Ditemukan 3405 data
1022 — 1025
Bahwa berjalanya waktu Penggugat merasa nyaman bekerja, mempunyaibanyak teman dari bagianbagian lain dan bekerja dengan baik, loyal kepadaperusahaan tanpa pernah melakukan kesalahan yang menyebabkanPenggugatdiberikan surat Peringatan/sangsi/SP secara tertulis;. Bahwa dengan tidak pemah melakukan kesalahan yang mengakibatkandiberikannya surat peringatan oleh perusahaan, akan tetapi tibatibaPenggugat mendapat surat Pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2018 yangditandatangani oleh Sdr.
467 — 91
Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yangmelakukan ingkar janji dapat dijatuhi sangsi;a. Membayar ganti rugi;b. Pembatalan akad;c. Peralihan resiko;d. Denda, dan/ataue. Membayar biaya perkara;Hal 45 dari 49 hal Put.
94 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jayapuraberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang 2/2004;Bahwa mengingat Tergugat adalah pekerja/karyawan staff dan jabatansebagai general superintenden pada departemen community relation yangseharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahandan rekan kerja di area kerja Penggugat, namun yang terjadi Tergugatmelakukan pelanggaran kerja serius atas keselamatan kerja sehinggaberpotensi menimbulkan presiden buruk bagi karyawan lain di lingkungankerja apabila Tergugat tidak diberikan sangsi
99 — 91
SUJI KURNIAWAN maksud dengan EKO itu adalahteman terdakwa, perawakannya hampir sama seperti saksi SUJIKURNIAWAN, badan kurus, wajah oval, logat melayu padang, kulit coklatkehitaman, tinggi sekitar 165 cm;e Bahwa total imbalan yang saksi SUJI KURNIAWAN terima adalah sekitar 8juta rupiah yang diberikan beberapa tahap, yang memberikan imbalan uangtersebut adalah Saudara Ferry;e Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang terdakwa lakukanadalah pekerjaan yang tidak benar dan dapat mendapat sangsi
130 — 97
makaakan ada SP3 dari pihak perusahaan, apabila sudah diberikan SP3 makaakandilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) secara sepihak;Kemudian Kuasa Penggugat mohon di perlihatkan bukti P11 dan ataspertanyaan Hakim Ketua saksi tahu atas bukti P11 tersebut;Bahwa saksi Sukarja tahu dengan bukti T37 tersebut ;tentag PKB, saksi tahuitu berlaku sampai dengan Tahun 2018;Bahwa sampai sekarang perundingan masih belum selesai masih adaganjalan;Bahwa yang menjadi kendala mengenai SP.1, SP.2, SP.3 yangmengakibatkan sangsi
119 — 55
Bahwa Terdakwa tidak menuruti perintah Dnton Pimu(Lettu Inf Hendrik) karena merasa kecewa dengan penyelesaianmasalah sebelumnya yang selalu menguntungkan anggotaBrimob, karena seperti perkara sebelumnya tidak adatindakan/sangsi apapun yang dikenakan terhadap anggotaBrimob, ketika Terdakwa melakukan pengerusakan BarakTeratai pada pagi harinya, diusir oleh salah seorang anggotaBrimob dengan menggunakan tembakan peringatan, sehinggakami berpikir harus menggunakan senjata juga untuk melawanBrimob.Terdakwa31
57 — 8
Jadi sekali lagi bukan karenaWan Prestasi Pengawasan;e UU dan Peraturan tidak memberikan wewenang apapun kepada Pengawasuntuk memberikan sangsi kepada Pengurus, apalagi kepada Manajer Cabang,kewajibannya Pengawas adalah hanya melaporkan hasil Pengawasan.
55 — 38
Bahwa dengan maksud dan tujuan agar memberikan efek jerakepada Terdakwa dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi yang tegas dan segera terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasiladan Sapta Marga.
45 — 4
Mohon putusanseadiladilnya yang pada pokoknya membebaskan saya dari segala tuduhan dan tuntutan hukumdan atau memberikan sangsi hukum yang seringanringannya ; Menimbang, bahwa dariketerangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperlihatkandipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :5.
