Ditemukan 11615 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 02-08-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 10-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 19 Desember 2013 — -CV. SOLID JAYA lawan -KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM
132 — 77
  • adalahmerupakanpernyataan yang tidak berdasar dan merupakan ketidakpahaman KepalaDinas pendidikan Kabupaten Agam dalam menafsirkan frasa Sesuai denganKetentuan FIFA. sebagaimana yang dimaksud di dalam Permendikbud nomor56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 yang secara jelas dan tegasmenerangkan dalam pengadaan peralatan pendidikan SD/SDLB pada angka 4tentang persyaratan teknis huruf 0, mengutamakan produk yang sudahmendapatkan pengesahan/rekomendasi dari lembaga/instistusi yang berwenang.Tidak ada penekanan
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 01-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.EKO NUGROHO
2.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
Terdakwa:
1.ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO Wakal
2.BAKRI MAHU Alias BAKRI
3.RIAN KAIMUDIN Alias IAN
185 — 78
  • Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN AmbMenimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja merampas nyawaorang lain Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang merampasnyawa orang lainMenimbang, bahwa bahwa penekanan dari unsur merampas nyawaorang lain adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnyanyawa orang lain;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidanapembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven
Pengadilan PN TUBAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-10-2010 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Tbn
Tanggal 7 Oktober 2010 — Ir. SUDARMADJI, MM, (P)
PT. BRI (Persero) Kanwil Surabaya Cq. PT.BRI (Persero) Tbk. Cabang Tuban (T.I)
Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL) (T.II)
73 — 13
  • Bahwa menurut pasal 14 ayat (3) Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang haktanggungan, sertifikat hak tanggungan yang memiliki irahirah " Demi Keadilan"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " mempunyai kekuatan eksekutorial yangsama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ,sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan daapat mengajukanpermohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan untuk mengeksekusi jaminandebiturnya ;Bahwa Tergugat I tidak pernah meiakukan penekanan apalagi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — BUPATI LANGKAT., dkk vs PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA, TBK (PERSEROAN)
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi Pertimbangan Hukum Judex Aquo yang diambil alin Judex Facti lebin kepada Penekanan terhadapkekhilafan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ic. BUPATIHalaman 30 dari 37 halaman.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Kdl
Tanggal 30 September 2015 — ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI
73 — 11
  • diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu haldengan maksud untuk memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu ;4 Pemakaiannya dapat menimbulkan Kerugian karena pemalsuan surat ;Ad.1 Unsur barang siapa, Menimbang, unsur pertama barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Penadahan
Register : 26-05-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor - 47 / PID.B / 2015 / PN Bsk
Tanggal 13 Agustus 2015 — - DEDI HENDRA Pgl. DEDI Als. EDI BOCOR Bin SUARDI
82 — 3
  • telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa,penangkapan terhadap diri terdakwa merupakan hasil pengembangan daritelah ditangkapanya terlebih dahulu saksi Aidil Adha dan saksi AbdulahKarim yang menceritakan bahwa adanya keterlibatan diri terdakwa dalampencurian di Toko Subur, dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal17 Maret 2015 sekira pukul 18.15 Wib;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sudah sesuai dengan aturan yangterdapat didalam KUHAP dan Skep Kapolri;Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 05-02-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN.Mpw
JAROT HARJOKO Bin KARYADI (Alm)
53 — 7
  • melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar AlsAphen dilakukan dengan cara tanya jawab, artinya saksi bertanya dahulu dankemudian saksi Libian Supendar Als Aphen menjawabnya, Hasil tanya jawabsaya dengan saksi Libian Supendar Als Aphen, saya berikan dahulu kepada saksiLibian Supendar Als Aphen untuk dibaca kembali sebelum ditandatangani dansesuai peraturan yang berlaku ;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar Als Aphen,saksi tidak pernah melakukan pemaksaan dan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
184 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1540/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Pengadilan PA Lebong Perdata Agama
Register : 22-11-2012 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA Lebong Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg
Tanggal 10 Juli 2013 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 8
  • petitum gugatan Penggugat huruf F untukmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi secara tunai, Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugatyang mengenai uang dalam banyak hal, antara lain pengembalian nafkah dua oranganak, pengembalian biaya nikah Shinta, perhitungan hasil sawah Penggugat sendiri,perhitungan hutang di Bank atau sewa rumah bedengan, yang dalam positatersebut tidak ada penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN SAROLANGUN
Putus : 18-12-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 13/Pid.B/2007/PN.Srln
Tanggal 18 Desember 2007 —
73 — 50
  • kemungkinan yangpaling logis dari alat yang digunakan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwaTerdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban MuhammadIqbal dengan cara membacok berkali kali ke tubuh Korban .Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwayang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan secara dengansengaja atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis perlumemberi penekanan
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 12-11-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan PN MAGETAN Nomor 01/PRA/2012/PN.Mgt
Tanggal 26 Nopember 2012 — EKO MURYANTO,S.IP,M.Si., Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM., AWANG ARIFAINI RUDIN A.S,ST melawan - Kepala Kejaksaan Negeri Magetan.
231 — 393
  • mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Pasal 1 angka 14 KUHAPTersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidanaPenjelasan Pasal 17 KUHAPYang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaanuntuk menduga adanya tindak pidana sesuai pasal butir 14 KUHAPBahwa, penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Pencurian
Register : 23-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 130/Pid. B/2016/PN Mkd
Tanggal 10 Agustus 2016 — BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS Als BEMBI Bin WIDODO, DKK
39 — 5
  • BarangsiapaMenimbang penekanan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalahbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukumuntuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum pembenaranpara terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertamasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitupembenaran identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenarandari para saksi yang dihadapkan di
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.HASANUDDIN Als HASAN Bin NERDIN
2.SOLIKIN Bin SUKARDI
82 — 5
  • Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (error inpersona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidakHalaman 23 dari 38 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung padapembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum
Register : 26-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 149/Pid.B/2021/PN Wkb
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
JOJON D. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS DOWA LODONG Alias AGUS
152 — 32
  • bisa menjalankan tugas dengan aman akibat kejadian tersebut;Bahwa atasan langsung saksi pada saat pelaksanaan pengamananpenyaluran BBM di SPBU sesuai dengan Surat Perintah Nomor : SPRIN /15 / VII / 2021 / SEK.LOURA, tanggal 20 Juli 2021 yaitu Aipda ThobiasFernandez sebagai komandan regu dan Saksi sebagai anggotanya;Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor : SPRIN / 15 / Vil / 2021 /SEK.LOURA, tanggal 20 Juli 2021 tugas dan fungsi Saksi yaitumelaksanakan pengamanan penyaluran BBM di SPBU Radamatadengan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-11-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk VS LIE LIE MEI ALS DAIYANA
181 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan resirukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada Bankberupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengan syarat danketentuan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit.Pemberian keringanan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-04-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Lbp
Tanggal 8 Juni 2021 — Terdakwa 1 1. Nama lengkap : Wahyu Setiawan Alias Wahyu 2. Tempat lahir : Medan 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juni 1996 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 7 Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Tidak ada Terdakwa 2 1. Nama lengkap : Syahrir Yazid Alias Yazid 2. Tempat lahir : Medan 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Desember 2000 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Bunga Nomor 40 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Tidak ada
19 — 5
  • Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dariunsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 31-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 110/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 27 Juni 2016 — INDRAWATI Als E Binti MASMUIN
53 — 3
  • Unsur Barangsiapa :34Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1536 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan