2004,berlokasi di Muara Lawa dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, seluas9.999 Ha dan menuntut pembatalan terhadap obyek sengketa diatas ;e Perkara Sengketa Tata Usaha Nomor : 28/G/2008/PTUN.SMD :a Penggugat : PT. Jaladana Bahari.Tergugat : Bupati Kutai Barat ;b. Obyek sengketa :1.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUPATI KUTAI BARAT tersebut;

BUPATI KUTAI BARAT vs TARJIDIN;

PUTUSANNomor 79 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sendawar,Sendawar Kutai Barat;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Jannes Hutajulu, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Barat;2. Rudy WP. Manalu, SH., Kasubag Bankum Sekretariat DarahKabupaten Kutai Barat;3.

., Kasubag Bankum Sekretariat DarahKabupaten Kutai Barat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat JI. Sendawar ,Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 April 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/T ergugat;melawan:TARJIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal KampungRambayan, Kecamatan Mook Manaar Bulant, Kabupaten Kutai Barat,pekerjaan Swasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada: ALMAIDA GALUNG, S..,H.

Putusan Nomor . 79 PK/TUN/2012November 2009 (vide Bukti T.3), maka sebagai tindaklanjutnya, atasSurat Perintah Bupati Kutai Barat No.090/027/InspektoratTU.P/II/2010tanggal 08 Februari 2010, Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat telahmelakukan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan sehubungandengan Laporan Masyarakat tersebut;2.

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan KampungKabupaten Kutai Barat. 2.

Barat Nomor: 10 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor:15 Tahun 2006 tantang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggji; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 13 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor:17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan PermusyawaratanKampung;Jelas pertimbangan tersebut juga merupakan suatu kekhilfan ataumerupakan kekeliruan nyata dari Hakim

JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT,

JAEDI, S.H. kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advocate & Legal Consultant pada kantor DENIRAMON SIREGAR and Partners, beralamat di Jalan Cikini RayaNomor 60 FG Lt 4 Gedung Arva Lantai 4, Jakarta Pusat 10330berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ;melawan:BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Barong Tongkok JalanSendawar Komplek Perkantoran, Kabupaten Kutai Barat,Sendawar, Kutai Barat ;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat

Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.1246.Bahwa kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai Barat Nomor :545/K.1069d/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksploitasi Atas Nama PT.

Memerintahkan Tergugat/Bupati Kutai Barat menunda tindak lanjutpelaksanaan keputusan ini selama pemeriksaan berlangsung sampaiPutusan ini berkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.1069d/2008 tanggal 231213Desember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksploitasiAtas Nama PT. Citra Batu Perkasa seluas 5.000 hektar.3.

Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagimenggugat Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.1069.d/2008 tanggal 23 Desember 2008 (obyeksengketa). Mengapa (?) Karena :Berdasarkan Surat Bupati Nomor : 503/180/Eko.TU.P/VI/2006 tanggal 21Juni 2006, perihal Penolakan Perpanjangan Ijin KP Eksplorasi PT. JaladanaBahari, telah tegas dan jelas menolak permohonan Perpanjangan ljin KPEksplorasi PT.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.37/G/2007/PTUN.SMD tanggal 19 Juni 2008, menyatakan :144Surat Bupati Kutai Barat No. 503/180/Eko. TUP/VI/2006 tanggal 21 Juni2006 perihal penolakan perpanjangan Ijin KP Eksplorasi PT. JaladanaBahari adalah SAH ;Hal ini dapat dilinat dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 alinea 2putusan, berbunyi :Menimbang, bahwea ...........

JALADANA BAHARI, ; BUPATI KUTAI BARAT

PETRUS IDUANTORO;BUPATI KUTAI BARAT;

PETRUS IDUANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Awang Long Senopati, Kelurahan Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, PropinsiKalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Staf BagianUmum, Jabatan terakhir Kepala Bagian Pembangunan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agustinus, S.H. ; 2.

No. 280/B/2012/PT.TUN.JKTMELAWANBUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar I, KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Jannes Hutajulu, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, AlamatJalan Sendawar I, Komplek Perkantoran Kabupaten KutaiBarat, Sendawar ; 2. Drs. Syakhrony, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala KejaksaanNegeri Sendawar, Alamat Jalan A.

Yani Kantor KejaksaanNegeri Kabupaten Kutai Barat, Sendawar ;3. Rudy WP. Manalu, S.H., Pekerjaan / Jabatan KasubagBankum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, AlamatJalan Sendawar I, Komplek Perkantoran Kabupaten KutaiBarat, Sendawar ; 4. Ichlas Hasan, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar, Kabupaten Kutai Barat,Alamat Jalan Sendawar I, Komplek Perkantoran KabupatenKutai Barat, Sendawar ; 5.

., Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar, Kabupaten Kutai Barat,Alamat Jalan Sendawar I, Komplek Perkantoran KabupatenKutai Barat, Sendawar ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 180/498/HKTU.P/V/2012, tanggal 3 Mei2012 ;2 0222 nnn nnn n nnn nesSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING:;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca : 2727222 222222 2n nnn nnn1.

KUTAI MITARA ENERGI BARU dahulu PT. KUTAI TIMUR ENERGI , dkk

AHMAD, SK vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA

II Desa Loa Raya, KecamatanTenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor HukumMuhammad Aidiansyah, SH & Rekan, berkedudukan di JalanManunggal RT. 77 No. 116 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan SungaiKunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05Januari 2009.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembandingmelawan :BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi

, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, diwakili olehPLT BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dalam kedudukannya denganHak Substitusi maupun sendirisendiri memberikan kuasa kepada :1 ABDULLAH PANNUSU, SH, MSi, Kepala Bagian Hukum padaBagian Hukum Setkab.

Kutai Kartanegara2 BUDI HARYADI, SH, MH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara3 ALFINCE YOEL LUFUNG, SH, Staff Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai KartanegaraHal. 1 dari 7 hal. Put. No. 83 K/TUN/2009.4 AJISYLVIA YUONNE APRILLIA, SH, Staff Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setkab.

Bupati Kutai Kartanegara Cq.

tanggal diterimanya penyampaian hasilpemilihan dari Badan Perwakilan Desa.Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008 Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara Sdr.Drs.

Dalam Permohonan Penundaan - Menguatkan Penetapan Majelis Hakim No.33/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 Maret 2017 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.10 / A.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.10 / A. SK/ VII / BKD/ 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Arbainah Ariyani; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.10 / A.

ARBAINAH ARIYANI;melawanBupati Kutai Kartanegara;

WolterMonginsidi No. 01, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara ;Kalimantan Timur;Halaman 2 dari 127 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUN.SMD3.JOKO ADI WIBOWO, SH, NIP.1974103002006041009, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bantuan HukumSetkab, Kutai Kartanegara, alamat di Jl.Wolter Monginsidi No. 01, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur;4. HARMAN, SH.

Kartanegara Nomor : 814 / 11.2415 / 8401/BKD; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 / HK 311 /2009; Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 800 / 82.265 /SK.

Kartanegara sehubungan dengan dikeluarkannyaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill.2 897.10 /A.

Kartanegara sehubungandengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888 / IIl.2 897.10 /A.

Kartanegara, makadengan tidak dimasukkannya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegaradan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaradalam gugatan ini adalah Gugatan Penggugat Kurang Pihak;4.

JALADANA BAHARI , -BUPATI KUTAI BARAT

,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum Tim AdvokasiSentawar Kabupaten Kutai Barat berkantordi Jalan Sendawar I Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Kutai Barat,Sendawar, Kutai Barat ;ICHLAS HASAN, SH, MH., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat/KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar KabupatenKutai Barat berkantor di Jalan Sendawar IKomplek Perkantoran Pemerintah KabupatenKutai Barat, Sendawar, Kutai Barat ;BURHAN RANRENG, SH, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat

Putusan No.22/G/2010/PTUN.SMD.alasan Bahwa Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 503/180/Eko.TU.

Jaladana Bahari di kecamatan Muara Lawa dan kecamatanSiluq Ngurai kabupaten Kutai Barat dengan jangka waktu 1(satu) Tahun, seluas 9. 999 Ha (vide bukti P. 4 idembukti T. 8);Menimbang, bahwa dari bukti P. 5 berupa Surat PT.Jaladana Bahari kepada Bupati Kutai Barat Nomor59/JDB/IV/2005 tanggal 6 Oktober 2005 PerihalPerpanjangan Ijin Ekplorasi Tahun 20062007 diketahuibahwa sebelum Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor558/541.13/SOSEKTU.

Jaladana Bahari danberikutnya di atas lokasi tersebut TergugatBupati Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. 567/2006 tanggal 28 Agustus 2006 Tentang PemberianKuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Atas Nama PT.Kubar Wijaya Kurnia: Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K. 78la/2006 tanggal 12 Desember 2006 Tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.

Jaladana Bahari telahmenggugat Tergugat Bupati Kutai Barat diPengadilan Tata Usaha Negara dalam registerperkara Nomor : 37/G/2007/PTUN.SMD, denganobyek sengketa1. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor503/180/Eko. TU. P/VI/2006 tanggal 21 Juni2006 perihal Penolakan Perpanjangan TjinKuasaPertambangan Eksplorasi PT. JaladanaBahari: 2. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor545/K. 567/2006 tanggal 28 Agustus 2006Tentang Pemberian Kuasa PertambanganPenyelidikan Umum Atas Nama PT.

KUTAI MOTOR, ; SUGIHARTONO, DAKUM, dkk.

KUTAI MOTOR, beralamat di Jalan Kutai No.10Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YustinMalau, SH. MH., 2. Jeremia Toga P. Gultom, SH., Advokat danKonsultan Hukum pada Low Office JUSTIN MALAU, SH. MH. &PARTNER, berkantor di Kompleks Andhika Plaza Lt.3 No.VIIl,Jalan Simpang Dukuh No.3840 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon Kasasidahulu Tergugat ;melawan:1.

Kutai Motor dengan masakerja dan upah yang tidak sesuai dengan UMK, maka Para Penggugat uraikansebagai berikut : No. Nama Masa Kerja Gaji dari Tergugat Ketentuan UMK1. Suyatno 13 Tahun Rp. 375.000 Rp.805.5002. Sugihartono 13 Tahun Rp. 180.000 Rp.805.5003. Darkum 13 Tahun Rp. 155.000 Rp.805.5004. Edy S. 11 Tahun Rp. 390.000 Rp.805.0005. Suparno 11 Tahun Rp. 170.000 Rp.805.5006. Susilo 10 Tahun Rp. 105.000 Rp.805.5007. Meliy L. 7 Tahun Rp.1.340.000 8. Erwin M. 4 Tahun Rp. 90.000 Rp.805.5009.

Kutai Motor sebagai Tergugatmengandung cacat formil mengenai pihak dengan alasanalasan sebagaiberikut :1. Bahwa secara hukum UD. Kutai Motor bukan merupakan subyekhukum ;2. Bahwa oleh karena bukan subyek hukum maka UD. Kutai Motor tidakdapat digugat ke Pengadilan ;Il. Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi kabur (Obscuur libel) ;Hal. 6 dari 10 hal. Put.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.4/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati, S.Pd.I;--------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.4/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati, S.Pd.I;--------------------4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian Penggugat seperti keadaan semula;---------------------------5.

ERNAWATI, S.Pd.ImelawanBupati Kutai Kartanegara

KutaiKartanegara.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan.

SK / VII / BKD / 2016atau hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;16.Bahwa, Penggugat sudah menghadap pada Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud mempertanyakanalasan kenapa gajinya dihentikan, namun dijawab oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (H. M. RIDHADARMAWAN, SP.

Yuliandris Suherdiman atas nama Kepala DinasPendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa, Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill. 2 897.4 / A.

Tentunya Penggugat mempunyai alasanhukum tertentu antara tindakan Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara dengan diterbitkannya obyek sengketa a quooleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Kepala Badan KepegawaianHalaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor : 34/G/2016/PTUN.SMDDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga dimasukkan sebagai pihakTergugat dalam perkara a quo;Tidak dimasukkannya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

,MH & REKAN terhadap (1).Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,(2). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, (8).Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, (4).

LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR;

KS Tubun Gang Jabalnor II RT 10 Nomor 72Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan :BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek PerkantoranBukit Pelangi, Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya HAMZAH DAHLAN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln.

TimurNomor 188.4.45/357/HK/VH/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi DesaMarah Halog dan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur,Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat merugikan Penggugat karenaPenggugat tidak dapat lagi dengan leluasa mengambil atau menikmati hasilhutan dari kawasan hutan yang dulunya menjadi wilayah dari Desa Penggugat(Desa Lung Melah) dan bahkan tanah bekas ladang/ belukar milik Penggugattidak dapat dikerjakan lagi oleh Penggugat karena direbut/ diklaim

olehpenduduk Desa Marah Haloq sebagai wilayah Desanya dengan mendasarkankepada Keputusan Tata Usaha Negara Nomor:188.445/357/HK/VII/2009tanggal 15 Juli 2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloqgdengan Desa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, uraiankejadian mana atau hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat baru mengetahui

, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat mempunyai hak mengajukanGugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq danDesa Lung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bertentangandengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (4).

Bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Nomor: 188.4.45/357/HK1VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan DesaLung Melah Kecamatan Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi unsurHalaman 7 dari 12 halaman.

-LEKAN AJANG vs-BUPATI KUTAI TIMUR

/357/HK/VII/2009tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halogq dan Desa Lung MelahKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;P.2 foto copy sesuai aslinya Surat Raja Kutai Aji Moh.

Parikesit;P.3 foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Raja Kutai Aji Moh.

Parikesit, tertanggal 10Maret 1981;13P.4BSP.6P.7foto copy sesuai aslinya Peta Wilayah Desa Marah Kenyah Kecamatan Muara WahauKabupaten Daerah Tingkat II Kutai Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Kepala desaLung Melah tertanggal 8 Oktober 2009;foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala DesaLung Melah Kecamatan

Keputusan Gubenur Kalimantan Timur Nomor: 6 tahun 1977 tentangPenetapan 53 Desa Persiapan Eks UPT di Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, KabupatenDaerah Tingkat II Kutai, Kabupaten Daerah Tingkat II Berau dan Kabupaten Tingkat IIBulungan dan 5 Desa Persiapan Eks Resetlement Penduduk di Kabupaten DaerahTinggkat II Kutai serta 6 Desa Persiapan hasil pemecahan di Dearah Kabuapten Tingkat IIKutai menjadi desa definitif tertanggal 30 April 1977;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kedaton Kutai Kartanegara

Telen tertanggal 4Mei 2009;Foto copy Lembar Disposisi kode: 3209/TP.63A tanggal 19 Mei 2009;Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung MelahKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;16T.30orang saksi masingmasing adalah:1.Foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/357/HK/VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Haloq dan Desa Lung MelahKecamatan Telen Kabupaten

RIDLATAMA TRADE POWERINDO ; BUPATI KUTAI TIMUR

TIMUR, berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta No. 01, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

., pekerjaan Staf Bagian BantuanHukum Pada pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur ;Kesemuanya menggunakan alamat Kantor Bupati/SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta No. 01,Kawasan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/183.5/HK/197/IX/2010 Tanggal 20September 2010:PT. NUSANTARA WAHAU COAL, diwakili oleh SUGIONO,selaku Direktur PT.

Bahwa Penggugat telan memenuhi seluruh kewajiban berdasarkanUndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehinggaterbitlan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/ HK/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Hayang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;7.

Ridlatama TradePowerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di Kecamatan Busang,Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

(i) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah KalimantanTimur Resor Kutai Timur No. Pol. SP3/35/V/2009/Reskrim tertanggal 4Mei 2009 (vide Bukti P25); (ii) Surat Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur No. Pol.SP2HP/33/ V/2009/ Reskrim dated 6th May 2009 (vide Bukti P26);dan (iii) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKalimantan Timur Resor Kutai Timur No. Pol.

LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KepalaDesa Lung Melah, alamat Desa Lung Melah, Kecamatan Telen,Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Agustinus, S.H dan2.

KS Tubun Gang Jabalnor II RT 10Nomor 72 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Februari 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan :BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek PerkantoranBukit Pelangi, Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya HAMZAH DAHLAN, S.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara,beralamat di JIn.

Putusan Nomor.326 K/TUN/201 110.11.12.Telen Kabupaten Kutai Timur yang telah dikeluarkan oleh Tergugatmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 ;Bahwa demikian pula tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat KeputusanNomor 188.445/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang PenentuanBatas Administrasi Desa Marah Halog dan Desa Lung Melah KecamatanTelen Kabupaten Kutai Timur adalah melampaui kewenangannya danmelanggar azasazas umum pemerintahan yang baik, salah satunya

Halog dan Desa Lung Melah Kecamatan TelenKabupaten Kutai Timur adalah merugikan Penggugat baik dalam kapasitasdiri pribadi sebagai warga masyarakat Desa Lung Melah maupun sebagaiKepala Desa Lung Melah, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut diatastelah melampaui batas wewenang (Sewenangwenang) atau perbuatan yangHalaman 5 dari 12 halaman.

Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/357/HK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan Desa LungMelah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, ternyata tidak dipenuhitahapantahapan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 4ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun2006, maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah

Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Julian Padli bin Kutai) terhadap Penggugat (Meldawati binti Basril);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.5.

Meldawati binti BasrilJulian Padli bin Kutai

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Meldawati binti Basril, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman diKorong Pasar Ampalam, Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir,Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten PadangePariaman, ProvinsiSumatera Barat;sebagai Penggugat;MelawanJulian Padli bin Kutai

Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Julian Padli bin Kutai)terhadap Penggugat (Meldawati binti Basril);3.

Menjatuhkan talak SatuBain Sughra Tergugat (Julian Padli bin Kutai)terhadap Penggugat (Meldawati binti Basril);4. MemerintahkangePanitera Pengadilan Agama Pariaman untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.5.

Hendriansyah; Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai