Ditemukan 5809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma fitra fitria first
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
79 — 26
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas,Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. DANTJE RUNTULALO, MT.
96 — 48
  • FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir

    279 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV. INTENCIVINDO yang telah dilegalisir

    280 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dokumen dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 10/06/POKJA-BLPBJ.MKS/IV/2018 tanggal 10 April 2018 CV.

    FIRMA KONSULTAN yang telah dilegalisir

    288 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Seleksi Nomor: 10/17/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir

    289 2 (lembar) fotocopy Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor: 10/17.a/POKJA-BLPBJ.MKS/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Batua yang telah dilegalisir

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
198 — 277
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 425Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - SONDANG BARITA N,ST
99 — 30
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPutusan No. 08/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 420Perubahan Atas UndangUndang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
98 — 31
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 227/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 6 April 2016 — Drs. H. Saifullah Anshari, M.Ag Kejaksaan Negeri Surabaya
35 — 6
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya. (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, halaman 17);Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara aquo yang dimaksudkan setiaporang adalah Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
125 — 30
  • Korporasi yang tidak berbentuk badanhukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dandiatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa bahwa PT SHS ialah Badan Usaha Milik Negaraberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI NomorAHU57299.AH.01.02 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan akta Notaris padatahun 2013 tentang pengangkatan Direksi Baru.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HEDNRA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANITA YULIARTININGSIH
212 — 107
  • Adapun yang berbentukbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
170 — 38
  • CV), Firma, Koperasi, dan sejenisnya.145Menurut Dr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - MIRMA FADJARWATI MALIK
180 — 49
  • SurveyorCsMenimbang, bahwa Terdakwa Mirma Fadjarwati Malik telah mengetahuibahwa pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak, akan tetapiTerdakwa Firma Fadjarwati Malik selaku Direktur Operasi Il PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1207 — 872
  • INDOHAUZLAND , tanggal 07 Februari 2017, bermaterai di beri tanda bukti T.X3 ;Menimbang, bahwa terhadap suratsurat bukti tersebut telah diberi meteraicukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;Buktibukti surat Turut Terquagat l, Il, Ill, V, dan VI:1.10.Fotokopi dari fotokopi dari aslinya, Perseroan Komanditer dibawah Firma No.172, tanggal 22 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag Notaris diJakarta, bermaterai diberi tanda bukti Turut Tergugatl, Il, Ill, V & VI 1 ;Fotokopi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
91 — 14
  • pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan dugaantindak pidana korupsi Pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD GorontaloUtara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan JaringanAir Bersih) TA 2011 di Polda Gorontalo, dan Saksi menyatakan keteranganyang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa JUNANGSIH adalah benar;Bahwa sesuai Akte No. 17 Perseroan Komanditer dibawah Firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
96 — 42
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 20-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
273 — 384
  • barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkanbarang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa,atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14UU PPN)Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satukesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
188 — 68
  • Ahli menerangkan Kepmen Kepmenkehutanan RI no. 10.1 /Kpts2000 dan KepmenKehutanan No. 21 /KpitsI/2001 penebanganterhadap hutan alam adalah melanggar aturan; Bahwa berdasarkan pasal 4 KepmenKehutanan RI no. 10.1 /KptsI/2000disebutkan luas areal IUPHHKHT untuk perorangan maksimal 1000hektar, untuk koperasi maksimal 5000 hektar dan untuk perusahaanswasta maksimal 50.000 hektar; Bahwa dalam butir 3 KepmenKehutanan No. 21 /Kptsl/2001 luas arealIUPHHKHT adalah sampai dengan 5000 hektar bagi koperasi, Firma
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
120 — 77
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung2002, hal.17);Menimbang, bahwapengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — RUSLAN AUHASBA, SE
98 — 11
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimanadikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun