Untuk itu adalahHalaman 2 dari 7 PutusanNomor 184/PDT/2017/PT.PDGadil dan patut menurut hukum permohonan banding Pembanding ini secara formildapat diterima menurut hukum.Adapun alasan permohonan banding pembanding adalah sebagai berikut :1.Bahwa Pembanding pada pokoknya tidak dapat menerima seluruhpertimbangan demi pertimbangan putusan perkara in casu, karena menurutPembanding, perimbangan atas putusan perkara in casu telah memarginalkanseluruh buktibukti yang Pembanding ajukan dalam persidangan

Ex Aequo et bono, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Aquo merupakan perimbangan yang sangat bijaksana, oleh karenanyaTergugat/Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Padang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara nomor 2/Pdt,G/2017/PN.Pmn,yang dimohonkan banding serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ditingkat banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajan danmenelii

Penggugat/Pembanding telahdipertimbangkan dengan baik oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya,Halaman 5 dari 7 PutusanNomor 184/PDT/2017/PT.PDGMenimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama tersebut menurut Maijelis Hakim Tingkat Banding telah tepat danbenar dan dapat disetujui maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alihpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

No. 306 K /Pdt.Sus/ 2007Bahwa pertimbangan hukum tersebut nyatanyata telah keliru dan menyimpang dan fakta fukta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebab dalam perimbangan tersebut bahwaantara mutasi dan demosi tidak lagi diarikan secara harafiah, dan dapat dikatakanperimbangan tersebut adalah pertmbangan hukum yang membabi buta dan semenamenayang sangat menyakiti rasa keadilan Pekerja/ Pemobon Kusasi.Pemohon Kasasi tegaskan kembali tentang pengertian Mutasi dan Demosi sebagaimanayang tertuang

Penghasilan dan fasilitas bagi karyawan yangmendapat demosi akan disesuaikan dengan penghasilan dan fasilitas jabatan baru.Perusahaan dapat mengambil tindakan berupa pencabutan jabatan dari pekerja yangmelanggar peraturan tata tertb kerja, aturan kedisiplinan dan tidak berprestasi ;Bahwa setiap pertmbangan, harus bemppedoman kepada BuktBukti yang terungkapdalam persidangan, vide Pasal 163 HIR, lain halnya perimbangan Majelis Hakim dalamPerkara A quo, bahwa BuktiBukt berupa Keterangan Saksi Ronald

No. 306 K /Pdt.Sus/ 2007Bahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 alinea kedua dan ketigayang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 nyata (2) Perjanjian kerja bersamaberbunyi Apabila pekerja mangkir 5 (lima) hari kerja berturutturul dan telah dipanggil olehperusahuan 2 (dua) kali secara tertulis dengan bukt' yang sub, maka pengusaha dapatmelakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selanjutnya dalam perimbangan menyatakan

Tergugat/ Termohon Kasasi, Penggugat/ Pemohon Kasasi telahmenempuh proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimanadiamanatkan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara A quo di atas telah mengabaikanfaktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah sangat salah dalampenerapan hukum tentang penilaian atas buktibukti Penggugat/ Pemohon Kasasi, sebabbukti P1 sampai dengan P3 tidak dibuat dalam perimbangan

bertentangan dengan Pasal 168 Undang undang No.13Tahun 2003 beserta penjelasannya ; Kesalahan Pemohon tidak dapat dibuktikan, dan bersedia di PHK, maka PHK bagi Pemohonberhak 2 UP, UPMK, UPH sebagaimana dimaksud Pasal 27 Keputusan Menteri No. 150Tahun 2000 yo Pasal 169 yo Pasal 156 Undangundang No.13 Tahun 2003 dan upah sampaidengan akhir Juni 2007 sesuai Pasal 155 ayat (2) Undangundang No.13 Tahun 2003, masakerja lebih dari 11 tahun, upah terakhir September 2006 Rp.3.600.000, Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 840.000.b.

Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.01.04 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja materai kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 180.000.c.

Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.01 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja cetak kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 24.000.000.d.

Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.06.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 36.000.000.e.

Kwitansi tanpa tanggal bulan dan tahun, kode rekening 5.2.2.17.02 (17.A8) BKU tanpa nomor dan tanpa tanggal beserta 12 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran biaya kelengkapan peserta pengajar kegiatan sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan TA.2011 sebesar Rp. 12.000.000. Dengan total pembayaran sebesar Rp.73.020.000.38.

Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan. 275.000.000, 75 25.

Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan. 439.905.000,25.

Sosialisasi transfer alokasi dana perimbangan. 275.000.000,25.

Sos transfer dana 180.000,perimbangan TA 2011.2. Biaya dokumentasi keg. Sos transfer alokasi 400.000,dana perimbangan TA 2011.3. Belanjia ATK keg. Sos transfer alokasi dana 840.000,perimbangan TA 2011.4. Belanja sewa gedung keg. Sos transfer alokasi 2.000.000.dana perimbangan TA 2011.5. Honor tenaga pendamping pengajar keg. Sos 11.000.000,transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.6. Belanja kelengkapan peserta pengajar keg. Sos 12.000.000,transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.7.

Sos. transfer dana 180.000,perimbangan TA 2011.2. Biaya dokumentasi keg. Sos transfer alokasi dana 400.000,perimbangan TA 2011.3. Belania ATK keg. Sos transfer alokasi dana 840.000,perimbangan TA 2011.4. Belanja sewa gedung keg. Sos transfer alokasi 2.000.000.dana perimbangan TA 2011.5; Honor tenaga pendamping pengajar keg. Sos 11.000.000,transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.GB. Belanja kelengkapan peserta pengajar keg. Sos 12.000.000,transfer alokasi dana perimbangan TA 2011.7.

pembayaran BRIVA - Tunai KPK No Transaksi 4000009 , tanggal transaksi 11/10/2020 , jam transaksi 13:04:58 WIB , Nomor BRIVA: 888202002150033, Nama Customer: Rek Penampungan KPK Perkara Suap DAK Kota Tasikmalaya TA 2018, Jumlah Tagihan : IDR 100.000.000.00 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Dirampas Untuk Negara;

Barang Bukti Nomor :1-449 dan 453-498, berupa :

No

BB

BARANG BUKTI

1

2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan tanggal 31 Desember 2015 Nomor KEP-10/PK/UP.11/2015 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural eselon IV Di Lingkungan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

2

2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 Nomor KEP-04/PK/UP. 11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural eselon IV Di Lingkungan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

., M.Asebagai Kepala Subdirektorat. 3621 (Satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan RI DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SPP28/PK/UP.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pernyataan PelantikanSdr. BONATUA MANGARAJA SINAGA, S.E., M.A sebagaipejabat Eselon Ilia. 3631 (Satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan RI DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SPMT28/PK/UP.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang PernyataanMelaksanakan Tugas Sdr.

., M.A sebagai Kepala Subdirektorat. 362 /1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SPP28/PK/UP. 11/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang PernyataanPelantikan Sdr. BONATUA MANGARAJA SINAGA, S.E., M.Asebagai pejabat Eselon lli a. 363 /1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: SPMT28/PK/UP.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang PernyataanMelaksanakan Tugas Sdr.

MAULIATEHARNALYES SILITONGA, Laporan Daftar Riwayat HidupDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Sdr.RIFA SURYA, BSles M.P.P., M.S.E.

KhususFisik Il, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Il dan Kepala SeksiPerencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirektorat DanaAlokasi Khusus Non Fisik pada Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan Kementerian Keuangan seduai dengan Keputusan DirekturJenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni 2016 Nomor KEP04/PK/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural eselon IV DiLingkungan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama tidak merdeka dalam membuat suatuputusan, karena bersandar pada perimbangan hukum yang salah. Bahwadampak dari putusan yang tidak merdeka dan diskriminatif tersebut rasakeadilan bagi PEMBANDING dan keluarganya sangat tidak terjamin danterlindungi: Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tigkat pertama telah melampauikewenangannya dengan mengabulkan gugatan Para TERBANDING.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertamatersebut telah tepat dan benar, baik perimbangan Hukum maupun amarputusannya sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran yangdidasarkan pada faktafakta yang terungkap dalam persidangan sehingga layakuntuk dikuatkan dan dipertahankan. 2.

Putusan No. 108/Pdt/2013/PT.Smg.persidangan, bersesuaian mengenai alatalat bukt perimbangan hukum yangakurat, untuk itu tidak ada alasan Majelis Hakim tingkat banding untukmembatalkan putusan pengadilan Negeri Boyolali perkara perdata No.02/Pdt/G/2012/PN.Bi, kecauali menguatkan putusan tersebut.

bahwa setelan Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriLarantuka, tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 25/PID.B/2012/PN.LTK, memoribanding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari JaksaPenuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertmbangan hukumHakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukt secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu perimbangan

Hakim tingkat pertamafersebut diambil alih dan dijadikan sebagai perimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan mengambil alih perimbangan hukum Hakimfingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkanputusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 Mei 2012 Nomor :25/Pid.B/2012/PN.LTK yang dimintakan banding tersebut ; Menimbang 11 Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurutketentuan pasal 21 KUHAP

Penyimpangan Penggunaan Dana Kas Daerah Tahun 2005 dari DanaBagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2005mendapatkan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil PBBBagian Pemerintah Pusat sesuai SK Menteri KeuanganNo.0132/KM.343/SKO/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentangOtorisasi Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2005 dengan nilaisebesar Rp.2.477.784.307, (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuhjuta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah

No. 1553 K/Pid.Sus/2010Cilacap Tahun Anggaran (TA) 2005, hal tersebut sesuai ketentuanUndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pada ketentuanPasal 66 ayat (4) mengatur : "Semua penerimaan dan pengeluarandaerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkandalam APBD.Bahwa i berkaitan dengan penerimaan daerah sebesarRp.2.477.784.307, (dua milyar empat ratus tujun puluh tujuh jutatujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus

No. 1553 K/Pid.Sus/2010Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006mendapatkan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil PBBBagian Pemerintah Pusat sesuai Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDana Bagi Hasil TA 2006 Departemen Keuangan No.2055.0/070.03.2/2006 tanggal 14 Nopember 2006 dengan nilaisebesar Rp.3.299.690.287, (tiga milyar dua ratus sembilan puluhsembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluhtujuh rupiah) dengan perincian :a.

Penyimpangan Penggunaan Dana Kas Daerah Tahun 2005 dari DanaBagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat.e Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2005mendapatkan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil PBBBagian Pemerintah Pusat sesuai SK Menteri KeuanganNo.0132/KM.343/SKO/2005 tanggal 28 Nopember 2005 tentangOtorisasi Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2005 dengan nilaisebesar Rp.2.477.784.307, (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuhjuta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah

Penyimpangan Penggunaan Dana Kas Daerah Tahun 2006 dari DanaBagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat.e Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006mendapatkan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil PBBBagian Pemerintah Pusat sesuai Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDana Bagi Hasil TA 2006 Departemen Keuangan No.2055.0/070.03.2/2006 tanggal 14 Nopember 2006 dengan nilaiHal. 32 dari 77 hal. Put.

DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesehatan Kota Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan
154. 1 (satu) lembar copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Pertanian Kota Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.

155. 1 (satu) bundel copy Tabel Target Output dari Pertanian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan
156. 1 (satu) bundel copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Pasar Kota Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan.

Direktorat Dana Perimbangan.

alokasi Khusus Fisik II DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Keputusan DirekturJenderal Perimbangan Keuangan Nomor: Kep04/PK/UP.11/2016tanggal 23 Juni 2016.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya diajukan oleh RIFASURYA untuk mendapatkan persetujuan dari YUDDISAPTOPRANOWO selaku Kepala Sub Direktorat Akuntansidan Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DirektoratPembiayaan dan Transfer non Dana Perimbangan, DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuanganuntukfinalisasi.

Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.1 (Satu) lembar copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi danHarmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang PertanianKota Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.1 (satu) bundel copy Tabel Target Output dari PertanianKementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan

.1 (Satu) bundel copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi danHarmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Pasar KotaDumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.1 (Satu) bundel copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi danHarmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang TransportasiKota Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.1 (Satu) bundel copy Catatan Rapat

Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.1 (Satu) bundel copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi danHarmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang SanitasiKota Dumai Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Dana Perimbangan.1 (Satu) bundel copy Catatan Rapat Forum Sinkronisasi danHarmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Perumahandan Pemukiman Kota Dumai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pasal 126 HIR dansejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab alAnwar juz: Il halaman 149,diambil alin sebagai perimbangan hukum yang artinya sebagai berikut : Apabila Termohonberhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonantersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannyaMenimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai Pemohon secara formil dapatditerima, sehingga Pengadilan Agama di Subang berwenang untuk memeriksanya, hal ini se

tersebut,khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lainnya,sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh denganmawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk alQuran surat alRum ayat 21 sulit tercapai dantidak ada harapan untuk rukun kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

perimbangan sebagai mana terse but diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberi izinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon.

Kabupaten Bandung juga menerimaalokasi dana bantuan Desa berupa dana Lumbung Desa Tahun 2007 sebesarRp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dana pembuatan Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2008 sebesar Rp 5.055.000,00(lima juta lima puluh lima ribu rupiah) dari warga Desa Sukarame Kecamatan PacetKabupaten Bandung sebagai pembayaran biaya pembuatan KTP dan KK ;Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 6Pebruari 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan

Desa di Kabupaten Bandung yangtelah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa diKabupaten Bandung ditentukan dalam Bab IV Pasal 8 Tujuan diberikannya AlokasiDana Desa adalah :a.

Sisa alokasi dana sebesarmaksimal 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pembiayaan KelembagaanDesa, termasuk belanja operasional pemerintah desa, BPD, lembagakemasyarakatan dan organisasi lainnya didesa yang diakui oleh desa ;Terdakwa selaku Kepala Desa Sukarame berdasarkan Pasal 17 Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2006 bertanggungjawab atas pengelolaan dana perimbangan desatersebut.

Dengan demikian Kepala Desa mempunyai kewenangan = dantanggungjawab atas pengelolaan dana perimbangan desa tersebut.

84/B/2015/PT.TUN.Mksakan ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan bagi ParaPenggugatakan ditetapkan dan disebutsebagai Terbanding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar ( selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajaridengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quasebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, dan suratsurat yang terkaitdengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam musyawarahnyasepakat telah mengambil putusan dengan perimbangan

No : 84/B/2015/PT.TUN.MksMenimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perimbangan Putusanyang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,dimana telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untukseluruhnya sebagaimana dalam amar putusan Nomor102/G/2014/PTUN.Mks tanggal 30 April 2015, dan terhadap putusan tersebutMajelis Hakim akan memberikan perimbangan sebagaimana dibawah ini; DALAM EKSEPS!

Penggugat salah dalam mengajukan gugatan( Kompetensi Absolut ); Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, dalam perimbangannya telah menolak seluruh eksepsitersebut, maka setelah Majelis mempelajari dan mengkaji argumentasiterhadap perimbangan tersebutMajelis sependapatterhadap Eksepsi (1) dan(2), akan tetapi terhadap Eksepsi yang ke (3) yaitu berkaitan dengan EksepsiKompetensi Absolut, Majelis mempunyai pendapat dan pertimbangantersendiri sebagai berikut: Menimbang

ArRuum: 21 );Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan bebanpenderitaan berkepanjangan bagi PenggugatMenimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapatPakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz Il halaman 248 yang diambilalin menjadi perimbangan Majelis Hakim yang Artinya : Jika tuduhan didepan Pengadilanterbukti dengan keterangan istri atau

Hal ini sesuai puladengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz Il halaman 55yang diambil alih menjadi perimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :Uy al BU yead 1 gS gl tie 5555 slyArtinya: Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan denganbuktibukti ( persaksian);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim memerintahkan Panitera

(anak Pemohon), dantelah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, menurut perimbangan MaielisHakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai lat bukit, isi buki tersebutmenjelaskan bahwa adalah anak dari dan (Pemohon) yang lahir pada tanggal 8Desember 2002;Menimbang, bahwa bukti P4 adalah merupakan akta autentik berupaKutipan Akta Kelahiran Nomor : 510554/TP/2009 tanggal 15 Juli 2009, an.

Wsbmenurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaialat bukii, isi bukt tersebut tersebut menjelaskan bahwa adalah anak dari dan yanglahir pada tanggal 22 Januari 1994;Menimbang, bahwa bukti P5 adalah surat autentik yaitu Kartu Tanda PendudukNomor: 330703201940002 tanggal 25 Januari 2013, telah bermeterai cukup sertacocok dengan aslinya menurut perimbangan Maielis Hakim telah memenuhi syarat formildan materil sebagai lat bukti, isi bukti tersebut menielaskan bahwaberstatus

belumkawin;Menimbang, bahwa bukti P6 adalah surat autentik yaitu Surat PemberitahuanAdanya Halangan/Kekurangan persyaratan Nomor 16//2018 tanggal 9 Januari2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, telah bermeterai cukup sertacocok dengan aslinya menurut perimbangan Maijelis Hakim telah memenuhi syarat formildan materil sebagai alat bukt, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kehendakperkawinan yang Pemohon sampaikan tidak memenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa bukti P7 adalah surat autentik

No. 546 K/Pid.Sus/2009lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip perimbangan keuangan,Pemerintah pusat memberikan Intensif kepada daerah Kabupaten /Kota yang mencapai target pembayaran pajak oleh wajib pajak(100%), hal ini mengacu pada :1 Undangundang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada :e Pasal 12 ayat

Umum yang menjelaskan :e Hasil penerimaan pajak diarahkan kepada tujuan untuk kepentinganmasyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasilpenerimaan pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;e Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsangmasyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak merekayang sekaligus mencerminkan sifat gotongroyong rakyat dalampembiayaan pembangunan ;3 UndangUndang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan

keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah ;Dengan pengertian di atas nyatalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriBulukumba yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dalammenerapkan hukum dan kesalahan penerapan hukum tersebut merupakankesengajaan dari Majelis Hakim, oleh karena apabila Majelis Hakimmempertimbangkan pengertian insentif PBB yang dalam UndangUndangNomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, maka putusan Majelis

(Vide PutusanHalaman 96 paragraf 3) ;Pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbanganyang keliru dan tidak layak, oleh karena dalam penjelasan pasal 12 ayat (3) huruf bUndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah telah sangat jelas bahwa Pemberian insentif inidimaksudkan untuk mendorongintensifikasi pemungutan PBB pada sektor perkotaan dan pedesaan ;Menjadi pertanyaan kemudian apakah perbuatan Terdakwa selaku KepalaDinas Pendapatan

;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak berhakmenerima dana perimbangan berupa insentif PBB karena tidak memenuhi target100%, maka segala bentuk penggunaan / peruntukan dana tersebut yangdilaksanakan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Tim Intensifikasi PBB maupunselaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar berdasarkan Surat KeputusanBupati Nomor : 695 / XII / 2005 tahun 2005 dan Nomor : 690 / XII / 2006 tahun2006 adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor 33Tahun

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak ;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahulalamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS ;c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

Secara prinsip, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepadaPengadilan Negeri Batam disebabkan adanya perselisihan antara ParaPihak dalam Perseroan yang tidak dapat mencapai keputusan sebagaiakibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua)kubu Pemegang Saham ;Perselisihan ini dimulai sejak Termohon 1 tidak pernah menyampaikanlaporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (disingkatRUPS) Tahunan mengikuti tahun buku Perseroan kepada parapemegang saham (terutama kepada Pemohon

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

;Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkanbahwa pada prinsipnya Permohonan ini diajukan oleh Pemohon disebabkanadanya perselisinan antara Para Pihak dalam Perseroan yang tidak dapatmencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah sahamyang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan, apakah dalam menjalankan Perseroan in casu,Termohon , telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon Il,seperti

quo, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan fakta bahwatelah terjadi perselisihnan antara Pemohon dan Termohon Il dalammenjalankan perseoran Termohon a quo yang tidak dapat mencapalkeputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yangdimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan hukumuntuk menilai bahwa dalildalil Jawaban Para Termohon tersebut, padaHalaman 37 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT.

untuk mengangkattelevisi terse but naik ke Jalan Pemuda; Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa televisi tersebut ke Pe gadaian diLapadde, namun terdakwa tidak gadaikan karena pegawai pegadaian hanya menawar sehargaRp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) namun di tempat tersebut kemudian ada orang yangterdakwa tidak kenal menawar televisi tersebut seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dankemudian televisi terse but terdakwa jual kepada orang itu; ann ee Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Adi (DPO), telahmengambil sesuatu barang yaitu berupa televisi merk Samsung 24 inchi, yang menurut sifatnyamerupakan barang bergerak yang dapat dipindahkan, dan merupakan benda yang bernilai ekonomisbagi pemiliknya serta uang sejumlah Rp 170.000, (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terse but Majelis Hakim berpendapat uns ur ketiga Sesuatu barang telah terpenuhi; == Ad.4.

hukum di atas telah terbukti bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa dan Lel.Adi (DPO), berupa televisi merk Samsung 24 inchi sertauang sejumlah Rp 170.000, (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah diakui sebagai milik12saksi korban INDRA ALFARIZI atau dalam hal ini setidakidaknya bukan milik dan terdakwa danakibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban INDRA ALFARIZ mengalami kerugiansebesar kurang lebih Rp.2.600.000, (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

Unsur Keenam Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Menimbang, bahwa mengenai unsur keenam Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; ae monn Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan dalam unsur kedua di atas telah terbuktibahwa benar terdakwa bersama dengan Lel.Adi masuk ke rumah saksi korban INDRAALFARIZ melalui jendela samping rumah korban dimana lel.Adi beragajaga sementaraTerdakwa mengambil uang sebesar Rp. 170.000, (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dantelevisi

merk Samsung 24 inchi dari dalam rumah korban, setelah Terdakwa mengambil televisimerk Samsung 24 inchi tersebut, terdakwa angkat ke samping rumah saksi INDRA ALFARIZIkemudian terdakwa memanggil saksi RUDI untuk mengangkat televisi tersebut naik ke JalanPemuda; ae Sas aan aa Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terse but Majelis Hakim berpendapat uns urkeenam Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;13Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil

Teropong Jaya Papua;

Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Natan Pasomba;

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 20182028 beserta lampiran;

Keuangan Nomor Kep-33 /PK/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan beserta Nota Dinas dan Lembar Disposisi;

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sadr.Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Nomor KEP04/PK/UP.11/2016 tentangMutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di LingkunganDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni2016 atas nama Sdr.

Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI273.274.275.276.Perimbangan Keuangan Nomor KEP0O4/PK/UP.11/2016 tentangMutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di LingkunganDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni2016 atas nama Sdr. Rifa Surya, S.Si., M.P.P., M.S.E., padajabatan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II,Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II 2;2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang telah dinyatakan sesualAsli olen Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sdr.

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sadr.Nugroho Iman Santoso, petikan Keputusan Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Nomor KEP0O4/PK/UP.11/2016 tentangMutasi Para Pejabat Struktural Eselon IV di LingkunganDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 23 Juni2016 atas nama Sdr.

banding yang diajukan oleh Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana ditentukan menurut ketentuanperundangundangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkasperkara banding serta buktibukt yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, jugapertimbanganperfimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, maka Majelis Hakim TingkatBanding memberikan perimbangan

berikut ;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingk atPertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yangberlaku, oleh karenanya keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnya harusdikesampingkan, selanjutnya perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapatdisetujui dan diambil alih untuk dijadikan perimbangan

tata caraserta persyaratan yang ditentukan UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebutsecara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 137/PDT.G/2010/PN.KPGtanggal 13 Mei 2011, Pengadilan Tinggi berpoendapat sebagai berikut :~== Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; Menimbang Menimbang, bahwa perimbangan

Hakim tingkat pertama dalamputusannya telah berdasarkan alasan yang tepatdan benar oleh karena itudapat dijadikan sebagai perimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini difngkat banding sehingga putusan Hakimfingkat pertama tersebut dapatlah dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena pihak para Tergugat/Pembanding tetapdipinak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg harus dihukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;~ Mengingat KetentuanKetentuan

Januari2012 Nomor : 78/PDT.G/2010/PN.KPG dan telah pula membaca sertamemperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehKuasa Hukum para Penggugat/Pembanding tanggal 11 April 2011 yangberpendapat : putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenadidasarkan pada pertimbangan yang tidak lengkap, dan Pengadilan Negeritelah salah menerapkan hukum pembuktian atau Hukum Acara Perdatapada umumnya, serta putusan Pengadilan Negeri tidak didasarkan padadasar hukum yang past dan tegas serta perimbangan

bahwa karena obyek sengketa adalah milik STEFANUSSISA dan gugatan Konvensi di tolak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggipun berpendapat gugatan Rekonvensi yang intinya mempersoalkan tanahobyek sengketa adalah miliknya Tergugat Konvensi (STEFANUS SISA)fidak relevan dipertmbangkan lagi sebab telah di tentukan statusnya dalamgugatan Konvesi ; Menimbang Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alihdan dijadikan dasar didalam perimbangan