Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sipisang sibilang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum
Register : 29-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
69 — 31
  • Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
191 — 166
  • Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
  • nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Sedangkan tidaktermasuk didalamnya tentang Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : Pasal 27 Kepala Badan Kepegaveian Negara menetapkan Pemberhentian danPemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegavaiNegeri Sipil Daerah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Juli 2013 — HADI SOENYOTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
50 — 28
  • Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/AnumertaSerta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia,Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ; Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5,dengan gaji pokok dari
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
144 — 103
  • Pasal 250Halaman 52Putusan No.120/G/2019/PTUNMDNPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2013 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 26-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 30
  • Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaansengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegwai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • BuktiT6 :BuktiT7 :BuktiT8 :Bukti T9 :Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSekretaris Jenderal Nomor : 1T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Riset, Nomor:11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019, (foto kopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
521 — 917
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
HARIYANTO bin UNTUNG alm
93 — 73
  • HeldaRianasari Subekti telah berkalikali dipanggil namun tidak datang dikarenakansudah tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut informasi bahwa Ahlipindah ke jawa dan Ahli telah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipilyang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidakberkeberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan;Menimbang, bahwa Pasal 162 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana menegaskan bahwa apabila saksi yang telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — JUARNI; melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
150 — 64
  • HasilPemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab700/314/LHPKH/X1V/2015 tanggal 22Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 MaretHalaman 41, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD2016 Nomor: itkab700/051/LHPKH/II/2016 yang menyimpulkan keperluanpersyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori Il (K 2) dan berdasarkanPasal 6 A Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer mejadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 240/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
106 — 54
  • pasal tersebut,Halaman 13 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKT13.5.keputusannya tidak lain dan tidak lebih hanyalahalternatif diantara :(1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti,diberhentikan dengan hormat sebagai PegavaiNegeri Sipil;(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalamayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu)tahun, apabila ada kepentingan dinas yangmendesak;(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalamayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-12-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 91/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 —  ABUBAKAR,S.IP,M.Si (Penggugat) M e l a w a n  BUPATI BONE (Tergugat)
61 — 42
  • PegawaiHalaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.MksNegeri sip Pemenntah Kabupaten Bone dan bukti T2 berupa berta acara Nomor :4/VIVBKDD rapat baperjakat Pemenntah Kabupaten Bone bahwapemberhentiandan pengangkatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan aquo telah melaluikajian dari Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (baperjakat)Kabupaten Bone;e Bahwa berdasarkan bukt' T2 pada pomt 2 berupa berta acara rapat BaperjakatPemerntah Kabupaten Bone tertanggal 26 juli 2013 bahwa Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 44/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
214 — 115
  • Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilYang akan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yangpokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi menyatakan ia bekerja di Bagian Umum KepegawaianDinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa jabatan saksi di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatansebagai Kasubag Umum Kepegawaian; Bahwa saksi mengenal dengan penggugat karena satu kantor; Bahwa saksi mengatakan jabatan Penggugat sebelum di PTDH diDinas PUPR provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 21/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
H. MALIK MULIAWAN, SH
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
233 — 109
  • No. 21/G/2019/PTUN.PLK6.10.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10:Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara kepadaKepala Dinas Budparpora Kabupaten Barito Utara Nomor862/223
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.SUS/TPK/2016/PN. KDI
Tanggal 10 Mei 2016 — - Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si
204 — 129
  • POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
96 — 183
  • Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE.
Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG, lawan Hj. MARDIANA
44 — 7
  • Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012
Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
156 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
212 — 78
  • 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang