Ditemukan 5685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terbeluh terpetuah terpenuhu terpenuhã terpenui terpecah
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
370 — 364
  • beralin sepenuhnya kepadaJOZEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF (Penggugat) dan sekaligus LAUWKIAN ENG / HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIDJAYA telah memberikankuasa penuh kepada paman kandunganya JOZEF ABRAHAMZULKARNAEN LATIF (Penggugat) jika ingin melakukan perbuatan hukumterhadap harta tidak bergerak yang berupa Eigendom Verponding No 19;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Hak Milik merupakan hakyang turun temurun, terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
102 — 32
  • keuntungan bagi PT.SangHyang Seri (Persero) ;Menimbang, bahwa dengan demikian, perobuatan Terdakwa yang tidakmengambil tindakan pencegahan meskipun Terdakwa mengetahui adanyapenyaluran benih bersubsidi non riil/fiktif yang dilakukan seluruh Kantor Cabang diKantor Regional PT.Sang Hyang Seri (Persero) telah memenuhi kualifikasi sebagaiperbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Pasal 64 ayat (1)KUHP ini telah terpenuh
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
134 — 81
  • Dan oleh karena itu atas Tanah Sengketa yang merupakan bagianhak milik Fong John Gunawan dan berkaitan dengan hak miliknya atasTanah Sengketa, hal mana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurufadan Pasal 20 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang menegaskan bahwa Hak Milikadalahhakturuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, danmenurut hukum sudah seharusnya sah secara hukum adalah hak milikPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi atas nama FONG JOHNGUNAWAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
145 — 137
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
117 — 35
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.