Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
108 — 47
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
108 — 47
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
428 — 243
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
428 — 243
Hal ini tergugat juga telah melanggarpasal 28 ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acar pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dari pasal ini Tergugat melanggat, karena tidakmemberi fotocopy berita acara pemeriksaan sebelummemutuskan dan membuat surat keputusan ;Bahwa tergugat telan melanggar Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 53/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
109 — 58
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
109 — 58
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
108 — 60
108 — 60
Pegawai Negeri Sipil atau yangberkaitan dengan Tergugat (asal) tidak mengeluarkan keputusan danmenjadikan dasar pengetahuan Penggugat bahwa Tergugat (asal) tidakmengeluarkan keputusan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawaiHalaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 170/G/2012/PTUNJKT5050negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara in casu, bukan merupakankeputusan Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 55/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
90 — 57
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
90 — 57
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 03-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 85/Pid.B/2017/PN Grt Tanggal 3 Agustus 2017 — RESTU FAUZI BIN (Alm) H. TOTONG PATONAH
259 — 102
259 — 102
Grt.Asep pergi kerumah Terdakwa kemudian saksi bersama anggota Polrilainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan ternyata benarHandphone korban ada di rumah Terdakwa dan dalam penguasaanTerdakwa dan setelah kami interogasi kemudian Terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Fahmi NisaNurbayani ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan kedua orang sipilyang yang menurut Saksi Asep mengantarkan Terdakwa kerumahnyadan juga mengantarkan anggota polisi kerumahnya karena
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
116 — 45
116 — 45
Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.Halaman 102 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 2 September 2014 — 1.BRENMARD DODI TUHULERUW,2.SIMON BENONY LARATMASE, DKK;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. SAID ASSAGAFF
120 — 40
120 — 40
KPUDuntukmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah ;4 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan WakilKepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris Daerah melaksanakan tugas seharihari kepala daerahsampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah ;Pasal 132I Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dariPegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
351 — 212
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
351 — 212
Bahwa norma hukum dalam penerbitan objek sengketa bukanmengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 132
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
148 — 132
bUndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwaPNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;... dstnya.MEMUTUSKAN:KESATU:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipilyang
Register : 18-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
28 — 16
Rustam )Hal 74 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bmpada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 19/G/2019/PTUN.BJM Tanggal 6 September 2019 — Penggugat:
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
140 — 110
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
140 — 110
Tahun2018 dan Nomor 153/ KEP/ 2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, dilakukan dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/ lembaga dalam rangka penegakanhukum = khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-09-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2013 Tanggal 23 September 2013 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M, Ec vs REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, dkk
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT
Register : 30-01-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky Tanggal 25 Nopember 2013 — H. Zaini Nur bin Abu Bakar vs Hj. Neni Lydia binti Sidik Ladjim
61 — 33
61 — 33
Setelah melangsungkanpernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri.Akan tetapi berpindahpindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohonkemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindahpindahtugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan GunungKerinci No. 22A RT. 57 RW.
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110 Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
44 — 33
44 — 33
Bahwa.......Bahwa saat itu) Saksi sempat menanyakan kepada Saksi17Ill Serka Agus Prihatin dari mana Saksi IIISerka Agus Priatin mendapatkan shabu tersebutdan dijawab oleh Saksi III Serka Agus Priatinbahwa shabu tersebut diperoleh dari orang sipilyang Saksi lupa namanya.Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2009pada malam tahun baru, Saksi bersama Saksi IIPraka Budi Pitoyo berangkat lagi ke Bukittinggiuntuk mengecek anggota Yonif 131/Brs yangmelaksanakan tugaS pengamanan di GudmulapBukittinggi.Bahwa
Register : 15-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 145-K/PM.III-12/AD/IX/2014 Tanggal 6 Nopember 2014 — - ABDUL ROHMAN, Praka NRP 31020630660381
66 — 32
66 — 32
Rp. 155.000.000, (seratuslima puluh lima juta rupiah), Saksi 2 Kopka Mukhamad Sodik mngalamikerugian sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), Saksi 3Serda Basuki mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), Saksi 4 Serda Yoyok Tri Puswanto mengalami kerugiansebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), dan saksi 5Dwi Rahmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000, (Limapuluh delapan juta rupiah), selain itu masih banyak anggota dan orang sipilyang
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
469 — 429
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
469 — 429
Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 18
56 — 18
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 27
69 — 27
Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
165 — 74
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
165 — 74
Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang