Penggugat:
PT NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA III) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Kelompok Kerja (Pokja) Ill Pengadaan Barang/JasaBagian Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran2021 Nomor : 01/POKJA III/BPBJ/V/2021 hal Klarifikasi,tertanggal 19 Mei 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur PT. Sukses Mandiri Konstruksi Nomor :04/SMK/JAWABAN KLARIFIKASI/V/2021 perihal JawabanKlarifikasi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Asphalt MixingPlant, tertanggal 20 Mei 2021.

berupa Surat Pembatalan Tender Paket Peningkatan Jalan MesjidKayu (DAK) dengan ID Tender 2737096 oleh Kelompok Kerja (POKJA) IIIHalaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN.PGPBagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pangkalpinang TahunAnggaran 2021 yang diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) dan Surat Pembatalan Tender Paket Pemeliharaan Berkala JalanInspeksi Kolam Retensi dengan ID Tender 2732096 oleh Kelompok Kerja(POKJA) Ill Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa aquo adalah Peraturan Perundangundangan, diantaranya adalah PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui Penyedia;e) Unsur Konkret, Individual, Final, dan Menimbulkan Akibat HukumMenimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo merupakankeputusan berbentuk elektronis yang memiliki

Nakada Utama yang merupakan badan hukumperdata (rechtspersoon), sedangkan yang menjadi Tergugat adalah KelompokKerja (POKJA) Ill Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KotaPangkalpinang Tahun Anggaran 2021, yang menjalankan fungsi pemerintahandaerah Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang TahunAnggaran 2021 selaku Badan Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaaneksekutif ditingkat daerah yang mempunyai kewenangan administratif

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang pada pokoknya mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yangmeliputi pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa daninfrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sisteminformasi pengadaan barang/jasa dan pengembangan sistem informasi yangdibutuhkan oleh pemangku kepentingan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkandengan

WIDYA KENCANA DIWAKILI OLEH WIDI ASTUTI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN

Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDNTentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dan Permen PUPRNomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman PengadaanJasa Konstruksi Melalui Penyedia Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;18.Bahwa dalam ketentuan Perpres, Permen dan Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas tidak adadisebutkan sebagai pesyaratan untuk

Barang/Jasa melalui Penyedia, padaHalaman 15.

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukpelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan SanggahBanding.Selanjutnya terkait dengan upaya administratif berupa sanggah sertasanggah banding dijelaskan secara khusus dalam Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, padaLampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:Halaman 36.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 005BAG.PBJTAHUN2019 tertanggal 24 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kelompok KerjaHalaman 43. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDNPemilinan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DaerahKabupaten Asahan (Vide Bukti T 9) ;2.

Penyedia yang menguraikan Metode evaluasi Harga Terendahdigunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalamhal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yangmemenuhi persyaratan teknis.

DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011 - PK UNIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PROV SUMUT

Waktu yangseharusnya jika mengikuti ; Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /JasaPemerintah Melalui Penyedia akan diberikan Paling cepat hariselasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 07.30 WIB, jangka waktu harusdiperhitungkan dengan jumlah paket yang ditenderkan.

Jika merujuk pada Lampiran PeraturanHal 21 Putusan PerkaraNo.257/G/2019/PTUNMDNLembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Ad. 3.93.

Jadi Tergugat tidak melakukan Evaluasi Teknis terhadap rekanan36.perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Melalui Penyedia ; Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Perpres Nomor :16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danDokumen Pemilihan Nomor. 079/POKJA.011PK/UKPBJSU/2019Tanggal : 16 Mei 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah LKPP, Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MelaluiPenyedia ; nnnn nnn mene nn nen Hal 56 Putusan PerkaraNo.257/G/2019/PTUNMDNd.

Nias Barat Kabupaten Nias Barat adalahberdasarkan Bukti T2 yaitu berupa Surat Perintah Tugas Nomor895.7/63/SPT/ULP/2019 Tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Kepala Biro Administrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Sumatera utara menugaskan AnggotaKelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SumateraUtara sebagai Kelompok Kerja 011PK atas Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Sumatera Utara Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasapada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

POKJA PENGADAAN BARANG PEKERJAAN PENGADAAN ALAT UKUR HIDROLOGIvsCV. KINARA GITA PRATAMA, KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG/TURUT TERBANDING

Bahwa proses Pengadaan Barang Pekerjaan Alat Ukur Hidrologi di BalaiBesar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung telah sesuai denganPeraturan PresidenNomor....Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehinggatidak ada alasan untuk menunda proses selanjutnya yaitu Pelelangan/ Seleksi/Pemilinan Langsung ulang114.

