Ditemukan 3589 data
656 — 339
dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Jasa Rental Workover/Well Service Rig;Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugatdalam repliknya telah menanggapi pada pokoknya sebagai beikut sebagaiberikut:Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Nomor 778/Pdt.G/2019/PN Jkt.SelBahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalildalil Tergugat angkaIll.
55 — 9
yuridis formal telah memenuhi persyaratan danketentuan peraturan hukumyang berlaku.Dengan demikian kepemilikan tanah atas nama Tergugat adalah sahdemi hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum menjual ataumengalihkan kepada siapa saja dalam hal ini kepada Tergugat Ilsebagai pembeli/oemegang hak tanggungan peringkat pertamaberitikad baik harus dilindungi pula oleh hukum.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, No.1230K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, disebutkansebagai beikut
83 — 52
Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.Menimbang, bahwa atas jawaban, eksepsi Tergugat tersebut Penggugatmengajukan Replik secara terteulis sebagai beikut :Dalam Eksepsi :1. Memperhatikan secara seksama atas segala dalil eksepsi Tergugat, makamenurut Penggugat tidaklah ditemukan adanya dalil eksepsi yangmempermasalahkan mengenai konpetensi baik absolut maupun relatif,sehingga dengan demikian terhadap eksepsi termaksud menurut hukum acarayang berlaku layak diperiksa bersamasama dengan pokok perkara ;2.
177 — 60
tergugattergugat serta mengenaiada tidaknya peristiwa hukum atau perbuatan melawan hukum yang melatarbelakangi timbulnya gugatan para penggugat, sehingga hal tersebut sudahmenyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangandan oleh karena itu eksepsi tergugattergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara iniadalah sebagai beikut
150 — 72
Bahwa Tergugat III dalam Perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Medan No. 101/G/2010/PTUNMDN (vide gugatanbutir 39 di bawah) bertindak sebagai saksi, dan dalamkesaksiannya dipersidangan menerangkan sebagai beikut :e bahwa benar saksi menerangkan Bukti P16, tandatangan saksi (catatan : Bukti P16 berupa SuratKeputusan Panitia Pelaksana Penyelesaian PermasalahanProyek Perumahan IKIP Medan No. 3/KPTS/P5 IKIP/94,tanggal 20 Oktober 1994, tentang Pelimpahan wewenangPanitia Kepada PT.
38 — 14
mengenaiPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukanlah wewenang PeradilanAgama, karena pemberian % gaji Tergugat kepada Penggugatmerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensiserta replik dan duplik yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi maupunTergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim perlumengkwalifikasi halhal yang perlu dibuktikan Penggugat Rekonpensi atasbantahan yang diajukan Tergugat rekonpensi, adalah sebagai beikut
77 — 15
dinyatakan tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanyakepada terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Subsidair yaitu pasal 3 jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsurunsurnya sebagai beikut
1.SITI KHUNAENI
2.HERMADI
3.EKO AGUSMANTO
4.EDWAR DASIKERS
Tergugat:
KEPALA DESA NEGERI SINDANG KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Intervensi:
1.ROZI DARMAWAN
2.SARI SUSNILAWATI
3.NELSON MANDAYA
4.EDI SOPIAN
192 — 94
Ulu No. 42 Tahun2016 Tentang susunan Organisasi dan Tata KerjaPemerintahan Desa;Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan Lokal Berdasarkan Desa di KabupatenOgan Komering Ulu.Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku diatas maka Tergugat telah melakukanproses pemberhetian dan pengangkatan Perangkat DesaNegeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, KabupatenOgan Komering Ulu dengan tahapan sebagai beikut
34 — 23
.529 a.n Gosmafsimanullang melalui surat No.RTR.RCR/CCR.MDN/1980/2017 tanggal22 September 2017 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang &surat pengantar untuk penerbitan SKPT.Pembanding menanggapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelishakim tingkat pertama tersebut, dimana untuk menyatakan seseorangtelah cedera janjiiwanprestasi harus lah melalui pengadilansebagaimana telah yang diamanatkan dalam pasal 1266 KUHPerdatayang berbunyi sebagai beikut
1.BUTTI MANALU
2.LUMIAN SIMAMORA
Tergugat:
1.MARTUMPAL SIMAMORA
2.MELDA BR. SIMAMORA
144 — 31
tanah terperkara maupun tanahterperkara Il, adalah Tanah dan Rumah Milik Tergugat I, dan Tidak adaParit Umum, dan bahwa secara tegas dan nyata Batas ( sempadan )atas rumah Milik Penggugat dan rumah Milik Tergugat sudah dibatasiOleh Tembok Permanen milik Batas (Sempadan) tersebut bahwa denganHalaman 18 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Trtdemikian tidak adaparit umum di batas sebelah selatan TanahTerperkara dan Tanah Terperkara II.Bahwa skets tanah milik Tergugat adalah sebagai beikut
Terbanding/Penggugat IX : FATUR RAHMAN
Terbanding/Penggugat VII : AGUS SALIM,
Terbanding/Penggugat V : SITI ASMARA,
Terbanding/Penggugat III : RATNA SITI HAWA,
Terbanding/Penggugat I : SITI CHAERONI,
Terbanding/Penggugat VIII : DARYANTO
Terbanding/Penggugat VI : , Ny. DEDEH,
Terbanding/Penggugat IV : , MUTIARA SRI HASTUTI,
Terbanding/Penggugat II : , SITI HARRIYAH,
Terbanding/Turut Tergugat I : PUSAT PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANNES BUDI KRISTANTO, SH., Magister Kenotariatan,
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
120 — 99
Juni 20190,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai beikut :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagaiTergugat ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Desember2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( NietOnvankelijke Veerklaard ) ; Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlahHalaman
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
LIANG PURNOMO alias ALIANG
112 — 71
6 x 14 m);hal 20 dari 61 hal putusan No. 1179/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr. bahwa perjanjian bagi hasil antara Syaiful Akang dengan terdakwa yakni1:3; bahwa sewaktu saksi ke Bengkulu, tidak ada pembangunan kampusMuhammadiyah, saksi tidak mengetahui bangunan kampus, karena sayabelum ke Bengkulu lagi; bahwa tanah saya tidak ada permasalahan sampai sekarang ini denganterdakwa; bahwa penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan pertanyaan kepadasaksI;Atas keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat sebagai beikut
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
127 — 44
Atas dasar usulan tersebut, Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur menyampaikan kepadaBupati Lampung Timur usulan penetapan dan pelantikan Kepala DesaTerpilin Kecamatan Jabung dengan namanama sebagai beikut /smail Umar(desa Jabung),Suyanto (desa Tanjung Sari), Agus Pujianto (desa AdiLuhur), Ruli, SE (desa Sambirejo), Edi Prayitno (desa Gunung Mekar Jaya)di mana Sdr.
94 — 20
Menetapkan ahli waris almarhumah Maimunah binti Berdan yaituanakanaknya sebagai beikut :5.1 Halimah binti Abdul Wahab5.2 Sulaiman bin Abdul Wahab5.3 Abdurrahman bin Abdul Wahab5.4 Iskandar ben Abdul Wahab5.5 Bahagia ben Abdul Wahab5.6 Mahmudi ben Abdul Wahab5.7 Nazariah binti Abdul Wahab6. Menetapkan ahli waris almarhumah Khadijah binti Berdan yaituanakanaknya sebagai berikut :6.1.
Terbanding/Penggugat III : FARIDA BINTI HASAN
Terbanding/Penggugat I : ISKANDAR BIN HASAN
Terbanding/Penggugat VIII : ARHAM BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat VI : KHUZAIFAH BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat IV : NUR HASANAH BINTI HASAN
Terbanding/Penggugat II : SOFYAN BIN HASAN
Terbanding/Penggugat IX : WAIL BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat VII : YAHDI BIN ISHAK
Terbanding/Penggugat V : ZULKIFLI BIN HASAN
Turut Terbanding/Tergugat III : MUSTAFA BIN SUARDI
Turut Terbanding/Tergugat X : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : YULIDAR Alias DEWI BINTI IBRAHIM
Turut Terbanding/Tergugat VI : CUT ERLINA Binti TEUKU NASIR
Turut Terbanding/Tergugat IV : ROHANA BINTI ILYAS
Turut Terbanding/Tergugat II : AZIZAH BINTI ABDULLAH
Turut Terbanding/Tergugat IX : Ahli waris dari Alm. Juned Makam CUT AINAL MARDHIAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : T YUSRI bin T M NASIR
Turut Terbanding/Tergugat V : ZUFRIZA BIN M.AMI
64 — 36
selama 14 (empat belas)hari setelah diterimanya pemberitahun tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembandingsemula Tergugat sampai dengan VII pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai beikut
53 — 29
disimpandidalam almari pakaian setelah itu shabu diambil oleh Mr.jhon, sedangkan sisanyasebanyak 29 (dua puluh Sembilan) gram dimasukan kedalam plastic klip.Kemudian terdakwa tanpa ijn dari Mentri Kesehatan atau Departemen Kesehatan telahmelakukan permufakatan jahat untuk menyalurkan narkoba dengancara pada hari Sabtutanggal 11 desember 2010 sekitar pukul 08.30 WIB MAYA (terdakwa dalam berkasterpisah) dengan nomor telepon 08989898335 menghubuni terdakwa dengan nomor02195405005 sehingga terjadi dialog sebagai beikut
Terbanding/Penggugat I : Eddy
Terbanding/Penggugat II : Harun Chandra Kirana
Terbanding/Penggugat III : Johannes Pagarisi
Terbanding/Penggugat IV : PT Mitrautama Bara Sejahtera
127 — 209
., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalamsurat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan NomorAHUAH.01.030198321 tertanggal 10 April 2019;Bahwa pada Akta Perubahan ke2 ini, pada intinya sebagai beikut :a. Menyetujui pemberhentian Edward Arief Hidayat selakuDirektur Utama;b. Mengangkat Loemaksonoperseroan;C. Menyetujui pengangkatan Edward Arief Hidayat menjadiKomisaris Peseroan;d.
61 — 32
GajahMada No. 1 Surabaya.Pada pokoknya menerangkan sebagai beikut :1 Bahwa pada tahun 2000 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika masukdi Yonif 500 Raider dan hanya sebatas hubungan antara senior danyunior.Z Bahwa pada tahun 2010 dilingkungan Markas Yonif 500 Raiderbanyak angota yang ikut investasi dan saksi melihat anggota yangikut investasi kehidupan ekonominya meningkat lebih baik darisebelumnya kemudian Saksi mengetahui bahwa investasi tersebut dikordinir oleh beberapa anggota yonif 500 Raider, diantaranya
1.Hasan Asy ari, S.H.
2.Christin Juliana Sinaga, S.H.
Terdakwa:
Rita Apriyana Setyaningsih binti Singgih Hermoyo
84 — 13
sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) namunhanya 11 (Sebelas) orang yang membayarkannya;Bahwa dari 11 (Sebelas) orang tersebut saksi menerima danasebesar Rp. 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) dan 11(Sebelas) orang jamaah tersebut tidak jadi berangkat umroh;Bahwa untuk ke 11 (Ssebelas) orang tersebut tidak memiliki paspordan Visa sedangkan pada saat kesepekatan pertama saksi berkatabahwa saksi bisa memberangkatkan umroh dengan harga Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan Paspor beikut
HARTONO, SH
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
EFFENDY
336 — 276
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota jo UndangUndang No. 7 Tahun 2017tentang Pemilinan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak PidanaPemilihan dan Pemilihan Umum.Atas hal tersebut diatas Penggugat nyatanyata belum dapatmemahami terkait ketentuan perubahan dalam suatuPerundangundangan, dan untuk memberikan pemahamandalam kesempatan ini Tergugat Il Intervensi sampaikanketentuan yang mengatur tindak pidana dalam pemilihansebagi beikut