Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-05-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN TUAL Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul
Tanggal 9 Nopember 2017 —
201102
  • Saya ingin memberi penekanan dua hal,pertama isitilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasaIndonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia,maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurutdugaan saya sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan pata jari inimerupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budayaorang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapantersebut.
Register : 07-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 16 Oktober 2017 — DEWA GEDE SUTAMA, S.Pd vs WALIKOTA MATARAM
6242
  • kepadaPenggugat (Dewa Gede Sutama);Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannyakeputusan dimaksud telah menyebabkan terhalanginya, terkuranginya, diambilalihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, halmana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hakhak Penggugat (Dewa GedeSutama) sebagai PNS baik berupa diterimanya gaji dan/atau tunjangan, maupunharkat dan martabat sebagai seorang PNS pada umumnya;Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 35Menimbang, bahwa penekanan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kdr
Tanggal 27 Juli 2017 — VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKASARI Binti DASUN
484
  • tidakmelaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib akan tetapi berjalansecara beriringan menuju ke arah Kabupaten Ponorogo: Menimbang, bahwa dalam kalimat yang menyatakan Terdakwa yang tidak dalamkeadaan tertekan dan dipaksa oleh terdakwa, Majelis Hakim memaknainya Terdakwa tidakdalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh suami/saksi Galin Darmawan, sehingga disiniterdapat kesalahan ketika dari Penuntut Umum yang seharusnya saksi/suami GalihDarmawan namun terketik terdakwa;Menimbang, bahwa penekanan
Register : 17-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VI/2019
Tanggal 5 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Syahidin
114392
  • Marnily Nellysta Arini) inilah sikapTerdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturanhukum maupun kedinasan yang berlaku bagi seorangPrajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui danpernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiapPrajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telahmenimbulkan kerugian bagi Saksi4 (Teuku Mastiah)baik secara moril maupun materiil karena Terdakwatelah mengkhianati perkawinannya dengan
Register : 25-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN SUKADANA Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdn
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WIBISANA ANWAR, S.H.
Terdakwa:
AGUS WIYONO Bin NURHASAN ALI
2821
  • halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sdnsesual dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP Berita Acara Pemeriksaan (BAP)penyidik atas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dapatdikualifikasikan sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat(1) huruf Cc KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikatas nama Terdakwa Agus Wiyono Bin Nurhasan Ali tersebut dibuat berdasarkansumpah jabatan dan pada saat pembuatannya tidak ada penekanan
Putus : 21-02-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Februari 2015 — SAMY ARSLAN DECOUR VS PT. SODEXO INDONESIA
9153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13/2003yang dalam penjelasannya menyatakan:Perjanjian Kerja atau peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dapatmemuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja atau peraturanperusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dalam tenggang waktu masa berlakuperingatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja;(dicetak tebal untuk penekanan
Register : 02-05-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 73-K/PM.III-18/AD/V/2014
Tanggal 8 Agustus 2014 —
180100
  • ST / 398 / 2009 tanggal 22Juli 2009 tentang penekanan penyelesaian perkara narkoba, asusilayang melibatkan sesama prajurit dan KBT, PNS di lingkungan TNI.2.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8969 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor 774/ B /PK/PJK/2015http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutussengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yangmemang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebutmerupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan.
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 17-09-2024 — Putus : 06-11-2024 — Upload : 05-12-2024
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2024
Tanggal 6 Nopember 2024 — Oditur:
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Yuze Apri Doni
420
  • 2. Surat-surat:

    a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.

Register : 12-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb
Tanggal 9 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10439
  • obscuur libel, yaitu gugatan Penggugat yangtidak jelas/kabur ;1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) yangtelah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaituketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas subobjek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objeksengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan,antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, denganbeberapa tambahan penekanan
    Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalampokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4,Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan
Putus : 06-05-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PALOPO Nomor 378/PID.B/2013/PN. PLP
Tanggal 6 Mei 2014 — SULKARNAIN B. Alias SUL Bin H. BUDIMAN
7931
  • Wahidin Sudirohusodo Makassar denganKesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban lakilaki inidatang dengan kesadaran menurun; pada daerah kepala bagian belakang terdapat satu luka19berjahit ukuran lima centimeter, patah tulang tengkorak kepala dengan penekanan padatengkorak bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput otak, dan pembengkakanjaringan otak; pada lengan bawah kanan terdapat deformitas (kelainan bentuk tulang), memartidak ada, bengkak tidak ada.
Register : 29-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 6 April 2016 — CASMIAH (penggugat I), CASMOIN (pengguat II) AMAT SARONI (penggugat III), RA'UDI (penggugat IV), TAR'ANI (penggugat V), M. KHODIRIN (penggugat VI), RULIYAH (penggugat VII) , TARMUJI (penggugat VIII) melawan SUROSO (tergugat I), AMAT IKHSAN (turut tergugat I) Kepala Desa Jrebengkembang Kab. Pekalongan (turut tergugat II) ;
8628
  • Dan jika dikatakan adanya penekanan dariRA'ATI dan WARDA'AN untuk menyerahkan obyek ke Tergugat adalah tidak benar,yangbenar bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 1990 DABARI bin ISKAKdengan kesadaran tanpa ada paksaan mengembalikan / menyerahkantanahobyek sengketa diBalai Desa yang sudah ditungguSUROSO(Tergugat),RA'ATI, CASMADI dan Kades DesaJrebeng Kembang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena itu memang hakdari SUROSO (Tergugat) ; 10 Bahwa pada posita no.9 dan no. 10 tidak ada
Register : 14-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN KENDAL Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Kdl
Tanggal 17 Januari 2017 — Terdakwa
13673
  • Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 29 Juli 2019 — YUSRIANTO (penggugat) lawan PT BICCON AGRO MAKMUR (tergugat)
22233
  • Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Atb
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
155125
  • Dalam kaitannya perkara ini, setiap orang adalahOrang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN AtbMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 pengertian Setiap Orangadalah
Register : 23-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 15-K/PM.II-11/AL/III/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Ria Ardiati
596499
  • September 2017 Saksi menerimaperintah untuk mengangani perkara asusila yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 dan saatTerdakwa diperiksa oleh Mayor Nyoto mengaku telahmelakukan ciumciuman dan pegangpeganganpayudara dan kemaluan dengan Saksi2 di daerahMagelang dan fotofoto mesra di daerah wisata KedungPedut Kulon Progo, Hutan Pinus Bantul dan pantaiIndrayanti Gunung Kidul Yogyakarta.Bahwa selama pemeriksaan di intel Lanmar maupun diSatlinlamil, Saksi maupun tim pemeriksa tidak pernahmelakukan penekanan
Register : 06-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 146/Pid.B/2017/PN Psb
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
NILA DEVI, SH
Terdakwa:
ADIWAN Pgl KEPOT Bin ADIYAN
13743
  • perbuatanpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyataTerdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikanketeranganketerangan dan menanggapi keterangan saksisaksi, sehingga dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 128/PDT/2015/PT.MTR
Tanggal 16 Desember 2015 — MARIANA YOCYLIN, DK Melawan NATASIA EVA AGNES, DKK
7936
  • Tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat Rekonvensi, yang apabila ParaTergugat Rekonvensi tidak bersedia secara sukarela menanda tangani akta jualbeli tersebut maka putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdianggap berlaku sebagai akta jual beli; ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, MajelisPengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bukanlah bentuk dari memutusmelebihi apa yang di tuntut (ultra petita) dalam perkara aquo, melainkan didasaridengan tujuan untuk memberikan penekanan
Register : 27-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAN alias DIAN
2111
  • masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkanhalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDNdari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
Putus : 14-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2008
Tanggal 14 Desember 2010 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (diberikan penekanan)Keput usan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatanperawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjangsektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakanPasal 23 UU PPh.Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim AgungMahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran Ill60butir 171 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimanadikutip diatas hanya berlaku untuk jasajasa disektor pengeboran minyak dan gas.