Ditemukan 205190 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sinjai sunggal sengaji sonbai sunadi
Penelusuran terkait : Ahmadi 205 Sungai lilin Muhordin 206 Daroji 207.2011 sungai lilin Tanah Sungai kunyit Mempawah Sakula Sungai kapih 24g2007 Tindakan faktual Camat Sungai kunjang Pt. sungai budi vs direktur jenderal pajak ; Aspul anwar Camat sungai kunjang 01g2015 Korupsi Bpkd kecamatan sungai lilin kabupaten musi banyuasin
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Tender
Register : 02-12-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 38/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 4 Februari 2014 — .; VS KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA
108 — 38
  • .;VSKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA
    Entrop, Distrik Jayapura Selatan, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober2013;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT Melawan:KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA,berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop (Depan HotelMulia Idaman) Jayapura Selatan , Kota Jayapura PEPUE feensensacenscenineesDengan ini memberi KuasaoO 9 a1.
    SUMANTO., Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua,Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. KHOOURIE WIDIASARI, SH., M.Sc., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;.
    PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan apabila tidak puas dengan jawabanSanggahan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepadaPejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahanbanding; Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dan telah diakui parapihak, obyek sengketa a quo benar dikeluarkan oleh Kepala BalaiWilayah Sungai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2007 — Upload : 01-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1505K/PDT/2003
Tanggal 6 Agustus 2007 — KELOMPOK KERJA PROREFORMASI MASYARAKAT (JASIMAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN ; HAJI MUHAMMAD THAMRIN BADERI ; MUHAMMAD NISPIANNOR ; HAJI UHAMMAD HS ; PT. DONINDO KARYA PRATAMA ; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ; KEPALA DINAS PU DAN RASARANA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI Cq. PEMIMPIN PROYEK, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Barabai ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
21 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA PROREFORMASI MASYARAKAT(JASIMAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAHKALIMANTAN SELATAN ; HAJI MUHAMMAD THAMRIN BADERI ; MUHAMMAD NISPIANNOR ; HAJI UHAMMAD HS ; PT. DONINDO KARYA PRATAMA ; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ; KEPALA DINAS PU DAN RASARANA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI Cq. PEMIMPIN PROYEK, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Barabai ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 30-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Skg
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
19 — 0
  • Pemohon:
    Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
    Termohon:
    H.HAMZAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-05-2006 — Upload : 02-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717K/PID/2006
Tanggal 17 Mei 2006 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
113 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
    Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
    Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No 134Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai kaliSurabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan kali Porong di Provinsi DaerahTingkat Jawa Timur ;Pasal 5:Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :a. Membuang sampah, limbah padat dan atau car ;b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha ;.
    TENTANG SEMPADAN SUNGAI :e Bahwa Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, halaman 5mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat Il Intervensi yang tercatatdalam 14 SHGB (objek gugatan) adalah tanah sempadan sungai KaliSurabaya. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;Bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gresik,Sidoarjo dan Kota Surabaya, wilayah Propinsi Jawa Timur.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP)Halaman 16 dari 28 halaman.
    Oleh karena ituPenggugat tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untukmengurusi sempadan atau bantaran Sungai Kali Surabaya ;Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011Tentang Sungai, disebutkan bahwa :(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dilakukan oleh :a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategisnasional ;b.
    Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungaiilintaskabupaten/kota; danc. Bupati/Walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satukabupaten/kota ;Bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pengairanberdasarkan asas otonomi daerah juga diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaipengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah). Kewenangan Pemerintah Propinsi TentangPengairan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) C jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-04-2006 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61K/PID/2005
Tanggal 28 April 2006 — JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
    Penuh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Oktober 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Oktober 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
    Tidak menerapkan hukum = atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmengambil kesimpulan bahwa unsur : dengan sengaja memiliki tidakterbukti dengan pertimbangan :Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 61 K/Pid/2005dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.27/Pid.B/2004/PN.SPN., tanggal 4 Oktober 2004 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ferry Siswadhi bin Nukman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Primair
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-11-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
300 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg
Tanggal 10 Juli 2024 — PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
52 — 89
  • PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
    2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Wanprestasi
Putus : 28-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Sda
Tanggal 28 Januari 2021 — BAHTERA SUNGAI JEDINE. Dkk.
109 — 0
  • BAHTERA SUNGAI JEDINE. Dkk.
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 12 September 2019 — DARLAN
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
41 — 11
  • DARLAN
    Tergugat:
    PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
    Turut Tergugat:
    1.Bupati Hulu Sungai Selatan
    2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 17-01-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 14 / B /2012 / PT.TUN.JKT
Tanggal 24 April 2012 — BIMA PUTRA BANGSA; KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
80 — 27
  • BIMA PUTRA BANGSA;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
    BB. 1 Pontianak ,Kalimantan Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT /PEMBANDING;MELAWANWILAYAH SUNGAI KALIMANTAN I PROPINSIKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Achmad SoodNo. 6 Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1.TITI KARTIKA SARI, SH. M. Kn.2. HIKMAD BATARA REZA, SH. MH.3. MILA KAYANTHI, SH.4. DEWI NUR ASTUTI, SH.5. ARIEF BUDI YULIANTO, SH. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca : 6.
    YUYUN SIMALUNGA, Amd. kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan IKalimantan Barat, beralamat di Jalan Achmad Sood No. 06Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 695 / HK.0202 / BESK. I / 2011 tanggal 23 September 2011, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; 1.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 30-09-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 7/Pdt.P-Kons/2022/PN Sbw
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
HASNAWATI
92 — 26
  • Pemohon:
    KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
    Termohon:
    HASNAWATI
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MAROS Nomor 108/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 20 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
25 — 3
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 108/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg
Tanggal 10 Juli 2024 — PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
45 — 52
  • PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
    2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg
Tanggal 10 Juli 2024 — PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
43 — 42
  • PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
    2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kgn
Tanggal 12 September 2019 — DARLAN
Tergugat:
PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Hulu Sungai Selatan
2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
82 — 16
  • DARLAN
    Tergugat:
    PT.SUBUR AGRO MAKMUR PT.SAM
    Turut Tergugat:
    1.Bupati Hulu Sungai Selatan
    2.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
    SAM (Subur Agro Makmur), yangtelah diterbitkan ijin Hak Guna Usahanya oleh pemerintah yaitu TurutTergugat ( Bupati Hulu Sungai Selatan) melalui Turut Tergugat II( Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan).. Bahwa ketika Penggugat berusaha menanyakan kebenarannya,kemudian dari pihak perusahaan PT.
    PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan.Bahwa demikian juga penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatanmenurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnyadengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalaupenyebutan Bupati adalah terkait dengan Jabatan sedangkanpenyebutan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatanadalah terkait dengan Kantor/institusinya , pertangungjawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalahtermasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara,sedangkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
    Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor246 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Subur AgroMakmur tertanggal 2 Agustus 2007 sah menurut hukum;3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor381 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa SawitPT. Subur Agro Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Selatantertanggal 18 Desember 2007 sah menurut hukum;4.
    Selatan;Bahwa demikian penyebutan Bupati Hulu Sungai Selatan menurut hukumberbeda pertanggungjawaban hukumnya dengan Pemerintah KabupatenHulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupati adalah terkait dengan jabatansedangkan penyebutan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalahterkait dengan kantor/institusinya, pertanggungjawaban hukum Bupati terkaitdengan jabatan adalah termasuk ruang lingkup Peradilan Tata UsahaNegara, sedangkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkaitdengan pertanggungjawaban
    daerah Hulu Sungai Selatan, dikarenakan Bupati Hulu SungaiSelatan menurut hukum berbeda pertanggung jawaban hukumnya denganPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kalau penyebutan Bupatiadalah terkait dengan Jabatan sedangkan penyebutan PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan adalah terkait dengan Kantor/institusinya ,pertangung jawaban hukum Bupati terkait dengan Jabatan adalah termasukruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan PemerintahKabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 163/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
62 — 29
  • Penggugat:
    RIRIS ROSARI SIMANULLANG
    Tergugat:
    KEPALA DESA SUNGAI RAYA
    Raya, Kecamatan Siempat NempuHulu, Kabupaten Dairi, Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya: IHWAN BANCIN, S.H; RAMBO PUTRA HARTANTA, S.H;Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat Law OfficeIHWAN BACIN, SH & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Sunggal No. 262Kecamatan Medan Sunggal Kota MedanSumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Mei 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 1Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUNMDNLAW AN KEPALA DESA SUNGAI
    RAYA, berkedudukan di Desa Sungai RayaKecamatan Siempat Nempu Hulu KabupatenSiempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 163/PENDIS/2019/PTUNMDN tanggal 14 Mei 2019 tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor163/G/Pen.MH/2019/PTUNMDN, tanggal 14 Mei
    ;Halaman 2Penetapan Nomor : 163/G/2019/PTUNMDNTENTANG DUDUK PERKARA ~=="= Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 13 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, pada tanggal 14 Mei 2019, dengan nomor Register perkara :163/G/2019/PTUNMDN, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah : Keputusan Kepala Desa Sungai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Januari 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. H. FAUZI SI
47 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. H. FAUZI SI
    No.2571 K/Pid.Sus/2011meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs.SYAMSURWAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh danmenanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan.Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun hausada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelahmendapat jawaban tersebut Drs.
    SYAMSURUJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah diBank BNI 46 Cabang Sungai Penuh, masingmasing :Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bemilai Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16September 2008 ;Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) cair pada tanggal 5 November 2008 ;
    Terdakwa lalu memerintahkan Drs.SYAMSURIWAL meminjam ke Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh. Drs.SYAMSURWAL lalu pergi ke BNI 46 Cabang Sungai Penuh danmenanyakan apakah pinjaman atas nama Bupati diperbolehkan.Dijawab oleh Pimpinan BNI Cabang Sungai Penuh bisa namun harusada persetujuan dari Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Setelahmendapat jawaban tersebut Drs.
    SYAMSURUJAL, MM selaku Bendahara Umum Daerah di BankBNI 46 Cabang Sungai Penuh, masingmasing :Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bemilai Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) cair pada tanggal 16September 2008 ;Pinjaman dari Bank BNI 46 Cabang Sungai Penuh bernilai Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) cair pada tanggal 27 Oktober 2008 ;Pinjaman dari Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) cairpada tanggal5 November 2008;Kemudian
    Penuh dan Bank BPD Jambi Cabang Sungai Penuh ; Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan melakukan pinjaman ke BNI46 Cabang Sungai Penuh dan Bank Jambi Cabang Sungai Penuhuntuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak dianggarkan dalamDPASKPD tahun 2008 kemudian pinjaman tersebut dibayar dengandana APBDP tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkanSP2D fiktif adalah bertentangan dengan :1.
Pengadilan PN KANDANGAN Perdata
Register : 10-05-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kgn
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tergugat:
Abdul Khair
157 — 29
  • Penggugat:
    Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
    Tergugat:
    Abdul Khair
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 8/Pdt.P-Kons/2021/PN Sgm
Tanggal 29 Desember 2021 — Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
57 — 21
  • Pemohon:
    Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
    Termohon:
    Yupa