Ditemukan 5561 data
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Halaman 35 dari 39 halaman.
119 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;e Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apaapa yang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi IIsampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokokperkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagianrekonvensi, sehingga terhadap halhal yang Penggugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi I sampaikan dalam konvensi tidak akan diulang lagipada bagian rekonvensi;Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.SusPHI/20132
357 — 189
Surat Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 04 Januari 20132. Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Tertanggal 07 Februari 20133. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal O07 Februari 2013dan4. Surat Pernyataan Tertulis Juara Saogo Tertanggal 28 Juni 2014Bahwa namun ternyata buktibukti Penggugat tersebut tidak memenuhisyarat formal dan materiil maka tidak memiliki nilai pembuktian denganalasan sbb:1.
46 — 25
./2013/PN.Bgr. tgl30 Des 20132. Terdakwa II bernama Edy Machali Alias Papi; Bahwa Terdakwa II.
135 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3. Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2.
82 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan,maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya atasketerlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1 Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat ;Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.SusPHI/20132
180 — 69
B. 687/DKKCP/ADK/09/2013 tgl 30 September 20132 SP II No. B. 706/IXKCP/ADK/10/2013 tgl 08 Oktober 20133 SP III No.
192 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/20132 Bahwa alasanalasan butir B, C, D, dan E juga tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas namaPemohon Banding sekarang
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.747 K/Pdt/20132. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 olehProf. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor277/B/PK/PJK/20132/7. Bahwa sebagai bahan petimbangan, kami sampaikan pendapat ahihukum tentang Yurispudensi. M. Yahya Harahap SH dalam bukunyaHukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 832834, adabeberapa syarat yang harus dipenuhi jika suatu putusan Hakim menjadiyurisprudensi, yaitu :a.
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 81 PK/Pdt.SusPHI/20132 Bahwa setelah bekerja pada Tergugat sekian lama, selanjutnya pada tanggal Desember 2004, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap berdasarkan SuratKeputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nomor KEP.DIR/080/ 2004,tertanggal 19 Oktober 2004;3 Bahwa setelah Penggugat bekerja pada Tergugat, kemudian Penggugat dimutasike bagianbagian lain dalam lingkungan Bank Mandiri HUB Manado, denganjabatan sebagai berikut:e 6Terhitung sejak tanggal 9 April 2001 dipindahkan ke Consumer
50 — 23
Bahwa antara orang tua Penggugat terikat dengan perjanjian kreditsebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor 0006/PDRS/TSB/0412tanggal 10 April 2012 dan akan berakhir tanggal 10 April 20132. Bahwa perjanjian kredit Aquo dilindungi dengan asuransi jiwa denganAsuransi PT Sinar Mas dengan no polis 09.395.2012.02481 tanggal 12 April2012 dengan nilai pertaggungan sebesar Rp.1.300.000.000, (satu milyartiga ratus juta rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 10 April 20133.
186 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 505 /B/PK/PJK/20132. Syarat material, yaitu Pajak Masukan tersebut berkaitandengan perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan; Bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkanbahwa "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut carasebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untukperolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangtidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha".
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 986 K/Pid.Sus/20132 Bahwa ternyata tanah yang dibelioleh Terdakwa atas namaPemerintah Kabupaten LombokTengah dari Olemudin tidakbersertipikat, sehingga perbuatanTerdakwa merupakanpenyalahgunaan kewenangan yangmenguntungkan diri sendiri atauorang lain yaitu Olemudin;3 Bahwa perbuatan Terdakwa yangmenyalahgunakan kewenanganmenguntungkan diri sendiri atauorang lain mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesarRp.57.000.000,00 (lima puluh tujuhjuta Rupiah).
330 — 106
Jumiah .400 6.472 782 00 00 00 600 8.854 5462012Tahun 20132 Janua 3.906. 1.629 1.000. 1.225. 1.00 6.00 2.00 6.3 3.870. 36.294 Bank7 Ifri 300 .706 000 000 0 0 0 00 006 Sumut No.310.02.05.000631.32 Febru 3.906.) 1.629 1.000. 1.225. 1.00 6.00/ 2.00 5.0 3.868. 37.594 Sda8 ari 300 .706 000 000 0 0 0 00 7062 Maret 3.906.) 1.629 1.000. 1.225. 1.00 2.00 6.3 3.864. 42.294 sda9 300 .706 000 000 0 0 00 0063 April 3.906. 1.629 1.000. 1.225. ) 1.00 2.00 6.3 3.864. 42.294 Sda0 300 .706 000 000 0 0 00 006 Halaman
Jumliah .400 6.472 8.782 000 00 O00 00 8.854 5462012Tahun 20132 Janua 3.906. 1.629) 1.000) 1.225. 1.06.00 2.0 6.30 3.870. 36.29 Bank7 I fri 300 .706 .000 000 00 0 00 0 006 4 Sumut No.310.02.05.000631.32 Febru 3.906. 1.629 1.000 1.225. 1.06.00 2.0 5.00 3.868. 37.59 Sda8 ari 300 .706 .000 000 00 0 00 0 706 42 Maret 3.906. 1.629 1.000 1.225. 1.0 2.0 6.30 3.864.) 42.29 sda9 300 .706 .000 000 00 00 0 006 43 April 3.906. 1.629 1.000 1.225. 1.0 2.0 6.30 3.864.) 42.29 Sda0 300 .706 .000 000 00 00 0 006 43
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 152 K/Pid.Sus/20132.efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagaiberikut :a.
No. 152 K/Pid.Sus/20132.efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :a.
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 772/B/PK/PJK/20132 Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp2.410.344,00,00;Menurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapatdikreditkan sebesar Rp2.401.344,00 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa sampai saat ini, jawab klarifikasi tindak lanjut atas jawaban klarifikasi PajakMasukan yang dijawab Tidak Ada" dari KPP terkait belum ada, setelah permintaanklarifikasi baik melalui surat maupun bahwa Pemohon Banding tidak
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 20132. Purchase Order Nomor: PO 3822 tanggal 14 November 2012 senilaiUSD17,124.463. Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November 2012senilai USD17,124.464. Sales Contract Nomor: SC3902 tanggal 16 November 20125. Letter of Intent dari supplier tanpoa nomor tanggal 2 Desember 20126. Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomor tanggal 19Desember 20127. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012 senilaiCNF USD17,124.468.
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3180 K/Pdt/20132 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku danPutusan Judex Facti tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) terhadap luasnya tanah yang diberikan ganti rugioleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Pengugat/ PemohonKasasi, karena berdasarkan fakta hukum dipersidang (berdasarkansurat bukti dan Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat danhasil pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2011 oleh MajelisHakim Pengadilan
SEPTIAN TRI YUWONO, SH.
Terdakwa:
HERU KRISDIYANTO BIN SUTARDI
85 — 4
5PURWODADIMUHAMMAD GANG JAJAR208 10/01/20128 SAFRUDDIN 006/001 1.000.000 200.000 250.000 80.000 870.000 9ATIKA GROBOGAN29 248 TRI PLENDUNGAN 1.000.000 200.000 400.000 40.000 760.000 12/01/201 halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pwd 002/001 RATNAWATI 9PURWODADIDSNMOH.253 JANGKUNGHARJ 12/01/20130 NURKHOLIL 1.000.000 200.000 390.000 120.000 690.0007 0 005/002 BRATI, 9MARIYEMGROBOGANDSN NGEMBAKISDARYATI 15/01/20131 247 % 008/001 1.000.000 200.000 900.000 40.000 260.000 aPURWODADITEMPURAN208 15/01/20132