Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-03-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kgn Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELVAN Alias IPAN Bin ASNAWI
27 — 2
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELVAN Alias IPAN Bin ASNAWI
27 — 2
Saksi Muhammad Fitriansyah Hidayat bin Muhammadiyah dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bahwa saksi mengatakan benar kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 15Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di JI Pangeran Antasari No 02Kelurahnan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab HSS tepatnya diKantor DPRD Kandangan Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri Sipilyang ditempatkan
Register : 01-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 10
60 — 10
itu Tergugat masih terikat perkawinan denganistri pertama Tergugat yang bernama Sriwati;Bahwa selanjutnya adanya pernyataan Penggugat dengan menyatakanTegugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,lagilagi Penggugat telah berkata bohong dan tidak jujur semoga Allah SWTsenantiasa melindungi Penggugat akibat dari perkataan Penggugat sendiriyang tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang shalehah dan islami;Bahwa sekedar Penggugat ketahui saja bahwa status Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 PK/Pdt/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — HAMLI BADILLAH, S.T., IR. H. M. ZAINAL ARIFIN, M.T., vs. LANJAR, DKK
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Said Hasyim Syarif, bahwa bukti tersebut membuktikan halhalsebagai berikut:Bahwa apabila bukti tersebut diajukan pada tingkat Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot, maka gugatan tersebut akandikabulkan karena yang bersangkutan memang Pegawai Negeri Sipilyang punya otoritas untuk menyatakannya, dan yang bersangkutanikut memaraf segel dimaksud;Bahwa bukti baru (novum) tersebut membuktikan kesalahan dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tanah Grogotdalam Putusan tanggal 21 Juli 2014
Register : 24-10-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 29/G/2013/PTUN.PLK Tanggal 5 Februari 2014 — HADI DAMHUDI, SH
MELAWAN
BUPATI SUKAMARA
91 — 76
91 — 76
yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur; Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukanpelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidangKepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
dalam prosesPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap PeraturanPemerintah ...Halaman 54 dari63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLKPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( VideBukti T 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguranterlebin dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karenamelakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Juni 2015 — DADAN ABDUL RAHMANM S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
77 — 52
77 — 52
dan tindakan Tergugat iniadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, cUndangundang Nomor : 5 tahun 1986.Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjungrasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun KeputusanMeneteri Agama Repubilik Indonesia in litis tidak mepertimbangkan kepentinganPenggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PID.TPK/2016/PT KDI Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Diwakili Oleh : PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.
Register : 07-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA MANADO Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 28
40 — 28
Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara danabdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat padaumumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaatinormanorma atau aturanaturan perkawinan dan perceraian;4.
Register : 03-03-2010 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0682/Pdt.G/2010/PAJS Tanggal 17 Januari 2011 — Conny Elizabeth Lolong binti S. A. F. Lolong Lawan
Ir Peni Larasati H, M, Soeprapto
340 — 120
340 — 120
Kemang Dalam X/D.98 RT.005RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan di bawah72sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon kenal dengan almarhum Satriasebagai suami dari Pemohon ;Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan almarhum Satriayang diadakan dirumah kakak saksi yang bernama Leo ;Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Satria dilakukan di Catatan Sipilyang dihadiri keluarga Pemohon dan kakak dari almarhum Satria
;Bahwa prosesi pernikahan Pemohon dengan almarhum Satria di Catatan Sipilyang dipandu oleh Ibuibu ;Bahwa almarhum Satria meninggal dunia pada bulan Agustus 2009 karena sakitjantung dan disemayamkan di KantornyaBahwa semasa hidupnya almarhum Satria dengan Pemohon ada mengangkatseorang anak di tahun 1995 dan pada waktu itu almarhum masih tinggal saturumah dengan Pemohon, akan tetapi pada tahun 2000 almarhum Satria denganPemohon telah pisah rumah dimana almarhum Satria tinggal di kantornya ;Bahwa saksi
Foto copy Akta Nikah atas No. 1082 tanggal 18 Desember 2000 atas nama IrSatria Rifai dengan Ir Peni Larasati yang ytelah dinazegeling dan diperlihatkanaslinya TII.3;Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari catatan Sipilyang bernama Drs.
Register : 27-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 11-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Plk Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.
Register : 10-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
121 — 44
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
121 — 44
Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN.SMG.dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : Pasal 1 angka 3.Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh Peyjabat Pembinan Kepegawaianuntuk menduduki jJabatan pemerintahan.
Register : 03-04-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 26 Juni 2014 — YAT OKTAFIANUS TIMO, S.Pd (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
122 — 56
122 — 56
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala ketentuan yangterkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal yang mengaturtentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-11-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1816/Pdt.G/2014/PA.Smd. Tanggal 3 September 2015 — Pemohon VS Termohon
43 — 14
43 — 14
6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 — MUHAMMAD RUSTAN, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil danmemperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/b. menjadigolongan Il/c. serta setelah Penggugat membuktikan prestasikerja, dedikasi dan loyalitas kepada negara, merupakanwujud perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat;29.Bahwa menurut unsurunsur atau katakata yang terkandungdalam Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidakdimaksudkan untuk secara otomatis (sertamerta)memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 4lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido LesmanaPurba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudahmenyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkotikashabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwamasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa danTerdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipilyang
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
94 — 59
94 — 59
1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
, T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BINJAI Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnj Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
Sdr.DEDIBODANG pada sebuah kios Ponsel yang beralamat di Pasar kecil Sunggaltepatnya NAGA PONSEL dan kemudian Sdr.DEDI BODANG mengatakanuntuk Sdr.HENDRY datang kekios ponsel tersebut untuk mengambil uangHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnjhasil penjualanan kartu kartu Voucer tersebut dan kemudian Sdr.HENDRYpergi meninghgalkan terdakwa dan Sdr.YUS AMRI didepan rumahSdr.HENDRY dan tidak berapa lama kemudian tiba tiba datang tiga orangPolisi bersama dengan Sdr.HENDRY dengan mengenakan pakaian sipilyang
Register : 01-10-2010 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor PUT / 78 -K / PM III-17 / AD / X / 2010 Tanggal 31 Mei 2011 — Serma Yamsilma Pombu
65 — 38
65 — 38
Yuten koleba, ME bahwa putusan pengadilanyang sah harus ada tercantum atau di tuliskantelah berkekuatan hukum yang ttap baru biasMenimbangMenimbangMenimbangdiproses akte cerai oleh Disduk Catatan sipilyang bersangkutan tapi ternyata putusan tersebutbelum berkekuatan hukum tetap sehingga AkterCerainya dianggap batal.9. Bahwa perkawinan = antara Terdakwa denganSaksi 2 adalah sah karena dilakukan secara Agamapada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 di GerejaGKLB Imanuel Luwuk Kab.
Register : 03-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 348/Pid.B/2019/PN Tjb Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Halaman 8 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN TjbBahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-08-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 1366/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Tanggal 14 April 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
29 — 1
29 — 1
DALAM POKOK PERKARA:A DALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukbercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ataspanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polri termasuk Pegawai Negeri Sipilyang belum melampirkan surat izin
Register : 21-06-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA ANDOOLO Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Adl Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 30
43 — 30
juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensimempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga darigaji setiap bulan;Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensijumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kKemampuanTergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipilyang