Ditemukan 51712 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-02-2012 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor 84/PDT.P/2012/PN.NGJK
Tanggal 14 Februari 2012 — Nama : LAMIRAH Jenis kelamin : Perempuan Umur : 50 Tahun Pekerjaan : Tani Alamat : Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Agama : - Warga Negara : Indonesia Status : -
222
  • Nama : LAMIRAH Jenis kelamin : PerempuanUmur : 50 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten NganjukAgama : -Warga Negara : IndonesiaStatus : -
    Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 219.000 (Dua Ratus SembilanBelas Ribu Rupiah)Hakim Tunggal : SUNOTO, SH MHPanitera Pengganti : LUKARTONO, SHPutus Tanggal, 07 Februari 2012 ( dikabulkan )84/PDT.P/2012/PN.NGJKNama : LAMIRAHJenis kelamin : PerempuanUmur : 50 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten NganjukAgama :Warga Negara : IndonesiaStatus :Tanggal Daftar : 06 Februari 2012Amar Putusan :1.
Upload : 17-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 179/Pdt.G/2016/PN Wat
P : SOEWIGNJO T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo
7016
  • P : SOEWIGNJOT : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo
    Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana telahtercatat dalam Data Daftar Nominatif Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DaerahIstimewa Yogyakarta, khususnya di Desa Palihan, Kec.
    ProgoNomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Kulon Progo.
    Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo telah menindaklanjuti dengan menyusun PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah PemerintahKabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapat padaPasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayahKabupaten
    Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusunPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlakusejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September 2014,sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah PemerintahKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semuatambak yang telah ada dan yang berada diluar Zonasi agarkegiatannya dihentikan.Bahwa Tergugat secara tegas menolak terhadap posita gugatandari Penggugat yang menyatakan mengetahui dari PernyataanPanitia Pengadaan Tanah untuk Bandara Baru Yogyakarta
    IPL untuk proyek ini selanjutnya ditunjuk ManagerProyek (Pemimpin Proyek) Proyek Persiapan PembangunanBandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progoberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Wat
P : TUKINO T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
5115
  • P : TUKINOT : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
    Kulon Progo Tahun 20122032; berbunyi : Kawasan Peruntukkan Budi Daya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf b (Kawasan Peruntukkan Perikanan BudiDaya) meliputi budi daya perikanan air payau di Kec. Temon, Wates danGalur;.
    Yogyakarta di Kulon Progo(Tergugat ), bahwa terhadap Para Petani tambak yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, tidakHalaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.
    , Desa Palihan, dan Desa Glagah, Kecamatan TemonKabupaten Kulon Progo;.
    diDesa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalamPeta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran IlPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014Selanjutnya dalam lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukantambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Pasir Kadilangusedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Alasan lainnya sehingga Tergugat Ill memberikan Penilaian Rp 0,(nol
    Lahan atau tanah dimana tambak milik Penggugatberada di atasnya, termasuk dalam daftar nominatif untuk mendapatkan gantikerugian area terdampak rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo.
Register : 25-02-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN WATES Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Wat
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
PD BPR BANK PASAR KULON PROGO
Tergugat:
1.HARYADI
2.MURSILAH
3.WONGSO PAWIRO
4.RUJIYAH
6010
  • Penggugat:
    PD BPR BANK PASAR KULON PROGO
    Tergugat:
    1.HARYADI
    2.MURSILAH
    3.WONGSO PAWIRO
    4.RUJIYAH
Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3533 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA di KULON PROGO, dk vs SURYONO
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA, selaku KETUA PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTAdi KULON PROGO, dk vs SURYONO
    Heri, selaku warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo; saksi Purwoko, selaku pendamping pembuatan tambak di DesaJangkaran Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II yaitu: Saksi Ir.
    EndangPurwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;2. Surat Nomor 523/0671, tanggal 14 Juli 2014 perinal Pemberitahuan/Teguran ke2 yang ditandatangani oleh drh. Rr. EndangPurwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/4011, tanggal 23 Juli2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yangditandatangani oleh dr.H. Hasto Wardoyo, Sp.OG.
    ., (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan: Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahKabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progodengan kriteria:1.
    Progo untuk mempertanyakan perijinan seluruhtambak yang ada di Desa Sindutan dan Desa Jangkaran,Kabupaten Kulon Progo dan ternyata diperoleh jawaban dariPemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa Surat kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.
    sertatidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kulon ProgoHalaman 24 dari 43 Hal.
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 176/Pdt.G/2016/PN Wat
P : SUPRIYONO T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
6617
  • P : SUPRIYONOT : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
    Kepala Seksi Sengketa dan konflikPertanahan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;Halaman 1 dari 65, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2016/PN Wat Agustinus Heru Atmana.A.Ptnh Kepala Sub SeksiPengaturan Tanah Pemerintah Kantor PertanahanKabupaten Kulon Progo.
    Bahwa Tergugat secara tegas menolak terhadap posita gugatandari Penggugat yang menyatakan pengelolaan usaha tambak olehPenggugat sudah sesuai dengan Zonasi peruntukan PeraturanDaerah Provinsi DY Nomor 16 Tahun 2011.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Kulon Progo.
    Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo telah menindaklanjuti dengan menyusun PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangHalaman 21 dari 65, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2016/PN WatRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah PemerintahKabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapat padaPasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RIRW Kabupaten; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai
    Bahwa untuk percepatan pengadaan tanah untuk kegiatanpembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kulon Progo ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta maka Menteri Perhubunganmenerbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan NomorKP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PT.Angkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015;.
    Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara BaruYogyakarta di Kulon progo;Alamat : Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta, DIY;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. PT ANGKASA PURA (Persero); Cq. Proyek Manager PT Angkasa Pura Pembangunan Bandara BaruInternasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;Beralamat di: Komplek Bandara Adi Sucipto Jl.
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Wat
Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
5313
  • Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
    KetuaPanitia PelaksanaPengadaan TanahBandara Baru Yogyakarta di Kulon progo;Alamat: Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta, DIY, telah memberikan kuasa kepada :* HERI SUSANTO, SH.
    Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RTRW Kabupaten; dan b. bersama dengan RTRW Kabupatensebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten danPasal 111 huruf h berbunyi memanfaatkan wilayah atau melaksanakanpembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannyasebagaimana tertuang dalam MRencana dZonasi Wilayah Pesisir.Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor10 Tahun 2014
    Kebonrejo, Desa Palihan,dan Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;.
    Bahwa untuk percepatan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunanBandar Udara di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah lstimewaYogyakarta maka Menteri Perhubungan menerbitkan Surat KeputusanMenteri Perhubungan Nomor: KP.280 Tahun 2015 tentang PenugasanKhusus kepada PT. Angkasa Pura (Persero) dalam Rangka PercepatanProses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta tanggal 29 Mei 2015;.
    Kulon Progo semuanya tidak ada yang berijin(in casu termasuk usaha tambak udang yang digarap Penggugat);Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 5 ayat (1)menyebutkan orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerahwajid memiliki ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan dan ayat (2)menyebutkan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yaitu ijin Usaha Perikanan, yang
Register : 17-01-2024 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN SLEMAN Nomor 2/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn
Tanggal 15 Februari 2024 — Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta
5252
  • Pemohon:
    Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
    Termohon:
    Drs. H. Jaka Sarwanta
Upload : 17-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 178/Pdt.G/2016/PN Wat
SAKIYEM T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
7421
  • SAKIYEMT : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
    Kulon Progo Tahun 20122032;Bahwa secara yuridis usaha tambak yang dikelola Penggugatseharusnya mendapatkan ganti kerugian baik fisik maupun non fisik,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangansebagai berikut :a.
    Kulon ProgoTahun 20122032; berbunyi : Kawasan Peruntukkan Budi Dayasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (KawasanPeruntukkan Perikanan Budi Daya) meliputi budi daya perikanan airpayau di Kec. Temon, Wates dan Galur;08.
    Kulon Progo, sebagaimana telah tercatat dalam DataDaftar Nominatif Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah lstimewa Yogyakarta,khususnya di Desa Palihan, Kec. Temon, Kab.
    ProgoNomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Kulon Progo.
    IPL untuk proyek ini selanjutnya ditunjuk ManagerProyek (Pemimpin Proyek) Proyek Persiapan PembangunanBandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progoberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Wat
P : DARJO IRONO T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
5115
  • P : DARJO IRONOT : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
    Kulon Progo, DIYogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. DEDDYSUWADI SR, S.H., SUYANTO SIREGAR, S.H. dan ABDULLAHFAHMI NGISOM, S.H.
    Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara BaruYogyakarta di Kulon Progo; Alamat : Jalan Brigjen Katamso, Keparakan,Mergangsan, Yogyakarta, DIY, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1)2)3)4)Heri Susanto, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan Kabupaten Kulon Progo;Agustinus Heru Atmana, A. Ptnh Kepala Sub Seksi Pengaturan TanahPemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;Muhammad Rifgi, A.
    Kulon Progo Tahun20122032; berbunyi : Kawasan Peruntukkan Budi Daya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf b (Kawasan Peruntukkan Perikanan BudiDaya) meliputi budi daya perikanan air payau di Kec.
    Bahwa Tergugat secara tegas menolak terhadap posita gugatan dariPenggugat yang menyatakan pengelolaan usaha tambak oleh Penggugatsudah sesuai dengan Zonasi peruntukan Peraturan Daerah Provinsi DIYNomor 16 Tahun 2011.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor169/Pdt.G/2016Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanPesisir dan PulauPulau Kecil Pasal 7 ayat (
    Progo Nomor 10 Tahun2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun2014 2034 menyebutkan : Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran danDesa Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014Selanjutnya dalam lampiran ll PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu
Register : 02-04-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN WATES Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Wat
Tanggal 30 Juli 2020 — Kulon Progo cq Camat Temon Kecamatan Temon, Kab. Kulon Progo cq Pemerintah Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta
11021
  • Kulon Progo cq Camat Temon Kecamatan Temon, Kab. Kulon Progo cq Pemerintah Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 K/Pdt/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA, DI KULON PROGO, dk vs Ny. CIPTOMIHARJO
3326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA, SELAKU KETUA PANITIAPELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BANDARA BARUYOGYAKARTA, DI KULON PROGO, dk vs Ny. CIPTOMIHARJO
    Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Termohon Keberatan , telahmengundang warga masyarakat petani tambak yang masuk dalam daftarnominatif pemberian ganti rugi usaha tambak yang terdampak RencanaPembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, bertempat di BalaiDesa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. dihadiri olehPemohon Keberatan dan Para Warga Masyarakat Petani Tambak DesaJangkaran Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
    Nomor 233 K/Pdt/2017Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanPesisir dan PulauPulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (8) dan ayat (5), bahwaberdasarkan undangundang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progotelah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tahun2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah PemerintahKabupaten
    Nomor 233 K/Pdt/2017 Saksi Muh Heri, selaku warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo; Saksi Purwoko, selaku pendamping pembuatan tambak di DesaJangkaran Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II yaitu: Saksi Ir.
    Kulon Progo;Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo telah pernah melakukan BimbinganTeknis kepada perwakilan Kelompok Usaha Budidaya Ikanpada sekitar Tahun 2014 dan Tahun 2015 bertempat di KantorDinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo di Wates;Bahwa benar pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo telah pernah melayangkan suratpemberitahuan/teguran kepada para petambak udang vaname diHalaman 18 dari 40 hal.
    Rr.Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;2. Surat Nomor 523/0671 tanggal 14 Juli 2014 perihalPemberitahuan/Teguran ke2 yang ditandatangani oleh drh.Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor500/4011 tanggal23 Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisiryang ditandatangani oleh dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG.
Register : 27-11-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor 724/PDT.P/2012/PN.NGJK
Tanggal 4 Desember 2012 — Nama : MASIYEM Jenis kelamin : Perempuan Umur : 59 Tahun Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Agama : - Warga Negara : Indonesia
152
  • Nama : MASIYEM Jenis kelamin : Perempuan Umur : 59 Tahun Pekerjaan : Mengurus Rumah TanggaAlamat : Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten NganjukAgama : -Warga Negara : Indonesia
    724/PDT.P/2012/PN.NGJKNama : MASTYEMJenis kelamin : PerempuanUmur : 59 TahunPekerjaan : Mengurus Rumah TanggaAlamat : Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten NganjukAgama teWarga Negara : IndonesiaTanggal Daftar : 27 Nopember 2012Amar Putusan :1.
Register : 28-07-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 164/Pdt.P/2016/PN Krg
Tanggal 28 Juli 2016 — SUWARNO, tempat & tanggal lahir, Karanganyar, 21-11-1978, Pekerjaan swasta, Agama Islam, alamat Waru Kulon Rt. 01/07 Desa Dayu Kec. Karangpandan ; 2. GIYATMI, tempat & tanggal lahir, Karanganyar, 22-09-1980, Pekerjaan swasta, Agama Islam, alamat Waru Kulon Rt. 01/07 Desa Dayu Kec. Karangpandan ; Selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;
159
  • SUWARNO, tempat & tanggal lahir, Karanganyar, 21-11-1978, Pekerjaan swasta, Agama Islam, alamat Waru Kulon Rt. 01/07 Desa Dayu Kec. Karangpandan ;2. GIYATMI, tempat & tanggal lahir, Karanganyar, 22-09-1980, Pekerjaan swasta, Agama Islam, alamat Waru Kulon Rt. 01/07 Desa Dayu Kec. Karangpandan ;Selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;
    PENETAPANNOMOR : 164/Pdt.P/2016/PN KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ParaPemohon :1 SUWARNO, tempat & tanggal lahir, Karanganyar, 21111978, Pekerjaanswasta, Agama Islam, alamat Waru Kulon Rt. 01/07 Desa Dayu Kec.Karangpandan ;2 GIYATMI, tempat & tanggal lahir, Karanganyar, 22091980, Pekerjaanswasta, Agama Islam, alamat Waru Kulon Rt.
Putus : 16-01-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3540 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA DI KULON PROGO, DK lawan ANWAR HIDAYAT DJUMBADI
6229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA DI KULON PROGO, dan Pemohon Kasasi II: PT. ANGKASA PURA I (Persero) tersebut;
    KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA DI KULON PROGO, DKlawanANWAR HIDAYAT DJUMBADI
    Progo Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanPesisir dan PulauPulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), bahwaberdasarkan UndangUndang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progotelah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tahun2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah PemerintahKabupaten Kulon
    Kulon Progo;Bahwa benar selurun Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan AirPayau / budidaya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progobaik yang telah berdiri sebelum maupun setelah berlakunyaPeraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentangPedoman Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mendaftarkanusahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Kulon Progo;Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanHalaman 19 dari 41 hal.
    Rr.Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;2. Surat Nomor 523/0671 tanggal 14 Juli 2014 perihalPemberitahuan/Teguran ke2 yang ditandatangani oleh drh.Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor:500/4011 tanggal 23Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yangditandatangani oleh dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG.
    (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan: Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahHalaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 3540 K/Pdt/2016Kabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progodengan kriteria:1.
    PERDA Kabupaten Kulon ProgoHalaman 23 dari 41 hal.
Register : 16-05-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor 345/PDT.P/2012/PN.NGJK
Tanggal 22 Mei 2012 — Nama : SARTO Jenis kelamin : Laki - Laki Umur : 62 Tahun Pekerjaan : Petani Alamat : Dsn Padongan Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Agama : - Warga Negara : Indonesia Status : -
132
  • Nama : SARTO Jenis kelamin : Laki - Laki Umur : 62 Tahun Pekerjaan : PetaniAlamat : Dsn Padongan Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten NganjukAgama : -Warga Negara : IndonesiaStatus : -
    345/PDT.P/2012/PN.NGJKNama : SARTOJenis kelamin : Laki LakiUmur : 62 TahunPekerjaan : PetaniAlamat : Dsn Padongan Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor, Kabupaten NganjukAgama tsWarga Negara : IndonesiaStatus :Tanggal Daftar : 16 Mei 2012Amar Putusan :1.
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 130/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cq. Proyek Manager Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9918
  • Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atas ganti kerugian secara fisik terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan seluas 2044 m2 yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang terdampak Proyek Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;3.
    Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Cq. Proyek Manager Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor:500/2974tanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan menyatakanbahwa usaha tambak yang berada di lokasi calon BandaraInternasional Yogyakarta Kab. Kulon Progo semuanya tidak adayang berijin (in casu termasuk usaha tambak yang digarapPemohon Keberatan) (TK 25);8.2.
    Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Daerah lIstimewa Yogyakarta Nomor 2035/30034/XI/2015perihal Informasi Keberadaan Tambak di lokasi obyek pengadaanTanah Bandara kepada Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo,selanjutnya disebut TK.I 5;Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 130/Pat.G/2016/PN Wat10.Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo atas namaBupati Kulon Progo Nomor 500/2974 tanggal 20 Mei 2016 perihalSurat Pemberitahuan, selanjutnya disebut TK. 6;Surat dari Ketua
    sisi lain Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan Ilmendasarkan dalil bantahannya dengan Pasal 69 ayat (2) huruf d.Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun2012 2032, Pasal 53 ayat (1) huruf d.
    Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Lampiran IlPeraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau KecilTahun 2014 2034, Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo,Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 130/Pat.G/2016/PN WatPasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon ProgoNomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan
    Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atasganti kerugian secara fisik terhadap usaha tambak yang dikelolaPemohon Keberatan seluas 2044 m2 yang terletak di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang terdampak ProyekPembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta;3.
Register : 17-03-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 56/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Mei 2014 — CHITRA THE vs KEPALA KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan 1. N U R ‘ A I N I. dk
4119
  • CHITRA THE vs KEPALA KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan 1. N U R A I N I. dk
    Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HukumMIRZA ISKANDAR EFFENDY & Rekan, beralamat di JalanPandugo Timur Ill/1 Blok A/53, Penjaringansari, Rungkut,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni2013, selanjutnya disebut sebagai pihak ;Melawan:KEPALA KELURAHAN' LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI,PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan diJalan Lidah Kulon No. 5, Surabaya Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : TRIPRIJANTO BUDI PRIHATIN, SH.
    Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat, berkantor di Perumahan MengantiPermata Indah Blok A2, Putat LorGresik, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013...2Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013, selanjutnya disebutsebagai pihak ; TERGUGAT/TERBANDING $Dan1.NUR AINI, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JalanLidah Kulon, RT/RW : 005/002, Kelurahan Lidah Kulon,Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya ;P.
    Para Advokadpada Law Firm : ANDRI WIJAYA & Associates, berkantor diJalan Manyar Rejo IX/4 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 Agustus 2013, Selanjutnya disebut sebagaipihak ; TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING 2.DARMAD JI, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di JalanLidah Kulon, RT/RW : 006/002, Kelurahan Lidah Kulon,Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTTila FSM Ba Ga, teases esenensemnnsennnnemnnnennnnnemamannenenrneenins
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Wat
Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
6515
  • Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
    Kulon Progo, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada H. DEDDY SUWADI SR, S.H., SUYANTOSIREGAR, S.H., dan ABDULLAH FAHMI NGISOM, S.H.
    Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telahmenindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten KulonProgo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dariPeraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupatenberkedudukan : a. melengkapi RIRW Kabupaten; dan b. bersamadengan RIRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataanruang wilayah Kabupaten
    Yogyakarta di Kulon Progo(Tergugat lI), bahwa terhadap Para Petani tambak yang terdampakRencana Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, tidakmendapatkan penilaian ganti kerugian baik fisik maupun non fisik,dikarenakan adanya legal opinion (Pendapat Hukum) dari KejaksaanTinggi Yogyakarta dan bagi warga petani tambak yang tidak setujuterhadap penilaian ganti rugi tersebut, oleh Tim Panitia PelaksanaPengadaan Tanah, diminta mengajukan gugatan ke Pengadilan;Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor
    Kebonrejo, DesaPalihan, dan Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;Setelah adanya IPL untuk proyek ini selanjutnya ditunjuk Manager Proyek(Pemimpin Proyek) Proyek Persiapan Pembangunan Bandar UdaraInternasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SuratKeputusan Direksi PTI.
    Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan : Sub Zona Tambak berada diDesa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambardalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo padaLampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014Selanjutnya dalam lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan DusunPasir
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Wat
P : HIBOR MANISE T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
5310
  • P : HIBOR MANISET : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
    Kulon Progo,DI Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: H. DEDDYSUWADI SR, S.H., SUYANTO SIREGAR, S.H. dan ABDULLAHFAHMI NGISOM, S.H.
    ., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan Kabupaten Kulon Progo;Agustinus Heru Atmana, A. Ptnh Kepala Sub Seksi Pengaturan TanahPemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;Muhammad Rifgi, A.
    Kulon Progo Tahun 20122032; berbunyi : Kawasan Peruntukkan Budi Daya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf b (Kawasan Peruntukkan Perikanan BudiDaya) meliputi budi daya perikanan air payau di Kec.
    Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusunPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunyaPeraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar Zonasi agarkegiatannya dihentikan.8.
    Progo Nomor 10 Tahun 2014tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan : Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan DesaBanaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran IlLPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014Selanjutnya dalam lampiran ll PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu