Ditemukan 15055 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam menentukan kembalijumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atauperan serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa danindikasi serta data lainnya;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkanBarang Kena
Register : 23-04-2021 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Jap Tanggal 18 Juni 2020 — Pidana
-LEONARD PATAY
289 — 119
289 — 119
Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalahsemua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,analisis, perencanaan, konsultasi, pbembuatan keputusan, alokasi Sumber dayaikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan untuk mencapai kelangsunganproduktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;Menimbang, bahwa
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Mrh Tanggal 5 Mei 2015 — SAIDAH BINTI AKHMAD (Alm)
31 — 15
31 — 15
telahterpenuhi ; Unsur Kedua : Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah; Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal 55 UndangUndang RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud denganmenyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntunganperseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakatbanyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,Penyimpangan alokasi
Putus : 23-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2746 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Februari 2012 — BAZIDUHU ZILIWU alias AMA KRISTIAN ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekda selakuKPAAdalah fakta bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor1 tanggal 1 Mei 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Nias T ahun Anggaran 2007 Sekretariat Daerah KabupatenNiasa mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.71.178.954.034,00.Adalah fakta bahwa kemudian Terbit Peraturan Daerah Kabupaten Nias no.8 tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias T ahun Anggaran 2007dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Ke~a PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2007 bahwa alokasi anggaranSekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2007 turun menjadiRp. 68.372.324.812,00Hal. 40 dari 49 hal.
Register : 01-04-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
MOCH OJAT SUDRAJAT S
Tergugat:
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
205 — 271
MOCH OJAT SUDRAJAT S
Tergugat:
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
205 — 271
Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 48Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.Dimana obyek gugatan, yang selama ini lebih dikenal dengansebutan BOSDA atau BOS Daerah Provinsi Banten yang telahberjalan mulai dari tahun 2018 baik berupa Pejabat yangmenyusun dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaranatau RKA DPA SKPD dalam hal ini Kepala SKPD atauTERGUGAT, dasar perhitungan alokasi anggaran atas BOSDAProvinsi Banten Tahun
olehTergugat pada JUMLAH GURU HONOR DAN TENAGAKEPENDIDIKAN (TU) HONOR, dan argumentasi tersebutdiduga dipertahankan oleh Tergugat ketika pembahasan atasRKA DPA BOSDA tersebut dilakukan dalam agendaVERIFIKASI dengan TAPD Provinsi Banten yang melibatkanTergugat, Tergugat sama sekali diduga tidak melakukanupaya untuk merubah data atau isi dari Ooyek Gugtan sampaidengan akhirnya disyahkan, dan diduga pengesyahkan obyekgugatan juga atas sepengetahuan dari Tergugat;Bahwa diketahui berdasarkan data berupa alokasi
Register : 23-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan PN AMBON Nomor 262/Pid.B/2011/PN.AB. Tanggal 15 Maret 2012 — PETRUS REJAAN, S.Sos;;
74 — 37
74 — 37
diteruskanpembayaran polistersebut; == == nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa Terdakwa menanda tangani tanda terima dalam bentuk koektif ketika menerimadana asuransi dari bagian keuangan DPRD ~~ Kabupaten MalukuTenggara;Bahwa Terdakwa membayar polis asuransi hanya satu kali sejumlah Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus riburupiah) ;Bahwa Terdakwa pakai untuk pemeriksaankesehatan ;Bahwa Terdakwa menjabat sejak tahun 2001 dan terdakwa anggota pergantian antarBahwa Pada tahun 2002 ada alokasi
Maluku Tenggara adalah Ny.JULIANASAVSAVSUBUN > 2922222 222 nnn nnn nn nn nnn nnn nn ne nnn nnn n ee45Bahwa Terdakwa di ruangan bendahara kesekertariatan DPRD menerima dana asuransisecara sekaligus dan setelah menerima terdakwa menanda tangani daftar tanda terimadalam bentukkolektif ; 23 on nnn nnnBahwa Pada saat penerimaan dana tersebut tidak dijelaskan bagaimana penggunaandanatersebut ; 202 Bahwa Terdakwa pakai untuk pemeriksaan kesehatan terdakwa dan tidak digunakanuntuk halhal yangBahwa Ada alokasi
Putus : 13-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/PID.SUS/2017 Tanggal 13 Nopember 2017 — YOHANA, S.KM. Binti MASNUR
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) pada kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diPulau Sibungkuk, Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/ jasa;Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) pada kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diPulau Sibungkuk, Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1663 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Maret 2017 — MAX HENGKY NARAHAWARIN, Amd.T
115 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1, Kota Jayapura atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJayapura pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, RSUD Jayapura melaksanakanserangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai alokasi
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJayapura pada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, RSUD Jayapura melaksanakanserangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai alokasi
Putus : 04-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 4 Nopember 2011 — Drs. SYUHAIBI ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung
64 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembuat Komitmen SatkerDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor =;01/III.11/Kep/IKM/V1/2008 tanggal 30 Juni 2008 baik bertindak secara bersamasama dengan saksi Evi Meita, Karmuji dan Bu Karno (perkaranya disidangkanterpisah) ataupun bertindak secara sendirisendiri dalam Tahun Anggaran 2008dengan dana yang bersumber dari APBN Provinsi Lampung dalan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0056.0/06203.0//2008 tanggal 12 Juni2008 jumlah total Rp. 21.525.463.000. dan besaran alokasi
Pembuat Komitmen Satker DinasPerindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : O1/III.11/Kep/IKM/V1I/2008 tanggal 30 Juni 2008 baik bertindak secara bersamasamadengan saksi Evi Meita, Karmuji dan Bu Karno (perkaranya disidangkanterpisah) ataupun bertindak secara sendirisendiri dalam Tahun Anggaran 2008dengan dana yang besumber dari APBN Provinsi Lampung dalan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0056.0/06203.0//2008 tanggal 12 Juni2008 jumigh total Rp. 21.525.463.000. dan besaran alokasi
Register : 01-12-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PN Dps Tanggal 28 Desember 2016 — Drajat Als Landung Bin Sarnan
123 — 51
123 — 51
PANJAITAN;Menerangkan dengandibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan dengan sebenarnya ; Ahli bekerja di Subdit Alokasi Usaha Penangkapan Ikan Kantor KementerianKelautan dan Perikanan dengan Jabatan Saksi sekarang inisebagai KepalaSeksi Verifikasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan; Bahwa berasarkan Permen No. 30 tahun 2012 tentang Usaha PerikananTangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI, pada Pasal 1 :1.UsahaPerikanan
Putus : 15-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR Tanggal 15 Agustus 2017 — Ir. ABDUL MUNIR SAMAD
137 — 89
137 — 89
Gedung Balai Latinan Kerja (BLK) Sambas secara teknis tidak dapatdipertanggung jawabkan untuk dipergunakan.Bahwa kemudian dari hasil perencanaan gedung Balai Latinan Kerja(BLK) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh terdakwa dan saksi Ir.SISWO PRIYONO selanjutnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2008 kembalimelaksanakan pembangunan Gedung Balai Latinan Kerja (BLK) SumberDana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 899.551.000,(delapan ratus sembilan
Gedung Balai Latinan Kerja (BLK) Sambas secara teknis tidak dapatdipertanggung jawabkan untuk dipergunakan.Bahwa kemudian dari hasil perencanaan gedung Balai Latihan Kerja(BLK) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh terdakwa dan saksi Ir.SISWO PRIYONO selanjutnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2008 kembalimelaksanakan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) SumberDana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 899.551.000.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. EASTERN SUMATRA INDONESIA
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
/ntegrated company);Bahwa Kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah perkebunan dan industri kelapa sawit,dimana atas penyerahannya ada yang terutang PPN dan ada yangdibebaskan dari pengenaan PPN;Bahwa koreksi Pajak Masukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah atas manajemen fee yang dibayarkanTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) kepadaPT Astra Agro Lestari Tok. dimana didalam perjanjian jasa manajementersebut tidak dipisahkan alokasi
Register : 21-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN TEGAL Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tgl Tanggal 31 Juli 2013 — FERI FERDIAN CHAMDANI Bin SUGIARTO
27 — 4
27 — 4
(2) UUNo.22 tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi jo Peraturan21Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha HilirMinyak dan Gas Bumi ;Bahwa saksi berdasarkan penjelasan pasal 55 UURI No.22 tahun2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud denganmenyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untukmemperoleh keuntungan perorangan atau Badan usaha dengancara yang merugikan kepeentingan masyarakat banyak dan Negaraseperti antara lain Kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,penyimpangan alokasi
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN SORONG Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.SRG Tanggal 22 Mei 2014 — FRANSISKUS PEJO
ANTON BOSAWER
42 — 24
42 — 24
Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Dalam ketentuan ini yangdimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosanBahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan danPenjualan Bahan Bakar Minyak
Register : 13-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
1.HAMZANWADI
2.ARIP
3.ZAENAL ABIDIN
4.ALMUJAHIDIN
5.SURATMAN
6.SAHLAN
Tergugat:
KEPALA DESA AIQ BUKAQ
198 — 98
1.HAMZANWADI
2.ARIP
3.ZAENAL ABIDIN
4.ALMUJAHIDIN
5.SURATMAN
6.SAHLAN
Tergugat:
KEPALA DESA AIQ BUKAQ
198 — 98
pada point 4 dilakukan sesuaiprosedur secara administrasi dengan tahapan teguran lisan sampai denganteguran tertulis berdasarkan hasil evalusi kinerja perangkat desa pleh kepaladesa paling kurang 6 bulan serta berkonsultasi dan mendapat rekomendasidari camat.Bagi kepala desa yang melakukan pemberhentian dan pengangkatanperangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangandapat dikenakan sanksi administrasi dengan pemberhentian sementarasebagai kepala desa dan di tunda penyaluran alokasi
Register : 08-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 14 Maret 2018 — Alm.JOHN KRISTIAN SINAGA CS >< Ny.EWI BORU SARAGIH dan HARLAL TODUNG PANJAITAN
92 — 180
92 — 180
berat sebelah, oleh karena hakim dalam memikulkanpembebanan pembuktian harus bersikap adil, sesuai prinsip fair trial dantidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas (tidakmemihak) terutama terhadap DalilDalil Jawaban dan PembuktianHalaman 21 dari 26 hal Put Nomor 10/Pdt/2018/PT DKIPembanding/Tergugat ; Turut Terbanding IV/Turut Tergugat ; TurutTerbanding IV/Turut Tergugat Il dan Turut Terbanding Il/PenggugatIntervensi ; 22+ 2 ooo nnn nn enn nen nnn nen ee cen nnn cee cence Alokasi
Putus : 12-07-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2017 Tanggal 12 Juli 2017 — Tuan STEPHEN CHARLES DIGGLE VS Tuan MARK SAVAGE, dkk.
128 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secaralogika, penggunaan uang yang sedemikian besar tentunya harus dapatdipertanggungjawabkan oleh Tergugat dan Tergugat II kepada Penggugatserta patut dipertanyakan alokasi penggunaan uang tersebut;Halaman 13 dari 65 Hal. Put.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
48 — 38
48 — 38
Nomor: 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 danmembentuk Tim Kecil untuk melakukan Verifikasi dan Validasi TenagaHonorer Kategori Il (T4).Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori ll Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategorill (T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi
(Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori ll. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas nama ElokMayasari (No. 54). (Sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategorill Pemerintah Kabupaten Dompu.
Register : 15-07-2009 — Putus : 18-11-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 129_Pid_B_2009_PN_Dmk_HUKUM_18112009_KORUPSI.rtf Tanggal 18 Nopember 2009 — ANTOKO
140 — 21
140 — 21
Nur zaes telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikutO Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa DonorejoKecamatan Krangtengah Kabupaten Demak dua periode,77periode pertama tahun 1989 sampai dengan 1998 danperiode kedua tahun 1999 sampai dengan bulan Januaritahun 2009 ;Bahwa sebagai Kepala Desa Terdakwa mendapat gajiberupa bengkok ;Bahwa untuk operasional dan pembangunan desa Donorejodananya diperoleh dari Alokasi Dana Desa dan uang kasDesa Donorejo sendiri yang diperoleh dari
Nur Zaes menjabatsebagai Kepala Desa Donorejo dua periode, periodepertama tahun 1989 sampai dengan 1998 dan periodekedua tahun 1999 sampai dengan bulan Januari tahun2009 ; Bahwa benar sumber danas untuk operasional danpembangunan Desa Donorejo diperoleh dari alokasi danaDesa dan uang kas Desa Donorejo sendiri yang diperolehdari Bondo Desa : Bahwa untuk mendapatkan garapan tanah Bondo Desa harusmelalui lelangan yang diadakan setiap tahunnya =; Bahwa mekanisme lelangan adalah Kepala Desa memberihak
Upload : 30-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN
90 — 40
90 — 40
Pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Jenderal Perikanan BudidayaKementerian Kelautan dan Perikanan ada alokasi untuk pemberian bantuandengan kode anggaran untuk Belanja Peralatan dan Mesin untukHalaman 53 Putusan No. 21/Pid.SusTPK/2018/PT SMGdiserahkan kepada masyarakat/ Pemda berupa pengadaan alat berat(Excavator)..
Dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan BudidayaKementerian Kelautan dan Perikanan untuk Belanja Peralatan dan Mesinuntuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda berupa pengadaan alat berat(Excavator) Tahun Anggaran 2016 Bupati Kabupaten Brebes mengirimsurat usulan permohonan bantuan 1 (satu) unit Excavator kepada DirekturJenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuaisurat nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016..