DALAMEKSEPSI: e Menerima eksepsi Tergugat ;c nono nn nn non nee nc ncnsee Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksaQugatan ACUO nnn nnn nnn nn nnn renner nner nnn nnn nn cnne Menolak seluruh gugatan Penggugat;0n2ceenn=e Menyatakan bahwa proses Pengadaan Barang Pekerjaan Alat Ukur Hidrologi diBalai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung telan sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:;A.

Bahwa proses Pengadaan Barang Pekerjaan Alat Ukur Hidrologi di Balai BesarWilayah Sungai Mesuji Sekampung telan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak adaalasan untuk menunda proses selanjutnya yaitu Pelelangan/Seleksi/ PemilihanLANQSUNG UlaNG;2n enon nnn neem nn nn enn nn nen nn nen eenenee4.

DALAMEKSEPSI: 21e Menerima eksepsi Tergugat II;2nc nono ne nc nonn cence neeMenyatakan....e Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksaQugatan ACUO nnn nnn anne nnn renner nner en nene Menolak seluruh gugatan Penggugat;e Menyatakan bahwa proses Pengadaan Barang Pekerjaan Alat Ukur Hidrologi diBalai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung telan sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;A.

barang pekerjaan alat ukur hidrologi BalaiBesar Sungai MesujiSEKAMPUNG jnnn nn nn nnn ene nn nen ener enn ene nee ne enn nen enn nn nn enna nena nananTindakan Tergugat II tidak berpedoman dan tidak berdasar pada peraturanperundangundangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah karena dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak mengatur adanya suratpersetujuan

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2021, DKK

JAVA BIMA CITRA;KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSULTANSI I PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016;

PadaUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKabupaten Sintang Tahun anggaran 2016;2. SINDI ARISONA, ST : Anggota Pokja Konsultansi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2016:;3. YUSWA DARMA P.ST:Anggota Pokja Konsultafi3i Pada Unit Layanan Pengadaan Ralang/JasaPemerintah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2016;4. ALIYANDI : Anggota Pokja ultansi PadaUnit Layanan Pengadaan ang/Jasa PemerintahKabupaten Sintang Tahun anggaran 2016;5.

KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA; KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

Ismail No. 3 RT.23, Kelurahan Surgi Mufti KecamatanBanjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April2017, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMIBANDING) estes cote cee ne rteeeennonanisMELAWANHal.2 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,berkedudukan di Jalan Dharma Praja Kawasan PerkantoranPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru

Makkah
Tergugat:
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh C.q. Kelompok Kerja Pemilihan PBJ 2023 - XI

MAKKAH Diwakili Oleh HENDRI
Termohon:
Kelompok Kerja Pemilihan LXXIII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh

Makkah, Tempat Tinggal Jalan Cendana Utama Nomor 25,Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ProvinsiAceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;MelawanKELOMPOK KERJA PEMILIHAN LXXIII BIRO PENGADAAN BARANG DANJASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH, Tempat Kedudukan Jalan T.Nyak Arief Nomor 219, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, KotaBanda Aceh Provinsi Aceh, Diwakili Oleh:1. AGUNG MARDIKA, S.T;2. JULHAM AKSAR. S.T.

Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang36.2.36.3.36.4.namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam aktapendirian perusahaan;Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSEdisertai bukti terjadinya penyimpangan;Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpanganprosedur meliputi:kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalamPeraturan Perundangundangan terkait Pengadaan Barang/JasaPemerintah

barang/jasa pemerintah.

Bahwa Tentang Surat penugasan Nomor : 027/SP/0018/BPJ/2019 tanggal 8Juni 2020 Tentang Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan LX XIII Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk melakukan Tender terhadap Renovasi Gedung Rawat Inap;2. Bahwa Pokja yang telah ditugaskan tersebut semuanya telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barangdan jasa;3.

Bahwa Pokja Pemilihan LX XIII Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah melaksanakan proses tender terhadap Renovasi Gedung Rawat Inap sesuai peraturan perundangundangan;UI. PETITUMBahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Termohon memohon kepadaMajelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi Termohon;2.

ALDI KARYA melawan PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Gani No. 17Curup; Dalam hal ini diwakil i olehdirekturnyaNama IDHAM CHOLID, HK, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta/Direktur PT.Aldi Karya, tempat tinggal di JalanZainal Bhakti No. 1869 Curup; Selanjutnya disebut Se@bDag@i........ 0... cence cece ee eeeweeeee ee eensPELAWAN;Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 11/G.PLW/2011/PTUN BKL, Hal. 1 dari 23PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BIDANG BINA MARGA TAHUNANGGARAN 2011 PADA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN REJANG LEBONG Berkedudukan diJalan Setia Negara

BUDIANTO, S.T., M.T. selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang/Jasa BidangBina Marga Tahun Anggaran 2011 PadaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang. M. SYAMSUL MAARIEF, S.T., M.T. selakuSekretaris Panitia PengadaanBarang/Jasa Bidang Bina Marga TahunAnggaran 2011 Pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Rejang Lebong ; .

., M.T. selaku AnggotaPanitia Pengadaan Barang/Jasa BidangBina Marga Tahun Anggaran 2011 PadaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten RejangKetiganya berkedudukan di Jalan SetiaNegara II No. 114Selanjutnya disebut Sebagai.......2..... ce ceceeeeeseee ee TERLAWAN;Telah =membaca Surat Penetapan Dismissal KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor11/G/2011/PTUN BKL tanggal 13 OktoberTelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu Nomor : = 11/Pen PLW/2011/PTUNBKLtanggal 03 Nopember

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II : KEPALAKANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATtersebut;

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION

Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:Halaman 19 dari 5O halaman.

tugas dan fungsiOrganisasi LKPP secara keseluruhan atau secara umum, dimana tugas danfungsi secara umum tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telahdidelegasikan kepada Deputi sebagai unsur pelaksana tugas LKPP yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada kepala;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkankhusus untuk

Putusan Nomor 205 K/TUN/201328Sanggah dan bukan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Pemohon Kasasi menilai kekeliruan tersebut menunjukkan bahwa MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah terpengaruh oleh gugatan Penggugatyang juga menyebutkan obyek gugatan sebagai Surat Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mengabaikan fakta yangada;Bahwa kekeliruan yang kedua adalah Majelis Hakim

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalahsatusatunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan danmerumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimanadmaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

barang/jasapemerintah.

HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA ULP POKJA I PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN T.A 2018

Tidung V stapak 9 No. 123, Kota Makassar;selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:POKJA ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan T.A 2018Tempat Kedudukan : Jl. Jend Urip Sumoharjo No. 296 Makassar, dalamhal ini diwakili oleh Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang DinasPerkebunan Provinsi Sulawesi Selatan bernama IR.

Keputusan Pokja Ulp Pengadaan Barang Dinas Perkebunan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018 Tentang Berita Acara Hasil PelelanganTertanggal 16 Oktober 2018.Il.

Hakikat adalah :Keputusan Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Angaran 2018 Nomor :043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangantertanggal 16 oktober 2018.Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 87G/2018/PTUN.Mks.Jawaban TERGUGAT Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan Provinsi SulwesiSelatan dalam mengambil keputusan mengacu pada Peppres 54 Tahun 2010dan

Hasil kerja Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan berupa surat penetapan pemenang danpenyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak,berwujud dan tertentu.2.

Pettarani, dengan Nomor Transaksi:189022280000030953, pada tanggal 20102018 ;: Fotokopi Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Fotokopi Perpes No. 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah ;Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 87G/2018/PTUN.Mks.9.

MARGO KARYO MULYO melawan POKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG

Zainal BhaktiNo. 1869,CUB je em mm re mri em i rer meSelanjutnya disebut sebagaiSHS SSMS RSH RAERAM ERs RRs SHH Sees selene ses = MELAWANPOKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADADINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN REJANG LEBONG, Tempat kedudukanJalan Raya Terminal Induk Simpang Nangka;Selanjutnya disebut Sebagai ceacececseeeee....

KOPERASI LANCANG KUNING (KOP.LK) MELAWAN PANITIA PELALNGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IV UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

PENGGUGAT;MELAWANPANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IVUNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUNANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan Pertanian (28712), KabupatenBengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Maryansyah Oemar, S.H.2. Mohd. Fendro Arrasyid, S.H.3. Wahyudi Hidayat, S.H.Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara(ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, beralamat di JalanA.Yani Bengkalis.4.

RAJAWALI MUDA MANDIRI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Rejang Lebong yang telah menetapkanSELUBUK DAYA ABADI, CV, sebagai pemenang lelangkarena pada pelaksanaan pelelangannya bertentangandengan azaz profesiionalisme dan akuntabilitas sertamelanggaran Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;KEDUA : Meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen) Air Bang Rt06 RT.07 Dan RT. 11 (BM18) Dinas PUPRPKP Kab.RejangLebong,agar menginstruksikan Pokja Pemilihan UKPBKab.

SELUBUK DAYA ABADI diduga tidak memiliki izinUsaha Pertambangan (IUP) dan tidak memiliki ketersediaanmaterial seperti tersebut diatas sebagai bahan atau materialutama untuk pekerjaan penestrasi sebagai mana ygdipersyaratkan pada dokumen dan BOQ seperti yang tertuangdi analisa uraian kebutuhan material, adapun izin tambang ygmasih beroperasi dan mempunyai izin HanyalahPenambanganPaSiI;Kedua temuan diatas, telah menyalahi dan melanggar PerpresNo. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahserta

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,yang dituangkan pada dokumen pemilihan, dan semuapersyaratan dimaksud merupakan persyaratan teknis yang dapatmenggugurkan peserta lelang;Atas dasar itu PENGGUGAT menyimpulkan bahwa alasanPokja Pemilihan UKBJ Setda Kabupaten Rejang Lebong dalammemutuskan dan menetapkan CV SELUBUK DAYA ABADI sebagaipemenang lelang telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 16tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemeritah;Hal. 11 dari 19 Hal.

Untuk itu pada pelaksanaan Pelelangan paket dimaksudterindikasi melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitubertentangan dengan Asas Kepastian hukum.Yang dimaksuddengan Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Negala;Bahwa keputusan TERGUGAT yang tidak menanggapi

SUMBER MADU)
Tergugat:
Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang

PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA (SUPARMAN); MELAWAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012;

PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA;Alamat : Anggrek Mas Blok H No. 12 RT/RW 001/006, KelurahanTaman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;Sclanuttiya. disebit SCDALAL. scsciss sccscsanancnnnanaace saexawacewnswnca sweanmnawensaanncns PENGGUGAT;KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012,berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan Kota Batam, Jalan EngkuPutri No.

Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PesertaPemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendirimaupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secaratertuliy ;~=~ == enn nnnHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 15/G/2012/PTUNTPI14.

/ Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / PimpinanInstansi paling lambat 5 hari kerja ;Bahwa berdasarkan penulusuran pada www.kamusbesar.com Deskripsi darikatakata dapat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :e mampu ;sanggup ; boleh ; bisa ; mungkine Menerima ; memperoleh ; ditemukan ;tertangkap; berhasilBahwa Gugatan Penggugat baru melakukan Sanggahan dan tidak mengajukanSanggahan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan PresidenNomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan JasaPemerintah ;Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun2010.

Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara serta timbulnyakonsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka PenggugatHalaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor: 15/G/2012/PTUNTPImohon kiranya Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara imi dapatmenetapkan, yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat KeputusanKETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2012 tentangPengumuman

TURISOMPU PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

Lima Putra Mandiri
Tergugat:
1.Pokja 89 Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
2.Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
3.Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Cideres Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
Duta Indah Abadi

MAKKAH Dalam hal ini diwakili oleh HENDRI
Tergugat:
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIATDAERAH ACEH, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak AriefNomor 219 Kota Banda Aceh Propinsi Aceh;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:2088/KUASA/2018 tanggal 19 September 2018 memberikankuasa baik sendiri maupun bersamasama kepada:1. MUNARDI, S.H., M.H.2.

., M.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Biro Pengadaan Barang dan JasaSekretariat Daerah Aceh, yang berkedudukan di Jalan T. NyakArief Nomor 219 Kota Banda Aceh Propinsi Aceh;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI LXIX BIRO PENGADAAN BARANGDAN JASA PEMERINTAH ACEH, dalam hal ini diwakili oleh:1. ARIEF SETIA BUDI, S.T., Warga Negara Indonesia,beralamat di jalan T.