pada penjelasan Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Konsideran Umum untuk melindungi Konsume selainUUPK adalah yang termuat pada huruf (e ) UU No. 3 Tahun 1982 dan huruf (t )UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sehingga Penggugat sesuai kapasitasnya berhak mengetahui perijinanyang dimiliki Tergugat dalam rangka perlindungan terhadap konsumensebagaimana tugas lembaga Penggugat yang diatur dalam UUPK ;Bahwa konsumen masih memiliki etikad

menerbitkan print out dan ataulaporan keuangan debitur karena merupakan hak konsumen untuk mendapatkanpelayanan dari pihak Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak melayani konsumen dengan baik tetapi merseponpenawaran Konsumen dengan ancaman akan melakukan lelang terhadap objekjaminan milik konsumen sehingga konsumen mengalami kebingungan padahaljumlah utang belum jelas serta uang yang sudah disetor juga belum diberikan11.12.13.14.rinciannya, dengan demikian Tergugat dalam menajlankan usahanya patutdiduga dengan etikad

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan mempunyai etikad yang tidak baik, Penggugat telahmengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial, yang dapatdiperincikan sebagai berikut :a.

Menyatakan Tergugat mempunyai etikad tidak baik;4. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik sah atas rumah dan tanah seluas +250 m ? (dua ratus lima puluh meter persegi) atau 2,5 (dua koma lima)tumbuk dan rumah diatasnya yang terletak JI. Slamet Riyadi No. 52 Rt.29Rw.08 Kel.Solok Sipin Kec.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat, atas perbuatan melawan hukum dan etikad tidak baik yang telahdilakukannya, baik secara materil sebesar Rp750.000.000,00 dan secaraimmaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 yang keseluruhan berjumlahRp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) terhadapkerugian mana sudah sepatutnya secara hukum dibayarkan secara tunaidan sekaligus;Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1126 K/Padt/20178.

Bahwa yang dimaksud pada poin 10 diatas, Penggugat harusnyamenerangkan adanya etikad baik dari Tergugat yang telah membayarkanangsuran dari total seluruhnya Rp. 105.000.000, (Seratus lima juta rupiah)hingga sisa Rp. 84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) atau telahdilakukan etikad baik oleh Tergugat untuk membayar angsuran atas modaloleh Penggugat sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah)sebelum adanya perjanjian kerja sama secara tertulis pada tahun 2019;12.

totalpemodalan sepanjang usaha peminjaman pribadi (retenir) dilakukan adalahsebesar Rp. 105.000.000, (Seratus lima juta rupiah) sesuai gugatan Penggugattersebut tidak didukung dengan pembuktian, sehingga bantahan tersebut tidakberalasan hukum;Menimbang, bahwa Penggugat harusnya menerangkan adanya etikadbaik dari Tergugat yang telah membayarkan angsuran dari total seluruhnya Rp.105.000.000, (Seratus lima juta rupiah) hingga sisa Rp. 84.000.000, (delapanpuluh empat juta rupiah) atau telah dilakukan etikad

No.2314 K/Pdt/2009.Bahwa dengan didasari etikad baik dari Penggugat untuk membantuTergugat, maka Penggugat terlebih dahulu melakukan penjajakkan terhadapBankBank yang mau membuka fasilitas kredit untuk atas nama Tergugat,yaitu pertama Penggugat menghubungi Bank Pembangunan Daerah (BPD)Sultra akan tetapi oleh BPD Sultra tersebut menolak dengan alasan bahwaTergugat termasuk nasabah yang masuk dalam Kategori Nasabah DaftarHitam (Black list), lalu kKemudian Penggugat menghubungi Bank MandiriCabang Kendari

;Bahwa dengan dilandasi dengan etikad baik tersebut maka Penggugatbersedia membuka fasilitas kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)Cabang Kendari atas nama Penggugat sendiri untuk kepentingan modalkerja dari Tergugat tersebut dengan jumlah kredit sebesarRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktupelunasan selama 24 bulan ;Bahwa untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang berkaitan denganpencairan kredit tersebut maka kedua pihak dalam hal ini Penggugatdan Tergugat sepakat

Bahwa ancaman Tergugat sebagai bentuk etikad burukdan harus dihentikan sampai putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).8. Bahwa karena Penggugat mempunyai bukti buktiotentik maka putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada bantahan, banding maupunkasasi.9.

Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai etikad buruk.7. Menghukum~ Tergugat untuk menghentikan rencanaeksekusi dan = atau penjualan lelang atas OBYEKSENGKETA terhitung mulai sejak gugatan dalam perkaraini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKendal sampai dengan putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) danpelanggaran atas putusan ini merupakan bentukperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).8.

Bahwa pada petitum nomor 6 kata Menyatakan bahwatergugat mempunyai etikad buruk dirubah menjadimenyatakan bahwa tergugat mempunyai etikatd dalamperjanjian tersebut.Menimba ng bahwa atas gugatan tersebut Tergugatmenyerahkan jawabannya tertanggal 18 Oktober 2010, sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI:1.

suratketerangan tanda terima sewa menyewa, tertanggal 30 Juni 2003", dan telahmendapatkan pertimbangan judex facti sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor04/Pdt.G/2012/PN.Kdr halaman 35 s/d 36 dimana intinya Bukti T.4 haruslahdikesampingkan karena telah disangkal Tergugat ( dalam perkara tersebut sebagaiPenggugat ) dan tidak ada Alat bukti pendukung lain yang membenarkan Bukti T.4sehingga Judex Facti berkesimpulan hubungan sewa menyewa tidak dapatdibuktikan, sehingga sesuai dengan prinsip dan ajaran etikad

oleh pengurus, para anggota perkumpulan masingmasingtidak terikat pada seluruh utang yang dibuat pengurus, karena dengan belumdisetujuinya perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia, Penggugat sebagai suatu badan hukum masih dapatbertindak menurut hukum sebagaimana layaknya manusia pribadi (a physical person).Akan tetapi, segala tindakan hukum pengurus harus tetap didasarkan pada kepatuhannyamematuhi sendisendi hukum tanah dan prinsip kehatihatian dan etikad

agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku3tertentu a certain standard of conduct untuk melindungi orangorang lain terhadapsuatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (unreasonable risk) ;Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untukmenentukan apakah seseorang telah bertindak hatihati (etikad baik) yang mungkindapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai dengan asas The neigbour principle(sesama kita) dan The area of risk principle

Olehkarenanya sesuai prinsip dan ajaran etikad baik tersebut di atas, Tergugat dipandangtelah memenuhi segala kewajibannya atas obyek sengketa karena telah tinggal danmenempati obyek sengketa sebagai seorang yang berdiam ditempat obyek sengketadengan membayar lunas bebanbeban yang diwajibkan kepadanya.

Dengan demikianTergugat telah bertindak dengan penuh kehatihatian (etikad baik) yaitu senantiasabertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat,ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, sehingga patutmendapat perlindungan hukum untuk menempati obyek sengketa;Menimbang, bahwa dalam hukum yang berkaitan dengan penguasaan suatubarang dikenal istilah yang dinamakan Bezit.

Undap (Tergugat III)Barat : JalanBahwa tindakan Tergugat meminta Tergugat II melakukan lelang atastanah jaminan SHm No. 1200/Kalawat yang pembelinya adalahTergugat Ill, adalah tindakan yang sangat merugikan Penggugat danjual beli antara Tergugat dengan Tergugat III adalah jual beli dilakukandengan etikad tidak baik atas tanah jaminan SHM No. 1200/Kalawattersebut dan patut di nyatakan Jual Beli tidak Sah karena nilai sisaHalaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MNDbunga kredit Penggugat

Bahwa turut Tergugat Il dengan digugat untuk juga tunduk padaputusan karena telah membalik nama tanah obyek perkara SHM No.1200/Kalawat yang menjadi jaminan kredit, dibalik atas nama TergugatIll dengan dasar pembelian yang dilakukan dengan etikad tidak baik,balik nama sertifikat tanah (SHM), tidak mengikat bagi Penggugat dantidak sah menurut hukum.8.

Bahwa hendaknya di Pertimbangkan Etikad baikPenggugat / Pembanding untuk Melunasi Kredit yang PenggugatBayar tinggal bunga Bank, Penggugat Mohon Perhitunganya untukdilunasi tetapi Terbanding melalui Terbanding II, PembelinyaHalaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT MNDTerbanding Ill Menjual Lelang Sisa Jaminan Tanah Penggugat SHMNo.1200/Kalawat Pada Tanggal 1November 2013, Secara Yuridis dapatdi Pertimbangkan Tergugat / Terbanding Menjual Lelang SisaJaminan Tanah SHM No.1200/Kalawat

melalui Terbanding Il,Pembelinya Terbanding IIl, adalah dengan Etikad tidak baikMelawan Hukum karena batas waktu Pelunasan Kredit sesuaiPerjanjian Kredit berakhir Tanggal 10 April 2016, Jadi masih adabatas waktu. 2 (Dua) Tahun 5 (Lima) Bulan.

Bahwa hendaknya di Pertimbangkan menurut PutusanMahkamah Agung RI No.1816K/Pdt/1989 Menyatakan "Pembelitidak dapat di Kualifikasi Sebagai yang beretikad baik karenaPembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat Pembelianla sama sekah tidak meneliti Hak clan Status Para Penjual atasTanah Terperkara, karena ituis tidak pantas dilindungi dalamTransaksi itu", In Casu Pembeli dengan Etikad tidak baik Tergugat III / Terbanding III.5.

Bahwa Penggugat menghawatirkan etikad tidak baik Para Tergugat untukmengalinkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon di letakkan SitaJaminan diatas tanah sengketa tersebut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Majene Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenanmemberikan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;b.

Menyatakan Bahwa Penggugat menghawatirkan etikad tidak baik Para Tergugatdan Turut Tergugat, untuk mengalinkan tanah sengketa kepada orang lainsebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohonMajelis Hakim di letakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa tersebut;h.

18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya;Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mjne No. 695 K / Sip / 1973, tanggal 21.1.1974 hanya dalam waktu 9 tahun dasarnyapemilik melepaskan haknya atas tanah tersebut;e No. 295 K / Sip / 1973, tanggal 9.12.1975 berabstrak, mereka telah membiarkanterlalu lama sampai tidak kurang dari 20 tahun, Suatu masa yang cukup lamahingga telah meninggalkan haknya;Selain Ruslan beli dari Cappo, lalu dilanjutkan ke anaknya Drs.Kaslan kemudiandikuasai dengan etikad

tahun 2018 dan mengajukan Gugatan Kembali tahun 2020 sedangkanPenggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 0655 tercatat atas namaDrs.Kaslan yang menjadi objek perkara aquo pada tahun 2009, sehingga denganberpatokan pada ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas : Dalam Hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang ataubadan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad

Kemudian Tergugat pergibegitu saja , dan puncaknya pada awal Juli 2013 Tergugat meninggalkanPenggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hiduppisah hingga sekarang dan selama pisah Tergugat tidak ada etikad untukmengajak rukun kembali7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yangdiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karenaperceraian.8 Bahwa berdasarkan

Kemudian Tergugat pergi begitu saja , danpuncaknya pada awal Juli 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang dan selamapisah Tergugat tidak ada etikad untuk mengajak rukun kembaliMenimbang bahwa atas gugatan tersebut tergugat telah menjawab secaratertulis yang pada pokoknya :1 Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar tidak ada perselisihansaya dengan istri saya, bahkan saya masih tetap ingin membangunrumah tangga dengan

Bagaimanapun Tergugat seharusnyamengajak pekerja/ouruh untuk berunding atu Bipartit dengan etikad baik, bukanmenunjukkan kearogansinya sebagai pengusaha yang merasa lebih kuat, lebih berhakdan berkuasa, sehingga bertindak sewenangwenang dengan perbuatan melanggarhukuM ; 222" 2.

Bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat olehkarena etikad buruk Tergugat dalam membina hubungan kerja dengan Penggugat.Sebagaimana dimaksud dalam anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Surabaya, agar pihak Tergugat memberikan hakhak Penggugat namunditolak ; 220 20o none nn nnnc eens3 Bahkan gaji/upah Penggugat sejak bulan 7 September 2007 hingga gugatanulangan perselisihan PHK ini diajukan belum dibayar.

Lurisa sudah tidak dalampenguasaan Penggugat sampai hari ini;Bahwa sesuai kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1362 Siapayang, dengan etikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus diHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT PALbayarkan kepadanya di wajibkan mengembalikannya dengan bunga danhasilhasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidakmengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telahmenderita kemerosotan.

Berdasarkan KUH Perdata Pasal1362 tersebut, maka penggugat memperhitungkan kerugian bunga danhasilhasil yang telah dilakukan tergugat dengan etikad buruk.

Bahwa Penggugat setelah mengetahui masalah tersebut langsungmenghubungi pihak Tergugat agar Ssupaya menghentikan pembangunan danmengembalikan tanah sengketa serta dapat mengganti rugi atas tanah yangtelah diambil, tetapi tidak ada etikad baik dari pihak Tergugat;. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan teguran atausomasi kepada Tergugat, tetapi Tergugat dan Penggugat melalui KuasaHukumnya tidak mendapatkan titik temu dalam permasalahan ini;.

mengenai tanah milikTergugat itu adalah permasalahan administrasi sebab samasamatelah melakukanpengembalian batas oleh Turut Tergugat dan hasilnya saling tumpangtindih antara SHM milik Penggugat dan SHM milik Tergugat dan ituHalaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mnd.10.11.12.13.14.1.2.bono);bukan kesalahan Tergugat sebab Tergugat membangun ditanah miliknyasendiri;Bahwa gugatan point 9, 10, sangatlah tidak beralasan hokum sebabTergugat membangun ditanahnya sendiri serta mempunyai etikad

antara Tergugatdan Penggugat; Bahwa dengan kejadian ini maka Penggugat mengukur kembali dengansendiri tanah milik Penggugat, sehingga diketahui sekitar kurang lebih 61 M2(meter persegi) tanah yang telah diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuandan persetujuan Penggugat; Bahwa Penggugat setelan mengetahui masalah tersebut langsungmenghubungi pihak Tergugat agar Ssupaya menghentikan pembangunan danmengembalikan tanah sengketa serta dapat mengganti rugi atas tanah yangtelah diambil, tetapi tidak ada etikad

Tergugat Sepanjang mengenai tanah milikPenggugat itu adalah sah, tetapi jika hal itu mengenai tanah milik Tergugat ituadalah permasalahan administrasi sebab samasama telah melakukanpengembalian batas oleh Turut Tergugat dan hasilnya saling tumpang tindihantara SHM milik Penggugat dan SHM milik Tergugat dan itu bukankesalahan Tergugat sebab Tergugat membangun ditanah miliknya sendiri; Bahwa gugatan point 9, 10, sangatlah tidak beralasan hokum sebab Tergugatmembangun ditanahnya sendiri serta mempunyai etikad

Bahwa begitu pula alasan gugatan nomor 13, 14 dan 15 yangsejatinya justeru Tergugat II beritikad baik untuk membantu Penggugatdalam memperoleh kelancaran dan kepastian dalam pembayaran atasbarang yang menurutnya sudah dikirim untuk proyek Pemberi Kerja,maka etikad baik itu pula oleh Tergugat II dikeluarkan giro dan ataucheck, namun karena kondisi usaha yang menurun, maka etikad baiksebagai pemberi kepastian atas pembayaran itu memang tidakterealisir, namun hal ini adalah bentuk etikad baik Tergugat

bulan Februari 2012, Penggugat mendapat kabar bahwaPenggugat dilaporkan oleh Tergugat dengan tuduhan MENELANT ARKAN istrike Polres Klungkung, pelaporan tersebut tidak berdasar sarna sekali, karenaTergugat secara Hukum Adat sudah bercerai dengan Penggugat sejak tanggal 27Nopernber 2011, sehingga sejak saat itu segala perbuatan apapun dari TergugatTIDAK menjadi tangung jawab Penggugat ; 810Bahwa sebagaimana sudah diuraikan diatas bahwa Perkawinan Penggugatdengan Tergugat dilandasi KEBOHONGAN dan ETIKAD

11Semarapura Tengah, Lingkungan Bendul, Kabupaten Klungkung, akan tetapisejak tanggal 27 Nopember 2011 Tergugat telah dikembalikan kepadaorangtuanya yang beralamat di Banjar Selat Kaja Kauh, Desa Susut KabupatenBangli, sehingga saat ini alamat Tergugat adalah di rumah orang tuanyantersebut, maka sudahlah patut gugatan aquo menjadi kewenangan dariPengadilan Negeri Bangli ;Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia danharmonis, dengan didasarkan pada keterbukaan, kejujuran clan etikad

baik darisuami istri, sedangkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi pertengkaranpertengkaran . yang secara terus menerus sejak awalpekawinan yang disebabkan oleh ketidak jujuran dan kebohongankebohongandan tidak adanya etikad " baik dari Tergugat serta tujuan Tergugat menikahdengan Penggugat sematamata untuk mengalihkan beban hutanghutangnyakepada.

sehinggaPenggugat sebagai pihak pembeli yang beretikad baik ;Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut terungkap adanyaetikad tidak baik dari tergugat I, II, IJ dan IV untuk tidak menyerahkan obyek sengketakepada Penggugat dengan alasan bahwa tanah sengketa bukan sepenuhnya miliktergugat I namun juga milik tergugat IV dengan demikian sudah selayaknya segalakerugian yang timbul akibat tidak diserahkannya tanah sengketa kepada penggugatharuslah ditanggung oleh pihak para tergugat , karena dengan adanya etikad

Tergugat IIrekonvensi/Tergugat I konvensi serta Akta jual Beli No.87/2009 tanggal 11 Mei 2009yang dibuat dihadapan PPAT Nova Herawati,SH dinyatakan batal dan tidakmempunyai kekuatan mengikat ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbanganhukum dalam mempertimbangkan dalildalil gugatan konvensi dan pertimbangantersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatanrekonvensi yang telah berkesimpulan yang pada pokoknya Tergugat I, II, III dan IV11telah melakukan etikad

Penggugatpergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sudah tidak ada etikad baikuntuk berubah;6.Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upayatersebut tidak membuahkan hasil;7.

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Jibran pernah Meminta kepadaKepala Desa saat itu untuk mengembalikan tanah sawahnya atau disebutobyek sengketa secara etikad baik namun kepala Desa saat itu denganetikad tidak baik tetap menguasai secara melawan hokum ;6. Bahwa perbuatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa olehTergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum ( PMH ) karena penguasaan yang dilakukan tanpa adanya ganti rug!

atas tanah milik Alamarhum Amaq Jibran atau Orang Tua Para Penggugatdan secara etikad tidak baik terhadap penggugat oleh tergugat untukmengembalikannya kepada Ahli waris, maka perbuatan Tergugat tersebuttelah melanggar ketentuan peraturan perundangan dan Pasal 1365 KUHPerdata ;Halaman 4 dari 11 halaman Put.

Bahwa PENGGUGAT SUDAH BERUSAHA secara baikbaik menghubungidan meminta kepada TERGUGAT supaya membayar LUNAS hutanghutangnya tersebut akan tetapi dengan berbagai alasan hutanghutangtersebut disuruh menagih kepada TERGUGAT Ill, setelah ditagin kepadaTERGUGAT Ill dengan berbagai alasan juga TERGUGAT Ill tetap tidakmelakukan pembayaran baik utang pokok maupun bunga nya;10.Bahwa sebagai etikad baik PENGGUGAT juga telah memberikan peringatansebanyak 3 X kepada PARA TERGUGAT untuk melunasai hutangnya akantetapi

baik untukmelunasai hutanghutangnya pada PENGGUGAT maka untuk mencegahtimbulnya kerugian yang lebih besar maka sudahlah patut atas tanah danrumah tempat tinggal PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Morotai No.16 Denpasar diletakan SITA JAMINAN ( conservatoir beslag ) untukmemastikan PENGGUGAT mendapatkan hakhak nya;13.Bahwa selama proses pinjaman TERGUGAT dan TERGUGAT Il sertaTERGUGAT Ill tidak mempunyai etikad baik untuk melaksanakankesepakatan pinjam meminjam oleh sebab itu patut diragukan pula

