• ARMADI GINTING, 1 November 2012 Rp1.310.000,00 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat memberhentikan ParaPenggugat tanopa memberikan hakhak Para Penggugat. padahal patutdiketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidakberalasan hanya untuk menghilangkan pemberian hakhak Para Penggugatbertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpamenjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Para Penggugat;Bahwa

  Tergugat sesuai tugas dantanggungjawab yang diberikan oleh Tergugat serta juga Para Penggugatbekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab kepada Tergugat,sementara Tergugat memberikan upah kepada Penggugat Ill dibawahketentuan upah minimum Kabupaten Tanah Karo Tahun 2015 yangditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana Perbuatan tersebut jelasdan terang benderang melanggar Pasal 90 ayat 1 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa selain itu berhubung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

  ) yangdilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpa adanya surat Teguran dalambentuk surat Peringatan , Il, Ill dan Surat Skorsing terlebin dahulu kepadaPara Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenangtanpa melalui Prosedur yang berlaku, sehingga Para Penggugat berusahamenyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapat diselesaikansecara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaian Bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 24 Februari 2016 Para Penggugat mengajukanperkaranya

  Penggabungan jenis perselisihan hak dan perselisihan PHKhanya dapat dibenarkan jika para subjek hukum yang sama mempunyaiHalaman 13 dari 32 hal.Put.Nomor 993 K/Padt.SusPHI/201725.26.27.28.jenis perselisinan yang sama yaitu, samasama mempunyai perselisinanhak dan perselisihan PHK.;(Cetak tebal oleh Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan);Bahwa lebih lanjut, terhadap gugatan yang tidak menjelaskan apa yangdituntut, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

  Dengan demikian, apa yang telah diputuskanoleh Judex Facti dalam putusannya tersebut, dikhawatirkan akanmengganggu dan mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, dimanaakan banyak terjadinya PHK di manamana, yang tentunya akanbertentangan dengan filosofi Undang Undang Ketenagakerjaan;Berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbantahkan dan nyata bahwaJudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena telahmengabaikan filosofi dan semangat yang tertuang di Undang UndangKetenagakerjaan, sebagaimana

• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap kepada Tergugat I ;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak bulan Desember 2019;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

  Maja Agung Latexindo selama 7(Tujuh) Tahun lebih tanpa putus hubungan kerja;13.Bahwa sejak mulai masuk bekerja hingga di PHK oleh Tergugat, Penggugattidak pernah mendapat cuti tahunan dan THR;14.

  Oleh karena isi Anjuran yang dikeluarkanoleh Mediator sangat mengadaada;23.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukanoleh Pimpinan PT. Maja Agung Latexindo, sangat bertentangan denganUndangUndang No. 13 Tahun 2003 yakni Pasal64 Jo. 65 ayat (2) (3), (4)(6), (7) (8), dan (9) jo Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal151 ayat (2)dan (8) jo. 152 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 155 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal156 ayat (1) Jo. Pasal 161 ayat (1) Jo. Pasal 170 Jo.

  Menyatakan PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan olehPara Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;. Menyatakan Pengugat adalah masih merupakan karyawan PT. Maja AgungLatexindo sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;. Perhitungan yang harus diterima oleh Penggugat selama bekerja di PT.

  Penggugat Tidak Ada Menuntut PHK Sehingga Penggugat TidakBerhak Menuntut Uang Pesangon.

  MWR (Tergugat V); Bahwa Penggugat berhenti bekerja bukan karena di PHK, melainkankarena sudah berakhir kontrak kerja;Halaman 23 Putusan Nomor 272/Padt.SusPHI/2020/PN MdnBahwa PT. Maja Agung Latexindo adalah pabrik yang bergerak dibidangsarung tangan dan telah berdiri lebih kurang 15 (lima belas) tahun yanglalu;Bahwa Penggugat masuk bekerja di PT. Maja Agung Latexindo padatanggal 5 Januari 2013;Bahwa Penggugat adalah karyawan produksi di PT.

• Merdeka Mitra Sejati,maka atas pengunduran diri ini, pekerja hanya diberikan 50% dari hak sebagaimanaketentuan pasal 36 ayat 7, karena itu pula hak atas pengunduran diri pekerja langsungditransfer melalui rekening pekerja yang bersangkutan dengan rincian sebagaiberikut ; Komar menerima Rp. 2.376.844, Yuasri menerima Rp. 2. 178.144,Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan keinginan para Penggugat karena sudah jelastidak sesuai aturan yang mengatur masalah PHK, apalagi karyawan/pekerja termasukPenggugat

  minimum merupakan bentuk jaring pengaman sosial, khususnya bagipekerja lajang dibawah satu tahun, sedangkan untuk upah pekerja yang sudahberkeluarga dan telah bekerja lebih satu tahun, Penetapan besaran upah/gajiberdasarkan kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja yang tertuang dalamPeraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama.Bahwa atas dasar itu maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak pekerjadengan mengajukan surat pengunduran diri bukan berarti hak atas PHK

  Merdeka Mitra Sejatipasal 36, akan tetapi hak pekerja yang mengajukan pemutusan hubungan kerja yangdemikian, maka Hak atas PHKnya mempedomani Pasal 169 yang berbunyiPemutusan hubungan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja (satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 (4).Bahwa oleh karena masalah PHK ini sudah masuk proses ranah hukum

  Merdeka Mitra Sejati pasal 36, akan tetapihak pekerja yang mengajukan pemutusan hubungan kerja yang demikian, maka Hak atasPHKnya mempedomani Pasal 169 yang berbunyi Pemutusan hubungan dengan alasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (satu) kali ketentuanpasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4).14 Bahwa oleh karena masalah PHK ini sudah masuk proses ranah hukum

  Sebagaimana telah disebutkan di Pasal 169 ayat 1 pekerja atau buruhdapat mengajukan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industriandalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :a Menganiaya, menghina, dst.b Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk berbuat yang bertentangan denganUndangUndang.c Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja.d Dst.Dari beberapa hal dalam ketentuan ayat diatas tidak satupun yang dilakukan olehPengusaha.

• Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat seluruhnya Rp136.398.333,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

• Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada Para Penggugat Total Rp. 1.896.000.000,- (satu milyard delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.

• Tersebut;

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, demi hukum dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

   ) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon, 9 x

• Pawan KapuasRaya Nomor : 08/SK Dir/PKR/III/2017 tanggal 27 Februari 2017,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah melakuan tindakan sewenang wenangdengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenagakerja yang bekerja di SPBU secara sepihak dan tidak memintapersetuju an dari Tergugat sebagaimana Perjanjian KerjasamaPengelolaan SPBU Pasal 4, terutama tenaga kerja yang masihmempunyai hubungan Keluarga atau Famili dengan Tergugatdan menggantinya dengan orangorang Penggugat.

  diatas kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Ketapang berkenan memutuskan perkara aquo dengan amarsebagai berikut :halaman 10 dari 16 halaman putusan perkara nomor 97/PDT/2017/PT KALBARDALAM PROVISI:Menolak Provisi Penggugat karena tidak beralasan hukum;DALAM POKOK PERKARA1.Atau:Menolak Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (Niet Omvankelijke Verklaaard / N.O. );Menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi/ ingkarjanji dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

  putusan Pengadilan NegeriKetapang tanggal 26 September 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ktp. denganalasan yang pada pokoknya Judex Factie mengabaikan dalildalil dalamjawaban Pembanding semula Tergugat sehubungan dengan alasandilakukannya pemutusan hubungan kerjasama Pengelolaan SPBU karenaTerbanding semula Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 5Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU No. 21 tanggal 22 Agustus 2016yaitu:Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK

  Tinggisependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudahberdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga putusan tentangpokok perkara haruslah dikuatkan ;halaman 14 dari 16 halaman putusan perkara nomor 97/PDT/2017/PT KALBARMenimbang, bahwa mengenai alasan Pemutusan HubunganKerjasama Pengelolaan SPBU oleh Pembanding semula Tergugat terhadapTerbanding semula Penggugat karena Terbanding semula Penggugat telahmelakukan pelanggaran perjanjian yaitu telah melakukan pemutusan hubungankerja (PHK

• upaya2tersebut;.Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatanya berdasarkan pada dalildalil yang tidak jelas serta penuh dengan kerancuan, hal tersebut tercerminpada posita gugatan Penggugat yang tidak fokus dan tidak bisamembuktikan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundanganhalaman 14 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pat.SusPHI/2017manakah yang dilanggar oleh Tergugat;12.Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya mencampuradukkanantara perselisinan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

  Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dibayarkan dan waktu para Penggugat/Pemohon Kasasi tetap melakukan aktifitas kerja, dan Majelis hakim tingkatpertama tidak melihat bukti absensi dari para Penggugat/Pemohon Kasasikarena oleh Tergugat/Termohon Kasasi, karena untuk kartu absensi yanghalaman 21 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pat.SusPHI/2017memegang data bukan Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi data tersebutdipegang oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, dan Para Penggugat/ PemohonKasasi tidak ada tuntutan untuk di PHK

  TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, tetapipemanggilan tersebut diabaikannya oleh Para Penggugat, maka berdasarkan faktahukum diatas, diketahui Para Penggugat tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hariberturutturut sejak 5 Juni 2015 dan mengacu pada ketentuan tersebut, ParaPenggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga hubungan kerja antaraPara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak 5 Juni 2015;Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK

  Betapa tidak, dalam perkara PHI iniPemohon langsung divonis dengan dikualifikasi mengundurkan diri dengan alasanbahwa Pemohon Kasasi mogok kerena tidak menunjukan bukti mogok kerjasebagaimana ketentuan undangundang, Bahwa majelis hakim tidakmempertimbangkan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti P14Bukti ini menunjukan bahwa Tergugat memanggil Para Penggugat untukmembuktikan terjadinya PHK dan dalam surat panggilan tersebut ada ancamandari Tergugat bahwa apabila Para Penggugat melanjutkan

  Lebih tepat, bukan tidak mampu,tertapi tidak coba membuktikan samasekali kerena itu emang tipuan;Para Penggugat coba goyang persusahan dan coba dapat diphk dandapat pesangon yg diimingimingi oleh pihak saya tidak sebut disini.Rencana itu. bomerang kerena ternayata sudah berapa bulanperusahan mampu perjuangkan diri, lalu lahirlah ideide jahat/ rekayasatelah di PHK dan lainlain dan DLL sampai hari ini;.

• MASLIKAH, tanggal masuk kerja 23 01 1996, masa kerja 16 tahun 7bulan, gaji terakhir Rp. 1.048.000,;Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009, Para Penggugat diskorsing menujuPemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat ;Bahwa sejak dikeluarkan skorsing tanggal 16 Maret 2009 hingga gugatanini diajukan Tergugat tidak membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR)Keagamaan yang berlaku di PT.

  lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukumsebagaimana ditentukan pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetapwajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh sebagaimana ditentukan pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama skorsingmenuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

  ) terhitung sejak tanggal 16 Maret2009 hingga gugatan ini diajukan (Sselama 41 bulan) ;Bahwa karena berlarutlarunya penyelesaian masalah ketenagakerjaandan karena Tergugat menolak Anjuran Mediator, maka sebanyak 17 (tujuhbelas) karyawan yang diskorsing telah mengambil pesangon sesuai kKemauanTergugat ;Bahwa Para Penggugat menyatakan bersedia dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dengan diberikan uang pesangonsebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uangpenghargaan

  Mambayar gaji Para Penggugat selama skorsing menuju PHK terhitungsejak tanggal 16 Maret 2009 sebesar 100% hingga putusan dalam perkaraini dilaksanakan ;2. Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009, tahun 2010, tahun2011 dan tahun 2012 masingmasing sebesar 245% (dua ratus empat puluhlima persen) kali gaji satu bulan ;3.

  Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan sela dalam perkara inihingga putusan dilaksanakan ;Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Para Penggugat adalahkarena efisiensi ;5.

• Klip Plastik Indonesia;Bahwa pada saat beberapa orang dari Tergugat (yang sudah di PHk)ditertibkan oleh pihak security perusahaan karena membawa kompor untukmemasak kedalam lokasi pabrik dengan Alasan untuk memasak mie instan.Maka pihak Penggugat tidak memperkenankan karena dilingkunganperusahaan hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat menyebabkanterjadinya kebakaran.Bahwa pada tanggal 02 sampai dengan 08 september 2015, adanyakesepakatan antara Penggugat dengan perwakilan pihak Tergugat dantergugat

  Ada pula denda paling sedikit Ro. 10.000.000 (sepuluh jutarupiah), paling banyak Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat menerima Surat AnjuranPerselisihan PHK nomor: 567.2/5726 H/2015 dari Turut Tergugat Il yangBerisi Tentang : Agar Pihak Penggugat dapat mempertimbangkan permintaan dari pihakTergugat untuk dapat dipekerjakan kembali.Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Penggugat memberikan Surat jawabanNomor: 011/01/LegalKP/2015 terhadap surat anjuran

  Para Tergugat pada tanggal 26 Aiustus 2015 (dalil Penggugat Point23) tidak pernah melakukan mogok kerja meupun aksi demonstrasi,yang ada justru Para Tergugat di PHK oleh Penggugat;Halaman 23 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTNe.

  Bahwa pada saat proses perundingan berlangsung beberapa hariselanjuinya mengenai tawaran kesepakatan perihal pengaturanoutsourcing yang masih BELUM dijawab oleh pihak perusahaan, pikakperusahaan justru. malah mengeluarkan pengumuman PHK sepihakkepada pihak pekerja yang ditempel di pagar pabrik pada tanggal 26Agustus 2015.7.

  Pertu diketahui juga bahwa PHK yang ditakukan oleh Penggugat kepadalebih dari 200 orang pekerja sudah dinyatakan sebagai PHK YANG TIDAKSAH DAN BATAL DEMI HUKUM oleh putusan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Serang dengan Putusan No. 43/Pdt.SusPHV2016/PN.Srg.Halaman 29 dari 38 halaman Putusan No. 155/PDT/2017/PT.BTN9. Bahwa Penggugat datam gugatannya mendalilkan, bahwa pada tanggal 0210.11.12.sampai dengan 08 september 2015, adanya Kesepakatan Penggugatdengan pihak Tergugat Il (Sdr.

• Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat tidak mau bekerja dan bekerja setelah di PHK dari pekerjaannya ;4.

  pekerjaan Swasta, tempattinggal Kabupaten Kediri;;Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat ;e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, semula rukun danharmonis, namun sejak 2010 kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugattidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya setelah di PHK

• Meyatakan Penggugat sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)statusnya secara hukum adalah sebagai karyawan Tergugat;3.

  Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan tidak memberikan hakhak normatif Penggugat berupa UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Haklainnya sebesar 15% untuk Tunjangan Kesehatan dan Perumahan adalahtidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;4.

• Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat adalah batal demi hukum;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Ketenagakerjaan;Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 84 PK/Padt.SusPHI/20184. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat danPenggugat II putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejakputusan ini diucapkan;5.

  Nomor 84 PK/Pdt.SusPHI/2018ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Judex Juris oleh karena Tergugat telah memPHK Para Penggugatkarena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap standarkerja atau disiplin kerja perusahaan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 161Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,ParaPenggugat menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK)sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Juris;Menimbang, bahwa berdasarkan

• Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan;3.

  Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak dibacakan putusan;3.

  Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak dibacakan putusan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibatdari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunaidengan perincian sebagai berikut: Uang pesangon Rp37.021.500,00; Uang penghargaan masa kerja Rp 8.227.000,00;Halaman 6 dari 7 hal. Put.

• padahal faktanya PENGGUGAT sebelumnyasama sekali tidak pernah menerima sekalipun Pemberitahuanbaik lisan maupun tertulis, bahkan Surat Peringatan sama sekalitidak pernah diterima ; Bahwa kemudian sejak bulan gaji pada bulan Mei 2013PENGGUGAT sudah tidak menerima gaji lagi, tetap tanpaalasan dan penjelasan dari pihak TERGUGAT ; Bahwa PENGGUGAT sudah berulangkali mencobamembicarakan permasalahan tersebut kepada TERGUGATpaling tidak untuk membicarakan status yang jelas dariPENGGUGAT apakah sudah di PHK

  Bahwa dengan demikian semestinya TERGUGAT tidak akan keberatanuntuk memenuhi apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT dan Ilseandainya benar bahwa PENGGUGAT dan II di PHK dengan alasanyang jelas ;10.Bahwa dengan demikian dalam prosesnya PENGGUGAT dan II telahberulangkali meminta kepada TERGUGAT untuk dilaksanakannyapertemuan Bipartit namun tidak direspon sama sekali ;11.Bahwa keadaan tersebut menyebabkan PENGGUGAT dan II mencobamencari keadilan dengan Mediasi di DEPNAKER Kota Medan ;12.Bahwa ternyata

  sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT dan PENGGUGAT II adalah PHK yang bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka pantas danlayak menurut hukum jika TERGUGAT dihukum untuk membayarPesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :a.

  Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTERGUGAT kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT Iladalah bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yangberlaku ;3. Menghukum TERGUGAT oleh karenanya untuk membayarsecara tunai, seketika dan serta merta pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) UU NO. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebesar :a. Kepada PENGGUGAT RIDHO BOBBY P.

  Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT II danTERGUGAT adalah hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktutidak tertentu dimana Penggugat terdaftar sebagai pekerja dengan NIP.P100082 sejak tanggal 1 Januari 2010 dengan jabatan terakhir MedicalRepresentative dan PENGGUGAT II terdaftar sebagai pekerja dengan NIP.P100530 sejak tanggal 1 Mei 2010 dengan jabatan terakhir sebagai MedicalReprensetative ;FAKTA PHK TERGUGAT REKONPENSI KARENA DIKUALIFIKASIKANMENGUNDURKAN DIRI7.

• Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikanpersoalan yang selalu terlambat untuk membayar upah kepada paraTERGUGAT dimulai sejak bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan inidiajukan dan kewajiban lainnya sehingga para PENGGUGAT mengalamikesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya padahal Mediator padaDinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah menganjurkan dalam sidingmediasi agar TERGUGAT melakukan PHK sesuai dengan permohonanpara PENGGUGAT dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur

  adanya ketidakkepastian TERGUGAT dalammembayar upah/ gaji kepada para PENGGUGAT dimulai sejak bulan Juli Halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor: 41/Pdt.SusPHl /2017/PN.Bdg2015 sampai dengan gugatan ini diajukan dan TERGUGAT sama sekalitidak mengubris anjuran dari mediator pada Dinas Tenaga Kerja KotaBandung yang menganjurkan agar TERGUGAT melakukan PHKsebagaiamana diatur oleh Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan dan berulang kali para PENGGUGATmengajukan untuk PHK

  Bahwa~ atas uraian sebagaimana dimaksud dalam nomor 10, makaTERGUGAT wajib memberikan konvensasi atas PHK kepada paraPENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) sebesarRp. sebesar Rp. 1.813.269.267,00 (satu milyar delapan ratus tiga belas jutadua ratus enam puluh Sembilan riobu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);12.

  Menyatakan bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semenjakputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Bandung ditetapkan;C.

  Menghukum TERGUGAT untuk membayar konvensasi PHK berdasarkanketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni sebesar Rp. 1.813.269.267,00 (satumilyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribudua ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian konvensasi atas PHKuntuk masingmasing PENGGUGAT adalah sebagai berikut :1.

• sumpahsecara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut ; SAKSI : KASIDI HARJO SUGITO bin PAWIRO HASTONO, umur 59 tahun, agama Islam,pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Kauman, RT.05 RW. 01, DesaGirilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar ; Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena mengakusebagai Kakak Pengugat 52 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumahorang tua Penggugat selama kurang lebih 1,5 tahun ; Bahwa setelah Tergugat di PHK

  Islam, pekerjaan tani, bertempattinggal di Dusun Kauman, RT.01 RW. 04, Desa Girilayu, Kecamatan Matesih,Kabupaten Karanganyar ; 222 nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nen Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena mengakusebagai tetangga dekat dan tidak ada hubungan keluarga/famili denganSOUR, (ssssneserseeeesesrseeee eases resem eee eee Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumahorang tua Penggugat selama kurang lebih 1,5 tahun 5 Bahwa setelah Tergugat di PHK

• Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat danTergugat membina rumah tangga semula di Tigaraksadikontrakan Tergugat,rumah tangga mereka yang semulabaik akan tetapi menurut Penggugat sejak Tergugatmenganggur (PHK) Penggugat pulang ke Sumedang dan sampai sekarangTergugat tidak pernah dating maupun mengirim biayakepada Penggugat dan anak Penggugat. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal yang sampai sekarang selamakurang lebih 18 bulan.

  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSISAKSIdapat disimpulkan ternyata: Bahwa saksi sering mendapat dari Penggugat bahwa rumahtangganya telah telah terjadi perselisihan, karena Tergugattidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangganya sejakTergugat di PHK. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisahtempat tinggal 18 bulan. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapitidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatan semula.

• ,tanggal 2 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menetapkan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugatputus karena PHK terhitung sejak tanggal 20 Desember2008; Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugatsebagai akibat dari PHK sebesar Rp 14.627.558,(empat belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu limaratus lima puluh delapan rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar nihil; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

• permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Bahwa terlepas dari alasanalasan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukumdengan pertinbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti adanya pertentangan antara dalilposita angka 7 dengan petitum angka 2 tidaklan beralasan karena positamemberi penjelasan duduknya perkara dimana Penggugat tidak pernahmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

  meminta izinPengadilan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHkK);Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasanbagi Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan MahkamahAgung mengadili perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut,karena terbukti Tergugat menolak perintan mutasi dan tidak melaksanakanmutasi, sedangkan perintah mutasi tersebut sudah sesuai peraturanperusahaan, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran PeraturanPerusahaan, maka pemutusan hubungan kerja (PHK