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
112 — 87
itu yang dapatdiramal dan suatu yang dapat dipridiksi dan hukum itu agar sesualdengan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana dampakkerugian pelapor, dan bagaimana pelapor menanggung kerugianHal 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsdan kalau kita mengacu pada upaya hukum tadi palsu, itu bisadimintakan ganti rugi dan pelapor bisa melakukan tuntutan atauminta ganti rugi pada pihak yang menghentikan perkara tersebutkarena hakhak menuntut sebuah keadilan dan dan ternyata tidakada sangsi
kasus meninggalnya Enjelin itu ditangani Polresjuga ditangani Polda tetapi memang perkara itu secara keseluruhanditangani oleh Polda meskipun tenagatenaga penyidiknya bisaminta bantuan dari Polres dan perkara itu menjadi ranah Polda,kemudian yang ketiga adalah bahwa konteknya pasal 83 itu adalahgelar perkara adalah sebuah penilaian kinerja dari penyidik apakahada pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi
94 — 29
di depan adalah MasjdAtta'awun ;Bahwa anakanak biasanya bermain di lahan kosong samping kanan proyek rumah ;Bahwa sebelum sholat Jumat, saksi mandi di kamar mandi darurat yang dibuatsendiri di dalam kamar depan, saksi mandi tidak sampai 10 menit ;Bahwa saat saksi sedang mandi, saksi tidak tahu apa yang sedang dikerjakan rekanrekan yang lain, tapi sebelum saksi mandi, mereka sedang sibuk mencari uangTerdakwa di kamar belakang dekat dapur ;Bahwa saksi selalu bekerja tepat waktu, walaupun tidak ada sangsi
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
199 — 145
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;21. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;22.
83 — 52
menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telahterbukti bersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat sangsi
57 — 9
menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tanggaseharihari dengan sebaikbaiknya;Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikanoleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak menemui hasil;Halaman 4 dari 114 halamanPutusan Nomor 2019/PA.Ppg.17.18.19.20.21.Bahwa Pemohon juga sudah melalui prosesproses mediasi yangdilaksanakan oleh Pimpinan di Polres Rokan Hulu, dengan tujuan untukmendamaikan antar Pemohon dengan Termohon, namun tidak jugaberhasil, bahkan Pemohon sudah menjalani berbagai macam sangsi
baikitu Sangsi administrasi seperti penundaan kenaikan pangkat, dan sangsinon administrasi lainnya;Bahwa menurut keyakinan kami, Termohon telah melalaikankewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana tercantum dalamUndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yangberbunyi : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan member!
104 — 55
Cbi85 Bahwa mengacu SK pemberhentian atau tidak, maka setiap sengketaada PT TUN, hal ini adalah lex specialis, hal ini adalah merupakanspecialis tentang lembaga keuangan; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013, perubahan dariPerusahaan Daerah dirubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro, makaaturan yang berlaku adalah harus tunduk, untuk itu tidak perlu adapemberhentian; Bahwa sesuai hal tersebut diatas sebagaimana dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 2013, maka tidak dikenal rekomendasi; Bahwa mengenai sangsi
terhadap pemberlakuan perubahan adalahtidak ada, karena jika hal ini dilakukan untuk memberi sangsi maka bisajadi hal tersebut adalah merupakan intervensi; Bahwa dalam RUPS apabila dihadiri oleh orang lain, maka harus adasurat kuasa; Bahwa mengenai susunan perusahaan daerah dengan adanya SuratKeputusan Gubernur, maka hal ini sudah mewakili dan dapat dilakukanatau dilaksanakan; Bahwa jika terjadi dalam RUPS ada 10 anggota tetapi ada 2 anggotayang tidak hadir, maka RUPS tersebut sudah sah karena sudahmencapai
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
85 — 74
Jadi jika hal ini terjadi, makahakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agarmenjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolakHal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan danpenuntutan Terdakwa berhak memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya.
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
100 — 56
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
116 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013keputusam ini diberikan sangsi sesuaikeputusan pimpinan DPRD setelahmendapat masukan/pendapat dan saran dariketua ketua Fraksi.2. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2002 tentang "PEMBERIANPERINGATAN KEPADA Sdr. HM.
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
93 — 44
semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
70 — 48
Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..