Ditemukan 11605 data
201 — 102
Saya ingin memberi penekanan dua hal,pertama isitilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasaIndonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia,maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurutdugaan saya sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan pata jari inimerupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budayaorang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapantersebut.
62 — 42
kepadaPenggugat (Dewa Gede Sutama);Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannyakeputusan dimaksud telah menyebabkan terhalanginya, terkuranginya, diambilalihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, halmana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hakhak Penggugat (Dewa GedeSutama) sebagai PNS baik berupa diterimanya gaji dan/atau tunjangan, maupunharkat dan martabat sebagai seorang PNS pada umumnya;Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 35Menimbang, bahwa penekanan
48 — 4
tidakmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib akan tetapi berjalansecara beriringan menuju ke arah Kabupaten Ponorogo: Menimbang, bahwa dalam kalimat yang menyatakan Terdakwa yang tidak dalamkeadaan tertekan dan dipaksa oleh terdakwa, Majelis Hakim memaknainya Terdakwa tidakdalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh suami/saksi Galin Darmawan, sehingga disiniterdapat kesalahan ketika dari Penuntut Umum yang seharusnya saksi/suami GalihDarmawan namun terketik terdakwa;Menimbang, bahwa penekanan
Hanggonotomo
Terdakwa:
Syahidin
114 — 392
Marnily Nellysta Arini) inilah sikapTerdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturanhukum maupun kedinasan yang berlaku bagi seorangPrajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui danpernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiapPrajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telahmenimbulkan kerugian bagi Saksi4 (Teuku Mastiah)baik secara moril maupun materiil karena Terdakwatelah mengkhianati perkawinannya dengan
WIBISANA ANWAR, S.H.
Terdakwa:
AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI
28 — 21
halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdnsesual dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP Berita Acara Pemeriksaan (BAP)penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dapatdikualifikasikan sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat(1) huruf Cc KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikatas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dibuat berdasarkansumpah jabatan dan pada saat pembuatannya tidak ada penekanan
91 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13/2003yang dalam penjelasannya menyatakan:Perjanjian Kerja atau peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dapatmemuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja atau peraturanperusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dalam tenggang waktu masa berlakuperingatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja;(dicetak tebal untuk penekanan
180 — 100
ST / 398 / 2009 tanggal 22Juli 2009 tentang penekanan penyelesaian perkara narkoba, asusilayang melibatkan sesama prajurit dan KBT, PNS di lingkungan TNI.2.
89 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Putusan Nomor 774/ B /PK/PJK/2015http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutussengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yangmemang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebutmerupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan.
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Yuze Apri Doni
42 — 0
2. Surat-surat:
a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
104 — 39
obscuur libel, yaitu gugatan Penggugat yangtidak jelas/kabur ;1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) yangtelah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaituketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas subobjek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objeksengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan,antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, denganbeberapa tambahan penekanan
Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalampokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4,Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan
79 — 31
Wahidin Sudirohusodo Makassar denganKesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban lakilaki inidatang dengan kesadaran menurun; pada daerah kepala bagian belakang terdapat satu luka19berjahit ukuran lima centimeter, patah tulang tengkorak kepala dengan penekanan padatengkorak bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput otak, dan pembengkakanjaringan otak; pada lengan bawah kanan terdapat deformitas (kelainan bentuk tulang), memartidak ada, bengkak tidak ada.
86 — 28
Dan jika dikatakan adanya penekanan dariRA'ATI dan WARDA'AN untuk menyerahkan obyek ke Tergugat adalah tidak benar,yangbenar bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 1990 DABARI bin ISKAKdengan kesadaran tanpa ada paksaan mengembalikan / menyerahkantanahobyek sengketa diBalai Desa yang sudah ditungguSUROSO(Tergugat),RA'ATI, CASMADI dan Kades DesaJrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena itu memang hakdari SUROSO (Tergugat) ; 10 Bahwa pada posita no.9 dan no. 10 tidak ada
136 — 73
Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa
222 — 33
Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
155 — 125
Dalam kaitannya perkara ini, setiap orang adalahOrang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN AtbMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 pengertian Setiap Orangadalah
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Ria Ardiati
596 — 499
September 2017 Saksi menerimaperintah untuk mengangani perkara asusila yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 dan saatTerdakwa diperiksa oleh Mayor Nyoto mengaku telahmelakukan ciumciuman dan pegangpeganganpayudara dan kemaluan dengan Saksi2 di daerahMagelang dan fotofoto mesra di daerah wisata KedungPedut Kulon Progo, Hutan Pinus Bantul dan pantaiIndrayanti Gunung Kidul Yogyakarta.Bahwa selama pemeriksaan di intel Lanmar maupun diSatlinlamil, Saksi maupun tim pemeriksa tidak pernahmelakukan penekanan
NILA DEVI, SH
Terdakwa:
ADIWAN Pgl KEPOT Bin ADIYAN
137 — 43
perbuatanpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyataTerdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikanketeranganketerangan dan menanggapi keterangan saksisaksi, sehingga dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan
79 — 36
Tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat Rekonvensi, yang apabila ParaTergugat Rekonvensi tidak bersedia secara sukarela menanda tangani akta jualbeli tersebut maka putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdianggap berlaku sebagai akta jual beli; ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, MajelisPengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bukanlah bentuk dari memutusmelebihi apa yang di tuntut (ultra petita) dalam perkara aquo, melainkan didasaridengan tujuan untuk memberikan penekanan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAN alias DIAN
21 — 11
masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkanhalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDNdari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
(diberikan penekanan)Keput usan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatanperawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjangsektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakanPasal 23 UU PPh.Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim AgungMahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran Ill60butir 171 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimanadikutip diatas hanya berlaku untuk jasajasa disektor pengeboran minyak dan gas.