Ditemukan 9122 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Hak pesangon Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi Ahli waris Surat keterangan pendaftaran tanah Sengketa tanah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 163/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Raya Irwansyah Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
89 — 64
  • tahun lebih hingga waktu saatint ;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No.397 tanggal 20 Juni 1972 atas nama Garin Garon yang dalam hal iniHal. 69 dari 115 Putusan Nomor. 163/PDT/2021/PT BDG.merupakan ayah kandung daripada Tergugat XII dan Tergugat XIIImembuktikan bahwa penguasaan atas objek sengketa telah dilakukansejak tahun 1972 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluhtujuh) tahun ;e Bahwa sesuai Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) tentang Daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 135/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 15 Februari 2012 — TOHA bin DJUM; Lawan; 1. PT. ANTILOPE MAJU PURI INDAH; 2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DKI Jakarta;5. Walikota Administrasi Jakarta Barat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 7. Budy Rahardja; 8. Popie Savitri Martosuhardja Parmanto,SH.
200 — 115
  • Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntutpenguasaan tanah ataupun sertifikat tersebut karena sudah daluwarsa, sehinggagugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum13.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
229 — 156
  • PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
283 — 232
  • PTUN.BDGDALAM EKSEPSILsBahwa, Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan bulatoleh Tergugat;Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan obyeksengketa pada tanggal 22 Februari 2021 (Sebagaimana Surat GugatanPenggugat Halaman 6) perlu diketahui dalil Penggugat tersebut tidakmasuk akal dan mengadaada, dalil tersebut hanya merupakan alasanuntuk menghindari daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/Pdt/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — Hj. SITI SOLEHAH vs PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI DALAM NEGERI, dkk
127 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JKT tanggal 29 April 2002:c) Menghukum paraTermohon Kasasi membayar biaya perkara dalamperadilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang ditetapkansebanyak Rp500.000,:Dimana pertimbangan hukumnya menyatakan,"..sehingga gugatanPenggugat yang didaftarkan ke Panitera tanggal 23 Oktober 2001 telahmelampaui batas waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh UndnagUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat harusnyatidak diterima.." dengan kata lain gugatan Penggugat Daluwarsa (LewatWaktu);A.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1135/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.DJIE WIDYA MIRA CHANDRALIMANTO atau ditulis DJIE WIDYA MIRACANDRA LIMANTO dahulu bernama MEY TJIAN
2.IHWAN MUHAMAD LIMANTO
3.WIDYA MIRASINDAYANI LIMANTO
Tergugat:
JANNY WIJONO
Turut Tergugat:
1.HJ. FATIMAH ULIFAH, S.H.
2.DWI SISWANTO, S.H.
3.GATOT TRIWALUYO, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
5.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
6.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk. d.h PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.
182 — 70
  • Gugatan kadaluwarsa ;Bahwa daluwarsa mengandung makna lewat waktu untuk mengajukan gugatan,sedangkan alasan dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya bukanlahdalam pengertian lewat waktu untuk mengajukan gugatan melainkan Tergugatdan Turut Tergugat mendalilkan gugatan harusnya diajukan pada saat diadakanperalihan hak. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenalhal ini tidak beralasan. Oleh karenanya eksepsi mengenai hal tersebut haruslahditolak;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 391/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
A.A. Istri Rai Adi
Tergugat:
1.Cokorde Istri Mas
2.I Gusti Agung Ayu Mayun Karti
3.Anak Agung Gede Ngurah Agung
4.Anak Agung Istri Mayun Utami
Turut Tergugat:
1.I Gede Made Himawan, SH.Mkn sebagai Protokol dari Notaris K. Rames Iswara,SH
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar
123 — 94
  • yang menguasai sebagian daritanah obyek sengketa yaitu seluas 119 M2 ;Notaris Gusti Ayu Rustini, SH dan juga Ikatan Notaris Indonesia CabangDenpasar dan/atau Majelis Pengawas Daerah Kota Denpasar dan /atau AhliWaris Gusti Rai Pernedi, SH sebagai Penanggung jawab sementara dariNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Gusti Agung Rai Pernedi ;Penggugat tidak memilki kepentingan hukum ( Legal Standing ) mengajukangugatan aquo ( Eksepsi Diskualifikasi/ gemis Aanhoedanighhhheld ) ;Gugatan Penggugat telah daluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
138 — 38
  • Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalamperkara a quohapus atau gugur karena daluwarsa ;3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana Nomor 428/Pid.B/2014/ PN.Bdg. atas nama Terdakwa LIM TJING HU alias KINGHU tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkanGugurnya Hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum ;4.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus
Register : 03-11-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN BUNTOK Nomor 117/Pid.B/2016/PN BNT
Tanggal 6 Februari 2017 — Penuntut Umum:
ZULKIFLI MOODUTO, S.H.
Terdakwa:
SIMPEI, S.IP
145 — 34
  • Barito Selatan,NPWP 00.373.254.2714.000 tahun pajak 2008, meskipun saksi sudah bertugasmenjadi Kepala KP2KP Kuala Pembuang, karena sebelumnya saksi bertugassebagai Kepala KP2KP Buntok dan kebetulan masih mempunyai berkas/datatersebut terkait pajak yang belum disetor oleh Bendahara yang bersangkutan,sehingga saksi tergerak untuk sampaikan berkas/data IDLP tersebut melihat masawaktunya sudah mau daluwarsa ; Bahwa sesuai Surat Pengantar nomor : SP177/WPJ.29/PPK.15/2013tanggal 19 Agustus 2013 saksi mengirimkan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 7 Desember 2016 — - PT. ALAM SUTERA REALTY, Tbk. (Penggugat) melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG (Tergugat) - SENEN dkk (Tergugat II Intervensi)
143 — 61
  • Sumad dari pendaftaran tanah;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanyatelah mengajukan surat Jawaban tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);Halaman 22 dari 126 halaman, Putusan No. 16/G/2016/PTUNSRG1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai……………..…………………..…..PEMOHON ;
158 — 90
  • yang kedua adalahtidak cukup bukti adanya suatu tindak pidana yang ketiga adalahpenghentian Penyidikan karena alasan demi hukum jadi yang pentingada alasan itu salah satu atau lebih dari satu dari 3 (tiga) alasantersebut, kalau ada alasannya, ada alasan yang ditentukan dalamUndangundang maka kemudian Penyidikan dapat dihentikan jadibaik karena alasan itu ternyata bukan tindak pidana atau karenaalasan itu tidak cukup bukti sebagai suatu tindak pidana ataupunkarena ada alasanalasan hukum seperti daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
342 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daluwarsa Gugatan Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangMerek:Bahwa jika Penggugat tetap memaksakan kehendak untuk mengajukangugatan pembatalan merek terhadap Tergugat , Il dan Ill, maka yangharus dipertimbangkan Penggugat adalah ketentuan Pasal 69 ayat (1)Undang Undang Merek yang menyebutkan Gugatan pembatalanpendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak pendaftaran merek.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
63 — 48
  • Oleh karena itu penentuantempus dan locus delicti berpengaruh pada penentuan saksisaksi,daluwarsa pidana, dan menentukan sah atau tidaknya suratdakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan penyebutanlocus delicti atau tempat kejadian yang bukan yuridiksi hukumPolres Sorong yang wilayah hukumnya hanya sebatas jangkaunadministrasi Kabupaten Sorong, sedangkan tempat kejadian aquo berada didalam WilayahHukum Polres Sorong Kotadengan wilayah administasinya adalah
Pengadilan PN MALANG
Putus : 10-08-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mlg
Tanggal 10 Agustus 2016 —
77 — 8
  • Terhadap poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas, maka Termohon Ill memintakepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dalildalil yangdisampaikan oleh Termohon Ill berkaitan dengan daluwarsa tenggang waktumengajukan permohonan keberatan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-11-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 282/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2017 — PT. UNITED STEEL CENTER INDONESIA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
130 — 65
  • tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2004 tentangPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktusebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Eksepsi Tergugat tersebut beralasanhukum dan haruslah dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu(daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
115 — 35
  • Hakayo karena ada beberapadokumenyang menurut saksi perlu dipertanyakan misalnya dari CV.Almaspada saat itu ada ijin tetapi ijin tersebut sudah daluwarsa;Bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan PT. Hakayo bahwa yang dari CV.Almas itu tidak memerlukan ijin karena bukan alat Kesehatan demikian puladengan barang yang dari PT. Hofin;Bahwa memang pada saat itu dengan barang yang dari CV.
Pengadilan PN BLORA Perdata Tanah
Putus : 15-09-2016 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN BLORA Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bla
Tanggal 15 September 2016 — AHMAD SHOHIB SUHADAK lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI / KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI,
145 — 43
  • yurisdiksi mengadili baik secara absolut ataurelatif; gugatan mengandung error in persona bisa dalam bentuk diskualifikasiatau pl/urium litis consorsium;Halaman 83 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bla gugatan obscuur libel, dapat berupa dalil gugatan tidak punya dasarhukum, objek gugatan tidak jelas atau petitum gugatan bertentangandengan dalil gugat; surat kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasatersebut tidak sah; gugatan prematur; dan termasuk gugatan telah lampau waktu atau daluwarsa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
959 — 299
  • Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan,maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnyahapus karena daluwarsa atau hapus' karena pelepasan hak(rechtsverweking).3.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
95 — 49
  • mempunyai hak atas tanah itu tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan KepalaKantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertifikat tersebut.Maka sudah semestinya Gugatan yang baru diajukan oleh ParaPenggugat saat ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena terbuktisudah daluwarsa
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
309 — 2747
  • B.56/W25/K5/2001, tanggal11 April 2001, bahwa :Putusan P4D tersebut hanya berlaku bagi Ibu Ribka Sentuf dan PT Henrison dantidak berlaku bagi orang lain.Sisa hak normative yang di tuntut sudah daluwarsa ..................
    P.713 PARA PENGGUGAT tidak dapat menerima jawaban dari DisnakerKabupaten Sorong tersebut dengan alasan bahwa :Putusan P4D tersebut memang hanya berlaku bagi Ibu Ribka Sentuf dan PTHenrison; namun pertimbangan hukum yang dipakai P4D untuk memutuskanPerkara tersebut tetap dapat menjadi dasar (Yurisprudensi) bagi Pengawas untukmenyelesaikan hak yang sama bagi Mantan/Karyawan lain.Tuntutan sisa hak normative ini tidak dapat dinyatakan daluwarsa karena :1 Penuntutan ini sudah dimulai sejak tahun 1992,