Ditemukan 6076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 02-02-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 17-03-2023
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 21/Pid.B/LH/2023/PN Klk
Tanggal 15 Maret 2023 — Penuntut Umum:
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
MITO KRISTENTO anak dari MANDAT
69 — 26

  • M E N G A D I L I:

    • Menyatakan Terdakwa Mito Kristento Anak Dari Mandattersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengajaturut sertamengangkut kayuhasil hutanyang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutansebagaimana dalam dakwaan alternatif
    Penuntut Umum:
    WIWIEK SURYANI, SH
    Terdakwa:
    MITO KRISTENTO anak dari MANDAT
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum
Register : 06-04-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MANOKWARI Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mnk
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.
Terdakwa:
YERMIAS RUMKOREM
97 — 44
    1. Menyatakan Terdakwa YERMIAS RUMKOREM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
    3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun
  • 1 (satu) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat dengan Nomor : 224/DPC-PD/SM/TW/03/2014 (Tembusan).
  • 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi suara calon anggota DPRD Teluk Wondama DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama.
  • 7 (tujuh) lembar surat mandat saksi pemilu legislatif tahun 2014 DPC Partai Demokrat Kab. Teluk Wondama, dengan Nomor :
  1. Surat Mandat Nomor : 263/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
  2. Surat Mandat Nomor : 264/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
  3. Surat Mandat Nomor : 265/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
  4. Surat Mandat Nomor : 266/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
  5. Surat Mandat Nomor : 267/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
  6. Surat Mandat Nomor : 268/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
  7. Surat Mandat Nomor : 269/DPC-PD/IV/2014 (Foto copy).
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Pemilu
Register : 13-03-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN SORONG Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Son
Tanggal 21 Maret 2017 — ABNER LOBAT,S.T. DANIEL MOMOT ZETH SFARIT alias SYATFLE
99 — 27
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor : 101/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard;- 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    IBRAHIM POKKO Nomor : 102/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    IBRAHIM POKKO nomor : 103/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara ORGENES KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Floyi Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    IBRAHIM POKKO nomor : 105/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara OBED NEGO SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Selol Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    IBRAHIM POKKO nomor : 106/SM/ZETIBA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Saudara JEMBRIS SAKAMAK untuk menjadi Saksi di TPS 1 Kelurahan/Kampung Sfadon Distrik Hobard;- 1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon ZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 01 / Il / 2017 /Reskrim tanggal 22 Februari 2017 tentang Penyitaan terhadap : 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor101/SM/ZETIBA/WV2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang PemberianMandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi diTPS 1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard; 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN SonMandat kepada Saudara OBAJA SAGISOLO untuk menjadi Saksi diTPS 1 Kelurahan/Kampung Klazelt Distrik Hobard; 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO nomor108/SM/TK.ZETIBA/IV2017 tanggal 22 Februari 2017 tentangPemberian Mandat kepada Saudara SAMBUR THESIA untuk menjadiSaksi Distrik Hobard tanggal 2224 Februari 2017.b.
    Saksidari pasangan calon harus membawa surat mandat ke KPPS dan PPD, suratHalaman 51 dari 57 Halaman.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H. IBRAHIM POKKO Nomor101/SM/ZETIBA/IV2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang PemberianMandat kepada Saudara NAFTALY SELAYA untuk menjadi Saksi di TPS1 Kelurahan/Kampung Brianlo Distrik Hobard; 1 (satu ) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
    Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN SonMandat kepada Saudara KISON KARSAO untuk menjadi Saksi di TPS 1Kelurahan/Kampung Dais Distrik Hobard;1 (satu) lembar Surat Mandat dari Tim Kampanye Pasangan CalonZETH KADAKOLO, SE, M dan H.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus ITE
Register : 07-12-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN TENGGARONG Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Trg
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
ILHAM MISBAHUS SYUKRI,S.H.
