Ditemukan 5673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terbeluh terpetuah terpenuhã terpenui terpenuhu terpecah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
356 — 102
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Halaman 157 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
246 — 147
  • Korupsi ;e Bahwa para pihak antara debitur dan kreditur tidak bisa berdiri sendiridalam memproses suatu permohonan kredit pada Bank sehinggakeduanya merupakan subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ;e Bahwa suatu Kredit itu eksis / menjadi landasannya adalah adanya suatuperjanjian ;e Bahwa ada para pihak yang cakap, obyek tertentu, disebabkan oleh causayang halal, dan masing pihak mempunyai hak dan kewajiban ;e Bahwa semua persyaratan perjanjian tersebut bersifat komulatif, dansemuanya harus terpenuh
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
221 — 79
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
408 — 105
  • TAB telah dilakukan revisi sebanyak 5 kali Bahwa Terdakwa telah mengecek covenant dan telah terpenuh ;Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlinatkan buktibuktisurat sebagai berikut :Halaman 193 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg10.Ad.12.Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
128 — 52
  • Bahwa dilihat dari hukumadat, peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuktanah Negara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikathak Milik SHM adalah hak yangterkuat, turun termurun dan terpenuh;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
270 — 88
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
162 — 81
  • Karena bukti kepemilikan Tergugat III didasarkan oleh bukti SHMyang merupakan suatu bukti terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, vide Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960tentang UUPA, disamping itu Penggugat juga tidak memilikikapasitas untuk mengajukan gugatan apalagi memohonkanputusan provisi, mengingat sebagaimana Ketentuan dalam Pasal32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yang menyatakan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertipikat secara sah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
111 — 74
  • Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNberstatus Hak Milik (Hak yang terkuat dan terpenuh sertatanpa jangka waktu), maupun Hak dengan jangka waktudalam hal ini Hak Guna Bangunan, jauh sebelum gugatan inidiajukan oleh Penggugat, karena sertipikat (obyeknya) baikluas (data fisik), maupun nama Pemegang Hak (subyek / datayuridis) tidak berubah / sama alias ituitu juga; e Gugatan kurang pihak, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
391 — 390
  • beralin sepenuhnya kepadaJOZEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF (Penggugat) dan sekaligus LAUWKIAN ENG / HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIDJAYA telah memberikankuasa penuh kepada paman kandunganya JOZEF ABRAHAMZULKARNAEN LATIF (Penggugat) jika ingin melakukan perbuatan hukumterhadap harta tidak bergerak yang berupa Eigendom Verponding No 19;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Hak Milik merupakan hakyang turun temurun, terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
110 — 32
  • keuntungan bagi PT.SangHyang Seri (Persero) ;Menimbang, bahwa dengan demikian, perobuatan Terdakwa yang tidakmengambil tindakan pencegahan meskipun Terdakwa mengetahui adanyapenyaluran benih bersubsidi non riil/fiktif yang dilakukan seluruh Kantor Cabang diKantor Regional PT.Sang Hyang Seri (Persero) telah memenuhi kualifikasi sebagaiperbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Pasal 64 ayat (1)KUHP ini telah terpenuh
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
140 — 86
  • Dan oleh karena itu atas Tanah Sengketa yang merupakan bagianhak milik Fong John Gunawan dan berkaitan dengan hak miliknya atasTanah Sengketa, hal mana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurufadan Pasal 20 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang menegaskan bahwa Hak Milikadalahhakturuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, danmenurut hukum sudah seharusnya sah secara hukum adalah hak milikPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi atas nama FONG JOHNGUNAWAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
123 — 35
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
150 — 137
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.