Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar USD 115,960.81 (seratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat delapan puluh satu Sen) ; Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) pertahun dihitung setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan

Nomor 930318 tertanggal 5 Maret 2012 sebesarUSD 1,910 (seribu) sembilan ratus sepuluh DollarAmerika Serikat);Invoice Nomor 930389 tertanggal 11 April 2012 sebesarUSD 2,675.10 (dua ribu enam ratus tujuh puluh limaDollar Amerika Serikat sepuluh Sen);Invoice Nomor 930511 tertanggal 27 Mei 2012 sebesarUSD 41,276.84 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuhpuluh enam Dollar Amerika Serikat delapan puluh empatSen);Invoice Nomor 930512 tertanggal 29 Mei 2012 sebesarUSD 10.00 (sepuluh Dollar Amerika Serikat

(seratus delapan ribu seratus limapuluh empat Dollar Amerika Serikat sembilan puluhsembilan Sen);Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.SelXi.xiii.XIV.XV.xvi.Xvil.XVviii.x1x,XXi.Invoice Nomor 930648 tertanggal 26 Juli 2012 sebesarUSD 2,719.86 (dua ribu tujuh ratus sembilan belasDollar Amerika Serikat delapan puluh enam Sen);Invoice Nomor 930695 tertanggal 22 Agustus 2012sebesar USD 43,131.02 (empat puluh tiga ribu seratustiga puluh satu Dollar Amerika Serikat dua Sen);Invoice Nomor

1,125.00 (seribu seratus dua puluh limaDollar Amerika Serikat);Invoice Nomor 930715 tertanggal 16 September 2012sebesar USD 193,512.86 (seratus sembilan puluh tigaribu lima ratus dua belas Dollar Amerika Serikat delapanpuluh enam Sen);Invoice Nomor 930751 tertanggal 23 September 2012sebesar USD 121,129.36 (seratus dua puluh satu ribuseratus dua puluh sembilan Dollar Amerika Serikat tigapuluh enam Sen);Invoice Nomor 930771 tertanggal 29 September 2012sebesar USD 26,325.00 (dua puluh enam ribu tiga

Serikat lima puluhempat Sen);Invoice Nomor 930940 tertanggal 2 Desember 2012sebesar USD 2,313.85 (dua ribu tiga ratus tiga belasDollar Amerika Serikat delapan puluh lima Sen);Invoice Nomor 930952R tertanggal 9 Desember 2012sebesar USD 56,360.12 (lima puluh enam ribu tiga ratusenam puluh Dollar Amerika Serikat dua belas Sen);Invoice Nomor 930964R tertanggal 16 Desember 2012sebesar USD 33,446.96 (tiga puluh tiga ribu empat ratusempat puluh enam Dollar Amerika Serikat sembilanpuluh enam Sen); danInvoice

enam puluh Dollar Amerika Serikat delapanpuluh satu Sen) ;Bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya maka BristolTechnologies Sdn.

Pekerja LogamFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi periode20102014;Bahwa Penggugat adalah Pangkorda Garda Metal Federasi Serikat Pekerja MetalIndonesia Kabupaten/Kota Bekasi periode 20092012 dan 20122016;Bahwa Sdr.

Surat Peringatan;Bahwaperbuatan Tergugat meninggalkan pekerjaan dikarenakan menjalankantugas organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia telah diatur di dalamPerjanjian Kerja Bersama Gunung Steel Group periode 2008 s/d 2010perpanjangan 2012 Pasal 10 ayat (1 dan 3) yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:Pasal 10Dispensasi Untuk Keperluan Serikat Pekerja1 Perusahan memberikan izin khusus kepada perwakilan serikat pekerja untukmenghadiri undangan, persidangan, seminar, loka karya, pendidikan,

pelatihanserta halhal yang berkaitan dengan kepentingan serikat pekerja ataukepentingan Perusahaan tanpa pengurangan hakhak yang biasa diterimapekerja;2 Perusahan memberikan izin khusus kepada pengurus serikat pekerja 4 (empat)orang untuk menjadi Pengurus Full Timer;3 Dispensasi yang karena sifatnya mendesak, dapat diizinkan oleh perusahandengan mengajukan permohonan dispensasi susulan;Bahwa faktanya perbuatan Penggugat tidak ada satu ayatpun yang menerangkantentang perbuatan Penggugat oleh karenanya

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum JudexFacti tersebut di atas kami paparkan sebagai berikut:Bahwa Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja (PUK SPL FSPMIGunung Steel Group) dengan Termohon Kasasi untuk periode 2008 IV 2010perpanjangan 2012 dan telah didaftarkan pada instansi berwenang khususnya Pasal10 tentang dispensasi untuk keperluan serikat pekerja (vide Bukti P. 1) yangamarnya berbunyi:Pasal 10Dispensasi Untuk Keperluan Serikat Pekerja1.