Terdakwa:
UMI RUDI WARDANA Als IBU WARDANA Binti LASIMIN
178 — 113
  • UMI RUDI WARDANI dengan nomor rekening 132-00-2219167-1;
  • 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9886 2881 8978;
  • 2 (dua) buah amplop berwarna coklat bertuliskan WALIKOTA SURAKARTA;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 678/BCE/IV/2022, tanggal 14 April 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT.
    Berau Coal Energy, tanggal 20 April 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 678/BCE/V/2022, tanggal 20 April 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 679/BCE/V/2022, tanggal 31 Mei 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 679/BCE/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT.
    Berau Coal Energy No. 681/BCE/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat Walikota Surakarta No. 682/SM-WKS/VII/2022, tanggal 03 Juli 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat Walikota Surakarta No. 682/SM-WKS/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerjasama Operasional Pertambangan Batubara PT.
    KUTAI ENERGI No. 610/SPK-OPB-KE/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat Walikota Surakarta No. 638/SM-WKS/VIII/2022, tanggal 6 Agustus 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Mandat PT. Berau Coal Energy No. 680/SM- BCE/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022;
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerjasama Operasional Pertambangan batubara PT.
    Rekening 0194151923 periode Bulan Februari s/d September 2022 atas nama MILUK ANDRIYADI;
  • 1 (satu) lembar tangkapan layar pesan Whatsapp foto surat mandat No : 002/SN/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 dari PT. KUTAI ENERGI kepada Sdr. MASSE;
  • 1 (satu) bundel tangkapan layar pesan Whatsapp Sdr.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 03-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PA BEKASI Nomor 2116/Pdt.G/2021/PA.Bks
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 6
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
    3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat(Martino Giovedi Mandat bin Harry Suriadinata) terhadap Penggugat (Yulita Safitry binti Moch Zaini);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
180 — 126
  • Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau surat mandat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang berkaitan dan/atau berdasarkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 06 s/d 08 Desember 2014 berada dalam status quo;4.
    Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Mamuju Utara Mandat Nomor :Ist/DPD/GOLAR/MU/XII/2014 pada tanggal 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKARKabupaten Maluku Tengah Mandat Nomor.B.02/DPD/GOLKARMALTENG/XI/2014 pada tanggal Ambon 06 Desember 2015.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenBuru Mandat Nomor:B.02/DPD/GOLKARBURU/XII/2014 padatanggal 06 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Partai Pimpinan Daerah PartaiGolkar Kabupaten Maluku Tenggara Mandat
    Taliabu, Surat Mandat Nomor : MDT.11/DPDGolkar/PT/XII/2014 Bobong 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.01/SM/DPD/P.Golkar/Papua/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Tolikara Surat Mandat Nomor:07/SM/DPDPG/Kab.Tolikora/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.05/SM/DPD/P.GOLKAR/Papua
    /XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.02/SM/DPD/P.GOLAR/XII/2014 Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Dearah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor: 04/SM/DPD/P.GOLKAR/XII/2014 Jakarta, 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor : 03/SM/DPD/P.Golkar/XII/2014 Jakarta 04 Desember2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah
    Karya Kabupaten AsmatSurat Mandat Nomor:08/SM/DPDPG/Kab.Asmat/XII/2014Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Manokwari Surat Mandat Nomor : 24/DPD.P.Golkar/MKW/XII/2014 Jakarta 05 Desember 2014.Surat Mandat Suara Golkar Suara Rakyat Dewan Pimpinan DaerahPartai Golongan Karya Kabupaten Kaimana Surat Mandat Nomor :SM10/DPD.0/PG/XII/2014 Kaimana 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten TambrauwSurat Mandat Nomor MDT06/DPDGolkar
    /Kab.TMB/XII/2014Sausapor Tambrauw 05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah IslamiyahSurat Mandat Nomor:SM.64/DPPMDI/XII/2014 Jakarta 05Desember 2014.Surat Mandat Sentral Organisasi karyawan Swadiri Indonesia(SOKSI PENDIRI, Jakarta 07 Desember 2014.Surat Mandat Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar(PPKPPG) Surat Mandat Nomor: Ist/PP/KPPG/XII/2014 Jakarta05 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wanita Karya(HWK) Surat Mandat Nomor: Ist/DPP/HWK/
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
475 — 1426
  • Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014 serta mengatasnamakan dan mewakili DPD Golkar Jakarta Utara menghadiri Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;9. Menyatakan tindakan TERGUGAT III yang mengeluarkan Pernyataan-Pernyataan melalui Surat Nomor: M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;10.
    GolonganKarya Mandat Nomor: 182/GOLKAR/SULBAR/X1/2014 tanggal05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Mamuju Utara Mandat NomorIs/DPD/GOLAR/MU/X1I/2014 pada tanggal 05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKARKabupaten Maluku Tengah Mandat Nomor.B.02/DPD/GOLKARMALTENG/X1V2014 pada tanggal Ambon 06 Desember 2015.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Buru Mandat Nomor:B.02/DPD/GOLKARBURU/X1
    /2014 pada tanggal 06 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Partai Pimpinan DaerahPartai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara Mandat Nomor:B.02/DPD/GOLKARMALRA/X1V/2014 pada tanggal.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Maluku Tenggara Barat Mandat Nomor: 02/GOLMTB/X1V2014 pada tanggal 03 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarKabupaten Kepulauan Aru Mandat Nomor.B.02/DPD/GOLKARKEP.ARU/X1/2014 Dobo pada tanggal 06 Desember 2014
    Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Kepulauan Sula Surat Mandat Nomor : MDT.
    :08/SM/DPDPG/Kab.Supiori/X1V/201 4 Jakarta 04Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Sarmi Surat Mandat Nomor : /SM03/P .Golkar/2617/X1V2014 Jakarta 04 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Kabupaten Asmat Surat Mandat Nomor:08/SM/DPDPG/Kab.Asmat/X1V2014 Jakarta 04 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Kabupaten Manokwari Surat Mandat Nomor :24/DPD.P.Golkar/MKW/X1V/2014
    Majelis DakwahIlslamiyah Surat Mandat Nomor:SM.64/DPPMDVXIV/2014 Jakarta05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Sentral Organisasi karyawan SwadiriIndonesia (SOKS) PENDIRI, Jakarta 07 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Pimpinan Pusat Kesatuan PerempuanPartai Golkar (PPKPPG) Surat Mandat Nomor:Is/PP/KPPG/XIV/2014 Jakarta 05 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Himpunan WanitaKarya (HWK) Surat Mandat Nomor: Ist/(~DPP/HWK/XII/2014Jakarta 05 Desember 2014.Fotokopi Tanda Bukti Lapor
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama
Register : 30-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA DEMAK Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 26
  • (Penggugat), Jabatan Remidial, selaku penerima mandat dari Muhammad Saleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) AL HUDA TATA UTAMA, Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang dan Paijan bin Giyono dan Tatik Anis Thoharoh binti Margono (Para Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;Menghukum Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
    ., Jabatan Remidial, selaku penerima mandat dariMuhammad Saleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam PembiayaanSyariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama, XXXXSemarang, sesuai surat mandattertanggal 14 Juli 2020, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1).Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H., 2). Himawan Tidolaksono, S.H., 3).
    (Penggugat), Jabatan Remidial, selaku penerima mandat dari MuhammadSaleh, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) AL HUDA TATA UTAMA, XXXXSemarang dan XXXX dan XXXX(Para Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakatitersebut di atas;2.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
232 — 143
  • mandat dari partai politik.
    di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasirekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPKmencetak/print out formulir DAL yang di tanda tangani oleh semuapetugas PPK dan Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masingmasingpartai politik peserta pemilu;Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah diHalaman 44 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.berikan kepada Saksi mandat masingmasing
    oleh semuapetugas PPK dan Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masingmasingpartai politik peserta pemilu;Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah diberikan kepada Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram,daftar hadir pemilih, daftar pemilin, DAA1 , Formulir DAA1, DA1, FormulirDA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian dikunci
    oleh semuapetugas PPK dan Saksi mandat masingmasing partai politik pesertapemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masingmasingpartai politik peserta pemilu;Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah diberikan kepada Saksi mandat masingmasing partai politik pesertaHalaman 59 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram,daftar hadir pemilih, daftar pemilinh, DAA1 , Formulir DAA1, DA1, FormulirDA1 kedalam
    mandat Partai dengan ucapan BAGAIMANA KALAU KITAMELAKUKAN SANDING DATA C1 SALINAN DENGAN REKAP PPSdan dijawab Saksi mandate partai setuju dan disetujui oleh panwascamsetelah semua setuju kKemudian dilakukan palno penghitungan tersebut,namun kesepakatan tersebut tidak di tuangkan dalam berita acara hanyakesepatan secara lisan dan semua Saksi mandat partai hadir danmenyetujul namun untuk Saksi mandat partai Nasdem atas nama SdrRanio datang belakangan pada saat rekap DPRD Kab. tanggal 27 April2019;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-12-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138 K/Pid/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — YERMIAS RUMKOREM
103 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1138 K/Pid/20181)1 (satu) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 223/DPCPD/SM/TW/03/2014(asli);2)1 (satu) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 224/DPCPD/SM/TW/03/2014(tembusan);3)3 (tiga) lembar blangko Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPRDTeluk Wondama DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama;4)7 (tujuh) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat Kabupaten
    Surat Mandat Nomor 263/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 264/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 265/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 266/DPCPD/IV/2014Surat Mandat Nomor 267/DPCPD/IV/2014Surat Mandat Nomor 268/DPCPD/IV/2014 (fotocopyg. Surat Mandat Nomor 269/DPCPD/IV/2014 (fotocopyTetap terlampir bersama berkas perkara;5.
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tanun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 223/DPCPD/SM/TW/03/2014Hal. 2 dari 7 hal.
    Putusan Nomor 1138 K/Pid/2018(asli); 1 (satu) lembar Surat Mandat saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat dengan Nomor 224/DPCPD/SM/TW/03/2014(tembusan); 3 (tiga) lembar blangko rekapitulasi Suara Calon Anggota DPRDTeluk Wondama DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama; 7 (tujuh) lembar Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif tahun 2014DPC Partai Demokrat Kabupaten Teluk Wondama, dengan Nomor:a.
    Surat Mandat Nomor 263/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 264/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 265/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 266/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Surat Mandat Nomor 267/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);.Surat Mandat Nomor 268/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);g. Surat Mandat Nomor 269/DPCPD/IV/2014 (fotocopy);Tetap terlampir bersama berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Mnk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 PK/Pdt/2015
Tanggal 10 Februari 2016 — Ny. RINA FAHMI IDRIS, dk. VS DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA/INDONESIA BUSINESS WOMENS ASSOCIATION (DPP IWAPI), diwakili oleh Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, MBA., alias NITA YUDHI dan MOUDY L. LINYUURAN
85 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI BALINomor 162/DPD IWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;g. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI PropinsiSulawesi Tengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;h. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI PropinsiMaluku Nomor 08/IWAPIMAL/IV/2010;i.
    Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiSelatan Nomor 146/IWAPI/SSIII/10 tertanggal 5 Maret 2010;b. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010;c. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barattertanggal 2 April 2010;d. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI JakartaNomor 163/DPDIWAPI DKI/IV/2010, yang dibuat danditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali yangkapasitasnya bukan Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta;e.
    Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUTtertanggal 6 Maret 2010;f. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPDIWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;g. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiTengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;h. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku Nomor08/IWAPIMAL/IV/2010;i. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Nomor007/DPD IWAPIPAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010;Halaman 44 dari 71 hal. Put.
    Nomor 501 PK/Pdt/2015MUNASLUB hanyalah DPD yang masih aktif bukan perorangan;Untuk hadir dalam MUNASLUB harus membawa Surat Mandat dariDPD masingmasing sesuai hasil Rapat Pleno DPD masingmasing,sedangkan Surat Mandat tersebut yang ada adalah:a) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiSelatan Nomor 146/IWAPI/SSIII/10 tertanggal 5 Maret 2010;b) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010;c) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barattertanggal
    2 April 2010;d) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI JakartaNomor 163/DPDIWAPI DKI/IV/2010;e) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUTtertanggal 6 Maret 2010;f) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPDIWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;g) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiTengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;h) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi MalukuNomor 08/IWAPIMAL/IV/2010;i) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 18-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PN BENGKALIS Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Bls
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.R. IWAN CHARTAWAN, SH
2.AZWARDI DERY, SH
3.JAMES NAIBAHO, SH
4.Prawiranegara Putra, SH
5.Wendy Efradot Sihombing
Terdakwa:
Elisabeth Br. Siburian Binti Salmon Siburian
28 — 21
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Pemilih;
    - 2 (dua) eksamplar Bukti Serah Terima C Pemberitahuan;
    - 1 (satu) lembar surat mandat
    saksi Nomor Partai Perindo/K-S/000/II/2024, atas nama Bonar Tampubolon;
    - 1 (satu) lembar surat mandat saksi Nomor SM-01/DPD/GOLKAR-BKS/II/2024, atas nama Juliana Br.Purba;
    Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  • Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  • Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. H.R. AGUNG LAKSONO DAN ZAINUDDIN AMALI;
1222 — 1487 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandat yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yangsah.
    Yasyir Ridho Loebisbeserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GolkarseKabupaten/Kota Provinsi Aceh;3) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi SumateraBarat Nomor SM120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani olehKetua DPD Tingkat Hendra lrawan Rahim dan SekretarisZulkenedi Said beserta 19 lampiran surat mandat DPD TingkatHalaman 15 dari 51 halaman.
    Alex Noerdin danSekretaris Herpanto beserta 16 lampiran surat mandat DPDTingkat II Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi SumateraSelatan;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor MD 53/DPDI/GOLKARBABEL/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD HidayatArsani dan Sekretaris Heryawandi, S.E. beserta 7 lampiransurat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar seKabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi BengkuluNomor 31/
    Sohilaq beserta 11 lampiran surat mandat DPDTingkat II Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Maluku;32) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi MalukuUtara Nomor M125/DPD/GOLKARMU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Ahmad Hidayat Mus dan SekretarisKaimudin Hamzah beserta 10 lampiran surat mandat DPDTingkat Il Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi MalukuUtara;33) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi PapuaNomor SM170/DPD/P.Golkar/P/XI/2014 yang ditandatanganioleh Ketua
    pemalsuan tanda tangan sebanyak 43 (empatpuluh tiga) surat mandat;2) Diduga ada pemalsuan kops surat sebanyak 104 (seratusempat) surat mandat;3) Diduga ada pemalsuan stempel sebanyak 19 (sembilan belas)surat mandat;4) Diduga ada penyalahgunaan kewenangan menandatanganisurat mandat sebanyak 40 (empat puluh) surat mandat;Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TPPG tidak memenuhiketentuan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkardi mana Munas tersebut tidak dihadiri olen Peserta, Peninjau, danUndangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 12 Januari 2021 — H.A.M NURDIN HALID ; DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
503 — 344
  • Mandat dariDekopinda Kabupaten Pesarawan (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Mesuji (fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Pesisir Barat (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Lampung Utara (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Pringsewu (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda
    disertaidengan asili);Dukungan disertai Mandat dariDekopinda Muko Muko (fotokopi sesuai denganasli);Dukungan disertai Mandat dariDekopinda Seluma (fotokopi sesuai denganasli);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kaur (fotokopi sesuai dengan asli);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Lebong (fotokopi sesuai denganasli);Dukungan disertai Mandat dariDekopinda Kepahiang (fotokopi sesuai denganasli);Mandat dariDekopinda Bengkulu Tengah (fotokopi sesuaiDukungan disertaidengan asili);Mandat dariDekopinda
    Mandat dariDekopinwil Provinsi DK!
    asili);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Takalar (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kota Palopo (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Luwu Timur (fotokopisesuai dengan asli);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Gowa (fotokopi sesuaidengan asili);Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Barr (fotokopi sesuaidengan asili);Dukungan disertai Mandat dariDekopinwil Provinsi
    Mandat dariDekopinda Kabupaten Karangasem (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Kelungkung (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Bangli (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kabupaten Jembrana (fotokopisesuai dengan asli);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda Kota Denpasar (fotokopi sesuaidengan asili);: Surat Dukungan~ disertai Mandat dariDekopinda
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pdt.G/PLW/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Juni 2014 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI), M E L A W A N 1. Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias Ir. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN 2. RINA FAHMI IDRIS, 3. KARTINI HARRIS,
60 — 13
  • Bahwa sesuai surat mandat dari DPD DPD untuk menghadiriMUNASLUB tanggal 8 April 2010 hanyalah 9 (Sembilan) DPD saja yaitu:.a Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiSelatan No. 146/IWAPI/SSIII/10 tertanggal 5 Maret 2010.31.32sB23.34.b ~=Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010..c Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi PapuaBaratNo.
    Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI No.162/DPDIWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010..g Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SulawesiTengah No. 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010.h ~=Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku No.08/IWAPIMAL/IV/2010.i Surat Mandat ( MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua No.007/DPD IWAPIPAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010.Bahwa dari 9 (sembilan) surat mandat yang dibuat oleh DPD IWAPItersebut, 1 (satu) DPD IWAPI Maluku sudah kadarluarsa
    /DPDIWAPI/PB/IV/2010 tertanggal 2 April 2010..d Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta No.163/DPDIWAPI DKI/IV/2010..e Surat Mandat (MUNASLUB) DPDIWAPI Propinsi SUMUT No. /30.31;3233;34.IWAPI/SumutIV/10 tertanggal 6 Maret 2010.Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI No.162/DPD IWAPIBali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010..g Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi TengahNo. 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010.h Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku No. 08
    Bahwa sesuai surat mandat dari DPDDPD untuk menghadiri MUNASLUBtanggal 8 April 2010 hanyalah 9 (sembilan) DPD saja yaitu :t. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi SelatanNo. 146/IWAPI/SSIII/10 tertanggal 5 Maret 2010.6. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010.7. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua BaratNo. /DPDIWAPI/PB/IV/2010 tertanggal 2 April 2010.8.
    Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta No.163/DPDIWAPI DKI/IV/2010.9. Surat Mandat (MUNASLUB) DPDIWAPI Propinsi SUMUT No. /IWAPI/SumutIV/10 tertanggal 6 Maret 2010.10. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI No.162/DPD IWAPIBali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010.11. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi TengahNo. 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010.12. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku No. 08/IWAPIMAL/IV/2010.13.
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Pemalsuan
Register : 27-08-2013 — Putus : 15-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN WATES Nomor 93/Pid.B/2013/PN.Wt.
Tanggal 15 Nopember 2013 — HERY EKO PRIHARTONO Bin MUJIHARTO
199 — 72
  • Fotokopi Contoh surat kuasa/mandat dari Posbakum ADIN No. 227/Posbakum/X/2012 kepada sdr Advokat Suaidah, SH; -----------------5. Fotokopi Contoh MOU antara Posbakum ADIN dengan Pengadilan TUN Yogyakarta tertanggal 4 Oktober 2012 ; ----------------------------------6. Fotokopi Contoh Perjanjian Kerjasama antara PTUN Yogyakarta dengan Posbakum ADIN tertanggal 4 Oktober 2012 ; -----------------------7.
    Fotokopi Surat mandat nomor : 02/Posbakum.Peradin/V/2011 tanggal 2 Mei 2012 dari pimpinan Pusat Posbakum Peradin kepada sdr Hery Eko Prihartono, SH ; ------------------------------------------------------------------8. Fotokopi Perjanjian kerjasama pelaksanaan Posbakum antara PN Wates dengan Posbakum ADIN Yogyakarta No.W13.U3/441/HM.01.I/IV/2012 ; ------------------------------------------------9.
    Fotokopi Contoh surat kuasa/mandat dari Posbakum ADIN No.227/Posbakum/X/2012 kepada sdr Advokat Suaidah, SH; 5.
    Surat Kuasa/Mandat Nomor : 227/Posbakum Adin/X/2012dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 03 Oktober 2012 atasnama yang diberi mandat sdr Advokat Suaidah, SH ; 5. Contoh MOU Posbakum Adin dengan PTUN Yogyakarta ; 6. Perjanjian kerjasama antara PTUN Yogyakarta denganPosbakum ADIN tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukumpada Posbakum di Pengadilan TUN Yogyakarta ; 7.
    Surat Mandat nomor : 02/Posbakum.Peradin/V/2011,dikeluarkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2011 atas nama yangdiberi mandat : sdr Hery Eko Prihartono, SH dan sdr Rio Ramasbakara, SH ;8. Perjanjian kerjasama pelaksanaan program Posbakum antaraPengadilan Negeri Wates dengan Posbakum Adin YogyakartaNomor : W.13.U3/441/HM.01.1/IV/2012 tanggal 5 April 2012 ; 9. Formulir Pendaftaran Anggota Posbakum Peradin ; 33 .10. Kartu. anggota Posbakum Peradin atas nama Herry Eko Prinartono, SH ; +11.
    surat mandat akan tetapi terdakwa tidak mengajukanpermohonan atas surat mandat tersebut; Bahwa Posbakum Adin tidak pernah menerima uang sejumlahRp.1.166.600;00 sebagaimana bukti kwitansi tanda terimatertanggal 24 Juli 2012 dan uang sejumlah Rp.1.749.900sebagaimana bukti kwitansi tertanggal Oktober 2012 dari KuasaPengguna Anggaran Pengadilan Negeri Wates guna membayar Jasa Bantuan Hukum ; Bahwa Terdakwa melakukan registrasi sebagai anggota PosbakumPeradin tertanggal 31 Mei 2011; 24 Bahwa kerugian
    dari PosbakumAdin dan apabila tidak ada surat mandat hal itu tidak dibenarkan; Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :a) Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Nopember 2013 — DARMAWAN M e l a w a n CITIBANK NA
35 — 8
  • Atas usul tersebut Penggugat setuju untukmemberikan kuasa (mandat) kepada Tergugat melakukan pembayarantelepon dari Penggugat yang dilaksanakan setiap bulan dengan caramengambil dana yang tersedia di rekening kartu kredit yang dipegang olehPenggugat..
    Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu melakukan pembayaranSpeedy untuk Penggugat padahal mandat pembayaran Speedy sudahdicabut oleh Penggugat dan Tergugat sudah mengkorfimasikanmenerima pencabutan mandat tersebut.d. Terjadi kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 214.500, masingmasing pada bulan Agustus, September dan Oktober 2012 ataukeseluruhan berjumlah Rp. 643.500,e.
    Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu melakukan pembayaranSpeedy dan Telepon untuk Penggugat padahal mandat pembayaranSpeedy dan Telepon sudah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat sudahmengkorfimasikan menerima pencabutan mandat tersebut.d. Terjadi kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 308.000, masingmasing pada bulan bulan November dan Desember 2012 serta bulanJanuari 2013 atau keseluruhan berjumlah Rp. 924.000,e.
    Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalildalil Penggugat yangmendalilkan bahwa Penggugat sudah mencabut kuasa (mandat) kepadaTergugat untuk melakukan pembayaran rekening internet Speedy milikPenggugat kepada PT Telkom, oleh karena fakta hukum membuktikan bahwatidak terdapat bukti tertulis tentang pencabutan kuasa (mandat) tersebut yangditerima dan telah di setujui oleh Tergugat.
    Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalildalil Penggugat tertulis padaangka 1 bagian C tentang Pembayaran Telepon yang mendalilkan bahwaTergugat mencabut mandat pembayaran Speedy, oleh karena fakta hukummembuktikan bahwa tidak terdapat bukti tertulis tentang pencabutan kuasa(mandat) tersebut yang diterima dan telah di setujui oleh Tergugat.9.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
243 — 304
  • A.YASYIR RIDHO LOEBIS beserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat IIPartai GOLKAR seKabupaten/Kota Provinsi Aceh;3 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat Nomor :SM120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I HENDRAIRAWAN RAHIM dan Sekretaris ZULKENEDI SAID beserta 19 lampiransurat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/Kota ProvinsiSumatera Barat;4 Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Riau Nomor: SM34/DPD/GOLKARR/XI/2014 ditandatangani
    ALEX NOERDIN dan Sekretaris HERPANTO beserta 16 lampiransurat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/Kota ProvinsiSumatera Selatan;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor: MD 53/DPDI/GOLKARBABEL/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD IHIDAYAT ARSANI dan Sekretaris HERYAWANDL, S.E.beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bengkulu
    ISWARAbeserta 27 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partat GOLKAR seKabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah Nomor :SM14/GOLKARI/IX/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I WISNUSUHARDONO dan Sekretaris M. IQBAL WIBISONO beserta 35 lampiransurat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/Kota ProvinsiJawa Tengah;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi D. I.
    ZAINAL ABIDINISHAK, ST. beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKARseKabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : SM103/DPD/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPDI RIDWAN BAE dan Sekretaris MUHAMMAD BASRI beserta 17 lampiransurat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/Kota ProvinsiSulawesi Tenggara;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Mdt023/DPD1/PG/XI/2014
    SOHILAQ beserta 11lampiran surat mandat DPI) Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/KotaProvinsi Maluku;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara Nomor:M125/DPD/GOLKARMU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD IAHMAD HIDAYAT MUS dan Sekretaris KAIMUDIN HAMZAH beserta 10Halaman 21 Putusan Sela Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr3334lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR seKabupaten/KotaProvinsi Maluku Utara;Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor:
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — CV. SURIA JAYA VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangkahubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggungjawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.
    Suria Jaya adalah kewenangan yang bersifatDistributif yaitu Kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahanyang bersifat mandat. Bahwa atasan yang dimaksud dalam hal ini adalahWalikota Bandar Lampungyang memberikan mandat kepada Tergugat.Bahwa Mandat tersebut diberikan oleh atasan kepada bawahan yangmana pertanggungjawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat,pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untukmembuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.
    Dalampemberian mandat, pemberi mandat dapat mengunakan kewenanganyang telah diberikannya itu setiap saat. Dengan demikian tanggung jawabdan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat dan bukan padapenerima mandat.Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. DR.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
LUKIMIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.RIDWAN STEFANUS
2.DRG. KOSASIH KURNIA
198 — 164
  • Mandat adalah wewenang yangdiberikan oleh atasan kepada bawahan yang mana pertanggungjawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat, pelimpahanPutusan No. 11/G/2018/PTUNBL hlm. 332.4.bermaksud member wewenang kepada bawahan untuk membuatkeputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalampemberian mandat, pemberi mandat masih dapat menggunakansendiri wewenang yang dilimpahkanBahwa terkait dengan kewenangan dan wewenang, beberapa ahlihukum berpendapat antara lain sebagai berikut :1.
    Kewenangan itu diperoleh melaluitiga Sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.Putusan No. 11/G/2018/PTUNBL hlm. 37Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melaluipembagian kekuasaan negara oleh undang undang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan. KemudianPhililpus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaanantara delegasi dan mandat.
    Dalam hal mandat, prosedurpelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yangbersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugattetap pada pemberi mandat.
    ;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerimaMandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat. ;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikanMandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telahdiberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan.
    Bahwa mandat tersebutdiberikan oleh atasan kepada bawahan yang mana pertanggungjawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat, pelimpahanbermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuatkeputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalampemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakankewenangan yang telah diberikannya itu setiap saat. Dengandemikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada padapemberi mandat dan bukan pada penerima mandat;Hal tersebut ditegaskan oleh Prof. DR.