benar saksi telah melakukan pengecekan terhadap fisik senjata pistoldan magazen tersebut diatas masih aktif dan berfungsi dengan baik ; e Bahwa semua permohonan yang diajukan ke Polri diijinkan oleh Polri danbilaman tidak memenuhi persyaratan dibuat surat penolakan ; e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijinkepemilikan serta menggunakan senjata jenis Senjata Pistol Gas merk KJ.Works ; e Bahwa terdakwa tidak memiliki surat jin memegang dan menggunakansenjata Pistol Gas maka sangsi

Kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr.ISMAIL, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Saksi masih ragu atau sangsi dengan perkataan Sdr.ISMAIL, lalu Saksi menemui Sdr. AHMAD RAMADHANselaku Camat Medang Kampai Dumai di halaman Eks KantorWali Kota dan menanyakan, Apa betul Bapak menyuruhsaya melanjutkan menanda tangani SKT sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. LaluSdr. AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.

Sehingga PerbuatanTergugat II dan Tergugat IIIyang demikian dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.BahwaTergugat V dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hokum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbuny/i:1.

Perihal pernah melakukan pelanggaran disiplin,Pemohon telah menerima sangsi tersebut mengapaPemohon tidak menyebutkan pelanggaran apa yang telahdilakukan? apakah Pemohon tidak berani menyebutkan apasebenarnya yang membuat Pemohon terkena sanksipelanggaran disiplin. 2? =Mengapa Pemohon tidakmenguraikannya?.

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui resiko hukuman bagianggota TNIAD yang kedapatan menawarkan, menjual,membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupunmenyerahkan Narkotika jenis sabusabu yaitu akan diporsessecara hukum bila terbukti akan menjalani hukuman danditambah sangsi pemecatan dari kedinasan Militer, tetapi karenaHim.44 dari 8LHIm.PUTUSAN Nomor 9K/PM II10/AD/II1/2020MenimbangTersanga khilaf, saat itu pikiran Terdakwa tidak sejauh itu.Terdakwa berniat hanya membantu sebagai teman saja

Kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr.ISMAIL, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Saksi masih ragu atau sangsi dengan perkataan Sdr.ISMAIL, lalu Saksi menemui Sdr. AHMAD RAMADHANselaku Camat Medang Kampai Dumai di halaman Eks KantorWali Kota dan menanyakan, Apa betul Bapak menyuruhsaya melanjutkan menanda tangani SKT sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. LaluSdr. AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa mengatakan kepadaTerdakwa I, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Terdakwa masih ragu atau sangsi dengan perkataanTerdakwa II, lalu Terdakwa menemui Camat MedangKampai Dumai yang bernama AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dan menanyakan, Apa betulBapak menyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKTsebab Sdr. ISMAIL bersama masyarakat ramairamai datangke rumah. Lalu Sdr. AHMAD RAMADHAN menjawab,Tidak apaapa, lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Bahwa oleh karena Terdakwa I masih ragu atau sangsi dengan perkataanTerdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapakmenyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. Lalu Saksi AHMADRAMADHAN menjawab, Tidak apaapa, lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I masih ragu atau sangsi denganperkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapak menyuruh sayamelanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAIL bersama masyarakat ramairamaidatang ke rumah. Lalu Saksi AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I masihragu atau sangsi dengan perkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMADRAMADHAN di halaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapakmenyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAIL bersamamasyarakat ramairamai datang ke rumah. Lalu Saksi AHMAD RAMADHAN menjawab,Tidak apaapa, lanjutkan saja.

., Tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, yang pada angka 5 (lima) menyatakan PPK dan PYB yang tidakmelaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sangsi administrasi berupapemberhentian sementara tanpa memperoleh hakhak jabatan sesuaipasal 81 ayat 2 huruf c UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, hal ini berarti tergugat menerbitkan objeksengketa karena

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbuktidimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain sebagai berikut :30* Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi

(2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang = danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi

Yang oleh karenahukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misal adalah pasal351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentang kecelakaan lalulintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidana tersebut hanyadiberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan atau kurungan selamamasa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korban yang merasa dirugikanitu. untuk mendapatkan ganti kerugian umumnya mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365KUHPerdata.Dengan

Fotocopy dari asli surat no. 712/A.K.VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019perihal Pemberian Sangsi kepada Penggugat dan rekan dosen lainnyaberupa tidak diberikan mengajar selama 1 tahun (2 semester) di lingkunganSTKIP, diberi tanda P11;12. Fotocopy dari fotocopy surat kepada Kepala LLDIKTI dari Penggugat danrekan dosen tanggal 09 September 2019, tentang pengaduan sanksi yangdiberikan Tergugat dilampiri kronologi masalah, diberi tanda P12;13.

Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;i. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi pesertadidik;j. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenaipelaksanaan kurikulum;. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, sertamemanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerjasekolah/madrasah;.

dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakitternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada tapidokter membawa sendiri Direktur menyatakan tidak ada larangan,konsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi

tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi

PbrBahwa Pasal 19 (8) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan ya disiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan

Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk menyetujui tidak bisa diterapkan PP No. 23kalau di RSUD kebutuhan disediakan untuk efektif ia boleh melakukannya ;Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya uang, suratberharga, dan barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Bahwa

PbrBahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilihan kalau tidakmelakukan dapat sangsi kalau ia tahu karena konsekwensi itu alasanpembenar.

mengadakan yang harus dilakukan dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakit ternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada,Direktur menyatakan tidak ada larangan, konsekwensi penagihan itu yangjadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi

tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi

yangmengadakan suatu perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa ;Bahwa la bertindak sebagai Penyedia barang dan Jasa harus memenuhiPersyaratan persyaratan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa syarat sebagai Penyedia barang dan jasa tersebut dituangkan dalamkontrak, kalau tidak memenuhi otomatis ditolak dan tidak diterima ;Bahwa Pasal 19 (3) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi

apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan yadisiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk

dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan kalau tidakmelakukan dapat sangsi

Oleh karenanyaberdasar pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP dan ketentuanpasal 14 UU no.10 tahun 2003 , maka harus dinyatakan di sinibahwa melanggar KEPRES tidak dapat dipidana ,karena KEPREStidak memuat ketentuan pidana sebagaimana produklegislasi.Demikian pula peraturan lain seperti praturanMentri,ataupun perjanjian perjanjian ,pelanggaran terhadapaturan aturan tersebut tidaklah mengandung pengertian melawanhukum dengan ancaman atau sangsi pidana bagi barang siapa yangmelanggarnya .

, kurang lebih sekitar 15 yang aktif sekitar 40persen ;Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG Bahwa prosentase penilaiannya untuk tes tersebut, menurut Perda yangSaksi pelajari di situ, akademik diambil 50 persen, sedangkan praktek komputer30 persen, interviu 20 persen : Bahwa pengumumannya hari Rabu siangnya Kita dapat informasi habisashar, Saksi sengaja agak telat karena setahu Saksi pengumuman itu dua atausatu hari setelah ujian tapi faktanya sampai nunggu lama, Saksi sangsi

No 20 tahun 2001 dengan sangsi hukuman tidak sama dengan tuntutanjaksa, tetapi sebagai berikut;Pengadilan TIPIKOR Padang97 Penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsider kurungan 6 (enam) bulan Uang pengganti sebesar Rp. 61.800.000, (enam puluh satu juta delapanratus ribu rupiah) subside penjara 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3.

Menimbang, bahwa disisi lain dengan adanya hak jawab tersebut justrumemnimbulkan kewajiban bagi insan Pers untuk melayani jika kewajiban tersebuttidak dilakukan maka Pers bisa terkena sangsi sebagaimana tersebut dalam pasal 18 ayat(2) undangundang No.40 Tahun 1999 yakni berupa denda setingitinginya Rp. 500.000. 000, (lima ratus juta rupiah) .

dandisetiap instansi juga harus ada Bendahara Penerima ;Bahwa yang berhak menunjuk untuk mengelola kKeuangan Negara padasuatu Instansi adalah pengelola Kepala Saker (satuan Kerja) untukmenunjuk seorang yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Penerima ;Bahwa Bendahara Penerima tersebut merupakan jabatan FungsionalBahwa menentukan PNBP tersebut sejak timbulnya perikatan sudah dapatmenentukan PNBP yang menjadi hak Negara dan harus disetorkan ke kasNegaraBahwa apabila ada pelanggaran pada setoran PNBP sangsi

ke rekening saksi, tetapi pada kenyataannya tidak menyetor dan saksimerasa dibohongi terdakwa ;bahwa begita mengetahui BGBG yang dipinjamkan tersebut ada masalah saksimenanyakan ke terdakwa akan tetapi HPnya tidak diaktifkan dan saksi pernahmenegur TEK GWAN akan tetapi disuruh menghubungi terdakwa ;bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih dari Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan ada 3 BG yang diisi terdakwa diblack list Bank BCAserta selama 1 (satu) tahun saksi mendapat sangsi