Ditemukan 6128 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilu Pemilihan umum daerah Parpol ; pemilihan umum Komisi pemilihan umum Pemilihan Penetapan hasil pemilihan umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — I. PT. INDOALUMUNIUM INTIKARSA INDUSTRI., II. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., III. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
137 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yangbersifat hukum pidana;e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;g Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Telaga Mega Buana
Tergugat:
1.POKJA Pemilihan III BP2JK Wilayah Jawa Tengah Semarang
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
435 — 426
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum);Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah terakhir kali denganUndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana;a.Pasal 1 angka 3 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
TARISA MAHENDRA, Dkk
Tergugat:
Kuwu Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu
Intervensi:
Akhmad Alamsyah Dkk
457 — 305
  • Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilinan kepala daerah;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan.
    keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;menjadi pengurus partai politik;menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan PermusyawaratanDesa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
    umum dan/ataupemilinan kepala daerah;melanggar sumpah/janji jabatan; dan;meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpaalasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Pasal 52 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur;Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tegurantertulis;Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdilaksanakan, dilakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
64 — 9
  • ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO, telah ditetapkansebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi masa bakti20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1099Pem.Um/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Tentang Peresmian Keanggotaan DPRDKota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun20092014, dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaCimahi masa bakti 20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 170/Kep.1321Pem.Um/2009
    ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO, telah ditetapkansebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi masabakti 20092014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1099Pem.Um/2009, tanggal 18 Agustus 2009, Tentang PeresmianKeanggotaan DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 UntukMasa Jabatan Tahun 20092014, dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi masa bakti 20092014, berdasarkan KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1321Pem.Um/2009
    ADE IRAWAN, M.Si. dilantik sebagai AnggotaDPRD Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1099Pem.Um/2009 tanggal 18 Agustus 2009 Tentang PeresmianKeanggotaan DPRD Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untukMasa Jabatan Tahun 20092014, dan diangkat sebagai Ketua DPRD KotaCimahi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1321Pem.Um/2009 tanggal 24 September 2014 tentang Peresmian Ketua danWakil Ketua DPRD Kota Cimahi Masa Jabatan 20092014 ;Bahwa, benar
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 07-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN SINABANG Nomor 28/Pid.B/2018/PN Snb
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.ANTONI MUSTAQBAL, S.H.
2.Ardiansyah Hasibuan
Terdakwa:
Nuraddin, S.H Bin Alm. Rusman
118 — 30
  • Pernyataan tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik, atas nama NURADDIN, S.H. tanggal 18 April 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia tidak menduduki Jabatan Politik, jabatan Struktural dan jabatan Fungsional dalam jabatan Negeri dan BUMN/BUMD atas nama NURADDIN, S.H. tanggal 18 April 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersedia Bekerja penuh Waktu, atas nama NURADDIN, tanggal 18 April 2018;
  • 1 (satu) lembar, Surat Pernyataan bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilihan
    umum, atas nama NURADDIN, tanggal 18 April 2018;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada panitia Seleksi KIP Simeulue melalui an.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
192 — 74
  • Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;Halaman 70 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.15.16.Bahwa, perlu dipahami sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo olehTergugat, Pemerintah yang pada saat itu diwakili oleh PT. TambangBatubara Bukit Asam (Persero) dan PT.
    Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; g.Keputusan Komisi Pemilinan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan TUN yang merupakanperbuatan hukum perdata sebagaimana didalilkan oleh Tergugat maupun Tergugat ll Intervensi sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 huruf a UndangundangPeradilan tata usaha negara, Keputusan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR
149 — 47
  • benar terdakwa ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR adalah PS(pejabat sementara) Kanit Intelkam di Polsek Tabir Ulu Satuan Kerja PolresHalaman 101 dari148 Putusan Nomor04/Pid.SusTPK/2021/PN.JmbMerangin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Merangin Nomor:KEP/06/IV/2017 tanggal 15 April 2017) :Bahwa benar pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Meranginuntuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalam rangkapengamanan Pemilihan
    Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangin denganpagu anggaran perstell sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesarRp1.031.080.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh riburupiah) dan itemitem pengadaan pakaian linmas tersebut yaituBaju Linmas sebanyak 1.730 pcs;Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;Kopel sebanyak 1.730 pcs;Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;ao fF wn PrPentungan sebanyak 1.730 pcs;Bahwa benar Akmal Zen Bin Zainal
    di atas,dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini, danHalaman 119 dari148 Putusan Nomor04/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmbberdasarkan keterangan saksisaksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahliserta keterangan Terdakwa, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Menimbang bahwa pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin mendapatkan anggaran dari Pemerintah KabupatenMerangin untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap linmas dalamrangka pengamanan Pemilihan
    Umum Kepala Daerah Kabupaten Merangindengan pagu anggaran perstell sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratussembilan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai total anggaran yaitu sebesarRp1.031.080.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah)dan itemitem pengadaan pakaian linmas tersebut yaituBaju Linmas sebanyak 1.730 pcs;Sepatu Linmas sebanyak 1.730 pcs;Kopel sebanyak 1.730 pcs;Topi Linmas sebanyak 1.730 pcs;ao fF wn PrPentungan sebanyak 1.730 pcs;Menimbang bahwa Akmal Zen Bin Zainal
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 07-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 21 September 2016 — ZAINAL ABIDIN LAWAN BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN
135 — 77
  • Wali Nagari, Bupatimembentuk Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara paling lambat7 hari setelah menerima laporan keberatan hasil pemilihan dari calon;Bahwa Bupati Solok Selatan (Tergugat) telah membentuk tim dengan SuratKeputusan Nomor 140.3502015 dalam hal mana Tim yang dibentuk oleh Bupati(Tergugat) untuk menyelesaikan gugatan sengketa hasil berdasarkan PeraturanBupati incasu adalah Tim yang membahas tentang gugatan Sengketa HasilPenghitungan Suara, bila hal ini jika dikaitkan dengan Pemilihan
    Umum diHalaman 8 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDG14.15.16.17.Republik Indonesia, Tim ini tugasnya sama dengan Mahkamah Konstitusi yangmenyelesaiakan sengketa hasil Penghitungan Suara yakni sengketa yang timbulakibat adanya perbedaan penghitungan hasil pemungutan dan perolehan suara darisetiap calon peserta pemilihan3Bahwa dalam uraian gugatnnya, Calon Nomor Urut .
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 04-05-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Tim
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 37
  • Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenait hasil pemilihan UMUM. 7272 nnn nnn nnn nnn nnn nnn Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/ataurehabilitasi.Bahwa
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 120/PID.B/2016/PN.PSB
Tanggal 10 Nopember 2016 — - Drs. AFREDI Pgl EDI
178 — 133
  • Abdullah Alin Tagak dan Setelah mendapatinformasi tersebut Daerah saksi langsung melaporkan dugaan Pemalsuanjjazah tersebut pada Kepolisian Sumatera Barat;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada laporang ke Panwaslu tentangInsan Sabri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seseorang untuk mendapatkanijazah apakah harus ujian atau tidak;Bahwa saksi tidak ada memberikan imbalan kepada Burhan Sikumbangmaupun Bisri Batubara yang telah memberikan informasi kepada
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 86
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum;Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN OlmMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 243/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
153 — 85
  • PHK,Halaman 18 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUNMDN.skorsing, peringata tertulis,joembinaan atasan, dan sanksiobservasi vS PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yangdiajukan ke PN Jakarta Selatan No.636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2008; Gugatan class action yang diajukan oleh korban G30S/PKI vs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak AsasiManusia yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru; Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilihan Uumatas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vsKomisi Pemilihan
    Umum (KPU); Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan olehLembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Peduli vsPemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri,PT Triple S dan PT Ayem Mulia Indah yang berkaitandengan pelaksanaan Mega Proyek Simpang Lima Gumuldi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.63/PDT/G/2009/PN.Kdr; Gugatan class action yang diajukan oleh HimpunanMantan Karyawan Hotel Indoenesia (HIMKHI) terhadap PTHotel Indonesia Natour dan PT Jamina Sosial TenagaKerja (Jamsostek);8.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 38/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
IRWAN SAFRIZAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
WARTA
306 — 168
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukumseperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan a quo,Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara iniadalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnyaobjek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebuttelah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara atau KeputusanAdministrasi
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2017/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat:
LANGSALES OSIAS MOLINA, SKM.,M.Kes
Tergugat:
BUPATI ALOR
160 — 188
  • ,M.Kes (Fotokopi dari fotokopi) ; Halaman 58 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPG27.28.29.30.31.32.33.34.Bukti T.27Bukti T.28Bukti T.29Bukti T.30Bukti T.31Bukti T.32Bukti T.33Bukti T.34Fotokopi Surat Pencalonan Pemilihan Umum AnggotaDPRD Kabupaten Model B Tanggal 27 Desember 2003(Fotokopi dari fotokopl) ; Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat /Wilayah / Daerah / Cabang Partai Merdeka Model BA 1Tanggal 28 Desember 2003 Atas Nama Langsales O.Molina, S.KM.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 14 Juni 2017 — Dr. BARON HARUM (RAYMOND) S ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
148 — 65
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenaihasil pemilinan umum;Bahwa salah satu pertimbangan dalam Gelar Kasus sehinggamerekomendasikan untuk membatalkan Hak TanggunganNomor 4093/2013 Peringkat (PERTAMA) atas nama DokterBARON HARUN (Dokter BARON HARUM) adalah surat dariKepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat tanggal 12 Mei2014 No.
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 04-10-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN AMUNTAI Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amt
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 48
  • Bahwa benar Tergugat II memberikan informasi kepada Penggugattentang adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) padaKabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 20152020, dan dalam kaitan Pemilukada tersebut Tergugat II jugamemberitahukan kepada Penggugat tentang : Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 15 Desember 2014,antara Dr.H.Zain Noktah Asli, SH., M.Hum, Drs. Muhammad, SH.,M.Ed, Amrullah, S.Kom., Marhat, sebagai Pihak Pertama, dengan Ir.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-09-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 17 Maret 2016 — Ny. MINTJE SANTJE MALEKE, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKK
105 — 47
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.b. Menurut Pasal 49: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusanyang disengketakan itu dikeluarkan :a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, ataukeadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. AHADIYAT
Tergugat:
PPK.1.2 Dir Bina Marga Satker Jalan Nasional Wil 1 NTB
192 — 217
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanKitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana atau Peraturan Perundangundangan lain yang bersifathukum pidana;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011
1571 — 718
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • ;Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik danmemutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hakatau kewenangannya untuk melakukan pengujian
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 25-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 155/PDT/2014/PT-MDN
JATOBA SIHOTANG X MARUHUM SIHOTANG
32 — 15
  • Jakadin Sihotang turunan Op.Somale Sorganimusu,bukti P5 berupa Fotocopy Idjajah A dari Departemen KesejahteraanSosial atas nama Djahirim glr.A.lensi Sihotang, Djakarta 25 Pebruari1967, bukti P6 berupa Foto copy Surat Keterangan No.154/1975, BupatiKepala Daerah Tk II Tapanuli Utara, Tarutung, tanggal 26 Januari 1975,bukti P7 berupa Foto copy Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri /Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas nama J.Sihotang, Ketua KPPS,Desa Sampurnapitu, Medan 28 Oktober 1977, bukti P8 berupa