Bahwa didalam Posita angka 12 , Penggugat mendalilkan : bahwatelah terbukti PARA TERGUGAT tidak mempunyai etikad baik untukmelunasi hutanghutangnya pada Penggugat maka untuk mencegahtimbulnya kerugian yang lebih besar maka sudahlah patut atastanah dan rumah tinggal PARA TERGUGAT yang terletak di JalanMorotai No. 16 Denpasar diletakan SITA JAMINAN (ConservatoirBeslag) untuk memastikan PENGGUGAT mendapatkan hakhaknya.

Bahwa dalil posita Penggugat angka 5 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukankewajiban hutangnya dan hanya memberikan janjijanji belaka,menurut hemat Para Tergugat secara a contrario dalilPenggugattersebut justru mengindikasikan adanya etikad yangkurang baik dari pihak Penggugat sendiri, dimana Penggugatseolaholah mengabaikan pembayaran hutang yang pernahdilakukan oleh Para Tergugat sebesar + Rp. 1. 423.500.000,(satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus

2015 sampai dengan tanggal 6 Januari2019dengan jumlah total pokok pinjaman mencapai Rp. 2.900.000.000,(dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan sampai saat gugatan inidiajukan pihak Para Tergugat belum pernah melakukan pembayaran baikbunga maupun pokok pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan danmeskipun pihak Penggugat telah melakukan somasi kepada ParaTergugat sebanyak 3 kali dari bulan Januari sampai dengan bulanAgustus 2020dan pengajuan gugatan di bulan Nopember 2020 ParaTergugat tidak ada etikad

yaitumelakukan PHK terhadap Penggugat dan dengan serta merta Tergugatmengusir Penggugat keluar kantor dengan dikawal Office Boy;Bahwa atas tindakan sewenangwenang' Tergugat melakukanPemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat, Penggugat membuat surattertulis yang isi agar ada penyelesaian dan mohon diadakan pembicaraansecara bipartit, akan tetapi tidak ada respon dan Tergugat;Bahwa Penggugat bermaksud menyelesaikan permasalahan Penggugatdengan Tergugat secara musyawarah namun Tergugat tidak ada etikad

DKI Jakarta, Tergugat mengirimkan surat panggilan kepadaPenggugat untuk mengadakan perundingan, bahwa oleh karena perkaratersebut telah di daftarkan Penggugat ke Disnakertrans maka Penggugatmenolak panggilan Tergugat untuk berunding, karena sebelum perkara tersebutdidaftar ke Disnakertrans Tergugat selalu menolak Penggugat untuk berunding;Bahwa dalam sidang mediasi Tergugat tidak ada etikad baik untukmenyelesaikan masalah, bahkan tetap menyampaikan tuduhan terhadapPenggugat, bahwa tuduhan Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tip1245.KUHPerdata yang nota bene adalah relative dan masih bisadiaddakan restrukturisasi..5.Bahwa pihak Bank Danamon telah pula memberikan keringanandengan hanya membayar Bunga dan meminta Pemohon I, melakukanpenurunan pokok setelah 6 Bulan.6.Sampai dengan di bulan Juni 2019, terjadi perubahan systemSIPLAH dari Kemendikbud, dari system Manual ke Siplah, dan terjadilahwabah CORONO/covid 19, Usaha menjadi terkendala,the Bahwa sebagai Etikad

Untuk objecktivitas dari transaksi jual beli, maka demi keadilaan dantidak merugikan Pemohon yang telah ber etikad baik, ,menolak pihak DEBTCOLLECTOR, mencampuri penjualan objeck milik Pemohon sebagai manasurat SPK No.002/SPK/SMER/SnD10/BKT/0620, ter tgl. 16 Juni 2020.yang bertentangan dengan instruksi Ketua Dewan OJK, Penagihan Kredittidak boleh pakai DEBT COLLECTOR.4.