Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-11-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 22-06-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 776/Pdt.G/2010/PA.Ptk Tanggal 24 Mei 2011 — IDA ROYANI binti H. SUPARDI ALI V EDI PURWANTO, SH bin MUDJIMAN
47 — 4
47 — 4
., MH telah berupayamendamaikan para pihak berperkara, namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, di depan sidang Penggugat tidak menyerahkan surat izindari atasan namun hanya menyampaikan surat Pernyataantertanggal 9 April 2011, meskipun Majelis hakim telahmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus suratizin atasan tersebut ;Menimbang
Register : 18-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 19 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutangyang harus ditanggungnya;Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau (madhiyah)tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup membayar sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah), karena tidak ada kesepakan dalam tuntutantersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi:Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 773/Pdt.G/2019/PA.Sgm Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
19 — 12
sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaasbantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaSungguminasatanggal 1 Agustusi 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019,ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum;Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pembinaan PTK SMP DinasPendidikan Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1142 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — RIDHANA BINTI RUSDI, vs Dra. Hj.SURIANI, Dkk
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani) karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Guru SMA Negeri 1 Takalar sehingga Penggugatsendiri tinggal bersama keluarganya di Lingkungan Coring, KelurahanKalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa di samping itu Penggugatmelakukan pengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat juga seringmengunjungi Penggugat karena selain Tergugat masih anak kemenakan dariSuami Penggugat (Alm. Drs. H. Abdul Muis Dg.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 September 2019 — FERIYANTO, S.E., M.M. bin SAMIRI
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemindahanjabatan lama ke jabatan baru;118) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor: 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 PK/Pid.Sus/2019Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;119) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 3 Juli 2014 — EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd Sebagai Penggugat
Melawan
BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat I
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II
92 — 36
92 — 36
sepanjang tidak merugikan hakkepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemindahan PegawaiNegeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal22 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokokKepegawaian, menurut Majelis Hakim pemindahan Penggugatberdasarkan objek sengketa ke1 tersebut adalah merupakankonsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
mana tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (in casu Penggugat) ;""Menimbang, bahwa dalildalil substansi gugatan Penggugat padapokoknya adalah mengenai mengenai persoalan di Gereja Masehii Injil diHalmahera (GMIH), hal mana menurut Penggugat objek sengketa ke1 aquo dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak loyal atau tidakmenyetujui pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil diHalmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil tersebutPenggugat
Register : 01-08-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN TABANAN Nomor 169/Pdt.G/2017/PN Tab Tanggal 26 Oktober 2017 — Penggugat vs Tergugat
118 — 55
118 — 55
Pasal 8 ayat (7), berbunyi: "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.11.Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.Dalam Rekonvensi:1.Bahwa hal hal yang diajukan di dalam Eksepsi, Pokok Perkara adalahbagian yang merupakan satu kesatuan Dalam Rekonpensi..
Pasal 8 ayat (7), berbunyi: "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.Dan harus diberikan setiap bulannya secara tunai pada saat perkara inidiputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan diucapkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara ini.Berdasarkan dalildalil dan pertimbangan tersebut di atas TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia
Register : 03-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 001/G/2014/PTUN SMG Tanggal 5 Juni 2014 — SUDARSONO Melawan I. BUPATI SUKOHARJO II. NUNING PRIHATIN
70 — 71
70 — 71
MENGAJUKANGUGATAN Bahwa Penggugatdengan terbitnya Pemberian Izin Melakukan Perceraian dariBupati Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 tanggal 11 September2013 (Obyek Sengketa) Penggugat merasa sangat dirugikan, olehkarena obyek sengketa tersebut telah jelas dan nyata melanggarKetentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaituPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang jin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyaitu Pasal 3 angka yang berbunyi: Setiap pegawai Negeri Sipilyang
Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang = JjinPerkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yangmenyebutkan : Pengawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraianwajib memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat,menurut Tergugat IT Intervensi adalahtidak berdasar.
Register : 10-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 528/Pdt.G /2012/PA.Ska Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
20 — 3
20 — 3
No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wayjibmemperoleh
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 62-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2018 Tanggal 20 September 2018 —
35 — 19
35 — 19
Nanan Komaraeni kabur sampai dengansekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga akhirnyaterdakwa sendiri yang harus mempertanggung jawabkanperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama orang sipilyang bernama Sdra.
Register : 06-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr Tanggal 16 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Faisal, MH, sebagaimana laporan mediatornomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 01 April 2015 dan tidak behasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnyadibacakan surat gugatn Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat sebagai isterinya, telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorHal
Register : 02-01-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Tmk Tanggal 3 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 4
55 — 4
) KuasaPemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakimharus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuanhukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izinHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.TmK.kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagaiadvokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pms Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
53 — 8
Hilya Yoanna Agustina Panggabean
Tergugat:
Epen Tarigan
53 — 8
sering tidak ada dirumah danapabila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, Tergugat selalu marahmarah dan begitu seterusnya sikap Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat adalah seorangPegawai Negeri Sipil yang berkerja di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar,maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-08-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 516/Pdt.G/2016/PA.Bn Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 37
47 — 37
bulan karena khawatir tidak akandapat dipenuhi oleh Tergugat mengingat sisa gajinya yang kurang dari satu jutarupiah, sementara Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang memilikigaji atau penghasilan yang tetap setiap bulannya, pengadilan cukupmenetapkan jumlah yang dipandang layak dan dapat disanggupi oleh Tergugatuntuk dibayarkan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah melihat sisa gaji yang diterima Tergugat setiapbulannya serta pekerjaan Penggugat yang juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 161/Pdt.G/2018/MS.Bna Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
35 — 13
memberikan pertimbangan sebagaimanaberikut ini;Menimbang, bahwa sudah merupakan hukum dasar dalam SyariatIslam, bagi seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untukmenyerahkan nafkah iddah dan uang muthat, setelah Majelis Hakimmendengar jawab menjawab kedua belah pihak dan alatalat bukti yangdijukan dipersidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangansebagaimana berikut ini;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon Kenvensihanya mempunyai penghasilan tetap selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-11-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bms Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
Penggugat Rekonpensi sedangkan kepada Penggugat disebutsebagai Tergugat rekOnpensSi; 0202 0nen nn ene ene Menimbang bahwa, apa yang dipertimbangkan dalam pertimbanganKonpensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi; Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkanketentuan Pasal 132 b (1) HIR gugatan Rekonpensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
18 — 14
Tidak Benar setelah ATM diambil hutang saya semakinbertambah saya sendiri tidak mempunyai hutang dngan pihakmanapun, karena saya sudah terlatih sejak masih menjadi Istriatas suami saya ( Penggugat ) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang Gajinya saya syukuri utnuk bisa hidup dengan apa adanya,sampai belaiu pidah ke OJK yang gajinya Jauh lebih besar, makasemakin saya syukuri dan bisa menjaga amanah ATM tersebut,jika diambil itu adalan Hak Suami dan bagi saya tidak adamasalah apalagi anak saya XXXX sudah
Register : 23-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Amb Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 31
61 — 31
seorang PNS sebelum mengajukan gugatan cerai telahmemenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ; (2) Bagi Pegawai NegeriSipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/TUN/2017 Tanggal 7 September 2017 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS EMMA DIENOYA, S.STP;
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 PK/TUN/2017Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan Tertentu. tentang menolak bandingadministrasi Penggugat dan memperkuat jenis hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiTapin Nomor Nomor 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 218/Pdt.G/2018/MS.KC Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 5
61 — 5
kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkanberita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018, masingmasing untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang