Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasanmana sesuai pula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengansederhana, cepat, dan biaya ringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara iniHal dari 2 hal. Pen.

UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman jo. pasal 57 ayat (3) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebutharus dianggap tidak bersungguhsungguh

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasan Kehakiman, Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

peraturan perundangundangan anak tersebut belumdapat bertindak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sehinggaHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mnk.diperlukan seorang wali yang akan mewakili anakanak tersebut dalammelakukan sesuatu perbuatan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkanbahwa Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasan

Lebih lanjut dalam pasal 51 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,disebutkan bahwa: ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yangmenjalani kekuasan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat,atau dengan lisan dihadapan dua orang Saksi, ayat (2): Wali sedapatdapatnyadiambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor29

tersebut saat ini masih di bawah umurmaka berdasarkan peraturan perundangundangan anak tersebut belum dapatbertindak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sehingga diperlukanseorang wali yang akan mewakili anakanak tersebut dalam melakukan sesuatuperbuatan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkanbahwa Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasan

Lebih lanjut dalam pasal 51 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,disebutkan bahwa: ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yangmenjalani kekuasan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat,atau dengan lisan dihadapan dua orang Saksi, ayat (2): Wali sedapatdapatnyadiambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Mnk.Menimbang

PENETAPANNomor: 0161/Pdt.P/2021/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :NAMA, disebut Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan

tersebutharus dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK sertaternyata anak tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya anaktersebut dipandang belum cakap bertindak secara hukum, makaberdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung ( ibu kandung) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

I NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYA OKTAVIANTARI, dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, mewakili bertindak didepan hokum sebagai orang tua dari anak-anak tersebut untuk menjual tanah yang terletak

Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung ( ibukandung) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masihdibawah umur yang bernama : NYOMAN TRISNA PABRI WIRAWAN, NI KETUT WIDYAOKTAVIANTARI, dan NI WAYAN NOVIA WILANDARI, mewakili bertindakdidepan hokum sebagai orang tua dari anakanak tersebut untuk menjualtanah yang terletak di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupatenbadung, Propinsi bali berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 623/DesaPunggul, seluas 1000 M2 dengan Surat

jaminan(conservatoir beslag);14.Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), maka cukup beralasan Para Penggugat mohon kepada MajelisHakim dalam perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)/hariketerlambatan terhitung semenjak putusan ini memilki kKekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde), dan untuk pelaksanaannya bila perlumenggunakan alat kekuasan

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjakputusan ini memilki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), danuntuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasan negara;10.Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupunada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;11.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung ( Ibu ) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masih dibawah umur bernama :

• NI PUTU WULANDARI AGUSTIN, Perempuan lahir di Kuta,Badung, tanggal 30 Januari 2007 sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor : 003871/B1/IST/2007, tanggal 23 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung( Ibu ) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masihdibawah umur bernama :e Nl PUTU WULANDARI AGUSTIN, Perempuan lahir diKuta,Badung, tanggal 30 Januari 2007 sesuai kutipan Aktakelahiran Nomor : 003871/B1/IST/2007, tanggal 23 Juli 2007,yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kabupaten Badung ( fotocopy terlampir) ;e NI KADEK WINDA PURNAMIASIH , Perempuan lahir diMangupura , tanggal 10 November 2011 sesuai kutipan

Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung( Ibu ) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masihdibawah umur bernama :e NI PUTU WULANDARI AGUSTIN, Perempuan lahir diKuta,Badung, tanggal 30 Januari 2007 sesuai kutipan Aktakelahiran Nomor : 003871/B1/IST/2007, tanggal 23 Juli 2007,yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kabupaten Badung;e NI KADEK WINDA PURNAMIASIH , Perempuan lahir diMangupura , tanggal 10 November 2011 sesuai kutipan Aktakelahiran Nomor :

tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Tergugat terhadap tanah sengketatersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa juga yang memperolehhak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun,pengosongan dan penyerahannya bilamana dipandang perlu. denganmenggunakan bantuan anggota Polisi atau dengan bantuan alat Negara lainnya;Menyatakan bahwa segala suratsurat yang ada pada tangan/kekuasan

menyatakan tidaksanggup lagi menghadapkan Terdakwa di depan persidangan, olehkarenanya Oditur Militer memohon agar Perkara Terdakwa diputus NO(Niet Ontvankelijk Verklaard), karena tanpa dihadiri oleh Terdakwadalam persidangan, dengan ketentuan apabila sewaktuwaktu ternyataTerdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapatdiajukan kembali ke persidangan.Mengingat : Pasal 362 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 12Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasan

tidak sanggup lagi menghadapkanTerdakwa di depan persidangan, oleh karenanya Oditur Militermemohon agar Perkara Terdakwa di Putus NO (Niet OntvankelijkVerklaad), karena tanpa dihadiri oleh Terdakwa dalam persidangan,dengan ketentuan apabila sewaktuwaktu. ternyata Terdakwadiketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapat diajukan kembalike persidangan.Mengingat : Pasal 86 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer junctoPasal 12 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasan

Terlepas dari perbedaan tersebut, menyangkut usiaanak yang beradan dibawah kekuasan wali atau orang tua makaHakim akan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagai lexSP@Clalis ; 222 $2222 $n nee =Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai harta atau barangbarangtetap yang dimiliki si anak diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tuatidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang

danselanjutnya Pemohon, suami serta anakanak Pemohon tinggal danmenetap di Gorontalo, selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2014,suami Pemohon yaitu Sunarwan Chandra Widjaja telah meninggaldunia karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7571KM120320140003 tanggal 12 Maret 2014 (bukti P6), sehinggahanya Pemohon seorang diri yang membiayai kehidupannya dananakanaknyatersebut;wo Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap faktahukum bahwa terhadap Pemohon telah ada penetapan Pengadilanyang mencabut kekuasan

Dengandemikian Pemohon merupakan salah satu orang tua atau Ibu darikedua anakanaknya yaitu VALERI DIANE WIJAYA (9 tahun) danVIVIAN ANE WIJAYA (3 tahun 8 bulan), sehingga secara hukumPemohon memangku kekuasan perwalian terhadap kedua anakanaknya tersebut sebab suami Pemohon yaitu almarhum SunarwanChandra Widjaja telah meninggal dunia.

karena Penggugat meninggal dunia dan perkaraini adalah merupakan perkara perceraian, maka tertutup kemungkinanmelanjutkan gugatan semula ;Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 499/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa dengan demikian hak penuntutan Penggugat terhadapTergugat dan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat harus dinyatakangugur,Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugurmaka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;Memperhatikan, UndangUndang tentang Kekuasan

Selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon perihal Permohonan mohonjin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjual barangbarang harta warisan;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannyatertanggal 07 November 2019 yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal O08 November 2019 denganRegister Nomor

: 491/Pdt.P/2019/PN Smr, telah mengajukan permohonanmohon ijin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua untuk menjualbarangbarang harta warisan, sebagaimana terurai dibawah ini :1.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Sepupupara Pemohon yang bernama Syirat bin Iskandar tidak berada dibawahkekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasan

si anak sesuai pasal 1 angka 5 Undang Undang nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 35 tahun 2014;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 ayat (4) KompilasiHukum Islam dinyatakan bahwa wali sedapatdapatnya diambil dari keluargaanak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil,jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;Menimbang, bahwa para Pemohon adalah sepupu dua kali dari Syiratbin Iskandar yang menjalankan kekuasan

Menetapkan bahwa Pemohon yaitu ;YUSWAN NASUTION tersebut sebagai pemegang kekuasan orang tua darianakanak pemohon yang belum dewasa yaitu : 1. DICKY FAUZINASUTION, 2. FIKRI AL DINAH ZAHARY NASUTION, 3. DAFFA ARKANANASUTION untuk mewakili kepentingan anakanak tersebut yaitu untukbertindak didalam hukum dalam hal menjual/ mengagunkan dan perbuatanhukum lainnya atas sebidang tanah yaitu : 'lad'A Sebidang tanah seluas + 108 M2, yang terletak di Kel. Bakaran BatuKec. Rantau Selatan Kab.

dan kepatutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,mea Permohonan pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka biayaperara haruslah dibebankan kepada pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala Ketentuan hukum dan Perundangumcgangan yang berhubungan dengan perkara ini;/MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; Menetapkan bahwa Pemohon yaitu : , ie.YUSWAN NASUTION, tersebut sebagai pemegang kekuasan