Ditemukan 3405 data
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganTermohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gamping (Kutipan Akte Nikah Nomor:148/15/IV/2003 tertanggal 19 April 2003), yang padasaat itu) Pemohon berstatus duda cerai dan Termohonberstatus perawan;bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohonlangsung tinggal secara terpisah sampai sekarang;bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon denganTermohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteridan sudah mempunyai 1 anak (meski Pemohon sangsi
163 — 47
Penggugat berniat untuk mendekati Ruthsya Kusuma,oleh karenanya Penggugat pernah menjemput disekolah dan mengajak Sdri Ruthsyauntuk naik kemobilnya,10.Bahwa tidak benar apabila Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat, wajarbila Tergugat memberitahukan hai ini kepada atasan Penggugat dikarenakanterhadap Istri selalu berbohong dan selalu mengatakan lembur kalau puiang larutmalam, hal ini sering terjadi terus menerus, apabila ditanyakan selalu marah;11.Bahwa kalaupun Penggugat di tegur atau dikenai sangsi
24 — 18
Bahwa dari catatan pelanggaran diatas, Majelis menilaisesungguhnya Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagaimiliter, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuan setelahmenjalani pidana nya ini, maka dikhawatirkan bagi prajurit TNI ADlainnya akan menilai bahwa pelanggaran yang berulang ulang tidakmendapat sangsi yang tegas dan keras, namun demikian Majelis perludengan bijaksana memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwauntuk memperbaiki prilakunya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah
47 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi menjalankantugas tidak pernah melakukan halhal yang bertentangan dengan hukum danmengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat /Terbanding / Pemohon Kasasi seharusnya sangsi atau hukuman disiplin yangditerima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun2003 pasal 9 yaitu. teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan palinglama 1 Tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikanpangkat untuk paling lama
54 — 8
Parbukitan Sianturikerumahnya dan setelah bertemu dengan saksi Danson Parbuktian Sianturiterdakwa bersama dengan Fajar berkata kepada saksi Danson Parbuktian Sianturi pak mau masukkan mobil hasil tarikan, 2 (dua) unit enam puluh juta dan saksiDanson Parbukitan Sianturi menjawab besar kali apa ga bisa empat puluh jutakemudian terdakwa berkata kembali ini biaya pengembalian tarikan lima puluh jutadua unit dan saksi Danson Parbukitan Sianturi berkata amanya itu dan kemudianterdakwa berkata kembali ga usah sangsi
52 — 33
BRI(Persero), Tbk.Pada umumnya harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasukkepada Tergugat; Namun dalam kenyataannya, ketika Tergugat terindifikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Pengugat tidak melakukan tahapantahapan sangsi/hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal8 ayat (2) diatas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuanPasal 11 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa peringatan tertulis,14Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis
Semesti harus melewati tahapantahapan tersebutdiatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya,ketika Penggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyataTergugat Rekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplinsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diatas yang kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatuhan hukumandisiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupaTeguran
Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untukmencabut kembali sangsi/hukuman disiplin berupa SKORSING dan tindakanPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK), terhadap Tergugat Konvensi;7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi agar segeramempekerjakan kembali Tergugat Konvensi pada Kantor Wilayah PT. BankRakyat Indonesia (BRI)(Persero), Tok.Denpasar, Tepatnya pada Kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI)(Persero), Tok.
29 — 11
Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa yang mendapat HukumanDisiplin berupa penahanan berat 14 hari, UKP (Usulan KenaikanPangkat) ditunda 2 periode dan kesempatan mengikuti pendidikanjenjang karier ditunda 2 gelombang karena sering melakukan THTImenunjukkan Terdakwa seorang prajurit INI yang berdisiplin rendahkarena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhi ini tidak membuatnyajera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin,dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi dalam perkara hukuman
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
seberat 1,06 gram yang terdapat dalamkotak bekas bedak, kemudian Sabu tersebut disita petugas bersama barangbukti lain beserta sepeda motor yang dipakai sebagai sarana untuk membeliNarkotika untuk diantar kepada teman Terdakwa bernama (Lasno/DPO),; Bahwa Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Suheri alias Sisu (DPO)dengan menggunakan hand phone Nokia tipe 0168 sebagai saranakomunikasi untuk mendapatkan Narkotika tersebut;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan denganpenjatuhan berat ringan sangsi
20 — 16
Tahun 1975 jis pasal 105, 149huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensimenyatakan menolak untuk memberikan nafkah anak karena anak tersebut bukanlah anakTergugat Rekonvensi dan berdasarkan atas perjanjian yang dilaksanakan di hadapan sidangadat pada tanggal 14 Februari 2013 (vide bukti P.2), dan atas penyangkalan tersebut makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti (P.2) berbentuk kuitansi untuk pembayaran sangsi
60 — 26
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai falsafah Pancasila.
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasan);c Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidak proseduralyang mengakibatkan kerugian perusahaan;Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barangbarang milik perusahaan danwajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidak akan melakukan tindakanslow down;d Bahwa saya selama melakukan mogok kerja apabila mengakibatkan kerugianperusahaan maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;e Apabila saya melanggar ketentuan ini, maka saya bersedia diberikan sangsi
28 — 13
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain10maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AU.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
52 — 20
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
71 — 48
Bukti surat P.20 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakresto sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan surat pernyataanpajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan sejumlah Rp.30.000.000,;5.
Bukti surat P.21 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakrestoran sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan suratpernyataan pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan, danlunas pajak TH. 2013 s/d 2014 untuk Resoran Teluk Kupang sejumlah Rp.30.000.000,;6.
Bukti surat P.22 berupa Surat Setoran Pajak Daerah rincian pembayaran pajakrestoran sesuai hasil verisikasi pajak tgl. 26 Pebruari 2015 dan suratpernyataan pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulansejumlah Rp. 30.000.000, ;7.
Bukti surat P.23 berupa surat setoran pajak Daerah bulan Agustus tahun 2015,tanggal 31 Agustus 2015, perihal Setoran pembayaran pajak restoranRestoran Teluk Kupang sesuai hasil verifikasi pajak Tgl. 26 Pebruari 2015 dansurat pernyataan pajak, dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 %/bulan,jumlah Rp. 65.653.000, ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai tuntutan ganti rugi sebagaimana yangdisebutkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak berdasar karenabelum memperhitungkan jumlah uang yang
98 — 12
pokoknya denganHal 11 dari 26 hal, Put.No.293/Pid.Sus/2016/PN Gto.merek HONDA terdaftar nomor IDM 00080100, IDM 000263010, IDM000263899, IDM 000093954 untuk barang sejenis, letak persamaanyapada bunyi ucapan sehingga dapat membingungkan konsumen tentangasalusul barang, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasai sebagaitindak pidana dibidang merek.Bahwa saksi mengetahui Karena mempunyai persamaan padapokoknya melanggar : bagi pihak yang terbukti memproduksimemproduksi dan memperdagangkan dapat dikenai sangsi
Sedangkan bagi yang memperdagangkan dapatdikenai sangsi pidana sebagimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.Bahwa saksi mengetahui kriteria yang dapat dikatakan melanggar ataumelakukan Tindak Pidana Merek sebagaimana yang dimaksud dalampasal 90, pasal 91 dan pasal 94 UU No. 15/ 2001 tentang Merek adalah :a. kriteria yang dapat dikatakan melanggar pasal 90 UU RI No. 15 /2001 adalah barang siap dengan sengaja dan tanpa hakmenggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
75 — 63
Bdg.Saksi mengetahui bahwa ada Peraturan Perusahaan;Saksi mengetahui bahwa Peraturan Perusahaan tersebut telah diketahui olehpara pegawai dan tempat merokok disediakan didekat kantin bertuliskansmoking area;Saksi mengetahui bahwa pada saat mulai masuk kerja para pegawai diberikanorientasi selama 3 (tiga) hari dan diberikan buku saku tentang PeraturanPerusahaan;Saksi mengetahui bahwa dalam Peraturan Perusahaan sangsi untuk kasusmerokok di area larangan merokok adalah PHK seketika tanpa adanya SuratPeringatan
Prakarsa AlamSegar, bahwa apabila melakukan kesalahan yang termasuk dalam katagorikesalahan berat, maka sangsi yang diberikan adalah PHK seketika tanpa harusHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
Prakasa Alam Segarperiode 20142016 yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukumatau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sangsi Pemutusan HubunganHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 129/Pdt.SusPHI/2015/PHI. Bdg.Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undangundang dan Peraturanyang berlaku.
23 — 1
Memberi sangsi Hukum Pidana kepada XXXXXXXXXX karena telah :Menyangkal fakta, Menyembunyikan Barang Bukti berupa UangPenghasilan dari Usaha Kost, Menyembunyikan Barang Bukti berupaCatatan Pembukuan Keuangan dari Usaha Kost.2.
Nopember 2014.Atas Bukti Bukti yang telah Terkonfirmasi diakui dalam isi Surat jawabanXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2014 dan tanggal 11 Nopember 2014 sertamelihat Substansi dari Gugatan Perdata yang Tergugat ajukan sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian , mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim untuk selanjutnyamemutuskan :PRIIMAIR : mengabulkan gugatan perdata Tergugat tersebut sebagai akibatHukum dari terjadinya Perceraian.SUBSIDAIR : Memberi sangsi
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukummelainkan tindak pidana;Jika seseorang diduga memenuhi unsur tindak pidana ada kemungkinanjuga (meskipun tidak selamanya), unsur unsur tersebut merupakan jugaunsur unsur perbuatan melawan hukum;Apabila terdapat 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur unsur maupununsur unsur tindak pidana, maka kedua macam sangsi dapat dijatuhkansecara berbarengan, artinya pihak korban dapat menerima ganti rugiperdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi
juga pada waktu yangbersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhnkan sangsi pidanasekaligus.
139 — 44
Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIAD.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dandiancam dengan pidana Pasal 480 ke1 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telahmengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkansemua
Bahwa Terdakwa sanggup menerima apapun Sangsi yangdiberikan kepadanya atas ke khilafan perbuatan yangdilakukannya, kemudian Terdakwa berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta masihingin mengabdikan diri di TNIADBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidanganberupa :Menimbang12SuratSurat1 (satu) lembar Foto barang bukti Sepeda Motor jenisYamaha Mio Soul GT warna biru tanoa Nopol (disita olehpihak Satreskrim Polres Tanjung pinang). 1 (satu) lembar
14 — 3
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUAbersedia dan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupunperdata.b.
Bahwa terhadap pengingkaran kesepakatan perdamaian ini merupakanperbuatan melawan hukum, maka Pengugat dan Tergugat bersediadan/atau sanggup menerima sangsi hukum baik pidana maupun perdata.4.