I SMELTERDAN INDUSTRI TURUNANNYA DI KSB PROVINSI NTSBTabel 1.Hasil Appraisal Lahan dan Fasilitas pada Desa Maluk (Dusun Otak Kris) dan DesaBukit Damai untuk Lokasi SMELTER dan Industri Turunannya di KSB Provinsi NTB Harga Harg=2 Harga Pervinx. Tl tice Terendah Tertings! Hektar: = (Rp/Are) (Rp/Are) (Rp/Ha) DESA BUKIT DAMAL = = = st 4 Tanah HBU Rumah Tinggsal Akses Pinggir 5000000 5.500.000 S00 juta s.d Jalan Lingkungan di Sekitar Bukit Damai i a 550 juta 2.

AMN telah mendapat Izin Lokasi Pertambangan (Smelter) dan industri turunannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/3524/DPMPTSPIL/VIII/2019 Tentang IzinLokasi Pertambangan Industri Pertambangan (Smelter) Dan Industri Turunannya Di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat,selanjutnya berdasarkan Surat Presiden Direktur PT.

Tentang Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Industri Pertambangan Industri Pertambangan (Smelter)Dan Industri Turunannya Di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NusaTenggara Barat.

Foto kopi Peta Lokasi Rencana Pembangunan Industri Pertambangan(Smelter) Dan Industri Turunannya PT Amman Mineral Nusa Tenggara DariPemerintah Provinsi NTB Cq.

Ternyata bahwa Para Penggugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertamatersebut pada tanggal 14 Juli 2014, dan pemohon banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat /Terbanding pada tanggal 29Agustus 2014 ;Menimbang bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memoribanding pada tanggal 21 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Koto Baru pada tanggal 21 Agustus 2014 dan turunannya telah diberitahukandan

diserahkan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal4 September 2014 ;Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontramemori banding pada tanggal 20 September 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 23 September 2014 dan turunannya telahHALAMAN 3 DARI 5 PUTUSAN NO. 169/PDT/2014/PT.PDGdiberitahukan kepada Para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 29 September2014;Menimbang , bahwa Para Penggugat / Pembanding telah diberitahnukan

Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/201 4produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Crude Palm Oil (CPO), PalmKernel (PK) dan turunannya.

Adapun CPO, PK, dan turunannya tersebutmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan PPNsebaliknya Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan BKPyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS).

Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidakdijual, melainkan selurunnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyakkelapa sawit CPO, PK, dan turunannya.

Produkproduk berupa CPO, PK, danturunannya yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Bahwa sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan /atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yangdibebaskan dari penggenaan PPN, produk CPO, PK dan turunannya tidaktermasuk

Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/20147.9:7.10.FAAsawit yang memproduksi CPO, PK dan turunannya yangmerupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPNdan tidak ada kegiatan penyerahan yang tidak terutangPPN, sehingga seluruh Pajak Masukannya dapatdikreditkan;d. Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yangtidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yangdibebaskan dari pengenaan PPN yang Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) lakukan;e.

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
• Menyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100174002240101 tanggal 23 Juli beserta turunannya

Surat keterangan tanah No.98/S/KS/1985 oleh kepala Desa Sail,tanggal 6 Juni 1995.Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum, hingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.6. Menghukum tergugat , Il, Ill dan IV secara tanggung renteng membayarganti kerugian materi kepada penggugat secara seketika dan sekaligussebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).7.

Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh Kepala Desa Sailtanggal 06 Juni 1985.Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat (Sesuai Putusan Pengadilan NegeriNo.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tingg!

Timur berbatas dengan tanah Belukar 83 meter.Karena surat tersebut diatas telah dinyatakan beserta turunannya cacathukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (SesuaiPutusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuatoleh Putusan Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor : 42/PDT/2013/PTR,tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap).A. DALAM POKOK PERKARAa. PRIMER1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Sabran beserta turunannya dinyatakan cacat hukumhingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (SesuaiPutusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yangdiperkuat oleh putusan pengadilan Tinggi PekanbaruNomor :42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap).7.

Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh KepalaDesa Sail tanggal 06 Juni 1985 beserta turunannya dinyatakancacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, (Sesuai Putusan Pengadilan NegeriNo.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).8. Menyatakan adalah tidak sah menurut hukum jualbeli tanahantara Tn. Sabran sebagai penjual dan Tn. JK.

Arwen)bersamasama dengan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional)yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699/2009beserta sertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak MilikNomor 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699 seluas 9.942 m?

besertasertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak Milik:Sertifikat Hak Milik Nomor 4120/Labuh Baru luas 299 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4121/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4122/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4123/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4124/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Labuh Baru luas 300 m?

;Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan~ 9209 5 phukum dengan segala akibatkan hukumnya sehingga batal demi hukum;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VIII dan siapa sajaorangorang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkantanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada di atasnyabeserta turunannya serta mengembalikan kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat secara tanggung

Perjanjian ISDA ini selanjutnya diikuti pula denganpenandatanganan perjanjianperjanjian atau dokumendokumen turunanlainnya oleh Terlawan dan Turut Terlawan Perjanjian ISDA berikut segalaperjanjian atau dokumen turunannya lainnya tersebut pada dasarnyaadalah merupakan suatu perjanjian transaksi derivatif.;6.

Bahwahaltersebut sengaja dilakukan oleh Terlawan karenasejak semula Terlawan mengetahui dan menyadarisepenuhnya bahwa transaksi derivatif sebagaimana yangdiaturdalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumendokumen turunannya adalah bertentangan dengan hukumIndonesia;12.4.6.

BahwaJika Terlawan mempunyai cabang di Jakarta, lalumengapa penandatanganan ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut menggunakankantor cabang London dan personil dari cabang Singapura?Mengapa Terlawan tidak menggunakan cabang Jakarta danpersonil cabang Jakarta saja?;12.4.9.

Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa sejak semula Terlawantelah beritikat buruk dan berusaha menyelundupi hukumIndonesia dalam menandatangani ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut agar tidakterjangkau oleh hukum Indonesia;13.

Jkt.PstPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SINGAPORE INTERNATIONALARBITRATION CENTRE (SIAC) NO.: 005 TAHUN 2011 TANGGAL 28SEPTEMBER 2012 DIDASARKAN PADA PERJANUJIAN ISDA 2002 MASTERAGREEMENT BERIKUT DENGAN SEGALA PERJANJIAN ATAUDOKUMEN DOKUMEN TURUNANNYA YANG BERTENTANGAN DENGANHUKUM (KETERTIBAN UMUM) DI INDONESIA;18.19.20.21.22.23.Bahwa atas dasar perjanjian transaksi derivatif berupa Perjanjian ISDA2002 MASTER AGREEMENT berikut dengan segala perjanjian ataudokumen dokumen turunannya yang ditandatangani

Put No.306 /Pdt/2014/PT.SMGdan turunannya diserahkan kepada Para Terbanding / Para Tergugatpada tanggal 14 Mei 2014 ; Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh KuasaHukum Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18Juni 2014, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukansecara sah serta turunannya diserahkan kepada Para Pembanding/ParaPenggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 ;Membaca, Risalah

olehPengadilan Negeri Padang Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Pdg. tanggal 15 Oktober2020, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepadaKuasa Para Terbanding A semula sebagai Para Tergugat A pada tanggal 27Oktober 2020 dan kepada Kuasa Terbanding B semula Tergugat B padatanggal 27 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2020 dan saturangkap turunannya

telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding A semulasebagai Para Tergugat A pada tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada KuasaTerbanding B semula Tergugat B pada tanggal 27 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding A semula sebagai ParaTergugat A dan Kuasa Terbanding B semula Tergugat B telah pula mengajukankontra memori banding tertanggal 5 Nopember 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Nopember 2020 dansatu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Kuasa

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Pengadilan yangberwenang untuk mendapatkan putusanatas penerimaanermohonan.Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan PERMOHONANKEBERATAN kepada TERMOHON melalui Surat Nomor04/Warga/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019, yang dimana dalam surattersebut PEMOHON menyampaikan KEBERATAN PEMOHON ATASSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor : 01/PBTL/BPN.36/II/2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.PurnaBhakti Jaya Beserta Turunannya

Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diperpanjanghaknya serta 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan (telahberakhir haknya) yang berada di atas sertipikat Hak

Ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, utusan yang bernama Titto Chairil Yustiadi,S.H. tersebut menyatakan akan mengajukan diri sebagai calon intervensidalam perkara ini dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Tangerang adalahpemegang Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone dan terbitnya Surat KeputusanKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya

PurnaHalaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGBhakti Jaya beserta turunannya Kepada Kepala Badan Pertanahan ProvinsiBanten tertanggal 9 Oktober 2019; (Vide bukti P2)Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1Perma Nomor 8 Tahun 2017, mengatur bahwa Permohonan diajukan kepadaPengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Termohonmelalui Kepaniteraan;Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara in casu Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHONMenimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus untuk mewakili Anggota Forum Pemilik Dan Penghuni RukoPermata Cimone dengan Dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT Purna Bhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22(dua puluh dua) Sertipikat hak Milik dan 11 (sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang telah diperpanjang haknya serta 25 (dua puluh lima) SertipikatHak Guna Bangunan (telah berakhir haknya) yang berada

berdasarkanjangka waktu yaitu sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal16 Januari 2012 bukti P1 dan sebagaimana diuraikan dalampertimbangan terdahulu bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerjaadalah karena kesalahan Penggugat dimana Penggugat tidak bersediamelaksanakan perintah kerja dari Tergugat walaupun telah dilaksanakansecara resmi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugattidak berhak untuk memperoleh pesangon beserta turunannya

pelanggaran karena P1Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /PKWT/PT.CSI/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 bukan tanggal 17 Januari 2011 sampaidengan tanggal 16 Januari 2012 seperti apa yang telah terketik dan terbaca dalampertimbangan Majelis Hakim ini sangat fatal karena sesuatu yang tidak ada menjadiada dan lebih fatal lagi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat tidakberhak memperoleh pesangon beserta turunannya

