Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 624/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
Sujarwanto
209
  • Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta untukmencatat tentang kematian tersebut didalam buku registrasi catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akta Kematian atas nama Sumadi tersebut;4.
Register : 14-06-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Jmr
Tanggal 1 Juli 2021 — Pemohon:
HANATI
244
  • Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinansebagai mana dimaksud pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipilyang berwenang untuk itu;4. Memerintahkan kepada Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipiluntuk mencatatkan perkawinan para pemohon ke dalam registerperkawinan yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akteperkawinannya;5.
Register : 04-07-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Wsb
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon:
KarimaNurafika
2410
  • Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo diWonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anakHalaman 4 dari 5 halaman, Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Wsb.Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atausesuai kebijakan) serta pencatatan pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.
Register : 25-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2021
Tanggal 2 Maret 2021 — ISMAIL FAHMI, S.Kom BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK); VS
13587 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 April 2019,dihadapan Tim Pemeriksa, Penggugat pada periode JanuariApril 2019,Penggugat tidak mengisi daftar hadir masuk (TMDHM), tidak mengisi daftarhadir pulang (TMDHP, telat masuk kerja (TM), dan pulang cepat (PC) selama22.980 menit, yang apabila dikonversi sebagai hari kerja menjadi 51 (limapuluh satu) hari kerja, sedangkan Pasal 10 angka 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan
Register : 04-08-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
260
  • oleh Pemohon,maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;MemperhatikanpasalpasaldariUndangUndangdanketentuanhukum lainyang bersangkutan ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonanPemohontersebut;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecilanaknya dari ANAK PERTAMA diganti menjadi ANAKPERTAMA, dan untuk selanjutnya akan menyebut dirinyamenjadi ANAKPERTAMA ;3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 19-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
ELIZABETH NANNY WIDJAJA
429
  • Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuanundangundang, kesusilaan, atau menyerupai suatu gelar, maka perbaikan namaPemohon dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam undangundang administrasikependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkandengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentangperubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 23-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109
  • hukum dengan seadiladilnSya (ex aequoet bono).Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap, karena menurut relaas panggilan Nomor755/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 08 April 2021 yang dibacakan di persidangan,yang menerangkan bahwa alamat Tergugat tersebut tidak lengkap;Bahwa Majelis Hakim lebin dahulu memberikan penjelasan kepadaPenggugat yang statusnya sebagai PNS, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Gin
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
I MADE PADMAYANA
2922
  • pemerintahan desa;Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputiselain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian termasuk jugaPegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, PegawaiBadan Usaha milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan KepalaDesa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di desa.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    4 Ayat (1) Peraturan PemerintahRI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahRI Nomor 45 Tahun 1990 berikut penjelasannya, yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Menimbang, bahwa dari aturan hukum tersebut di atas, dihubungkandengan fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-08-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 300/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt.
Tanggal 20 Agustus 2015 — LIONG THO
200
  • diajukan oleh Pemohon,maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;MemperhatikanpasalpasaldariUndangUndangdanketentuanhukum lainyang bersangkutan ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dariLIONG THO diganti menjadi THOMINAN, dan untukselanjutnya akan menyebut dirinya menjadiTHOMINAN >3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tahun 1974
988183
  • Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
  • pelaksanaannyamenjadi kewenangan Presiden.Pasal 13Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah pembina tertinggi dari seluruhPegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun PegawaiNegeri Sipil Daerah.Untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya sertauntuk dapat diwujudkan keseragaman di dalam pembinaan, maka Presidenmenentukan kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secarakeseluruhan.Pasal 14Cukup jelasPasal 15Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang
    Karena tugas pokokdapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.Faktorfaktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah. jenis, sifat, danbeban kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang danjumlah pangkat, dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi selaindaripada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaandan alat yang tersedia.23Pada umumnya makin tinggi mutu
    Apabila hal ini tidak mungkin, maka kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mencari lapanganpekerjaan lain, dengan mendapat hakhak penuh sebagai PegawaiNegeri Sipil selama jangka waktu tertentu.Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormatsebagai akibat penyederhanaan organisasi Pemerintah, diberikan hakhaknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani atau rohaniberdasarkan keterangan dari Majelis
    Berhubung dengan itu, Pegawai Negeri Sipilyang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, pada saatpengangkatannya wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannyaterhadap Tuhan Yang Maha Esa.Pasal 28Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkat laku, danperbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
Register : 11-11-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 709/Pdt.P/2016/PA.Mtr
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
216
  • Asmuni, A.Md bin H.Marip yang belum cukup umur, kedua anak tersebut belum cukup umursehingga belumdapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yangdapat mendampingi keduanya untuk bertindak hukum.Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada Sekolah Menengah Tingkat PertamaNomor 23 Mataram, sekaligus menjadi pengasuh dan pemeliharakeempat orang anaknya dengan almarhum H.
    Asmuni, A.Md bin H.Marip yang belum cukup umur, kedua anak tersebut belum cukup umursehingga belumdapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yangdapat mendampingi keduanya untuk bertindak hukum.Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada Sekolah Menengah Tingkat PertamaNomor 23 Mataram, yang selama ini menjadi pengasuh dan pemeliharakeempat orang anaknya dengan almarhum H.
Register : 17-10-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan PA POLEWALI Nomor 571/Pdt.P/2016/PA.Pwl
Tanggal 2 Nopember 2016 — -Irwan Bahri bin Bahri -Sudaeri binti Syaharuddin
15533
  • Bahwa penyebab kematian almarhumn ALMARHUM karena sakit, dansemasa hidupnya almarhum ALMARHUM adalah Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Sopir Ambulan di Rumah Sakit Umum Polewali.. Bahwa oleh karena ketiga orang anak kandung dari almarhumALMARHUM masih di bawah umur sehingga membutuhkan walipengampu untuk menjaga dan melakukan perbuatan hukum bagikepentingan anakanak tersebut, maka Para Pemohon memohon agarPemohon Il ditetapbkan sebagai wali pengampu bagi ketiga orang anaktersebut..
    Bahwa Pewaris semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Rumah Sakit Umum Polewali sebagai sopir ambulan;Hal. 10 dart 15 halamanPenetapan Nomor 571/Pdt.P/2016/PA.Pwl4. Bahwa tujuaan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan abhliwaris dalam perkara a quo adalah dalam rangka pengurusan hakhak ahliwaris sehubungan dengan kematian Pewaris pada PT. Taspen;5.
Register : 16-05-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 90/PID.B/2013/PN.SMD
Tanggal 10 Juli 2013 — AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANG Sebagai terdakwa
7633
  • Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan denganperbuatan terdakwa AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANGmencabuli dan menyetubuhi anak tunggal saksi yang bernama MELI ULFAHTUSAADAH BINTI WARMAN (berumur 10 tahun berdasarkan kutipan aktakelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2010) secara berulangulangsekitar bulan September 2012 s/d bulan Pebruari 2013, bertempat di DusunCigangsa Desa Cijati Kecamatan Situraja
    Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan denganperbuatan terdakwa AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANGmencabuli dan menyetubuhi keponakan saksi yang bernama MELI ULFAHTUSAADAH BINTI WARMAN (berumur 10 tahun berdasarkan kutipan aktakelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2010 ) secara berulangulangsekitar bulan September 2012 s/d bulan Pebruari 2013, bertempat di DusunCigangsa Desa Cijati Kecamatan Situraja
    persidangan Penuntut Umum tidak lagi mengajukan saksisaksi, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan untuk mendengarkan keterangandari terdakwa AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANG, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena didakwa olehPenuntut Umum telah mencabuli dan menyetubuhi saksi MELI ULFAHTUSAADAH BINTI WARMAN (berumur 10 tahun berdasarkan kutipan aktakelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilyang
Register : 27-06-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 529/Pdt.G/2013/PA.Rap
Tanggal 25 September 2013 — Penggugat melawan Tergugat
130
  • Tergugat pisah rumah sejak satu tahunyang lalu;bahwa upaya damai pernah dilakukan sebelum pisah rumah dansaksi pun pernah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan sampaisekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediamanbersama;bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang anakanak Penggugatdan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anakanak tersebutdalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya juga baik;bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    apa penyebab Penggugat danTergugat pisah rumah, tetapi selama ini Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap keluarga;bahwa sepenglihatan saksi, sejak pisah rumah Tergugat tidakpernah datang menemui Penggugat dan anakanaknya;Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 529/Pdt.G/2013/PA.Rape bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang anakanak Penggugatdan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan anakanak tersebutdalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya juga baik;e bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-02-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Bkt
Tanggal 20 Agustus 2013 — Penggugat VS Tergugat
224
  • Pejabat yang berwenang,dan Penggugat menyatakan tidak bersedia membuat surat pernyataan, laluPenggugat mencabut perkaranya;Hal. 3 dari 6 Hal.Pts No126/Pdt.G/2013/PA Bkt.Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakimmenunjuk berita acara persidangan yang me rupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mkm
Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon:
SABARNI
239
  • AL 607.0003088 serta pada buku register catatan sipilyang bersangkutan;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesarRp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Setelah Penetapan tersebut selesai diucapkan oleh Hakim, laluHakim bertanya kepada Pemohon, apakah mendengar dan mengertiPenetapan yang telah dibacakan tersebut ?
Register : 31-01-2013 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 159/Pdt.P/2012/PN.Bgl
Tanggal 7 Februari 2013 — YULIANA
276
  • bernamaBAMBANG EKO SUBIANTO di Kantor Urusan AgamaPemalang 5e Bahwa benar selama dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniahi seorang anakbernama MUCHAMMAD WAHYU FEBRIANTO, lakilaki, anak ke1 lahir diKabupaten Pasuruan, tanggal 12 marete Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MUCHAMMAD WAHYU FEBRIANTOsampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran;e Bahwa benar karena kekhilafan/kealpaan Pemohon mengakibatkan kelahiran anaktersebut belum didaftar dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 07-04-2016 — Putus : 12-12-2016 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 12 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
85
  • Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraiandari atasan berdasarkan surat Nomor
    /Pdt.G/2016/PA.Lpk.Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraiandari atasan berdasarkan surat Nomor : Kd.02.01/1/Pw.01/1691/2016 tanggal27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pgs.
Register : 20-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — TRINANTO HABRIADI VS PRESIDEN RI;
8873 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut denganformasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untukmampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;2.
    kerja bertentangandengan Pasal 16A ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPokokPokok Kepegawaian;Menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CalonPegawai Negeri Sipil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya;Memohon untuk dibuatkan Peraturan Pemerintah dari UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenaiPengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-04-2013 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 414 /Pdt.P/2013/PN.Jr
Tanggal 29 Mei 2013 — Dra. RETNO NINGSIH OENTORO
323
  • Pemohon tidak keberatan atas ganti nama tersebut ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yangtertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ialah agar Pengadilan NegeriJember memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipilyang