Selanjutnya terdakwa diminta mencari orang yang berminat bekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkanorangorang yang akan didekati terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiongagar dalam hal mencari orang terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat dariWakapolres Cilacap juga Pertamina Cilacap.

membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi KARMAN WAGIOdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;e Bahwa pada bulan September 2015, Saksi dikenalkan oleh saudara Sugihartokepada terdakwa yang katanyabisa memasukkan saksi di proyek Langit BiruPertamina Cilacap, dan saat itu Terdakwa menyampaikanpenawaran tersebutmerupakan mandat

AliasTiong (masih dalam pencarian) yang mengenalkan diri sebagai pengusaha dariJakarta menyampaikan mengenai adanya proyek besar di Cilacap yaitu ProyekLangit Biru di Pertamina Cilacap dan untuk itu dibutuhkan karyawan yang akandipekerjakan di PT ESTA;Bahwa selanjutnya Terdakwa di minta mencari orang yang berminat bekerja diproyek tersebut dan untuk meyakinkan orangorang yang akan didekatiTerdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiong agar dalam hal mencariorang terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

Mustofa Alias Tiong (DPO)yang mengenalkan diri sebagai pengusaha dari Jakarta menyampaikan mengenaiadanya proyek besar di Cilacap yaitu Proyek Langit Biru di Pertamina Cilacapdan untuk itu dibutuhkan karyawan yang akan dipekerjakan di PT ESTA;Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa di minta mencari orang yang berminatbekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkan orangorang yang akandidekati Terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiong agar dalam halmencari orang Terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

2016 dengan Mustofa Alias Tiong (DPO) yangmengenalkan diri sebagai pengusaha dari Jakarta menyampaikan mengenai adanyaproyek besar di Cilacap yaitu Proyek Langit Biru di Pertamina Cilacap dan untuk itudibutuhkan karyawan yang akan dipekerjakan di PT ESTA selanjutnya Terdakwa diminta mencari orang yang berminat bekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkanorangorang yang akan didekati Terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiongagar dalam hal mencari orang Terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

Oleh karena mandat merupakan suatupelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksudmemberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n.pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetappada pemberi mandat.

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat46pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut ;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi ataudelegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Pelimpahan ini bermaksud memberiwewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabatTata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakankeputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap padapemberi mandat.

Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturanperundang undangan yang melandasinya karena mandat merupakanhal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan ;Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Bergemenyatakan bahwa syarat syarat delegasi antara lain a Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkanitu ; b Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan

adalah pelimpahan wewenangkhusus terjadi antara atasan dengan bawahan ; Bahwa jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas Surat KeputusanBupati Tanjung Jabung Barat atas nama Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/PAD/BH/VI.9/2011 tanggal 21 November 2011 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai GroupNomor : 16/BH/KDK.52/IV/2000 tanggal 12 April 2000 adalahbersifat delegasi bukan mandat karena ciri mandat adalah antaraatasan

Mandat: Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenaidistribusi wewenang yang telah ada, yang ada adalah suatuhubungan internal, seperti Menteri dengan dan/atau menugaskanDirjen.

Dengan demikianpemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi hinggamenerbitkan LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016 tidak dapatdikategorikan sebagai delegasi, karena BPK Perwakilan Provinsi Jambi danAKN V adalah bawahan/pembantu BPK RI sehingga pelimpahankewenangan yang ada adalah mandat;Bahwa sebagaimana telah diuraikan karena BPK Perwakilan ProvinsiJambi mendapat kewenangan dimaksud secara mandat sehingga yangbertanggung jawab terhadap LHP Nomor 20.C/LHP/XXVIII.JMB/5/2016adalah

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa a quotidaklah dalam posisi penerima mandat.

Hal tersebut karena di satu sisi Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon Kasasi memperoleh kewenangan secara mandatnamun di sisi lain dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi memperolehkewenangan bukan secara mandat (melainkan delegasi).

Putusan Nomor 446/K/TUN/2017tanggung gugat berada pada pemberi mandat yaitu Badan PemeriksaKeuangan yang berkantor di Jakarta, bukan berada pada penerimamandat yakni Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

diuraikan dibawahMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari pihakPembanding/Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahuluMajelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat(liability/responsibility), yaitu siapakah yang harus digugat dalam kaitan denganterbitnya objek sengketa dalam perkara ini ; :""Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam Hukum Administrasi diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu,atribusi, delegasi, dan mandat

j= nae nae non nnn on nnn nn nen cee ne enn ce nee cenMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanJawaban sebagal Derikut ss2ese=eeceese ees nscenseteesneeensette enemiesJawaban terhadap hukum ke 1 (Satu);2 22222 noooMenimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalinan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang di dasarkan atas mandat, maka tanggung gugat ada pada pemberimandat

11 Putusan No. 13/B/2019/PT.TUN.SBYbupati/walikota: dalam rumusan Pasal Pasal 49 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adressatnya adalah kepada PengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa, bukan pemberian kosultasi oleh Camatkepada Kepala Desa atas nama bupati/walikota;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa didasarkanatas nama bupati/walikota (mandat

), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus digugat adalah Bupat/Walikota bukan Kepala Desa, berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 (tiga) sudah terjawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka gugatan Terbanding /Penggugat error in subjecto, sehingga haruslahdinyatakan tidak diterima (dismissal without prejudice);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugatdinyatakan tidak

Bapak Mujais, mempunyai (hakdan kewenangan) konstitusional tertinggi (absolute) ataspenyelenggaraan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia dankekuasaan kehakiman) sejak 17 Agustus 1945 c.g. untuk memeriksa,mengadili, memutus dan menetapkan suatu sengketa/ perkara dalamruang lingkup sengketa pelaksanaan mandat/ kehendak/hakkedaulatan rakyat sengketa antara rakyat yang melakukan tindakanhukum register dengan rakyat yang tidak melakukan tindakan hukumregister. atas dasar menurut/ berdasarkan Peraturan

Joko Widodo, Tidak Sah dan Batal DemiHukum dalam jabatan Presiden Republik Indonesia atas dasar cacathukum, tidak sah dan batal demi hukum sejak Calon PresidenRepublik Indonesia jo (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No:1/PHPU.PRESXI1/2014 tentang Presiden RI jo Rapat Paripurna MPRRI tanggal 20 Oktober 2014) cacat hukum, tidak sah dan batal demihukum jo belum/ tidak menerima mandat/kehendak/hak kedaulatanatas nama Yth, Bapak Mujais (Negara berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa/ rakyat dan sistem Pemerintahan

Menetapbkan PERKARA a quo TELAH INKRAH dan apabiladisengketakan merupakan sengketa ruang lingkup mandat kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan BUKAN KEWENANGANPengadilan Negeri Wonosari.c. Menetapkan Terlawan dapat (mempunyai hak) untuk melakukantindakan hukum register.d. Menyatakan Para TERLAWAN c.g.

Mahkamah Negara RI No: 1001.01/4872.01/TAP.11.16/NKRI tgl. 24 November 2016dan Gelar Perkara No:1001.02/4872. 01.Pdt/01.17/NKRI tanggal 17 Januari 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1111/ 01.17/NKRI tgl. 18/1/2017 yang telahINKRAH memenuhi rasa keadilan sebagaimana irahirah : Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ dengan MekanismeMUSYAWARAH MUFAKAT (sesuai Pasal 2 UU No. 48/2009 tentangKekuasaan Kehakiman) dan apabila disengketakan maka merupakansengketa ruang lingkup pelaksanaan mandat

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggali3 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor734/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 05 Desember 1991, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon Il bernamaRaji memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 05 Desember 1991, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung PemohonIl yang bernama Raji memberikan mandat

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Fungsional umum golongan ruang Ill/d ke bawah dilingkungannya untuk = jenis = hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf cdan ayat (4) huruf a, huruf d. dan huruf e;Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam hukum administrasi mengenal tigasumber wewenang pemerintah, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yangakan dijelaskan sebagai berikut :a. Atribusi;Halaman 29 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTH.D.

Mandat;Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapatdimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yangmemperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. H.D. van Wijkmenjelaskan arti mandat yaitu een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheidnamens hem uitoefenen door een ander (suatu. organ pemerintahmengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).;Sedangkan pendapat F.A.M.

Stronik dan J.G Steenbek dikutif oleh RidwanHR dalam bukunya Hukum administrasi Negara hal 102109 yang padaintinya : atribusi berkKenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkandelegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada kepada organlain sedangkan dalam mandat mengemukakan sebagai berikut :pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pulapelimpahan wewenang.

menentukan sebagai berikut :(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat memberikan Mandat kepadaBadan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecualiditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan;(4) Badan dan/ata Pejabat Pemerintah yang menerima mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan mandat;Halaman 30 dari 38 Halaman.

sebagaimana yang telah diuraikan di atas denganadanya frase kata atas nama menunjukan bahwa Sekretaris Jenderal KementerianLuar Negeri dalam menandatangani surat keputusan yang menjadi objek sengketaberdasarkan pada kewenangan mandat in casu sebagai penerima mandat(Mandataris) yang artinya tanggung gugat dan tanggung jawab pada pemberimandat yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai pemberi mandat(mandans), namun secara normative telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2), ayat(3), ayat

HalmaheraBarat ; Bahwa Daniel Markus sudah tinggal dengan Pemohon sejaktahun 2017 sampai sekarang ; Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan bertanggungjawabdan juga pemohon sudah dapat mandat dari orang tuaDANIEL MARKUS tersebut untuk jadi wali; Bahwa DANIEL MARKUS, lulusan SMA dan berkeinginanmengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNIAL Tahun2021 di Manado ; Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonanwali untuk DANIEL MARKUS tersebut yang hendak mengikutiSeleksi Penerimaan Calon Prajurit TNIAL

Halmahera Barat telah memberikan mandat kepadapemohon untuk mewakili kKedudukan mereka selaku orangtua/wali dalam mengikuti penerimaan seleksi calon Prajurit TNIAL; Bahwa benar, DANIEL MARKUS berdomisili di Manado danbertempat tinggal di rumah Pemohon; Bahwa benar DANIEL MARKUS telah mendaftarkan dirinya untukmengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNIAL Tahun 2021di Manado, dan dalam persyaratan administrasi diperlukanadanya Penetapan Wali, sehingga Permohonan ini diajukan; Bahwa Pemohon memiliki

KEP/74/XI/2003 adalah kelirukarena sifat dari Keputusan Kapolri tersebut adalah Mandat sehingga seharusnyaKapolda menandatangani keputusan tersebut atas nama Kapolri, karena JudexFactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan dantidak menggubris ketentuan UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, yang pada pokoknya pada Bab IV,Hal Kewenangan Pemberhentian dan Mempertahankan

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat AjunKomisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;Untuk kebijakan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbandingseharusnya wewenang penuh untuk memberhentikannya ada pada KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia dan wewenang itu merupakan wewenangpenuh dan mutlak berdasarkan undangundang oleh karena itu tidak dapat dibagi(undevided) sehingga untuk tekhnis wewenang tersebut hanya dapat dilimpahkankepada jajaran dibawahnya berdasarkan Mandat

dengan demikian kewenanganKapolri tersebut tidak dapat dilimpahkan melalui kewenangan Delegatif dan jugakewenangan Atributif, sehingga sebagai penerima Mandat KAPOLDASU ic.Pembanding/Tergugat hanya dapat menandatangani pemberhentian Terbanding/Penggugat dengan penekanan Atas Nama KAPOLRI sebagai pemegangwewenang penuh atas pemberhentian itu ;Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan yang mendasarkan putusannya pada Surat Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik

yangdiberkan kepada KAPOLDASU dan seharusnya KAPOLDASU menandatanganiKeputusan pemberhentian Terbanding dengan mengatasnamakan KAPOLRI,karena kewenangan KAPOLDASU hanya sebatas penerima mandat dariKAPOLRI ;Bahwa dalildalil pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara yang mendasarkan dalilnya pada peraturanperaturan Kapolri danjuga, keputusankeputusan Kapolri yang sebenarnya tetap menegaskan adanya13pelimpahan wewenang, akan tetapi Pembanding tidak memperhatikan Doktrindoktrin hukum

Dalam persoalan iniKeputusan Pemberhentian Terbanding telah menyalahi kewenangan yangdiberikan oleh undangundang dan peraturan pemerintah, karena undangundangdan peraturan pemerintah tersebut hanya memberikan kewenangan itu padaKAPOLRI dan tidak mengatur pelimpahan kewenangan itu sehingga apapunbentuk pelimpahan wewenang atas dasar undangundang dan peraturan tersebutadalah bersifat mandat dengan dasar kewenangan dan tanggung jawab sertatanggung gugat tetap ada pada penerima kewenangan yaitu KAPOLRI

kategori orang terlantar menurut saksi adalah orangdalam perjalanan yang ada hambatan misalnya: kecopetan dansebagainya dengan membawa surat keterangan dari Polisi atausurat pengantar dari dinas sosial awal yangbersangkutan; 16 Bahwa setahu saksi Penggugat termasuk kategorii tidakmampu; Bahwa sejauh ini belum ada respon dari pihak Dinas SosialRejang Lebong terhadap (surat pengantar) obyeksengketa; Bahwa kepala dinas sudah mengetahui tentang dikeluarkannyaobyek sengketa karena hal itu) merupakan mandat

Kepala Dinaskepada Bahwa saksi tidak punya bukti tanda terima atas obyeksengketa ; Bahwa hal tentang mandat dari kepala Dinas kepada Saksimerupakan suatu hal yang biasa tetapi pertanggungjawabannya tetap dilaporkan kepada KepalaDinas; Bahwa surat pengantar tersebut bukan merupakan~ eksekusitetapi hanya merupakan surat Pengantar ; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wwaktu atau batasanseseorang untuk jadititipan; Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat danTergugat telah mengajukan kesimpulan

atasanMenimbang, bahwa dicantumkannya kata atas nama dandilihat dari surat yang ada kepala surat atasanya yaitu DinasKesejahteraan Sosial menunjukan adanya hubungan = atasan danbawahan antara Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimandans, dengan Kepala Seksi Bina Sumber Dana Sosial dan JaminanKesejahteraan Sosial selaku mandataris, dalam mana Kepala SeksiBina Sumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalammenandatangani objek sengketa mencantumkan atas nama mandans,maka dalam hal itu diartikan mandat

bukan pendelegasian wewenangMenimbang, bahwa syarat seorang pejabat bertanggung jawab19mandiri kalau : Undang Undang atau Peraturan memberikankewenangan baik secara langsung ataupun berupa pendelegasianwewenang apabila tidak ada pendelegasian wewenang, seorangpejabat dapat mengeluarkan surat keputusan yang ditandatanganiatas nama pemberi mandat, jadi pejabat tersebut hanyabertindak sebagai mandataris.

Seorang mandataris tidakbertanggung jawab mandiri, yang bertanggung jawab adalah pejabatsi pemberi mandat karenanya yang dapat jadi Tergugat adalahpember i mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat bahwa Kepala Dinas Kesejahteraan SosialBengkulu adalah dapat dijadikan subjek gugatan sebagai Tergugatdan Majelis menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang telahditentukan oleh hukum acara dan formal

Dengan demikian makaKewenangan Tergugat telah kembali secara otomatis kepadaPemberi mandat yaitu KPU RI, oleh karenanya segala akibathukum selanjutnya menjadi tanggung jawab KPU RI sebagaiPemberi Mandat. Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelasgugatan Penggugat salah sasaran/ salah subyek dan sudahseharusnya Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ;B. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa.

Tim Seleksi dibentuk oleh KPU RIberdasarkan SK no. 25/Kpts/KPU/.2013 tentang Pembentukan TimSeleksi Calon Anggota komisi Pemilihan Umum Provinsi BengkuluBerdasarkan bunyi SK no. 25/Kpts/KPU/2013 tersebut jelas bahwaKewenangan Tergugat adalah kewenangan yang bersifat Mandat.Menurut Ridwan HR = dalam buku Hukum Administrasi Negarahalaman 102 menjelaskan : Bahwa Penerima Mandat(mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama Pemberimandat (Mandans) Tanggung jawab akhir keputusan yang diambilmandataris

Dalam kajian HukumAdministrasi Negara Mengetahui sumber dan cara memperolehwewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaandengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaanwewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip negarahukum Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat hanyabertanggung jawab hanya kepada Pemberi mandat yaitu KPU RIdan yang bertanggung jawab terhadap tindakan Tergugat adalahKPU RI sebagai Pemberi mandat .

Dengan demikian makaKewenangan Tergugat telah secara otomatis sudah kembalikepada Pemberi mandat yaitu KPU RI, oleh karenanya segalaakibat hukum selanjutnya menjadi tanggung jawab KPU RIsebagai Pemberi Mandat. Bahwa berdasarkan tugas yangdilaksanakan Tergugat sebagai penerima mandat telahdilaksanakan oleh Tergugat dan Telah diterima dengan Baikdengan tanpa catatan oleh KPU RI hal ini dapat dibuktikan denganPutusan Perkara Nomor: 08/G/2013/PTUNBKL, Hal. 27 dari 59. ........

Bahwa gugatan Penggugat butir 5e. tidaklah benar karena Tergugatmelaksanakan tugasnya secara Tim, dan tugas Tergugat adalahmembantu tugas KPU RI, Oleh karenanya semua tahapan tahapanyang telah dilaksanakan Tergugat secara penuh tanggung jawab harusdisampaikan kepada KPU RI sebagai Pemberi Mandat dan otomatisdengan sendirinya harus sepengetahuan dan mendapat persetujuandari KPU RI.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1(satu) lembar surat mandat saksi No. 12/SM/DPC.5/IV/2014 ;- Foto copy Daftar Pemilih Tetap ( DPT) TPS Sauyas ;- Foto copy Daftar Peserta Pemilih TPS Sauyas laki-laki dan perempuan, terlampir dalam berkas perkara ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

telah dituntut oleh Penuntut Umum,dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE terbukti bersalah melakukantindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310UndangUndang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD danDPRD dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE dengan pidanapenjara selama 6(enam) bulan ;Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) lembar surat mandat

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu Dengan sengaja pada saatpemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikamudian hari Terdakwadinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masapercobaan selama (satu) tahun ) ;4 Menetapkan barang bukti berupa :e 1(satu) lembar surat mandat

WOMPERE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu: Dengan sengaja pada saatpemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHON PHILIPS WOMPERE tersebutdengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) lembar surat mandat

Dilihat dari segi hierarkhi peraturan perundang undanganmerupakan aturan yang paling tinggi ( lex superior ), dimana aturan yangberada dibawahnya harus tunduk kepada aturan yang bersifat superior;Menimbang, bahwa frasa atas nama Bupati didalam pasal 49ayat (2) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukanbahwa kewenangan yang dimiliki olen Kepala Desa dalam PengangkatanPerangkat Desa adalah merupakan kewenangan Mandat (vide pasal 11 jopasal 14 Penjelasan pasal 14 Undang Undang No. 14 Tahun

2014 TentangAdministrasi Pemerintahan ; Menimbang, bahwa selanjutnya siapakah yang harusbertanggung gugat dalam hal Kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan didasarkan atas kewenangan Mandat , untuk hal ini diaturdidalam Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan dialam : === n= 22222 no none nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn neHaL.11 Perkara 207/B/2017/PT.TUN.SBY.Pasal 1(12.)

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 20019 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalamKewenangan Mandat adalah pada pemberi mandat bukan pada

Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1(satu) kali ;

= T1) dan atas nama yang tercantum diHal 12 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKTdalam Pasal 56 ayat (3) Peraturan Negara Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa atas nama atau disingkat dengan a.n. merupakan suatufakta notoir yang sesungguhnya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yaitumerupakan salah satu cara perolehnan kewenangan Pejabat Pemerintahan yangdalam hukum administrasi dikenal istilan mandat

(vide Pasal 11 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa terkait dengan mandat UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:Pasal 14(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan mandat.Penjelasan Pasal 14 ayat (4)Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n),untuk beliau (u.b), melaksanakan mandate (m.m

MenteriNegara Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Kepala Wilayah BPN ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (3) PeraturanMenteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Pasal 14 ayat (4)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, makadapat disimpulkan bahwa kewenangan Tergugat/Pembanding dalammengeluarkan objek sengketa surat bukti P 1 = T 1 adalah merupakanHal 13 dari 22 hal Put No. 286/B/2019/PT.TUN.JKTkewenangan mandat, terlebin adanya

kewajiban dari Tergugat/Pembanding untukmelaporkan kepada Menteri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa tanggung gugat terhadap penggunaan wewenangMandat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah pada pemberi mandat,hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :Pasal 14(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelaui tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi

Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Desember 1997;Bahwa RAHMAT HIDAYAT tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan calon prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam mengikuti tes masuk TNI AD.Bahwa orangtua RAHMAT HIDAYAT, yang ada di Bulukumba Sulawesi selatantelah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan merekaselaku orang tua/wali dalam seleksi

seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali untuk menggantikanorag tua Rahmat Hidayat ada bertempat tinggal di Desa Dampang, Ke amatan3Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai salahsatu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNItersebut ; e Bahwa orang tua Rahmat Hidayat berdomisilidi Sulawesi Selatan, oleh sebabitu Orang tua yang di Sulawesi Selatan telah memberikan mandat

penerimaanCalon prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaantersebut diperlukan adanya penetapan wali untuk menggantikan orag tua5Rahmat Hidayat yang ada bertempat tinggal di Desa Dampang, Ke amatanGantarang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai salahsatu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNItersebut ; e Bahwa orang tua Rahmat Hidayat berdomisilidi Sulawesi Selatan, oleh sebabitu Orang tua yang di Sulawesi Selatan telah memberikan mandat

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat II sebagai pemegang mandat dari peserta RUA ke-XVI INSA tanggal 20-21 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat I sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019;4.

Hamka, selanjutnya Rapat Pleno Ill dibuka PimpinanRapat dengan mengumumkan jumlah peserta sebanyak 773 peserta yangterdaftar Clean & Clear, padahal faktanya kartu suara yangdibagikan/dipakai, dan ditandatangani oleh 5 pimpinan Rapat, sertadistempel hanya ada 754 peserta mandat yang hadir.Hal 7 Putusan No 492/Pat.G/2015/PN Jkt.

suaratersebut dibagikan oleh Pimpinan Rapat incasu TERGUGAT dengan caramemanggil satu persatu peserta yang hadir, kemudian setiap peserta yangdipanggil ke Pimpinan Rapat diberikan satu surat suara, yang di verifikasioleh 5 (lima) Pimpinan Rapat, selanjutnya distempel, kemudian pesertadiminta membawa ketempat pemilihan dan menulis pilihannya, setelah itumelipat dan memasukkan ke dalam kotak suara yang transparan,selanjutnya guna menandakan peserta yang telah melakukan pemilihan,maka setiap peserta mandat

Namun ada penjelasan dari peserta mandat yang lain,sekaligus mengcover complain Sdr. Lukman Ladjoni, bahwa suara dikotak suaralah yang valid karena jumlah kartu suaranya telah sesuaidengan jumlah kartu suara awal tersegel yang diberikan Panitia;Selanjutnya Sdr. Lukman Ladjoni justru kembali mempermasalahkan 5surat suara yang hilang, kKemudian komplain dari Sdr. DarmansyahTanamas (representasi dari Sdri.

Carmelita) mengacu pada tata tertib poinC.1.e. apabila setelah dilakukan pemilihnan ada salah satu calon darijumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkansuara 50%+1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum;15.12 Bahwa, Ketua Pimpinan Rapat kemudian meminta waktu (skorsing),selanjutnya Ketua Pimpinan Rapat Saudara Hamka melakukan pertemuandan pembicaraan dengan Mantan Penasehat ( ex Penasehat) yang terdiridari Bok. Oentoro Surya, Bpk.

MAKA BERDASARKAN PADA TATA TERTIB PEMILIHAN KETUAUMUM SELANJUTNYA DIPERTIMBANGKAN SEBAGAIBERIKUT :19.1 JUMLAH PEMEGANG MANDAT YANG HADIR DALAM RAPAT PLENO IllDAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA ADALAH SEBANYAK 754PESERTA (BUKTI P11);19.2 Bila mengacu pada perhitungan 50%+1 dari jumlah peserta 754 tersebut.Maka Calon Ketua Umum untuk disahkan Harus Mendapatkan Minimal 378Suara, Faktanya Johnson W Sutjipto (i.c PENGGUGAT 1) MendapatkanPerolehan Suara Sebanyak 386 Suara, sedangkan Carmelita Hardikusumo(i.c

Seperti,mata rumah/keturunan Petta yang diberikan mandat oleh RajaHetharion karena menikah dengan Putri Raja Hetharion ;Bahwa marga Petta hanya menerima mandat dari Raja Hetharionbukan Delegasi. Karena itu tanggungjawab tetap berada padapemberi mandat, dalam hal ini marga Hetharion. Dan dengansendirinya mandat tersebut akan dikembalikan kepada matarumah/keturunan Hetharion ;Bahwa saksi menjelaskan ada empat masa pemerintahanmasyarakat hukum adat di Maluku yaitu :a.

Perda No. 01 Tahun 2006, kembalikepada asal usul adalah Hetharion ;Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Pettamenjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagai Penjala ;Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;2.

Perda No. 01 Tahun 2006, kembalikepada asal usul adalah Hetharion ;65Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Pettamenjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagaiPenjala ;Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;3.

oleh Raja Hetharion oleh karena menikah denganPutri Raja Hetharion, selain itu saksi ahli juga menerangkan marga Petta hanya82menerima mandat dari Raja Hetharion bukan Delegasi.

Karena itutanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat, dalam hal ini margaHetharion. Dan dengan sendirinya mandat tersebut akan dikembalikan kepadamata rumah/keturunan Hetharion ;Bahwa saksi menjelaskan ada 4 (empat) masa pemerintahan masyarakathukum adat di Maluku yaitu :1. Masa sebelum Kolonial BelandaPada masa ini pemerintah hukum adat Lilibooi di pimpin oleh (raja) matarumah/keturunan dari raja yang sebelumnya ;2.

Hadjon berpendapatbahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuankewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.Sedangkan Prof.

Muchsan mendefinisikan mandat adalahpemindahan/pengalihan sebagian wewenang dari mandans(pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat)sedangkan pertanggungjawaban masih berada ditanganFUMEMITCUEAI NS: mmm mmm nn nn nan nnn enKetua Mahkamah Agung dalam Jawaban atas gugatanperbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365KUHPerdata dalam perkara Nomor 557/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST (BUKTI P10) menyatakan pada halaman 2 item 2 bullet() ke 2 yalitu : 22222 nn nn nnn nnn nnn ne nn nnne mensHalaman 15 dari