Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk
Tanggal 27 Nopember 2019 — ASRORI sebagai Penggugat Lawan PT. MITRA GRAHA DINAMIKA HOTEL KRISTINA
10221025
  • Bahwa berjalanya waktu Penggugat merasa nyaman bekerja, mempunyaibanyak teman dari bagianbagian lain dan bekerja dengan baik, loyal kepadaperusahaan tanpa pernah melakukan kesalahan yang menyebabkanPenggugatdiberikan surat Peringatan/sangsi/SP secara tertulis;. Bahwa dengan tidak pemah melakukan kesalahan yang mengakibatkandiberikannya surat peringatan oleh perusahaan, akan tetapi tibatibaPenggugat mendapat surat Pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2018 yangditandatangani oleh Sdr.
Register : 18-11-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.YK
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46791
  • Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yangmelakukan ingkar janji dapat dijatuhi sangsi;a. Membayar ganti rugi;b. Pembatalan akad;c. Peralihan resiko;d. Denda, dan/ataue. Membayar biaya perkara;Hal 45 dari 49 hal Put.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT FREEPORT INDONESIA VS OKTOVIANUS KALILAGO
9439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jayapuraberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang 2/2004;Bahwa mengingat Tergugat adalah pekerja/karyawan staff dan jabatansebagai general superintenden pada departemen community relation yangseharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahandan rekan kerja di area kerja Penggugat, namun yang terjadi Tergugatmelakukan pelanggaran kerja serius atas keselamatan kerja sehinggaberpotensi menimbulkan presiden buruk bagi karyawan lain di lingkungankerja apabila Tergugat tidak diberikan sangsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN BATAM Nomor 528/PID.B/2013/PN. BTM
Tanggal 28 Nopember 2013 — FERRY YUDA WARDANA ;
9991
  • SUJI KURNIAWAN maksud dengan EKO itu adalahteman terdakwa, perawakannya hampir sama seperti saksi SUJIKURNIAWAN, badan kurus, wajah oval, logat melayu padang, kulit coklatkehitaman, tinggi sekitar 165 cm;e Bahwa total imbalan yang saksi SUJI KURNIAWAN terima adalah sekitar 8juta rupiah yang diberikan beberapa tahap, yang memberikan imbalan uangtersebut adalah Saudara Ferry;e Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang terdakwa lakukanadalah pekerjaan yang tidak benar dan dapat mendapat sangsi
Register : 07-03-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 4 Juli 2018 — Acang, dkk.; Melawan; PT LIEBRA PERMANA;
13097
  • makaakan ada SP3 dari pihak perusahaan, apabila sudah diberikan SP3 makaakandilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) secara sepihak;Kemudian Kuasa Penggugat mohon di perlihatkan bukti P11 dan ataspertanyaan Hakim Ketua saksi tahu atas bukti P11 tersebut;Bahwa saksi Sukarja tahu dengan bukti T37 tersebut ;tentag PKB, saksi tahuitu berlaku sampai dengan Tahun 2018;Bahwa sampai sekarang perundingan masih belum selesai masih adaganjalan;Bahwa yang menjadi kendala mengenai SP.1, SP.2, SP.3 yangmengakibatkan sangsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113 - K / PM-I-03 / AD / IX / 2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — Pratu Rapiko Muspidani Cs. 2 Orang
11955
  • Bahwa Terdakwa tidak menuruti perintah Dnton Pimu(Lettu Inf Hendrik) karena merasa kecewa dengan penyelesaianmasalah sebelumnya yang selalu menguntungkan anggotaBrimob, karena seperti perkara sebelumnya tidak adatindakan/sangsi apapun yang dikenakan terhadap anggotaBrimob, ketika Terdakwa melakukan pengerusakan BarakTeratai pada pagi harinya, diusir oleh salah seorang anggotaBrimob dengan menggunakan tembakan peringatan, sehinggakami berpikir harus menggunakan senjata juga untuk melawanBrimob.Terdakwa31
Putus : 25-04-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Pwt
Tanggal 25 April 2016 —
578
  • Jadi sekali lagi bukan karenaWan Prestasi Pengawasan;e UU dan Peraturan tidak memberikan wewenang apapun kepada Pengawasuntuk memberikan sangsi kepada Pengurus, apalagi kepada Manajer Cabang,kewajibannya Pengawas adalah hanya melaporkan hasil Pengawasan.
Putus : 23-09-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 52- K/PM.II-09/AD/III/2008
Tanggal 23 September 2008 — Serda YAYAN SOFYAN
5538
  • Bahwa dengan maksud dan tujuan agar memberikan efek jerakepada Terdakwa dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi yang tegas dan segera terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasiladan Sapta Marga.
Putus : 09-08-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1418/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 9 Agustus 2010 —
454
  • Mohon putusanseadiladilnya yang pada pokoknya membebaskan saya dari segala tuduhan dan tuntutan hukumdan atau memberikan sangsi hukum yang seringanringannya ; Menimbang, bahwa dariketerangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperlihatkandipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :5.
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
11287
  • itu yang dapatdiramal dan suatu yang dapat dipridiksi dan hukum itu agar sesualdengan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana dampakkerugian pelapor, dan bagaimana pelapor menanggung kerugianHal 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsdan kalau kita mengacu pada upaya hukum tadi palsu, itu bisadimintakan ganti rugi dan pelapor bisa melakukan tuntutan atauminta ganti rugi pada pihak yang menghentikan perkara tersebutkarena hakhak menuntut sebuah keadilan dan dan ternyata tidakada sangsi
    kasus meninggalnya Enjelin itu ditangani Polresjuga ditangani Polda tetapi memang perkara itu secara keseluruhanditangani oleh Polda meskipun tenagatenaga penyidiknya bisaminta bantuan dari Polres dan perkara itu menjadi ranah Polda,kemudian yang ketiga adalah bahwa konteknya pasal 83 itu adalahgelar perkara adalah sebuah penilaian kinerja dari penyidik apakahada pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi
Register : 12-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 497/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 29 Agustus 2012 — YUDI MARGONO
9429
  • di depan adalah MasjdAtta'awun ;Bahwa anakanak biasanya bermain di lahan kosong samping kanan proyek rumah ;Bahwa sebelum sholat Jumat, saksi mandi di kamar mandi darurat yang dibuatsendiri di dalam kamar depan, saksi mandi tidak sampai 10 menit ;Bahwa saat saksi sedang mandi, saksi tidak tahu apa yang sedang dikerjakan rekanrekan yang lain, tapi sebelum saksi mandi, mereka sedang sibuk mencari uangTerdakwa di kamar belakang dekat dapur ;Bahwa saksi selalu bekerja tepat waktu, walaupun tidak ada sangsi
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
199145
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;21. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;22.
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 19/Pid/Prkn/2012/PN.RNi
Tanggal 11 Desember 2012 — EDI GUSWANDI (Terdakwa 1) SIPARMAN (Terdakwa 2) AHYAR SAMSIRI (Terdakwa 3) BAHTIAR (Terdakwa 4) ABDUL SIRAT (Terdakwa 5) RUDI HARTONO (Terdakwa 6) SAPIANTO (Terdakwa 7) ADYDTYA (Terdakwa 8)
8352
  • menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telahterbukti bersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terdapat sangsi
Register : 02-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
579
  • menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tanggaseharihari dengan sebaikbaiknya;Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikanoleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak menemui hasil;Halaman 4 dari 114 halamanPutusan Nomor 2019/PA.Ppg.17.18.19.20.21.Bahwa Pemohon juga sudah melalui prosesproses mediasi yangdilaksanakan oleh Pimpinan di Polres Rokan Hulu, dengan tujuan untukmendamaikan antar Pemohon dengan Termohon, namun tidak jugaberhasil, bahkan Pemohon sudah menjalani berbagai macam sangsi
    baikitu Sangsi administrasi seperti penundaan kenaikan pangkat, dan sangsinon administrasi lainnya;Bahwa menurut keyakinan kami, Termohon telah melalaikankewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana tercantum dalamUndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yangberbunyi : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan member!
Putus : 13-07-2016 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 260/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 13 Juli 2016 — PERDATA - SYAEFUL ANWAR, DKK X PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH Cq. KEPALA BIRO INVESTASI dan PENANAMAN MODAL selaku Pemegang Saham, Dkk
10455
  • Cbi85 Bahwa mengacu SK pemberhentian atau tidak, maka setiap sengketaada PT TUN, hal ini adalah lex specialis, hal ini adalah merupakanspecialis tentang lembaga keuangan; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013, perubahan dariPerusahaan Daerah dirubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro, makaaturan yang berlaku adalah harus tunduk, untuk itu tidak perlu adapemberhentian; Bahwa sesuai hal tersebut diatas sebagaimana dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 2013, maka tidak dikenal rekomendasi; Bahwa mengenai sangsi
    terhadap pemberlakuan perubahan adalahtidak ada, karena jika hal ini dilakukan untuk memberi sangsi maka bisajadi hal tersebut adalah merupakan intervensi; Bahwa dalam RUPS apabila dihadiri oleh orang lain, maka harus adasurat kuasa; Bahwa mengenai susunan perusahaan daerah dengan adanya SuratKeputusan Gubernur, maka hal ini sudah mewakili dan dapat dilakukanatau dilaksanakan; Bahwa jika terjadi dalam RUPS ada 10 anggota tetapi ada 2 anggotayang tidak hadir, maka RUPS tersebut sudah sah karena sudahmencapai
Register : 10-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
8574
  • Jadi jika hal ini terjadi, makahakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agarmenjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolakHal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan danpenuntutan Terdakwa berhak memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya.
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
10056
  • Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
Putus : 13-07-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Juli 2015 — H.MUHAMMAD ABDUL SYUKUR GHANNY bin ABDUL GHANNY JONED
11656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013keputusam ini diberikan sangsi sesuaikeputusan pimpinan DPRD setelahmendapat masukan/pendapat dan saran dariketua ketua Fraksi.2. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2002 tentang "PEMBERIANPERINGATAN KEPADA Sdr. HM.
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN Bau
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
9344
  • semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
Register : 03-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : AHADI ABDUL WAHAB HASBULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
7048
  • Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..