Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2014/PTUN.PL Tanggal 8 April 2015 — - RAMSYAH S. YODJORULLAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. DENNY CHANDRA, 3. Hj. ANDI BARA Dkk.
60 — 45
60 — 45
PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek
Register : 20-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 26/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 98
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 98
menjelaskan seorangcalon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetapadalah secara yuridis diatur dalam UndangNndang Nomor 7 Tahun 2017sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain sepertiperaturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UUNomor 7 Tahun 2017; Bahwa ahli menjelaskan Terkaitdengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yangdapat dikenai sangsi
pada pasal 39ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untukmencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman denganmembuat surat tersebut; Bahwa ahli menjelaskan larangankampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukumanpidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi adaministrasinya,karena pelanggar kampanye yang baru bisa di coret itu harus Kembali ke pasal285 UU Nomor 7 tahun 2017;= Bahwa ahli menjelaskan pasal 39ayat (1) selain sangsi
Register : 03-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 194/ Pid. B/ 2016/ PN Pmn Tanggal 21 Desember 2016 — I ZAINAL Pgl INAL
II IRWAN Pgl IWAN
73 — 8
73 — 8
Bahwa menurut adat tidak dibolehkan melenjangi dan mendokumentasikanserta mengancam akan mengunduh fotofoto telanjangnya ke internet,karena yang telah disepakai hanyalah dikenakan sangsi adat saja.Putusan Nomor 194/Pid.B/2O16/PN.PINN.....ccccccccsssessessescescsescssscessessecsscessseaseases Halaman 20 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah para Terdakwa ditahanoleh pihak berwajib, karena kakaknya Terdakwa (Zainal) datang kerumahsaksi memberitahukan hal tersebut; Bahwa pada waktu kejadian
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung denganperhitungan sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.572.294.2002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 514.458.8404 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 514.458.8406 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 246.940.2439 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 761.399.083Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti beroendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00001/204/08/308/12 tanggal
Register : 13-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 35
34 — 35
Asaljangan melarang PEMOHON bertemu dan mengajak jalan anak.Seandainya itu terjadi PEMOHON memohon kepada Majelis hakimmeminta agar ada sangsi di karenakan selama ini PEMOHON sangatsusah bertemu dan mengajak anak jalan.KEDUA: TERMOHON mengatakan bahwa, khawatir jika PEMOHONmenikah lagi apa ada jaminan TERMOHON tidak menikah dikemudian hari.KETIGA: PEMOHON khawatir nanti Ssuatu) saat TERMOHONmenikah lagi, dan khawatir anak PEMOHON dan TERMOHON diterlantarkan sama dengan ANAK PEREMPUAN TERMOHON yangsebelumnya
Putus : 20-11-2013 — Upload : 27-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 600/Pdt.G/2013/PN.DPS. Tanggal 20 Nopember 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
31 — 23
31 — 23
Bahwa, pada awalnya Penggugat sangat sayang danperhatian kepada Tergugat dan selalu berusaha melakukan yangterbaik dan mengupayakan kesembuhan' Tergugat, walausejujurnya terkadang Penggugat sendiri merasa agak sangsi,bingung dan bertanyatanya dengan Penyakit yang dideritaTergugat.
Register : 26-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 329/PID.SUS/2017/PN RAP Tanggal 11 Juli 2017 — Pidana
- BAKHTIAR SIMANGUNSONG ALIAS TIAR
25 — 4
25 — 4
yang menghubungi terdakwa adalah EVA dankemudian terdakwa menerima panggilan handphone tersebut lalu EVAberkata bang , siapa setau abang yang jual obat lalu terdakwa bertanya: kenapa rupanya lalu EVA menjawab: Suntuk aku, mau on sama kakakkulalu terdakwa berkata: sebentar ya aku telephone dulu kawanku, kali berapadan setelah itu hubungan handphone terputus dan sekitar 5 menit kemudianEVA mengirim SMS dengan katakata kali berapa bang lalu EVA kembalimengirim SMS kembali dengan katakata Tidak usah sangsi
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
SYAFRIDA, SH
Terdakwa:
PIRDAUS LUBIS ALS DAUS BIN MAKMUR LUBIS
48 — 20
48 — 20
UnsurSecaraTanpa Hak Atau MelawanHukum Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, MenguasaiAtauMenyediakanNarkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanoa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk Tanggal 8 September 2016 —
116 — 16
116 — 16
saatsosialisasi;Bahwa saksi tidak tahu wakil pengurus SP yang baru;Bahwa QC dan FC satu ruangan dan hanya beda departemen nya saja;Bahwa akibat perkataan Penggugat operator enggan meningkatkan targetnya;Bahwa saksi sering bercanda dengan Saudari Sulasmi;Bahwa atasan pernah memberitahu saksi kalau saudari Sulami dipindah kebagian produksi;Bahwa setelah saudari Sulami masuk kebagian produksi dan memproteskenaikan target saksi langsung melaporkan ke atasan saksi;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat/Sulasmi diberi sangsi
Register : 14-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 219/PID.SUS/2020/PT MKS Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Mansyur Alias Majju Bin Narra Diwakili Oleh : CANDRA YUDI ARSANA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : RIKA ANDRIANI, SH
36 — 18
Terbanding/Penuntut Umum : RIKA ANDRIANI, SH
36 — 18
Dengan dasar pertimbanganaspek dimensi perumusan sanksi pidana bahwa maksimum pidana yangdi jatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diamcam terhadapperbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yangberbakat di tambah sepertiga, sehingga jika seluruh peraturan tersebutdigabung maka terkait sangsi pidana menurut undangundang yangmenjerat terdakwa adalah makimal 20 tahun, tentunya pendapat danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dankeliru menerapkan hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ARKHA JAYANTI P VS 1. ABDUL ROHIM, DKK
135 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim berpendapat putus hubungan kerja dengan Tergugat dengankualifikasi pemutusan hubungan kerja karena indisipliner sebagaimanaketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut didasarkan pada bukti T74 danT75 berupa memorandum yang substansinya menyatakan memanggilPenggugat untuk menghentikan mogok kerja dan bekerja kembali sepertibiasa, serta bukti T56 berupa pengumuman keputusan rapat DireksiNomor 1/DIRAJP/2014 tentang Pemberian Sangsi
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA CIKARANG Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Ckr Tanggal 5 April 2016 — Penggugat
Tergugat
74 — 269
74 — 269
Tergugatmengakui dirinya kena sangsi administrasi olehKantornya, namun latar belakang permasalahnnyabukan hal tersebut, peristiwa yang terjadi adalahTergugat diwajibkan untuk mengikuti Diklat diJakarta saat Tergugat dinas di Kalimantan Baratselama 2 minggu. Karena jarak antara jakarta danBekasi tidak jauh, maka Tergugat yang seharusnyatidur di tempat yang telah disiapkan dari kantor.Dirinya malah pulang dan tidur di Bekasi.
Register : 05-12-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1103/Pid.B/2017/PN Rap Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
JONNER RAJAGUKGUK
178 — 37
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
JONNER RAJAGUKGUK
178 — 37
padahalaman 8 dengan judul Tangkap Dan Penjarakan Marukkil Gultom TerkaitKematian Devisiska Hidayah Moka Br ButarButar tersebut adalah penulisberita yaitu Terdakwa, narasumber yaitu Manuppan ButarButar dan ShintaParulian Br Manik serta Heri Kurniawan selaku Pemimpin Redaksi atauPenanggungjawab koran dan/atau Surat kabar Media Berantas Kriminaltersebut;Bahwa Surat Kabar Media Berantas Kriminal tersebut sesuai denganPendataan Pers Nasional tahun 2015 tidak terdaftar dalam SerikatPerusahaan Pers (SPS);Bahwa sangsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 18 Juni 2013 — 1. Yani Maxsi, dkk. vs PT. Thiess Contractors Indonesia, yang diwakili oleh Samel Rumende, selaku Direktur, berkedudukan
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Tergugat telah mengakui dalampersidangan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiTimur tertanggal 1 Maret 2012 bahwa telah menjalani pertemuanpertemuan atauperundingan diuraikan tersebut di atas dan juga pertemuan di Balikpapan denganPenggugat;Bahwa atas tindakan/aksi mogok kerja tidak sah yang dipimpin atau diprakarsai olehPara Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar danjuga Penggugat mendapatkan tekanan dan sangsi dari klien Penggugat PT
Register : 12-04-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mkd Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat:
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
Muntilanberasarkan sertifikat hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Illyang Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melanggar UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayatHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/PN Mkd25.26.27.28.(1) pada huruf (h) yang menyatakan : menyatakan bahwa konsumen memberkuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secaraangsuran, dan sangsi
Register : 07-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mtr Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
45 — 38
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
45 — 38
No. 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur untuk menjamin kualitas mutu,keamanan dan khasiat kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakankesehatan konsumen ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bertentangandengan ketentuanpasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan diancam sangsi pidana berupa pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
Register : 16-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 140/Pid.B/2019/PN Prg Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ABD. JAMAL
210 — 74
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ABD. JAMAL
210 — 74
Parigi Moutongdan ia keberatan tentang tanda tangan dalam persetujuan cerai;Bahwa Ketika ada komplain kemudian tetap diproses dan saksi telahmenandatangani surat Surat pemberian cerai apa dampak jikaterbuktitandatangan itu palsu maka dalam undangundang Aparatur Sipil Negara ketikaASN itu terbukti bersalan maka ada sangsi bagi yang bersangkutan;Bahwa Rekomendasi ada 2 yang di usul ke Bupati yaitu Rekomendasi dariOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rekomendasi dari BadanKepegawaian Daerah (BKD);Bahwa
Register : 31-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 25/PDT/2019/PT MTR Tanggal 27 Maret 2019 — - WILHELM JAKOB SOMMER, Dk sebagai para pembanding Melawan - I GEDE YOPI MARIBAYA sebagai terbanding dan - HIRIBERT JOHANN HEINRICH ISFORT, Dk sebagai para turut terbanding
52 — 22
52 — 22
Gufran dkk untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan kata lain ada dua pipilterhadap obyek yang sama, maka dari itu Para Pembanding semula ParaTerlawan/para Terbantah akan melakukan pengecekan kepada Instansi terkaitterhadap pipil yang dijadikan dasar oleh melakukan gugatan ke PengadilanAgama tersebut, dan wajib akan dilakukan cek lab forensic untuk mengetahuikeabsahan dari pipil tersebut, dan apabila ditemuak pemalsuan tentu akanmenjadi peristiwa pidana lain yang sedah pasti aka nada sangsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105 K/PID.SUS/2014 Tanggal 7 September 2015 — dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
negarapada khususnya serta masyarakat pada umumnya;Bahwa memperhatikan faktafakta yang terungkap di persidangan danpertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilanterutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedangdilanda dampak krisis dari keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebutmengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibatperbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagipelaku tindak pidana dan sangsi
Putus : 06-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 6 Juni 2012 — ADE SUPARLAN. dkk ; PT. GRAHA KERINDO UTAMA
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Kerindo Utama dalam menggunakan tenaga kerja pihak ke IIIberpedoman kepada ketentuan pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13/2003,Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.101/MEN/VI /2004 tanggal 21 Juni 2004dan Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tanggal 19 Oktober2004;Sangsi yang diberikan kepada Pengurus Serikat Pekerja (PB SPOJ) sudah sesuaidengan Peraturan Perusahaan. Perselisihan mengenai PHK terhadap Sdr. BudiPurwanto sedang dalam proses mediasi dan pekerja serta PB SPOI PT.