Ditemukan 39592 data
9 — 6
Pada tanggal 27 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor491/195/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 ):;2.
Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/195/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, bukti P.1;B. Saksisaksi:1.
18 — 8
Bahwa, syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, denganSurat Penolakan Nomor KK.21.05.15/Pem.01/195/2015 tanggal 20 Oktober2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaWatampone dapat memberikan dispensasi
Mariana Nainggolan
27 — 7
maka Hakim Tunggal melihat bahwa petitum tersebut tidakjelas karena ada nama Dedek Aminah menjadi Maryana Nainggolan dan dariMaryana Nainggolan menjadi Mariana Nainggolan;Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan harus jelas dan tidak adadua permintaan dalam satu petitum permohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonanini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berkaitan denganpermohonan ini knususnya ketentuan dalam Pasal 195
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
SERTU SAHARUDIN
101 — 38
.: Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi denganBerita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan OditurMiliter atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima danBerkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndangHukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b UndangUndangRepublik
Muslim
Tergugat:
1.NURAINI
2.B. Bupati Pesisir Selatan Cq. Camat linggo Sari Baganti
3.kepala Kantor pertahanan Nasional BPN Kabupaten Pesisir Selatan
93 — 22
Alm) dan IMAM SADI (Alm) dalam memproses pembuatan Alas Hak untuk didaftarkan penegasan haknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan untuk diterbitkan Sertifikatnya dan telah terbit Sertifikatnya yaitu Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195/1989 tanggal 15 Februari 1989 seluas 6.745 M2, tercatat atas nama BAHTIAR.
Gambar Situasi No. 18/2017 tanggal 07-03-2017, seluas 6.745 M2, atas nama NURAINI (Tergugat A), merupakan perbuatan melawan hukumm (Onrechtmatigedaad);
- Menyatakan Surat keterangan Warisan atas tanah objek perkara tanggal 13 Februari 2017 yang dikuatkan oleh Camat dengan Reg.140/006/CSB-2017, adalah batal demi hukum;
- Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buitten Effect) Sertifikat Hak Milik No. 53/Desa Koto Marapak Gambar Situasi No. 195
15 — 1
Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT denganTERGUGAT, pada tanggal tanggal 10 Rajab Awal 1429 H (13 Juli 2008),sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 1935/195/VII/2008tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPercut Sei Tuan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibathukumnya.;3.
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA FREJON SOPAHELUWAKAN
47 — 31
PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195
206 — 46
93 — 56
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya danLaporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di PalangkaRaya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. Selaku Plt.
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Rayadan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt. SelakuPlt.
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya danLaporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 17 Juli 2018yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana, S.Si.,Apt.Selaku Plt.
Kepala BalaiPengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan Laporan Hasil Pengujian BalaiPengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 195/LHP/VII/PNBP/2018tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Hari Buana,S.Si.,Apt. Selaku Plt.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Syafrijon alias Jon bin alm Solihin
31 — 5
batang tanaman jenis Ganja yang dltemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidi bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatdari Sdr.JAYA (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Ganja di dapat dariSdr.IWAN MEDAN (DPO)Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenisSabu tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195
batang tanaman jenis Ganja yang dltemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya terdakwa beserta barang buktidi bawa kekantor BNN Kota Dumai untuk penyidikan lebih lanjut.Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatdari Sdr.JAYA (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Ganja di dapat dariSdr.IWAN MEDAN (DPO)Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika jenisSabu tersebut sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).Bahwa berdasarakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195
dari 27 Halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN DumTerdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, (Seratus riburupiah); Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabusabu dan menanamganja tersebut; Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan tersebut; Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara PenimbanganNomor : 195
PLH KepalaBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cabang Pekanbaru danpemeriksa Rian Yuni Sartika,S.Farm,Apt,M.Farm serta Desniartiberkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang dianalisismilik terdakwa atas nama SYAFRIJON Alias JON Bin (Alm) SOLIHIN adalahPositif Daun Ganja dan terdaftar dalam Golongan (satu) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195 /10278/2019tanggal 2 September 2019, yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto
73 — 25
W7AI/675/HK.05/XII/2013 tanggal 24Desember 2013 agar Penggugat menambah verskot biaya perkara sampai denganbatas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut diterima;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah pulamembuat laporan kepada Majelis Hakim melaui suratnya Nomor W7AI/195.a/HK.05/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang isinya Penggugat sampai dengan bataswaktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkara ;Menimbang, bahwa halhal yang belum termuat
IKA SANTIKA
32 — 5
Bahwa Pemohon telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta NikahNo: 195/11/VII/2005, tertanggal Rabu 13 Juli 2005tertulis nama SuamiRudiyanto dan Nama Istri Juhanah;4.
12 — 5
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.
Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.
Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
78 — 31
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan
Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHANTI RAMONA DAMANIK
45 — 25
nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195
Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.
Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.
110 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono
(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.
Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.
324 — 90
Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.
Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan
sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.
12 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Cmi
12 — 6
195/Pdt.G/2021/PA.Bgl
1.
2.
5 — 0
195/Pdt.P/2017/PA.Pwk