Ditemukan 5810 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ADI IDRIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
121 — 40
Seharusnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa SaguSukamulya tidak melakukan pengelolaan sendiri tetapi segera melakukan pergantianperangkat desa terkait demi tertionya administrasi desa.Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka pengelolaankeuangan desa menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak tertibdan tidak disiplin anggaran sehingga dengan mudah dapat terjadi penyelewenanganpenyelewenangan, seperti: adanya penunjukan FIRMA DEDI SUHENDAR KALPINUS
131 — 73
Oleh Hakim, tidak dilakukan penahanan;Terdakwa didampingi Endarto Budhi Walujo, SH dan ZF Johny Hehakaya, SH.MH. keduanya Advokat pada kantor firma hukum Endarto Budhi Walujo &Partner berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 1 Oktober2014 tentang penetapan
ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H.
Terdakwa:
PAIMIN PURWANTO
125 — 45
Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun jugapada lembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelh90pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangkuoleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperorangan swasta (vide R.
206 — 110
., Tim Advokat Firma HukumABP & Paralegal LKBH Fakultas Hukum UndanaKupang, yang berkedudukan di JI. Bona Indah No. 15cBIN Kolhua, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang,dengan ini memilin kantor sementara di KampungMeleset, RT. 009, RW. 004, Kel. Kampung Baru, Kec.Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. PT. NINDYA KARYA (Persero), berkedudukan di JI.
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
120 — 56
Syaban Husin Mubarak, S.HI;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AdvokatPenasehat Hukum pada Firma Hukum MAR PRUDENCE &PARTNERS LAW FIRM, beralamatKantor di Jalan KomplekTaman Palem Asri No. 46 RT. 002 / RW. 006, KelurahanKomet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,Provinsi Kalimantan Selatan;Selanjutnya disebut SeDagal ............cccceeeeeeees PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari140 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUN.BJMBUPATI HULU SUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan PangeranAntasari
,Terjemahan tidak resmi adalah sebagai berikut:HR 25 Januari 1957, NJ 1957, 114:"Kehilangan keuntungan oleh karena pengembanganrumah dagang (firma) yang melawan hukum.Mahkamah Tinggi mempertimbangkan: 'bahwa padacara pertama merupakan dasar dari penyusunanperkiraan, bahwa hakim, dalam menentukan akibatkerugian dikarenakan tindakan melawan hukumHal. 82 dari 99 hal. Put.
SOFIA BALOE TOMBOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
212 — 178
MANSUR, SH ;semuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada Kantor Firma HukumAKHMAD BUMI & PARTNERS (ABP), alamatKantor di Jalan Bona Indah No. 15 C, RT. 017,RW. 005, Kelurahan Kolhua, KecamatanMaulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa TenggaraTimur, domisili elektronik : Emailadvokatab2001@gmail.com Nomor HP085238508172 ;selanjutnya disebut PENGGUGAT ;MelawanHalaman 1 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPG1.2.Nama JabatanTempat KedudukanNama JabatanTempat KedudukanKEPALA KANTOR PERTANAHAN
61 — 14
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukumadalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagaibadan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang; 599 66wonn Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, olehkarena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai denganfakta di persidangan
1.Mayjen TNI Salim S. Mengga
2.Ir. Aladin S. Mengga
3.Sundari, S. Mengga
4.Prof. DR. Umar Shihab
5.Ely Ibtisam Shihab
6.Ady Iktimal Shihab
7.Ary Iftikhar Shihab
Tergugat:
1.PT. SETIA CIPTA DINAMIKA
2.Rudi alias Rudi S. Mengga, S.H., alias Yao Tao
3.H. Agus Yuliana, S.H
4.Hartojo, S.H
5.Pemerintah RI cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala BPN cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakut
191 — 105
., para advokat pada kantor firma hukum WIBAWARAMZY & ASSOCIATES, beralamat di Ruko Jl. H. Samali Raya No. 99 A,Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 7 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Utara tanggal 16 Mei 2018, Nomor872/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr.;Melawan1. PT.
1191 — 537
Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan 3.Aditirta Parlindungan, S.H. para Advokat pada Firma HukumTUMBUAN AND PARTNERS, beralamat di Jalan GandariaTengah Ill No. 8 Kramat Pela Jakarta Selatan 12240,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November2016 ;Halaman 6 dari 114 Penetapan Nomor 500/Padt.P/2016/PN.Jkt.
101 — 20
Adapun yang berbadan hukum misalnyaperseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA),sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma,Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakandi atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakimberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal
57 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum = antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire82Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
56 — 15
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauperkumpulan lainnya (Darwin Prinst Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagaiSubjek Hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana
55 — 33
Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa pengertian Korporasi dalam Pasal 1 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukummaupun bukan Badan Hukum;Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasiini bersifat
RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terdakwa:
H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
136 — 29
Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
255 — 108
Hendrawan, SH, dan Yanuar AdityaWijanarko, SH, Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO& HERMANTO, berkantor di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2018,TergugatlV hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: H. SulaimanHasibuan, SH. M.Si., T. Tulus Naibaho, SH., Fredy, SH.
111 — 44
. 1 tahun 1974, perempuan umur 16,lakilaki umur 19, kembali ke masalah awal, apakah Penggugat berumur 3tahun bisa bertindak secara hukum, setiap manusia semenjak lahirmempunyai hak secara perdata hal tersebut diatur dalam BW, yang berhakitu ada 2 macam cara yaitu bertindak sendiri dalah hal ini sudah dewasa danyang kedua melalui perwalian, seorang anak berumur 2 bulan tapi perwalianmengatasnamakan sertipikat itu atas nama anak tersebut maka tidak adamasalah;Bahwa Badan hukum meliputi PT, CV dan firma
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
SURANTO Bin NYAMIN
130 — 69
Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan FormilKorupsi di Indonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatandan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namunjuga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, Firma dan lainlain;2.
53 — 16
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semuaOrganisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagaibadan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;22 ttMenimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikandi persidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasiyang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
104 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh undangundang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma,Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikandi persidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasiyang telah diuntungkan oleh Terdakwa dalam perkara ini.