Perusahan memberikan izin khusus kepada perwakilan serikat pekerja untukmenghadiri undangan, persidangan, seminar loka karya, pendidikan, pelatihanserta halhal yang berkaitan dengan kepentingan serikat pekerja ataukepentingan Perusahaan tanpa pengurangan hakhak yang biasa diterimapekerja;2. Perusahan memberikan izin khusus kepada pengurus serikat pekerja 4 (empat)orang untuk menjadi Pengurus Full Timer;3.

DASAR GUGATAN1.Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan bahwa:Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dapatbertindak sebagai kuasa hukum Serikat Buruh untuk beracara diPengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;.

Artinya: bahwa anggota Serikat BuruhNusantara PT.

Buruhyang sulit untuk didapatkan oleh anggota serikat.

;Ayat 2:Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusanhubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yangbersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.;Ayat 3:Hal. 12 dari 42 hal. Put.

Nama : Anwar SutisnoJabatan : Divisi Pengembangan Organisasi Serikat BuruhNusantara PT.Wingoh Albindo5. Nama : Hendri HidayatJabatan : Divisi Pendidikan dan Propaganda Serikat BuruhNusantara PT.Wingoh Albindo6. Nama : Andi KusmaJabatan : Divisi Penelitian dan Pengembangan Serikat BuruhNusantara PT.Wingoh Albindo7. Nama : JamilahJabatan : Divisi Pemberdayaan Perempuan Serikat BuruhNusantara PT.Wingoh Albindo4.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah,selanjutnya dalam pengajuan gugatan aquo, Penggugat juga telah melampirkanfotocopy Kartu Anggota Korwil KSBSI Sulteng atas nama Arisanto Padidi, SH. danfotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Harlan S. Ladanda serta Kartu TandaAnggota Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan, dan Pertanian Serikat BuruhSejahtera Indonesia No.

;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di atas ternyata salah dan keliru dalammenerapkan hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004yang berbunyi "Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialuntuk mewakili anggotanya", dengan alasan sebagai berikut :2.1. Bahwa penerima Kuasa Penggugat adalah pengurus Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah.

Pemberi Kuasa (Lusi Siby)bukanlah anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)Sulawesi Tengah karena keanggotaan konfederasi serikat buruh/pekerja tidakbersifat individual melainkan bersifat kelembagaan/organisasi yaknimerupakan gabungan federasi serikat buruh/pekerja. Demikian pulakeanggotaan federasi serikat buruh/pekerja merupakan gabungan serikatburuh/pekerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 21Tahun 2000 tentang serikat buruh.

A.196/DPCHukatan/ IX/10 atasnama Lusi Siby menyalahi ketentuan karena Kartu Tanda Anggota tersebutseharusnya dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh serikat buruh/pekerja baikyang didirikan di tingkat perusahaan maupun diluar perusahaan yangberafilisiasi ke Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan, dan Pertanian ;Bahwa seharusnya, apabila Penggugat asli hendak diwakili oleh serikat buruh/pekerja selaku kuasa hukum dalam perkara aquo, maka yang berhak bertindakmenjadi kuasa hukum adalah pengurus

serikat buruh/pekerja di tingkatperusahaan atau diluar perusahaan dimana Penggugat asli (Lusi Siby)merupakan anggota tetapi bukan federasi ataupun konfederasi serikat buruh/pekerja ;Bahwa dengan demikian, sangat nyata bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidakmemiliki legal standi in judicio karena Pemberi Kuasa in casu Penggugat Asli(Lusi Siby) bukan merupakan anggota serikat buruh, hal ini sejalan puladengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 671 K/Pdt.Sus/2009 dan No. 330 K/Pdt.Sus/2010 ;3 Bahwa

pekerja/serikat buruh danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadiPemutusan Hubungan Kerja;Ayat (2): "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PemutusanHubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan HubunganKerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;Ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam

kuasa dari pekerja/ouruh karena yang memiliki anggota secaraindividu adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkatperusahaan sedangkan anggota federasi adalah 5 (lima) serikatpekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan bukan anggota serikat buruhsecara individu;Bahwa ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruhyang menyatakan bahwa: Setiap pekerja/ouruh berhak membentuk danmenjadi anggota serikat pekerja/serikat

buruh, sedangkan dalam Pasal 6ayat (1) disebutkan bahwa: Serikat pekerja/serikat buruh berhakmembentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (1)Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh dimaksud, maka jelaslah bahwa pekerja/buruh perseoranganhanya dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tingkatperusahaan, namun tidak dapat langsung menjadi anggota federasiserikat pekerja

/serikat buruh, sedangkan yang menjadi anggota federasiserikat pekerja/serikat buruh adalah serikat pekerja/serikat buruh tingkatperusahaan bukannya langsung pekerja/buruh secara pribadi atauperseorangan;Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka seorangHalaman 27 dari 36 hal.

Nomor 1340 K/Pdt.SusPHI/2017pekerja/buruh tidak dapat langsung memberikan kuasa kepada federasiserikat pekerja/serikat buruh, akan tetapi kuasa tersebut harus diberikansecara berjenjang dari mulai anggota serikat pekerja kepada serikatpekerja/serikat buruh tingkat perusahaan dan seterusnya serikatpekerja/serikat buruh tingkat perusahaan akan memberikan kuasakepada federasi serikat pekerja/pekerja buruh tingkat Kabupaten/Kotadan/atau serikat pekerja federasi tingkat Kabupaten/Kota kepadakonfederasi

Adapun di bagian packingsebagai berikut : glazing; pengetrekan; pembungkusan dalam plastik; metaldetector; pemisahan size; pengemasan; scraping; cold strorage;Bahwa awal permasalahan terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat hendak menerapkan kebijakan untuk mengalihkan status paraPenggugat;Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 Ketua Serikat Pekerja PT.

Istana Cipta Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakanyang demikian terbukti melanggar dan bertentangan dengan ketentuanPasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi, Serikat Pekerja/ Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepadamitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidakpernah dilakukan oleh Pengurus Federasi Serikat

Istana Cipta Sembada sendiri telah terbentuk suatu serikatpekerja yang bernama Serikat Pekerja PT. Istana Cipta Sembada ataudisingkat SP PT. ISTANA CIPTA SEMBADA beralamat di Desa LabanAsem, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, yang telah terdaftar/ dicatatkan diDepnaker Banyuwangi, tanggal 20 November 2006 Nomor560/11/429.112/2006, (Copy tanda bukti pencatatan terlampir);Hal. 7 dari 15 hal. Put.

(Putusan MA No.780 K/PDT.SUS/2008);Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU RI No. 21 Tahun 2000, Pengurus SerikatPekerja/ Serikat Buruh federasi dan konfederasi, serikat pekerja/ buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertuliskeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya;Bahwa berdasar ketentuan pasal tersebut di atas, ternyata pertimbangan hukumJudex Facti bertentangan dengan bunyi pasal tersebut yang mengharuskanmemberitahukan secara tertulis keberadaannya

Pasal 1 ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : PT.

Terkait hal ini Tergugatmerasa dalam Kelengkapan berkas Penggugat supaya memenuhi syarat menjadisebuah Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, ada beberapa PersyaratanPenting yang harus ditunjukkan oleh Penggugat, yang seharusnya dilampirkandalam Formil Gugatanya. Persyaratan yang Tergugat maksut ialah menyangkutLambang dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja.

Haltersebut sesuai dengan Amanat Pasal 11 UndangUndang Nomor 21 Tahun2000 Tentang Serikat Buruh, Yang menyatakan:(1) Setiap Serikat Pekerja/Serikat buruh, Federasi dan konfederasi SerikatPekerja/ Serikat burunh harus memiliki anggaran dasar dan anggaranrumah tangga.(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya harus memuat : a. Nama dan lambang; b. Dasar Negara, Asas,dan tujuan; c. Tanggal Pendirian; d. tempat kKedudukan; e. keanggotaandan kepengurusan; f.

Dalam Pengantar Formil GugatanyaPenggugat Juga Menyatakan bahwa Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara(SPMS SARI MUTIARA) Merupakan Salah satu anggota dari Federasi SerikatPekerja Multi Sektor (FSPMS), Karena itulan Menurut Tergugat sejalan denganitu, Penggugat juga Wajib menyebutkan Serikat Pekerja mana saja yangtergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (FSPMS), Karenasesuai Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Buruh, telah dengan Tegas Menyatakan

bahwa FederasiSerikat Pekerja/Burunh Terbentuk Minimal melalui Lima (5) SerikatPekerja/Serikat Buruh.

Hal tersebutsesuai dengan Amanat Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Buruh, yang menyatakan:(1) Setiap Serikat Pekerja/Serikat buruh, Federasi dan konfederasi SerikatPekerja / Serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaranrumah tangga.(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya harus memuat : a. Nama dan lambing, b. Dasar Negara, Asas,dan tujuan, c. Tanggal Pendirian, d. tempat kedudukan, e. keanggotaandan kepengurusan, f.

Buni Rt 010/006 Buni Bakti Babelan BekasiKesemuanya adalah adalah Pengurus dan Anggota Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI)PT. FUJISEI PLASTIK SEITEK yang berdomisili di Jl.

., dan Mahfud Siddik Semuanya adalah Warga Negara Indonesia,Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat PekerjaMetal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/ Kota Bekasi dan Pengurus Pimpinan UnitKerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUKSPEE FSPMI) PT. FUJISEI PLASTIK SEITEK yang berdomisili hukum di JL YapinkPutra No. 11 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17510 Telp : (021) 883 33980Fax : (021) 883 33968.

2019/PN Bdg, tanggal 11 September 2019 tentang PenunjukanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 227/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg,tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir KuasaHuktimnya yang bernama Aep Risnandar, S.H., Moh.Fadholi,S.H., Slamet,S.H., AliYamin,S.H., Danang Sukarmanto,S.H., dan Mahfud Siddik Semuanya adalah WargaNegara Indonesia, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat

Pekerja Elektronik ElektrikFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/ Kota Bekasi danPengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT, FUJISEI PLASTIK SEITEK yangberdomisili hukum di Jl.

1999 Penggugat mengirim pesananbarang Tergugat sesuai order Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (SheribelWicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 233/EJ/IX/99/24 senilai US$18.542, (BUKTI P3) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI P4) ;Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2000 Penggugat mengirimpesanan Tergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN diAmerika Serikat dengan invoice No. 112/EJ/IV/00/14 senilai US$ 12.300,(BUKTI P5) dan telah dilengkapi dengan Bill Of Lading (BUKTI

P6) ;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2000 Penggugat mengirim pesanan Tergugatsesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (Sheribel Wicker) diAmerika Serikat dengan invoice No. 118/EJ/V/00/16 senilai US$ 14.159,5.

Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (SheribelWicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 207/EJ/VIII/00/29 senilai US$Hal. 4 dari 31 hal.

) ;Bahwa pada tanggal 25 April 2000 Penggugat mengirim pesananTergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (SheribelWicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 104/EJ/IV/00/22 senilai US$Hal. 7 dari 31 hal.

pada tanggal 26 Juni 2000 Penggugat mengirim pesananTergugat sesuai order/pesanan Tergugat ke SHERIBEL DESIGN (SheribelWicker) di Amerika Serikat dengan invoice No. 176/EJ/VI/00/30 senilai US$Hal. 8 dari 31 hal.

Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI KabupatenKupang dan Kota Kupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidakpernah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugatselaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruhsehingga Gugatan yang diajukan oleh DPC FKUI SBSI Kabupaten Kupangdan Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidakberdasarkan

Bahwa atas dasar point 1 dan 2 tersebut diatas maka Gugatan Penggugattidak memenuhi syarat formal dalam penyelesaian Perselisihansebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yangberlaku (UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh danUU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHVPN.KPG, tanggal 16 Desember

Bahwa pertimbangan Hakim dalam halaman 15 alinea ke 3 dan ke 4 putusantersebut sangat menyesatkan karena tidak pernah Pemohon mengakuibahwa tidak membuktikan Organisasi SBSI kepada Termohon yang benaradalah : Bahwa pembentukan unit kerja/Komisariat SBSI di salah satuPerusahaan harus disesuaikan dengan Pasal (5) ayat 2 UU Nomor 21 Tahun2000 yang berbunyi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di bentuk sekurangkurangnya 10 orang (Sepuluh) orang pekerja/ouruh;Dengan demikian Pembentukan Komisariat/Unit Kerja

Buruh adalah keanggotaannya pada Serikat Pekerja/SerikatBuruh di tingkat perusahaan, yang dalam perkara a quo berdasarkan ketentuandalam Pasal 6 juncto Pasal 7 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000,keanggotaan langsung Penggugat pada Federasi Konstruksi Umum danInformal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) cabang Kabupaten dan KotaKupang yang merupakan suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidakdapat dibenarkan karena keanggotaan suatu Federasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh a quo adalah Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, bukan pekerja/ouruhperorangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 dan Penjelasannya, diperbolehkannya jenjangpengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dalam perkara a quobilamana pengurus @ quo merupakan jenjang kepengurusan SerikatPekerja/Serikat Buruh dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan;Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo tidak terdapat jenjangSerikat Pekerja/Serikat Buruh yang terbentuk

Menyatakan Penggugat (Serikat Carmelitae Sancti Eliae) adalah pemilik yang sah atas tanah beserta turutan yang ada diatasnya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 244/07/VIII/1992 yang dibuat dihadapan Agus Mustofa selaku PPAT Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur antara Emid (penjual) dengan Filipus Hendro (pembeli) sebidang tanah Nomor C.432 seluas 3.200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) Persil Nomor 1.D.111, Blok Kuta, Kohir Nomor 432 terletak di Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur

Sirkuler Badan Pendiri Serikat Carmelitae Sancti Eliae dimana tanahdarat tersebut akan dipindah balik namakan serta menjadi harta Yayasan, namunhal tersebut tidak dapat dilakukan karena keberadaan Tergugat untuk melakukanperalinan balik nama tersebut sudah tidak berada di Serikat Carmelitae Sancti Eliaesaat ini;Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya yang mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan memutus:1.

P2 berupa foto copi Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 10 Maret 2014 berupaPernyataan Keputusan Sirkuler Badan Pendiri Serikat Carmelitae SanctiEliae, sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa saksi Penggugat dipersidangan menerangkan padapokoknya:1. Susiono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1988 saksisudah bekerja pada Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karenasering bertemu. Namun sekitar 15 tahun yang lalu tergugat pergimeninggalkan serikat.

Bahwa saksi kenal tidak bertemu dengan Filipus Hendronamun saksi sering mendengar namanya di Serika karena sewaktu saksibergabung di Serikat, Filipus Hendro sudah meninggalkan Serikat dan hinggasaat ini tidak diketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah alasanalasan yang dikemukakan oleh Penggugatberalasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;Menimbang, bahwa terlebin dahulu dipertimbangkan kedudukan

YohanesIndrakusuma selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama Serikat CarmelitaeSancti Eliae;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P2 berupa Akta NotarisNomor 6 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H Notaris diJakarta bahwa sejak tanggal 02 Desember 2013 ternyata Pastur YohanesIndrakusuma telah diangkat sebagai Ketua dari Serikat Carmelitae Sancti Eliae;Menimbang, bahwa oleh karena itu kKedudukan Pastur Yohanes Indrakusumaselaku Ketua dari susunan kepengurusan Serikat

Sadili;Selatan : berbatasan dengan Pahru;Barat : berbatasan dengan Jaja;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilhelmus Gas bahwasaksi bergabung dengan serikat (Penggugat) pada tahun 1995 dan saat itu tergugatsudah pergi meninggalkan serikat namun saksi mengetahui nama tergugat karenasering disebutkan oleh sesame frater;Menimbang, bahwa saksi Wilhelmus Gas juga menerangkan bahwa diawalawal kegiatas serikat di daerah Kutawaringin atau lebih dikenal Cigajah, serikat telahmembeli lahan untuk

M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Johan Bin Satajohanis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghalang-halangi buruh untuk membentuk / menjalankan kegiatan serikat buruh sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johan Bin Satajohanis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pula Pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta

Naker/C3/567/219/IV/2016 tanggal 20 April 2016. 1 (satu) berkas tanda pengiriman Surat Pemberitahuan telah berdirinya Serikat Buruh ke PT. Malindo Karya Lestari dilengkapi tanda pengiriman dari kantor pos tanggal 25-07-2016 pukul 12:48:08. 2 (dua) lembar Surat membebaskan tugas karena masalah Organisasi yang didirikan dari PT.

Malindo Karya Lestari tanggal 28 Desember 2016. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Mutasi Pengurus Serikat Buruh ke Workshop Malindo Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2016. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja 2 orang pengurus serikat buruh PT. Malindo Karya Lestari tanggal 21 Nopember 2016 dan 1 orang tanggal 21 Januari 2017. 1 (satu) berkas SK DPC Federasi Buruh Indonesia Propinsi Riau tentang Susunan Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia PT.

Malindo Karya Lestari tanggal 02 Pebruari 2017. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penetapan Tugas Pengurus Serikat Buruh PT. Malindo Karya Lestari sebagao OP Helper Cat Div IV tanggal 08 Pebruari 2017. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja 2 orang pengurus serikat buruh PT. Malindo Karya Lestari tanggal 07 Juni 2017 dan tanggal 17 Juni 2017.

buruh sebagaimana dalamDakwaan melanggar Pasal 43 Jo Pasal 28 Undang undang RI Nomor 21tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;.

MALINDO KARYA LESTARI yang lainnya setujubersamasama memperjuangan hakhak Karyawan dengan membentukOrganisasi Serikat Pekerja PT. MALINDO KARYA LESTARI.Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. MALINDO KARYA LESTARI melihatsaksi ADRIANTOS Bin KAHAR bersamasama saksi HERMANSYAH LUBISdan saksi ALDONIA akan membentuk Serikat Pekerja Buruh di PT.MALINDO KARYA LESTARI, Terdakwa merasa Serikat Pekerja tersebutakan menghambat kinerja para buruh dan akan merugikan PT.

Malindo Karya Lestari,maka sebelum mencatatkannya di Disnaker, sekitar tahun 2015 pihak Terdakwatelah berupaya melarang para saksi beraktifitas mendirikan serikat pekerja didalam perusahaan dan karena para saksi tidak menuruti kehendak Terdakwadan setelah adanya pencatatan pendirian serikat buruh tersebut , maka parapengurus dari serikat pekerja tersebut telah di PHK oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata parapengurus dari serikat pekerja yang ada di perusahaan Terdakwa

pekerja/serikat buruh telah terpenuhisecara sah menurut hukum;A.d.3.

MALINDO KARYALESTARI melihat saksi ADRIANTOS Bin KAHAR bersamasamasaksiHal 48 dari 61 Halaman Putusan No.503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr.HERMANSYAH LUBIS dan saksi ADONIA akan membentuk Serikat PekerjaBuruh di PT. MALINDO KARYA LESTARI, Terdakwa merasa Serikat Pekerjaakan merugikan PT.

Dan perlu pemohon sampaikan bahwapemohon mulai dari awal tidak pernah menyatakan diri sebagai Advokat,akan tetapi jelas dalam surat kuasa adalah sebagai Divisi AdvokasiLembaga Bantuan Hukum ALIANSI SERIKAT PEKERJA INDONESIA(LBH ASPI) sekaligus pengurus Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI)yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ASPI, dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medansebagai mana yang diperintahkan UndangUndang No. 21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja

/Serikat Burun Jo.

Keputusan Menteri TenagaKerja dan Trasnmigrasi RI No. 16 tahun 2001 tentang Tata carapencatatan Serikat pekerja/Serikat Buruh ;Bahwa sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa ASPI tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 87UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi sebagaiberikut : Serikat pekerja/serikat burun dan organisasi pengusaha dapatbertindah sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan HubunganIndustrial untuk mewakili anggotanya.

Dan dalam penjelasannyadinyatakan bahwa : yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruhsebagai mana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus padatingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat propinsi dan pusatbaik serikat pekerja / serikat buruh, anggota federasi, maupunkonfederasi ;Bahwa jadi cukup jelas dalam Pasal 87 UndangUndang No. 2 tahun 2004tentang PPHI dan penjelasannya dipenuhi oleh ALIANSI SERIKATPEKERJA INDONSIA (ASPI) yang sudah memiliki beberapa serikatpekerja/serikat

KPSASPI, bukti pencatatan No. 159/IX/SPOP/DTKM/2006, tanggal 4Desember 2006 ;Bahwa artinya sudah 14 Serikat pekerja / Serikat buruh yang dibentukoleh ASPI dan yang menangani perkara adalah Kolahman Saragihsebagai Ketua Umum ASPI dan Purnama Hutapea sebagai pengurusBendahara ASPI Kota Medan. Artinya sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh pasal 87 UndangUndang No. 2 tahun 2004tentang PPHI Jo. Pasal 7 ayat (2) UndangUndang No. 21 tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

M.syarif Basyah, Umur + 74 Tahun bertempat tinggal di Gampong Meureubo,Pekerjaan Petani, Jabatan sebagai KetuaKelompok tani serikat enam belas (16) AluePenyaring Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;2. Misriati, Umur + 47 Tahun, bertempat tinggal di Gampong Meureubo,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Petani, JabatanBendahara Kelompok Tani Serikat enam belas(16) Alue Penyaring Kec. Meureubo Kab. AcehBarat, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT II ;3.

Bahwa luas tanah keseluruhan kelompok Tani serikat enam belas (16) 40Hektar dengan ukuran panjangnya : 1000 Meter dan Lebarnya : 400 Meter ;BATASBATASNYASebelah utara berbatas dengan Lueng Irigasi (jalan Kekorem);Sebelah Selatan berbatas dengan Kelompok tani serikat delapan (8) ;Sebelah barat berbatas dengan jalan kampus / kelompok tani serikat tigabelas (13) ;Sebelah Timur berbatas dengan kelompok tani serikat dua puluh tiga (23),disebut tanah bagian A ;.

Serikat Enam Belas (16) dankelompok tani Serikat Dua Puluh Tiga (23), bahwa pada tahun SeribuSembilan Ratus Enam Puluh Delapan (1968), Penggugat menggarapsepetak tanah Negara bebas secara berkelompok ;a.Kelompok Tani Serikat Enam Belas (16) di Seuneubok Alue Peunyeurengkecamatan Meureubo, Kabupaten aceh Barat ;b.

Aceh Barat (Pemkab) berbuatsekehendak hatinya saja diatas tanah kami kelompok tani serikat enambelas (16) dan serikat dua puluh tiga (23) telah mendirikan bangunanbangunan dan gedung bertingkat ;bahwa bangunanbangunan dan gedunggedung didirikan mulai tanggal 2Januari 2002 sampai dengan sekarang 2011, tanpa ada izin/ Musyawarahdengan ketua kelompok tani serikat enam belas (16) dan serikat dua puluhtiga (23) dianggap kami tidak berdaya / bodoh;Bahwa kami dari kelompok tani serikat enam belas (16) dan

Kami dari Kelompok tani Serikat enambelas (16) dan serikat serikat dua puluh tiga (23), bermohon seadiladilnyakepada Bapak ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim MeulabohKabupaten Aceh Barat untuk menghukumnya;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri / Majelis Hakim Meulaboh KabupatenAceh Barat : Ketahuilah bahwa tanah tersebut kami kerjakan (garap) padatahun 1975 surat dan sket terlampir;bahwa pada tahun 1982 bapak bupati aceh barat bapak Malik Ridwan SHdimintanya kepada kami Masyarakatmasyarakat dan petanipetani

Hasil dari perundingantersebut Dewan maupun Disnaker menganjurkan secara lisan supaya pihakPenggugat dipekerjakan kembali, tapi pihak Tergugat menolak anjuran tersebutdengan alasan habis kontrak;7 Bahwa Tergugat telah terbukti dan berusaha menghambat maupun menghalanghalangi adanya Serikat Buruh, dengan cara sebagian besar Pengurus SerikatBuruh Independen CV. Nusatex dikeluarkan dengan alasan habis kontrak.

Olehkarena itu Tergugat telah melanggar UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi,Pasal 28 yang berbunyi: Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksapekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atautidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara:a Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan

sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;8 Bahwa Tergugat melakukan usaha yang sifatnya terus menerus/tetap, sedangkanyang terjadi diperusahaan Tergugat (CV.

Pekerja/Serikat Buruh, Bab VII Perlidungan HakBerorganisasi, Pasal 28 yang berbunyi: Siapapun dilarang menghalanghalangiatau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadipengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadianggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:a Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b Tidak membayar atau mnegurangi

upah pekerja/buruh;c Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunai,sekaligus dan seketika dengan perhitungan sebagai berikut:1 Nama: Dadang KurniawanMasa kerja: 1 TahunGaji Pokok : Rp.1.060.500,002Nama: Minggus PonimanMasa kerja: 4 TahunGaji Pokok : Rp.1.060.500,003Nama: Yeyet YetiMasa kerja : 5 TahunGaji Pokok : Rp.1.060.500,004Nama: Ai ImasMasa kerja : 4 TahunGaji Pokok

Menyatakan Terdakwa FITRI SUNDARI W.A,SE BINTI IYO WALIYA ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal .2.

Purwakarta Nomor: 251/2110-PKTK/2012, lampiran pengesahan/pengukuhan pengurus serikat pekerja/buruh PUK SPAMK FSPMI PT. IMC TEKNO INDONESIA (foto kopi).28. 1 (satu) rangkap data PHK SPAMK FSPMI PUK IMC TEKNO INDONESIA (foto kopi).29. 1 (satu) lembar surat pengumuman Nomor: 028/INT(P)IMC/XI/2014 (foto kopi).30. 1 (satu) rangkap minutes meeting PT. IMC TEKNO INDONESIA tanggal 25 Oktober 2013 (foto kopi).31. 1 (satu) lembar minutes meeting PT.

IMC TEKNO INDONESIA tanggal 13 Desember 2013 (foto kopi).34. 1 (satu) lembar formulir serikat pekerja/buruh yang ditanda tangani oleh pengurus serikat pekerja tanggal 02 Mei 2013 dan diterima oleh pihak perushaan tanggal 02 Mei 2013 (foto kopi).35. 1 (satu) lembar formulir isian data SP/SB untuk perusahaan lampiran II Nomor: 260/2491-PKTK (foto kopi).36. 1 (satu) lembar formulir isian data SP/SB untuk SP/SB lampiran I Nomor: 260/2491-PKTK (foto kopi).37. 1 (satu) lembar kesepakatan bersama Nomor

Purwakarta Nomor: 251/2110-PKTK/2012, lampiran pengesahan/pengukuhan pengurus serikat pekerja/serikat buruh PUK SPAMK FSPMI PT. IMC TEKNO INDONESIA (foto copy). Barang bukti dikembalikan ke Disnaker Purwakarta melalui saksi ANDI HANDOKO ST.5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Pasal 28 UU RI No. 21 tahun 2000 tentang serikatpekerja / serikat buruh.

Pekerja/Serikat Buruh.Bahwa keberadaan Serikar pekerja/Serikat Bur'u PUKSPAMK FSPMI di PT.IMC sejak tahun 2012, dan bukti keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruhadanya surat pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan TransmigrasiKab.

IMC Tekno Indonesia bertentangan dengan UndangundangNo.21Tahun 2000 Pasal 25 ayat (2) huruf a tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;Aksi mogok kerja spontan (mogok kerja tidak sah) yang dilakukanpada tanggal 23 April 2012 bertentangan dengan UndangundangNo.21 Tahun 2000 Pasal 25 ayat (2) huruf e tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;Aksi mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 30 November2012 bertentangan dengan Undangundang No.21 Tahun 2000Pasal 25 ayat (2) huruf e tentang Serikat Pekerja/Serikat

Serikat pekerja/serikat buruh;2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan;3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan;4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh;5. Konferensi serkat pekerja/serikat buruh;6. Pekerja/ouruh;7. Pengusaha; dan/atau8. Perusahaan.Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalahsubyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orangyang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatannya secara hukum.

IMC Tekno Indonesia (Surat tanda buktipencatatan serikat pekerja/serikat buruh terlampir dalam berkas) sehinggamengenai Kesepakatan Bersama No.01/IV/PT.

Ketentuan Pasal angka 4 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat10.Buruh ("UU Nomor 21/2000") menyatakan :"Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikatburuh";Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 21 /2000 menyatakan:"Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasiserikat pekerja/serikat buruh";Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 4 UUNomor 21/2000, maka jelas bahwa anggota federasi serikat

pekerja/serikat buruhbukanlah pekerja/buruh melainkan serikat pekerja/serikat buruh;Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 87 jo.Pasal 1 angka 8 UU Nomor 2/2004, maka yang diperkenankan oleh undangundanguntuk mewakili pekerja dalam sengketa hubungan industrial adalah serikat pekerjadimana pekerja tersebut menjadi anggotanya.

Dalam perkara a quo, Federasi Serikat Pekerja Mandiri selaku kuasa TermohonKasasi telah mendalilkan bahwa Serikat Pekerja Mandiri DharmawangsaBimasena adalah anggota dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri dan TermohonKasasi juga adalah anggota dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Dengandemikian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata makaTermohon wajib membuktikan dalilnya tersebut;7.

Jakarta danTermohon Kasasi adalah anggota dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri.Bahwa dalam Kartu Anggota Termohon Kasasi tertera logo Federasi SerikatPekerja Mandiri secara hukum tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasidan Serikat Pekerja Mandiri merupakan anggota dari Federasi Serikat PekerjaMandiri;Ketentuan Pasal 11 UU Nomor 21 /2000 menyatakan:"(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumahtangga

Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumahtangga";Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 21/2000 menyatakan:"Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumahtangganya";Ketentuan Pasal 18 UU Nomor 21 /2000 menyatakan:"(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepadainstansi pemerintah yang bertanggungjawab

dengan pekerja/ouruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, danperselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihnan antar serikat pekerja/serikat buruhhanya dalam satu perusahaan.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/ouruh yang direncanakan dan dilaksanakan secarabersamasama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan ataumemperlambat pekerjaan.Penutupan perusahaan (lock out) adalah

anggota masingmasing serikat pekerja/serikat buruh.Pasal 121Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.Pasal 122Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan olehpanitia yang terdiri dari wakilwakil pekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruhyang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan danpengusaha.Pasal 123(1) Masa berlakunya

atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkanketentuan dalam Pasal 119.(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang ataudiperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruhdan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukanoleh serikat pekerja/serikat

buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlahseluruh pekerja/buruh di perusahaan bersamasama dengan serikat pekerja/serikat buruh yangmembuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secaraproporsional.(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang ataudiperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikatburuh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada

pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruhmenyelesaikan perselisinan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang diatur dengan undangundang.Paragraf 2Mogok KerjaPasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah

PimpinanUnit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Transport Undara Japan Airlines Co., Ltd.

Melalui Credit Note nomor: 8463640 tertanggaf 19 Januari 2015 tiketdengan nomor 131 5442 564 796 telah di refund sebesar US$ 3.602,10(Tiga ribu enam ratus dua koma sepuluh poin Dollar Amerika Serikat);dan642.

Melalui Credit Note nomor: 8463613 tertanggal 19 November 2014 tiketdengan nomor 131 4682278947 telah di refund sebesar US$ 3.602,10(Tiga ribu enam ratus dua koma sepuluh pain Dollar Amerika Serikat);dan6.7.2.

lima ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh poin DollarAmerika Serikat);6.14.

sebesar US$ 2.568,20 (Dua ribu lima ratusenam puluh delapan koma dua puluh poin Dollar Amerika Serikat)melalui sistem BSP pada IATA yang dibayarkan secara langsung keManta Tour & Travel (Agen Travel);Dari uraian diatas, ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGATDalamRekonvensi/ TERGUGAT IV Dalam Konvensi adalah sebesar US$2.593,20 (Dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh poin DollarAmerika Serikat);6.15.

21 Tahun 2000 Tentang Serikat PekerjaSerikat Buruh;Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 26/Pat.

Federasi Serikat Pekerja,sebagaimana teiah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 6 ayat 2Undang undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh;Bahwa berdasarkan pada kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 292KIPHI/2007, tanggai 2007 menyebutkan: "Bahwa keanggotaan pekerja dalamorganisasi pekerjaloburuh hanya terorganisasi dan tercatat pada serikat pekerjalserikat buruh ditempat kerjalunit kerja, bagi pekerjal buruh tidak dapat secarailangsung menjadi keanggotaan dari Federasi

Serikat Pekerja karenakeanggotaan dari federasi serikat pekerjal serikat buruh adalah organisasiSerikat Pekerjal serikat buruh bukan pekerja secara perorangan;Bahwa menurut aturan hukum Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyeiesaian Perselisian Hubungan Industrial dalam Pasal 87 dengan tegasdan jelas mengatur menyatakan" Serikat PekerjalSerikat Buruh dan OrganisasiPengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakilianggotanya."

Pig.nomor:26/Pdt.SusPHI/2019/PN Pig mi masing masing kepada Ahmad DariusIP, SH dan Hendra Wijaya, SH dari Pengurus Kantor Dewan Pengurus CabangFederasi Transportasi Umum Dan Angkutan Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FTA KSBI) Palembang Sumatera Seiatan (DPCFTA KSBSI) Palembang yang nyata nyata PENGGUGAT bukan dari salahsatu anggota serikat pekerja dan saiah satu anggota federasi serikat pekerjadan KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Palembang Sumatera Selatan;Bahwa dengan

Buruh sertatidak menjadi anggota Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja.Bahwa sumber hukum Kuasa PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas sebagaiKuasa Hukum karena PENGGUGAT bukan anggota serikat buruhlserikatpekerja seiama bekerja yaitu:e Undangundang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja SerikatBuruh dalam pasal 5, 11, 18,23,25 dan pasal 27;e Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerseiisihanHubungan Industrial daiam pasal 873;e Yurisprudensi Putusan Sela Nomor :56/G/201 1/PHI