Ditemukan 5799 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitria formal
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
247 — 267
  • Advokat pada Firma Hukum Suhartono SukaharSutowijoyo dan Rekan yang beralamat di Perumahan Bale Pelangi Blok D4No.19 Jalan Raya Sandik Batu Layar, Lombok Barat, NTB berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Desember 2018dibawah nomor 45/SK.PID.TPK/2018/pn Mtr;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut:e Telah membaca suratsurat berkas perkara;e Telah membaca Berita Acara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 944 K/PID.SUS/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — Dra. Hj. RUSDIANI, M.M. binti H. RUSAM (alm.)
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /0 JT Bpn Hardi MenerimaAshari koordinasi D/2006 9/BKD/ 5/20 0763 Cgkkepegawaian Tanggal 2006 06di Jakarta 1062006 Tanggatanggal 11 s.d 10615 Juni 2006 20069 Basyaruddin, 425 07/08/06 6.675.000 Workshop 870/58/BK 870/84/ 26/06/2006 JT 760 BpnJkt 21/0 JT Bpn Wahda MenerimaSH nasional tahun D/2006 BKD/20 6/20 0369 Sub2006 di Tanggal 06 06Jakarta 2662006 Tanggatanggal 27 276Juni s.d 2 Juli 2006200610 Iwan 533 04/10/06 6.500.000 Mengantar 870/94/BK 870/12 07/06/2006 JT 761 BpnJkt 10/1 JT Bpn Fitra/ Firma
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
201 — 149
  • ., kesemuanya warganegara Indonesia,Halaman 2 dari 272 halaman Putusan No. 162/G/2016/PTUNJ KTPara Advokat pada Firma WHukum MacalloharlinAdvocates, beralamat di Gedung office Lot 28, Jakarta12190, untuk bertindak atas nama PENGGUGAT ,PENGGUGAT Il dan PENGGUGAT Ill, berdasarkansurat kuasa khusus masingmasing tanggal 22 Juni2016, selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ,berkedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190,yang dalam sengketa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT. INDO MECO PRIMATAMA (IMP), dalam hal ini diwakili oleh Ibu Isye Gunawan dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Indo Meco Primatama, berkedudukan di Roxy Mas Blok D3-5, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ronggur Hutagalung, SH., MH., Michael B.D. Hutagalung, SH., LLM, Goldlife P. Napitupulu, SH., Astri Hastuty, SH., dan Frengky R. Mesakaraeng, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RRM Hutagalung & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai ............................................................................ PENGGUGAT ;
161 — 118
  • ., ParaAdvokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wetmen Sinaga & Rekan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2015, untuk TergugatIll, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr.Chandrajaya, SH., MH., dan Julianawati, SH., MH., Para Advokat dari KantorHukum Chandra Djaja & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masingmasing tertanggal 30 November 2015, untuk Tergugat V hadir Kuasa Hukumnyayang bernama Wardojo, SH., Advokat dari Kantor Hukum Wardojo & Rekan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
142 — 54
  • .;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma Sinar Nusa Nomor 38 tanggal 23 Desember 2013 dari Notaris M.
    .;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma Sinar Nusa Nomor 38 tanggal 23Desember 2013 dari Notaris M.
    3548/14 ktanggal31 Desember 2013;174) Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pembuatan 1 (satu) UnitJaring Bobo (Purse Seine);175) Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2013 dari anggota KUB kepada JANTJEARI SOUKOTTA yang isinya pihak pertama (anggota KUB) memberikanKuasa kepada Pihak Kedua (JANTJE ARI SOUKOTTA) dan pihak keduamenerima kuasa dari pihak pertama;176) Fotocopy Akta Kelompok Nelayan Sinar Nusa No. 21 Tanggal 14November 2014 dari Notaris Pattiwael Nicolas, SH.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma
    3548/14ktanggal 31 Desember 2013;174) Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pembuatan 1 (satu)Unit Jaring Bobo (Purse Seine);175) Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2013 dari anggota KUB kepadaJANTJE ARI SOUKOTTA yang isinya pihak pertama (anggota KUB)memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua (JANTJE ARI SOUKOTTA)dan pihak kedua menerima kuasa dari pihak pertama;176) Fotocopy Akta Kelompok Nelayan Sinar Nusa No. 21 Tanggal 14November 2014 dari Notaris Pattiwael Nicolas, SH.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
CIPRIAN CAESAR, SH
Terdakwa:
SUHADAK bin H. ROMLI
118 — 39
  • Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum pidana materiil dan formilkorupsi di Indonesia, halaman 50 menyebutkan bahwa istilanh jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum publik namun juga padalembaga hukum privat seperti PT, CV dan Firma;2. Sudarto, yang dimaksud dengan kedudukan disamping dapat dipangku oelhpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau peroranganswasta (vide R.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
81 — 45
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan untukmelakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RHL) kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (Penghijauan), dibentuk
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
133 — 22
  • tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dankedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukumpublik saja (Pegawai Negeri Sipil), oleh karena Undang Undang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas, maka berdasarkan pendapat dari :1 Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formilKorupsi di Indonesia'' menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanyasebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT,CV, FIRMA
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Mei 2016 — SYAHDANI NUR,ST.,MT bin MUHAMAD TAHER
80 — 48
  • Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil danformil Korupsidi Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwaistilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembagahukum public namun juga pada lembaga hukum privat sepertiPT.CV,FIRMA dan lain lain;2.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
344 — 400
  • Bahwa tidak jelas apakah kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumdari kantor Respati dan Rekan Firma WHukum sebagaimanadinyatakan dalam Gugatan, halaman 1 dalam kapasitas sebagaiDewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Kota Batam, badan hukum perdata ... yang diwakili oleh O.K.Simatupang, Ketua Dewan Pengurus Kota Batam Masa Bhakti 20142019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus ProvinsiAsosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor:005/DPPAPINDO KEPRI/X/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1034 — 728 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Penekanan Ditambahkan)Salinan dari Laporan Pertama Analysys dapat ditemukan dalamberkas perkara.Meskipun terdapat Pendapat dari 3 (tiga) firma ekonomi sudah dikenal,dalam putusan Termohon disimpulkan bahwa layanan FWA tidak termasukdalam pasar bersangkutan dengan beberapa alasan sebagai berikut:a.
    KPM, Mobiel WebBundel Medium "Slovakia, TMobile, 100ViacPoland, Orange, Firma 100 *Netherlands, Vodafone, Vodafone 27.50 *Slovenia, Si.mobil Vodafone, Orto Smart *Slovenia, Mobitel, Uniform *Luxembourg, LuxGSM, LIGHT *Denmark, TOC Mobil, Mxit RegningSweden, Telamobile, Telia Mobil til winner *Hungary, TMobile, Relax 100 *Estonia, Eesti Mobitelefon, Profipluss *Slovakia, Orange, Paussl50+SMS *Estonia, Tele?
    Untuk badan usaha yangbukan badan hukum, misalnya firma, pertanggungjawabannya terletakpada masingmasing sekutu (individu/pribadi = natuurliike persoon Pasal18 KUHD) dan karenanya badan usaha yang bukan badan hukum(misalnya firma), secara yuridis dikategorikan sebagai "subyek hukumyang berbentuk natuurlijke persoon).6.
    Mobiel WebBundel Medium *Slovakia, TMobile, 100ViacPoland, Orange, Firma 100 *Netherlands, Vodafone, Vodafone 27.50 "Slovenia, Simobil Vodafone, Orto Smart *Slovenia, Mobitel, Uniform *Luxembourg. LuxGSM. LIGHT *Denmark, TDG Mobil Mixit RegningSweden, Telamobil, Telia Mobil tll wanner *Hungary, TMobile, Relax 100 *Estonia, Eesti Mobitelefon, Profipluss *Slovakia, Orange.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi - dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
95 — 25
  • Kwini No.1 Jakarta Pusat 10410 Telp.02113840232, Email : Firma Silalahi @ Yahoo .co.ID berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Nopember 2013 dari dr. Hakim Maulana Siregar .PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERITERSEBUT ;Setelah membaca :.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
99 — 29
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Hal 116 dari 165 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN PbrPenerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
167 — 102
  • ., kesemuanya warganegaraIndonesia, Para Advokat pada Firma HukumMACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamat di GedungHalaman 2 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJ KToffice 8, Lantai 18 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 5253, Sudirman Central Business District Lot 28, Jakarta12190, untuk bertindak atas nama Penggugat ,Penggugat Il dan Penggugat Ill, selanjutnya disebutsebagai .........................:....4 PARA PENGGUGAT;MelawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukandi Jalan Jenderal
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 20 Mei 2014 — CANDRA DARUSMAN Bin H. RUSMAN ARSEN
46 — 22
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : CHANDRA DARUSMAN jugadisebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam perkara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 13 Desember 2011 — OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB
76 — 20
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasiyang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 12 Mei 2011 — H.M. KHUDLORI, SH., MHum
116 — 39
  • Adapun yang berbadanhukum = misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidakberbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 21 Juli 2011 — JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA
63 — 26
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang; 599 66Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
205 — 58
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimban9, bahwa oleh karena unsur "diri sendiri, "orang lain", atau"korporasi" ini bersifat altematif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah "diri sendiri" atau "orang lain" atau "korporasi" yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2012 — Putus : 29-10-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 29 Oktober 2012 — H. MOCHAMMAD EFFENDI, S.Pd., M.Si Bin DJUANDA.
70 — 8
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum153antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan