BUPATI KARAWANG., II. IWAN KURNIAWAN VS JEJEN;

PUTUSANNomor 124 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan AhmadYani, Nomor 1, Karawang, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1.H. KIKI SAUBARI, S.H.

., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1,Karawang;NURHAYATI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Karawang, berkantor di Jalan Ahmad Yani,Nomor 1, Karawang;KARWA EKA PERMANA, S.H., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Karawang, berkantor di Jalan Ahmad Yani,Nomor 1, Karawang;JAJANG SUGIRMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia

,Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1,Karawang;HELI HELIASARI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1,Karawang;HERYADI AFFANDI, kewarganegaraan Indonesia, JabatanPelaksana pada Bagian WHukum Setda KabupatenKarawang, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1,Karawang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/3490HUK/2015 tanggal 23 Juni 2015;Halaman

Iwan Kurniawansebagai Pejabat Kepala Desa Situdam, Kecamatan Jatisari,Kabupaten Karawang periode 2012 s.d. 2018 dengan tidakmempertimbangkan semua data dan kepentingan Penggugat sebagaipemenang yang memperoleh suara terbanyak;2.

Tahun 2012 di wilayah Kabupaten Karawang periode Tahun2012 2018, sepanjang mengenai pengangkatan Sdr.

KARAWANG INDAH SUKSES;;

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1737/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasin,jabatan Direktur PT Trans Heksa Karawang;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jombang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor12/THKKuasa

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88548/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00224/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 30 September2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00002/507/12/408/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

HANSAE KARAWANG INDONESIA

HANSAE KARAWANG INDONESIA, tempat kedudukan di DusunRumambe II, Desa Anggadita, Kecamatan Klari Karawang, Jawa Barat 41371,diwakili oleh Kim Sang Tae, selaku Direktur Utama, beralamat di DusunRumambe II, Kp.

Sukamanah Anggadita Klari, Karawang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43027/PP/M.XII/16/2013, tanggal 30 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

Nomor 24 tanggal 29 November2006, disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham tanggal 4 Januari 2007 Nomor W700142H2.01.01TH.2007 berkedudukan di Kabupaten Karawang;Bahwa Pemohon Banding berusaha di bidang industri garment yang juga menerimapekerjaan pembuatan pakaian jadi atas dasar permintaan dari pemesan di Luar Negeri(maklon internasional), dimana, bahan, spesifikasi tehnis berupa ukuran, model, corak,quantity, saat dan tempat penyerahan barang jadi ditentukan oleh pihak pemesan;Bahwa menurut Pemohon

Hansae Karawang Indonesia, NPWP 02.627.482.9431.000, beralamat diDusun Rumambe IJ KP Sukamanah, Anggadita, Klari Karawang, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 4.369.186.987,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.590.407.103,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (1.590.407.103,00)Kelebihan

Indonesia, NPWP 02.627.482.9431.000, beralamat diDusun Rumambe IT KP Sukamanah, Anggadita, Klari Karawang, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 menjadisebagaimana di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perUndangUndangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak

PT KARAWANG INDAH SUKSES

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1736/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasin,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88538/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00228/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00019/207/11/408/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataHalaman 6 dari 8 halaman.

BUPATI KARAWANG., II. IWAN KURNIAWAN VS JEJEN

PUTUSANNomor 180 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembalikedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani,Nomor 1, Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.H.

., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, alamat kantor di Jalan Anmad Yani, Nomor 1,Karawang;Nurhayati, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Karawang, alamat kantor di Jalan Anmad Yani,Nomor 1, Karawang;Karwa Eka Permana, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, alamat kantor di Jalan Anmad Yani, Nomor 1,Karawang;Jajang Sugirwan, S.H., kewarganegaraan

Indonesia,Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, alamat kantor di Jalan Anmad Yani, Nomor 1,Karawang;Heli Heliasari, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanPelaksana pada Bagian WHukum Setda KabupatenKarawang, alamat kantor di Jalan Anmad Yani, Nomor 1,Karawang;Heryadi Affandi, kewarganegaraan Indonesia, JabatanPelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKarawang, alamat kantor di Jalan Anmad Yani, Nomor 1,Karawang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/4679HUK/2016, tanggal

HANSAE KARAWANG INDONESIA

HANSAE KARAWANG INDONESIA, Jenis Usaha : IndustriGarmen, beralamat di Dusun Rumambe Il KP Sukamanah,Anggadita, Klari Karawang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor 43025/PP/M.XII/16/2013, tanggal 30 Januari 2013 yang telahberkekuatan

dipungut oleh Pemohon Banding;Bahwa Pemohon tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadappenyerahan ekspor sebesar Rp. 33.429.516.075,00 menjadi penyerahan yangterutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 33.429.516.075,00;Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiBahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Penanaman Modal Asingyang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yonsah Minanda SH, MH Nomor 24tanggal 29 Nopember 2006, disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham tanggal 4Januari 2007 Nomor 1 berkedudukan di Kabupaten Karawang

Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor43025/PP/M.XII/16/2013, tanggal 30 Januari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasSurat Keputusan Terbanding Nomor: KEP895/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 27Agustus 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganMei 2008 Nomor: 00002/207/08/431/10 tanggal 7 Januari 2010, atas nama: PT.Hansae Karawang

Hansae Karawang Indonesia,NPWP 02.627.482.9431.000, beralamat di Dusun Rumambe I!

KP Sukamanah, Anggadita, Klari Karawang, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Mei 2008 menjadi sebagaimana di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARAWANG INDAH SUKSES

MISTA VS KEPALA DESA WALAHAR, KECAMATAN KLARI, KABUPATEN KARAWANG

;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada kantor Hukum RafaelSitumorang, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di JalanLodaya No.40 A Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Juni 2015 5 222 0nn nonce n nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANHalaman 1 dari 71 Putusan Perkara Nomor: 75/G/2015/PTUNBDGKEPALA DESA WALAHAR, KECAMATAN KLARI, KABUPATEN KARAWANG,tempat kedudukan JIl.Bendung Walahar, Kecamatan Klari,Kabupaten Karawang 41371 ;2 29220Dengan ini

, Kepala BPMPD KabupatenHalaman 9 dari 71 Putusan Perkara Nomor: 75/G/2015/PTUNBDGKarawang, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Wakil Ketua DPRDKabupaten Karawang, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Karawang;.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Dinas SosialPemerintah Kabupaten Karawang oleh Tergugat, maka pada tanggal 4 Mei2015 Karang Taruna terpilin hasil Temu Karya mengadakan Hearing ke2yang bertempat DPRD Kabupaten Karawang bersama Komisi D DPRD,Kepala BPMPD, Asda 1, dan Dinas Sosial Pemerintah KabupatenKarawang dengan menghasilkan keputusan sebagai9)=1 a1.

Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Asda I, BPMPD, Dinas Sosial,memberikan pandangan bahwa berita acara pada rapat pertama sebagaikesepakatan, agar permasalahan Karang Taruna Desa Walahar agar dikajidan ditindaklanjuti;2.

Bahwa dengan timbulnya dualisme kepengurusan Karang Taruna DesaWalahar maka pada tanggal 7 Mei 2015 diadakan Rapat Hasil FasilitasiKepengurusan Karang Taruna Desa Walahar, Kecamatan Klari, diPemerintahan Kabupaten Karawang Sekretariat Daerah yang dipimpinlangsung oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang denganpeserta Kepala BPMPD Kabupaten Karawang, Sekretaris DinsosKabupaten Karawang, Kabag Hukum Setda Kabupaten Karawang,Inspektorat Kabupaten Karawang, Kasi Trantio Kecamatan Klari, PengurusKarang

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

PUTUSANNomor 1924/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88540/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00230/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00021/207/11/408/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG ;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1842/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT O1/RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Putusan Nomor 1842 /B/PK/Pjk/2018September 2011 Nomor 00002/507/11/408/15, tanggal 13 Juli 2015, atasnama PTI Trans Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000,beralamat di Dusun Kaligandu RT O1/RW 01, Telukjambe Barat,Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi: JalanSemalang Indah 8/8, Sukolilo, Surabaya);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1842 /B/PK/Pjk/2018pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H.

ADANG BIN HUSEIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG

Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama denganacara biasa yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusandalam sengketa antara : nnn nnn nnn nn ne nnn ne nnn enc nn ncaaADANG BIN HUSEIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Bojong Karyal RT.008 RW.001Desa Rengasdengklok Selatan KecamatanRengasdengklok, Kabupaten Karawang

Tertanggal 22 September 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan diJl.Jenderal Achmad Yani No.68 Karawang 41314 ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor : 84/G/2014/PTUNBDG 1. Nama R.Koen IrWibowo,NIP 1960102402Jabatan Kepala SeSengketadan Perk2. Nama Wagita, SNIP 1962061C003Jabatan Kepala StPerkara F3. Nama Sutarmin,NIP 1961040002Jabatan Kepala StSengketaKonflik Pe4.

Tertanggal 26 September 2014yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 26 September 2014 dan telah diperbaiki tanggal 11 Nopember 2014dengan Register Perkara Nomor : 84/G/2014/PTUNBDG ;Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah adanyaKeputusan Tata Usaha Negara berupa : n0nnn nn nn nnnHalaman 3 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor : 84/G/2014/PTUNBDGe Sertipikat Hak Milik No. 01360 Desa Rengasdengklok Selatan, KecamatanRengasdengklok, Kabupaten Karawang

Surat Keterangan Desa Rengasdengklok Selatan, Nomor : 593.21/381/DS,tanggal 21 Mei 2014, yang menerangkan :Kepala Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok,Kabupaten Karawang belum pernah mengeluarkan Surat KeteranganHIBAH maupun WARIS tertanggal 26 Oktober 2004 ;b.

Karawang, yangditerima Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,yang di atur dalam :n nomenon nen nenn ners nn nennnnnnennnsPembuktian Hak Baru Pasal 23 huruf a butir 2, huruf e ;Pembuktian Hak Lama, Pasal 24 ayat (2);Pemindahan Hak, Pasal 38 ayat (1);Pembebanan Hak, Pasal 44 ayat (1), ayat (2);2.

ADITYA LAKSANA SEJAHTERA) adalah pemegang Hak Guna Bangunan Pasar Cikampek I Kabupaten Karawang yang sah;3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. ADITYA LAKSANA SEJAHTERA;4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Pasar Cikampek I atas nama Penggugat;5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;6.

PEMERINTAH DAERAH KARAWANG2. PT.CELEBES NATURAL PROPETINDO3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG

. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022,Laporan PolisiNomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat,tertanggal 20 September 2022 yang diduga melakukan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP adalah tidak sah menurut hukum;

Pemohon:
ASEP AANG RAHMATULLAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Karawang Cq.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Karawang

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1815/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88549/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00225/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 30 September2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00046/207/12/408/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 26 Februari 2018;Halaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

KARAWANG INDAH SUKSES

Penggugat:
DOYOT
Tergugat:
Bupati Karawang

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1812/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88562/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00241/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00005/407/13/408/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361 (Alamat korespondensi: Jalan Semalang Indah 8/8, Sukolilo,Surabaya);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganHalaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

DALAM REKONVENSIMengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah atas tanah seluas 97.716 m2 (Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi);Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang untuk mencabut blokir yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi terhadap permohonan

Batuah Bauntung Karawang Primaland;Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayarkan kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakannya seluruh

BATUAH BAUNTUNG KARAWANG PRIMA LANDII. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG