Ditemukan 5685 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
109 — 72
109 — 72
Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNberstatus Hak Milik (Hak yang terkuat dan terpenuh sertatanpa jangka waktu), maupun Hak dengan jangka waktudalam hal ini Hak Guna Bangunan, jauh sebelum gugatan inidiajukan oleh Penggugat, karena sertipikat (obyeknya) baikluas (data fisik), maupun nama Pemegang Hak (subyek / datayuridis) tidak berubah / sama alias ituitu juga; e Gugatan kurang pihak, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat,dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi
- Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
102 — 32
102 — 32
keuntungan bagi PT.SangHyang Seri (Persero) ;Menimbang, bahwa dengan demikian, perobuatan Terdakwa yang tidakmengambil tindakan pencegahan meskipun Terdakwa mengetahui adanyapenyaluran benih bersubsidi non riil/fiktif yang dilakukan seluruh Kantor Cabang diKantor Regional PT.Sang Hyang Seri (Persero) telah memenuhi kualifikasi sebagaiperbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Pasal 64 ayat (1)KUHP ini telah terpenuh
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
134 — 81
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
134 — 81
Dan oleh karena itu atas Tanah Sengketa yang merupakan bagianhak milik Fong John Gunawan dan berkaitan dengan hak miliknya atasTanah Sengketa, hal mana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurufadan Pasal 20 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang menegaskan bahwa Hak Milikadalahhakturuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, danmenurut hukum sudah seharusnya sah secara hukum adalah hak milikPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi atas nama FONG JOHNGUNAWAN
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
117 — 35
117 — 35
Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
145 — 137
145 — 137
Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.