Berkenaan dengan Penggugat menolakperintah tugas dan Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat secara 3 bulanberturutturut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6 Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum danJudex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undangundag, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak

Sehingga dengan demikianTergugat melanggar Pasal 161 ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat juga tidak memberikan surat peringatan kepadaPenggugat dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3 bulanberturutturut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum suami Pemohon yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki karena sakit;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang,agarsetelah di tunjukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapatmendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama SimsonTakain (Alm) , Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telahmeninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohontersebut yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua padatanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03Februari 2003 di Desa Seki, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

., Notaris di Jakarta; dan Sertipikat Hak Milik No. 138/Segaramakmur atas nama Tergugat III yang saat ini masih berada di tangan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Penunjuk Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009 tanggal 29-12-2009 berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 79/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 00007/2010, tanggal 11 Januari 2010 atas nama Ho Hariaty (Tergugat II) berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat ini berada di tangan dan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II berikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

adalah Asmawi Djaja versi Tergugat II (selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu Para Penggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;

., M.BAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;5.

., MBAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Tertanggal 28 Januari2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan DharmaBakti Indonesia berikut turunannya tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tandaP14:15.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukupdan telah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDT.G /2012/PN.PDG, tertanggal 1 Nopember 2012, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T2;3.

Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 44/PDT /2013 /PT.PDG tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T4;5.

Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 427PK/PDT/2016 tertanggal 20 september 2016, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T5;6.

Fotocopy Petikan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.INomor : 165 K/Pid/2018/ tertanggal 05 Juni 2018, telah diberi materaicukup dan telah sesuai dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Para Penggugat yang tidak dapatmenyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihanselain menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63danseluruh Perjanjian Turunannya. Penyalahgunaan keadaan yangtelah dilakukan Tergugat mengakibatkan kesepakatan dalamAkta Pengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,cacat hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Para Penggugat yang tidak dapat menyatakanHalaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKIkehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan selainmenandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 danseluruh perjanjian turunannya.

Dalam perkara a quo, unsurkesalahan ini terbukti dari niat dan kesengajaan Tergugatuntuk menyalahgunakan keunggulan ekonominya sebagaipemegang saham tidak langsung Turut Tergugat Ill, yangmendikte Para Penggugat untuk menandatangani AktaPengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,sebagai syarat dapat dilaksanakannya transaksi pelunasanhutang GSEI dan pembayaran 15 (lima belas) bidang tanaholeh Turut Tergugat Ill pada tanggal 27 September 2017.Padahal Tergugat sudah mengetahui dan memahami

Hubungankausal ini sangat terang dan jelas, karena jika Tergugattidak menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstagdigheden/undue influence), maka tidak mungkinPara Penggugat mau menandatangani Akta PengakuanHutang Nomor 63 dan Perjanjian Turunannya yang isinyamerugikan Para Penggugat;D. AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 63 TERTANGGAL 27SEPTEMBER 2013 DAN SEMUA PERJANJIAN BERKAITANDENGANNYA ADALAH TIDAK SAH KERENA LAHIR DARIPERBUATAN MELAWAN HUKUM:15.

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan keadaan(misbruik van omstagdigheden/undue influence) dalampenandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 danPerjanjian Turunannya, maka sudah sepatutnya AktaPengakuan Hutang Nomor 63 dan Perjanjian TurunannyaHalaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKItersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan oleh hakim;I.

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Perusahaan kelapasawit terpadu) adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantal pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 532/B/PK/PJK/2017 pengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS.

CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%. Oleh karena itu, setiap pajak masukan dapat dikreditkan. Baikpajak masukan yang berhubungan dengan TBS maupun dengan CPO, tetapdapat dikreditkan karena yang merupakan penyerahan terutang PPN adalahpenyerahan CPO dan turunannya;bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding merupakan perusahaankelapa sawit terpadu (integrated).

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Purna Bhakti Jaya Beserta Turunannya Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik, 11(Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah DiperpanjangHaknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunanyang (telah berakhir haknya) yang berada di atas Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan