Ditemukan 5020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
101 — 213
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
260 — 248
  • Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-08-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 15-K/PMT.III/AD/VIII/2012
Tanggal 20 September 2012 — Setya Gantiarto Letkol Czi / 11910049441266 cs 4 orang
96 — 50
  • , Terdakwa menjawab Siap Bang, saya ada selisihfaham dengan mbak, ditanya lagi "mengapa ada orang sipilyang dipukul ? Terdakwa menjawab Siap Bang, tidak adaorang sipil yang dipukul, lalu Letkol Inf Sri Gamal mengatakan"Itu.. adik saya Alvin dipukul oleh Pasimin.. dan dijawab olehTerdakwa "Siap Bang, saya akan telusuri dan akan sayaselesaikan.. saya jamin keamanannya ?.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 14-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 591/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Oktober 2014 — ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA
195 — 74
  • Setelahbertemu dengan Saksi, ROHADI, IMAM, SAFUL dan SIGIT kemudianMAMBO menjelaskan sambil memperaktekkan kepada Saksi, IMAM,IFUL dan ROHADI cara membuat bubuk Mesiu.Bahwa tujuan Saksi belajar merakit Bom dari MAMBO, adalah karenaSaksi ingin membalaskan muslimmuslim di Myanmar yang telahdibantai oleh biksu Budha.Bahwa Saksi mengetahui Bom adalah barang berbahaya dan dapatmengakibatkan korban jiwa, dan Saksi juga tahu bahwa warga sipilyang menyimpan, memiliki Bom telah dilarang oleh undang undang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
DEDI PURWANTO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 20
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
101 — 41
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
96 — 53
  • Pegawai Negeri Sipil atau yangberkaitan dengan Tergugat (asal) tidak mengeluarkan keputusan danmenjadikan dasar pengetahuan Penggugat bahwa Tergugat (asal) tidakmengeluarkan keputusan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawaiHalaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 170/G/2012/PTUNJKT5050negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara in casu, bukan merupakankeputusan Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 53/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
104 — 49
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
394 — 206
  • Hal ini tergugat juga telah melanggarpasal 28 ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acar pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dari pasal ini Tergugat melanggat, karena tidakmemberi fotocopy berita acara pemeriksaan sebelummemutuskan dan membuat surat keputusan ;Bahwa tergugat telan melanggar Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 23
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 19-08-2014 — Putus : 20-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 137-K/PM.II-09/AD/K/VIII/2013
Tanggal 20 September 2013 — PRATU RUJITO DKK 9 (SEMBILAN) ORANG
86 — 58
  • tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
120 — 53
  • Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
277 — 234
  • Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
80 — 49
  • Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1979:Pasal 4(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan:1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secarapenuh di bidang penelitian;Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskansecara penuh pada perguruan tinggi;3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
183 — 278
  • 1974, begituHalaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMDpula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undangundang No. 43Tahun 1999 serta Undangundang No. 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 28-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019
Tanggal 20 Februari 2020 —
335 — 606
  • Menurut Pasal 89Ayat (1) KUHAP bahwa apabila suatu peristiwa pidanadilakukan secara bersamasama oleh orangorang sipilyang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengananggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalamtindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipildan anggota TNI.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 14/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
138 — 43
  • dalildalil Penggugat pada angka19, 20, 21, dan 22 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 51-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : OBRIN ROYKE RAMBI, Pratu / 31030387451082 Terdakwa II : ASMAUL HUSNAH, Pratu / 31030386460982 Terdakwa III : SABRI IBRAHIM, Pratu / 310303344131281 Terdakwa IV : SYAMSUDIN, Pratu / 31020823630581 Terdakwa V : SUHARNO, Pratu / 31030704900482 Terdakwa VI : LASARIMULA, Pratu / 31030384710782 Terdakwa VII : JAMILA, Prada / 31071492170286 Terdakwa VIII : UDIN SANTOSO, Pratu / 31050923100786 Terdakwa IX : AGUNG WAHONO, Pratu / 31050523060584 Terdakwa X : ILYAS, Pratu / 31020372430780
50 — 22
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — JANIDAR vs BUPATI DOMPU
45 — 24
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/128/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 55/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
84 — 52
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang