Pinrang atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pinrangsehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadiliperkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengajamenguasai secara melawan hokum, sesuatu benda yaitu berupa Sepeda yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaaan orang lain yaitu saksi Korban AHMAD Bin SIWALI yang adapadanya bukan karena kejahatan.

Pinrang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pinrang sehinggamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaranya,telah melakukan, menyruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menguasaisecara melawan hokum, sesuatu benda yaitu berupa Sepeda yang seluruhnya atau sebahagianadalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AHMAD Bin SIWALI yang ada padanyabukan karena kejahatan.

telahk halhal sebagaimanaerupakan bagian tidakyuan permohonan Pemohonsuami/istri karena terjad benulisan dalam akta nikah yang merupakankewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan sebagaimanamaksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bukanperubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan memberikan penetapan terhadappermohonan a quo;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahanbiodata suami tersebut karena ternyata biodata suami dalam Kutipan Akta NikahHlm. 4 dari 8 hlm.

Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mr.Kelahiran Nomor k halhal sebagaimanaerupakan bagian tidakekeliruan penulisan dalam akta nikah yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapansebagaimana maksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata suami dan istri dalam KutipanHIm. 4 dari 8 hlm.

tentang Bea Materai, buktibukti surattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orangSaksi di persidangan, yakni Saksi Siti Patimah dan Siti Hujaibah yang masingmasing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah /anjimenurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenaipermohonan Pemohon, Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili,dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A.

peraturanperundangundangan,Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Plisehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan NegeriPelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanPemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai halhal yang menjadi maksuddan tujuan Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam KTP elektronik,maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untukmenentukan kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:1.

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para

Bahwa untuk pembetulan nama atau perubahan kependudukan tersebutharus terlebih dahulu mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan Negerisetempat , dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.7. Bahwa dua nama adalah satu orang yang samaBerhubung halhal tersebut diatas ,Pemohon mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Hakim yang menangani permohonan iniagar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenanpula memberikan Penetapan sebagai berikut :1.

Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimana 2rupakan bagian tidakpfana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata istri dalam Kutipan Akta NikahNomor 177/28/V/2006, tanggal

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12 RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmelakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawaPsikotropika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip (10

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmenerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) danayat (4), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

3515171312730003 tanggal 05092017 atas nama RONNYTHERA dan surat bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, NomorHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Padt.P/2021/PN SDA.3515181810130012 tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Kepala KeluargaRONNY THERA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa Pemohonbertempat tinggal Palem Selatan IVMC 94 PCI, Waru, Sidoarjo sehinggapermohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo danmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor 35/F/2004 tanggal 6 Desember 2004, antaraRONNY, THERA dengan NIKEN NOPEMBIANA yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dapat diketahulbahwa Pemohon telah menikah dengan NIKEN NOPEMBIANA, dihadapanpemuka agama Kristen Pdt.

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

Bahwa KEWENANGAN OBSOLUT ini sebagaimana diatur Herzien Indonesis Reglement (HIR)Pasal 134 HIR/Pasal 106 Rba.Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, makspada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimita agar hakimmenyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidakberwenang2.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 134HIR/Pasal 106 Rbg.

Oleh karena itu sebelum melanjutkanpemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu apakah majelis Hakim berwenangmemeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa yang dipermasahkan dalam eksepsi ini adalah apakah Sengketa KeputusanPejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dalam petiumnya angka 2, Penggugat menuntut agar Sertifikat yang diterbitkanTergugat cacat hukum dan batal demi hukum atau setidakktidaknya

Yaitu dalam hal Badan/pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal ini merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas,maka sertifikat hak Milik No. 39/Menteng, seluas 1.177 M2tersebut,adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perselisihan atas sertifikat merupakan kewenanganmutlak( kompetensiabsolute) dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,maka eksepsi tentang Kompetensi absolute dapatdikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menyatakan Sertifikathak milik No. 39/Menteng seluas 1.177 M2 cacat hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kompetensi absolute tersebut, maka Penggugatadalah pihak yang kalah,dan oleh karenanya dibebani membanyar biaya yang timbul dari perkara aquo;Mengingat ketentuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan 202020 no nono nc nn nonc nc ncnenMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 222 20222222202 22Menimbang, bahwa di

Purwakarta Kab.Purwakarta atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib. atau setidaktidaknyapada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat didaerah Tanah Abang JakartaBarat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan

Pengadilan Negeri Kelas A Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telahmenggunakaqn Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa sebelumnya menghubungi sdr JEMI (belum tertangkap)pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wib. untuk membeli 1(satu)paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari sdrJEMI (belum tertangkap) ,

Adapun perkara delikpidana benar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri namun tidak termasukdalam petitum gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi kKewenangan absoluteterhadap sengketa ekonomi syariah yang terjadi karena perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) termasuk sengketa soal Simpanan Modal KoperasiSyariah serta pengelolaan kelembagaan usaha koperasi syariah, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi kedua dariTergugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II bahwa gugatanPenggugat obscuur libel dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatanPenggugat telah memasukkan sangkaan penggelapan yang merupakan delikpidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana KetentuanPasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Apalagidengan obyek perkara serta pemilihan pengadilan berdasarkan yang adamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengadili.Perlawanan yang diajukan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) 1. Bahwa, dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mendalilkanbahwa pengajuan perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan mengajukan kreditpada tanggal 2 Nopeember 2011.2.

timbul sengketa hukum diantarapara pihak;Menimbang, bahwa dari domisili/tempat tinggal Pelawan dan Terlawan IIadalah berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Bondowoso, dan juga obyek yangdijadikan jaminan yang di mohonkan untuk di eksekusi lelang oleh Terlawan II adalahjuga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso serta adaya Clausul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang No. 620201001027104tanggal 5 Nopember 2009, maka sudah jelas sengketa diantara para pihak adalahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi TerlawanIl yang menyangkut Perlawanan yang diajukan merupakan kewenangan relativePengadilan Negeri Bondowoso adalah beralasan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara pihakpihak adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, maka Pengadilan NegeriJember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi

Rajabasa, BandarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor1214/Pid.Sus/2015/PN.TjkLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaanatau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Berawal pada

Negeri Katon, Kab.Pesawaran atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tempatkediaman sebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat PengadilanNegeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan

ini;DALAM PROVISIMenimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yangmenyatakan menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Penggugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar,oleh karena itu maka putusan tentang provisi tersebut patut untuk dipertahankandan dikuatkan;DALAM EKSEPSI Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat telah mengajukanbeberapa hal pokok antara lain: Tentang kewenangan

Pengadilan Negeri Makassar Gugatan Penggugat yang Error In Persona Gugatan Prematur Gugatan Kabur (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa tentang kompetensi Pengadilan Negeri Makassar,Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dalamputusan sela yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harusdiputus bersama pokok perkara; Menangguhkan biaya perkara sampaipada putusan akhir;Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg menentukan bahwa eksepsi

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) Nomor 2Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2017Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UndangUndang,penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan dapat ditempuh melaluiPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal tersebut, makaterhadap eksepsi tentang kewenangan

pengadilan negeri, Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusansela Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2017 Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Mks harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkatbanding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain eksepsi tentang kewenanganmengadili, yaitu yang berkaitan dengan Gugatan

Sukabumi, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia

PRAYOGA Bin TUIP pada hari Sela tanggal 17 Maret2015 jam.03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cibodas, Desa Bojong,Kec.Cikembar, Kab.Sukabumi, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya,e 5 menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atausesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa berawal ketika

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PN TjkJahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan perbuatan tersebut

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasal atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut := Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi KONI RIVANTO yang merupakan adik iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi KONI RIVANTO tinggal satu rumahdi Jl.

NTT)atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kejahatan menista ataumenista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannyaitu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedangdiketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal

NTT)atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang yang berwenangHal. 2 dari 10 hal. Put.