Ditemukan 8895 data
Terbanding/Tergugat I : SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Ny. MISBAH
69 — 41
seperti itu, memang halhal yang seperti ituadalah hal yang biasabiasa aja dan hal itu lumrahlumrah aja, seringkalipun kita jumpai didalam interaksi kehidupan masyarakat pada umumnya;Adapun alasan kenapa bentukbentuk Surat penyerahan Hak Pakai/ HakPenguasaan (Hak Bezit/ Bezitter) itu sering terjadi, Yaaaa alasannyabanyak ajalah dan bisa macammacam, contohnya gini: boleh aja dia itudulunya pernah memakai tanah dengan alasan numpang atau pinjam ataujuga sewa tanah, dan halhal seperti itu biasa aja serta lumrah
Pembanding/Tergugat II : HJ. ANDI SUKMAWATI Diwakili Oleh : H. ZAINAL ABIDIN, SH.
Pembanding/Tergugat III : ANDI BASRI Diwakili Oleh : H. ZAINAL ABIDIN, SH.
Terbanding/Penggugat I : Hj. ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat II : ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat III : ANDI HASNAH BINTI H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat IV : ANDI AMRIN BIN H. A. NAMBA, SH.
Terbanding/Penggugat V : Ir. ANDI FACHRIN BIN H. A. NAMBA, MM.
Terbanding/Penggugat VI : ANDI SYAHRIR BIN H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat VII : ANDI ERNAWATY BINTI H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat VIII : ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.
Terbanding/Penggugat IX : ANDI MULIYADI BIN H. A. NAMBA
Terbanding/Penggugat X : ANDI YURDIKA BIN H. A. NAMBA, S.Pd. M.Sn.
Turut Terbanding/Tergugat IV : ANDI SUYUTI BINTI A.PACCING
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDI ENI BIN A.PACCING
Turut Ter
61 — 40
Bukti SPPTPBB sekalllagi bukan alat bukti kKepemilikan tanah/hak milik, ini lumrah terjadi didaerah pedesaan. Para Penggugat tegaskan, bahwa pada tahun 1992Andi Namba (alm) sudah mengurus mutasi obyek dan wajib pajak sertaSPPT, dalilInya diperkuat oleh Surat Keterangan Nomor: 31/KDSBTR/V/1992 (ALAT BUKTI P.7), beserta lampirannya.
71 — 44
beradadalam sertifikat hak milik dan obyek perkara lainnya tersebut apakahmenggunakan nama Penggugat atau Tergugat dan menyangkut denganpihak yang ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara a quo adalahmerupakan kewenangan Penggugat terhadap pihak yang dirugikankepada Penggugat sehingga Penggugat yang menentukan siapasiapasaja pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo begitu juga denganpetitum gugatan angka 6 (enam) dan Petitum angka 3 (tiga) adalahkesalahan dalam hal pengetikan dan hal yang lumrah
417 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa suatu hal yang lumrah dalam nuansa hukum Indonesia, terjadibenturan antara satu undangundang dengan undangundang yang lainkarena perbedaan kepentingan di antara para pihak yang berperkara.Dalam kasus a quo, Penggugat menggunakan UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UndangUndang Kepailitan) karenamenjalankan tugasnya sebagai kurator sedangkan Para Tergugat(Direktorat Jenderal Pajak) berpegangan pada undangundangperpajakan dan aturan pelaksanaannya yang dijadikan sebagailandasan
Bahwa suatu hal yang lumrah dalam nuansa hukum Indonesia, terjadibenturan antara satu undangundang dengan undangundang yanglain karena perbedaan kepentingan di antara para pihak yangberperkara.
207 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi ) jelastelah melanggar tertib beracara, atau dapat dikatakan telah melaluiproses beracara yang tidak pada umumnya (tidak lazim/lumrah)69karena setelah acara "kesimpulan" tetapi Kemudian memasuki acaraPembuktian lagi, maka secara hukum dapat dikatakan bahwa prosespersidangan perkara a quo pada Tingkat di Pengadilan NegeriJakarta Barat adalah cacat secara hukum ;Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Baratdalam putusannya yang kemudian dikuatkan oleh Majelis HakimPengadilan
Pembanding/Penggugat I : Drs. YOSEP DE HAAN
Terbanding/Tergugat II : Drs. GATOT BOWONSEET
Terbanding/Tergugat III : MEIFERA VIRTANTI,SH,
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. BANK PAPUA KANTOR PUSAT Cq. KEPALA CABANG PT BANK PAPUA KANTOR CABANG SERUI
Terbanding/Tergugat IV : Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Biak
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI,Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten kepulauan Yapen Serui
217 — 119
baru pada saat ini Penggugatmempersoalkannya (Setelah sepuluh tahun lebih), penggugat sebagai seorangyang berpendidikan tinggi (sebagai Dosen) tidak mungkin menyerahkan begitusaja sertifikat hak miliknya berupa tanah kepada pihak lain, tanpa adanyakesadaran sendiri apalagi yang terkait dengan Bank Papua, yang sudah tentuPenggugat memiliki pengetahuan dan konskwensikonskwensi terhadappenyerahan sertifikat tersebut;Terkait dengan pencantuman Swasta sebagai pekerjaan dari Penggugat,adalah hal yang lumrah
89 — 82
Pada halaman 3 angka 12 bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan10.Ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah hal yang Lumrah danWajar dan Hak Semua Warga Negara, demi Kepastian Hukum,mencari dan Mendapatkan Keadilan yang seadi adilnya diMuka Hukumatas Keabsahan Objek Tanah yang di Persengketakan keabsahan danKebenaran dari pada Alas Hak Objek Tanah tersebut.
SONDANG TOGATOROP Isteri dari Alm. MAJU BALDWIN HUTAGALUNG Menantu dari Alm.PERIKENIUS HUTAGALUNG
Tergugat:
1.UTIAN BR. SIMATUPANG, gelar MAMA RETNA Br. SIMATUPANG Isteri dari Alm. MULA SAHAT HUTAGALUNG
2.RUGUN HUTAGALUNG Anak dari Alm. BONAPARTE HUTAGALUNG
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Siraja Hutagalung
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
206 — 64
PERIKENIUS HUTAGALUNG hal itu adalah lumrah ataubiasa dan bahkan sangat minim sekali, namun hal itu bukan berarti sebagaijual beli TANAH PERKARA ;Bahwa mengetahui TANAH PERKARA telah dilibe (tukar guling) olehRUKIAH HUTAPEA, namun tidak terlaksana karena merupakan akal akalanMULA SAHAT HUTAGALUNG dan TERGUGAT I, maka para ahli waris Alm.PERIKENIUS HUTAGALUNG yaitu BISTOK PONTAS HUTAGALUNG, EDIHalaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2017/PN.
97 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanya dengan bermodal koneksi aparat penegak hukum dansedikit biaya, banyak pihak lain dengan tergesagesa mempidanakan mitrabisnisnya hanya untuk mendapatkan keuntungan secara singkat, danperkara pidana dijadikan posisi tawar untuk merebut semua hasil jerihpayah bersama;Modus demikian di era sekarang menjadi lumrah dan biasa, demimengejar keuntungan secara singkat dan tepat meskipun tidak benar.Kondisi seperti ini pula yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali,dimana sebagai mitra kerja PT.
164 — 63
danketentuan sebagaimana halnya pengadaan bibit kayu hitam tahun 2009; Bahwamengenai teknis pelaksanaan dari Proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam tersebut,Terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah masuk urusan dari SKPD ( KantorLingkungan Hidup );Menimbang, bahwa uraian antara Penasihat Hukum terdakwa denganJaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas majelis memaknai tetapterdapat adanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanyaperbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
128 — 22
bahwa ia melihat Terdakwa dan korban Miabertengkar dan Terdakwa memukul korban Mia pada jam 05.10 wib,sedangkan Saksi Ny.Hartini dan Saksi Sriyanto menerangkan, bahwamereka mengetahui jika Mia meninggal dunia di bawah jembatan KaliWinongoadalah pada jam 05.00 wib subuh ; Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan mengenaijam/ waktu kejadian di antara saksisaksi di dalam perkara ini,Majelis Hakim berpendapat, bahwa di dalam suatu perkara pidanaperbedaan jam/waktuadalah suatu hal yang wajar dan lumrah
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasMajelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang Siapa "telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Unsur " Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan ";Menimbang, bahwa pengertian unsur " Menjadikan sebagai mata pencarianatau kebiasaan "adalah suatu perbuatan pelaku yang bermaksud menjadikanperbuatan itu bermanfaat mendatangkan keuntungan atau penghasilan yangmerupakan sumber mata pencarian atau perbuatan tersebut sudah seringdilakukan dan dianggap sebagai kebiasaan atau hal yang lumrah
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD KHADAFI
206 — 90
Keputusan Majelis Hakim yang memebrikan subsider sebagai penggantidenda adalah hal yang lumrah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelahmemperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dankontra memori banding Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan darituntutannya yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada halhal yang barudan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakimtingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama
98 — 199
;Menimbang, bahwa semestinya suatu surat gugatan/permohonan harusdibuat dengan teliti dan cermat sebelum diajukan dan didaftar, sehinggakekeliruan penulisan/pengetikan dalam permohonan Pemohon pada positaangka 5, yaitu ... didaftar di Pengadilan Agama Sibolga, ... harus dianggapsebuah kekeliruan dari Pemohon, akan tetapi kekeliruan penulisan/pengetikanseperti ini adalah sesuatu hal lumrah yang dapat dijumpai dalam berbagaitulisan, apalagi ketika membaca permohonan Pemohon ini ... didaftar diPengadilan
58 — 21
Bahwaterhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agamaberpendapat bahwa kesalahan penyebutan batas batas' terhadapsuatu. atau sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalahsebagai suatu. hal yang lumrah~ atau biasa dalam halpertanahan, karena hukum tidak dapat menjamin perubahankepemilikan tanahtanah disekitar obyek atau yang menjadibatas batas obyek sengketa, oleh karena itu dalam sengketapertanahan Hakim diwajibkan untuk melakukan PemeriksaanSetempat untuk melihat keadaan senyatanya fisik
120 — 32
untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon agar semua biayayang dikeluarkan terkait dengan renovasi dan rehab tersebut diperhitungkansebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa aktifitas penambahan dan renovasi rumah tempattinggal merupakan kebutuhan penghuninya sepanjang hal itu memungkinkandari sisi pendanaan tanpa ada keterpaksaan, karenanya terhadap apa yangdilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap rumah yang didiaminya bersamaPEWARIS merupakan hal yang lumrah
77 — 24
dari 84 Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Mksmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut;Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara PenuntutUmum di satu pihak dan tim Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak sepertidisebutkan di atas, meskipun sebenarnya samasama mengikuti danmencermati persidangan atas nama para Terdakwa yang sama, menurut hematMajelis Hakim adanya perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yangwajar/lumrah
67 — 30
dan melakukan hubungan suami istri.Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim in casu telah cermat dalammemandang setiap informasi yang diberikan oleh saksisaksi dalamkesaksiannya dan kedudukannya di muka persidangan dan menurutPenuntut Umum mengenai kesaksian yang diberikan Enik Sudartikwalaupun di bawah sumpah namun telah tersirat adanya keteranganyang tidak bersesuaian dengan keterangan saksisaksi lain dancenderung kontradiktif sehingga kami Penuntut Umum memandang haltersebut merupakan hal yang lumrah
24 — 13
Dan dalam kenyataannyaselama ini, sesungguhnya Afriyul Zikri tidak hanya kenal denganTermohon saja, melainkan juga kenal dengan Pemohon.Sehingga dengan demikian sesungguhnya adalah merupakanhal yang lazim dan lumrah terjadi seseorang yang telah salingkenal mengenal terlibat dalam suatu bentuk candaan/guyonan,apa lagi secara substansial materi candaan/guyonan dimaksud,telah dikomfirmasi langsung oleh Pemohon kepada yangbersangkutan, in casu Afriyul Zikri.Hal 32 dari 86 hal.Put.Nomor XXXX/Pdt.G/2017
74 — 11
Bahwa selanjutnya disebutkan fotokopi yangtidak ada aslinya sebagai alat bukti sudah lumrah diajukan dalam persidangan,namun agar fotokopi tersebut sah sebagai Akta Otentik maupun sebagai akta padaumumnya, harus diperlihatkan aslinya.