NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (/ega/ standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkanbahwa rumah tangga Penggugat

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan maiteril, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Nomor 362) tanah Negara dimaknai sebagaitanah yang dikuasai penuh oleh negara, Dengan kembalinya KonstitusiNegara pada UUD45, setelah UUDS 50 dinyatakan tidak berlaku lagi, dandengan terbitnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, pengertian tanah Negaraditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yangdikuasai langsung oleh Negara, artinya Negara dikontruksikan bukansebagai pemilik tanah.

Sehingga setiap pemberian hak atas tanah kepadaseseorang atau badan hukum hanya dapat dilakukan dalam rangkamenjalankan kewenangan Negara yang bersifat hukum publik tersebut;Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997(PP 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 20menjelaskan:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahHalaman 11 dari 32 Hal. Put.

Nomor 895 K/Pdt/2017milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasingsudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;Tujuan dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah untukmelaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah;Sedangkan tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untukmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemeganghak atas tanah, agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemeganghak yang bersangkutan (vide Pasal 3 PP Nomor

Tentunya sebagai pengejawantahan dari Hak Menguasai Negarayang bersumber dari Paal 33 ayat 3 UUD NRI dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Peraturan Agraria(UUPA), khususnya Pasal 2 ayat (2) huruf b. Yang artinya Tergugat sebagai Badan Negara yang ditunjuk oleh undangundang sebagailembaga yang menjalankan kewenangan negara dalam bidangpertanahan.

tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan; Adanya PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakanketentuan Pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah.

sendiri sebagai sumber utamahukum pendaftaran tanah dan seluruh batang tubuh UUPA tidak adamenyebut soal sertifikat.

yang dikuasai oleh Negara;Hal ini adalah sebuah kekeliruan sebab Penggugat/Pemohon Kasasikendatipun tak memiliki sertifikat akan tetapi mempunyai alas hak atau buktihak sebagaimana tersebut pada bukti P 3 s/d Bukti P 7 dan diterimasebagai alas hak oleh Pasal 76 huruf (g) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 346K/TUN/2016Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dikaitkan lagi dengan Pasal58 UUPA

Maka oleh karena itudiatas tanah yang diterbitkan objek sengketa bukan tanah yang tidak adapemilik atau subjek hukumnya;Bahwa frase dikuasai oleh negara bersumber dari menyederhanakanpengertian dari Pasal 2 ayat 1 UUPA yang berbunyi :Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD, dan hal halsebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasatermasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkattertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasan seluruh rakyatPenjelasan

Kekuasaan Negara mengenai tanahyang sudah dipunyai seseorang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi darihak itu artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yangmempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekusaanNegaraMaka menjadi sangat jelaslah kekeliruan Judex Ad Quem/ PTTUN Medanyang mempertimbangkan bahwa tanah yang belum ada subjek hukumadalah tanah yang dikuasai oleh Negara, sebab jelas didalam penjelasanpasal 2 ayat 1 UUPA yang dikutip diatas bahwa kekuasaan Negara

ituberada pada AREAL YANG SUDAH DIHAKI MAUPUN YANG TIDAK ;Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 346K/TUN/2016Bahwa oleh karena Judex Ad Quem/ PTTUN Medan mengalami kekeliruandalam menafsir Pasal 19 UUPA dan Pasal 2 UUPA maka lahirlahpertimbangan yang keliru) menyebut Jergugat dalam menerbitkankeputusan objek sengketa berupa sertifikat hak pakai Nomor 3 /Desa DeliTua Barat tanggal 18 Desember 2007 atas nama Pemerintah KabupatenDeli Serdang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku secaraprosedural

NoXXXX/Pdt.G/2016/PA.KtomMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwarumah tangga

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

(Us gle Cpeg Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, makaJatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyilafaznya.Hal.8 dari 11, Put.No.0785/Pdt.G/2015/PA .Pbr.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

), maka gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat, dengan iwadh Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuaiPasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelisperlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan ditempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara yangberkaitan dengan perkara ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Pembanding yang menilai bahwa semuaharta bersama dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sebagaiPetitum Penggugat angka (4.1, 4.2, dan 4.3) dan Penggugat tidak dapatmembuktikan hak kepemilikan tanah tersebut sebagaimana ketentuanUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokokpokokAgraria oleh karena itu majelis hakim sepakat menyatakan Petitum gugatanPenggugat angka 4.1, 4.2, dan 4.3 nyatakan tidak terbukti sehingga harusditolak.Hak milik berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA

Hak milik dapat beroleh dan dialihkan kepada pihak lain menurutPasal 22 UUPA hak milik atas tanah dapat terjadi dengan caracarasebagai berikut:1) Hak milik atas tanah terjadi menurut hakim adalah hak milikatas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah hutan.2) Hak milik terjadi karena penetapan pemerintah hak milikterjadi karena adanya penetapan pemerintah terhadap tanahyang pada awalnya dikuasai oleh pemerintah dengansebelumnya mengajukan permohonan dan memenuhiprosedur dan persyaratan yang telah

Bahwa bukti surat (P.12) surat Pernyataan Tanah Perbatasan yangdibuat oleh Daeng Mattiro yang diketahui oleh Kepala DesaHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA SmdSangatta Utara Nomor register 592.11/330/X/2010 tanggal 09November 2010.Bukti Surat (P.13) foto copy Surat Keterangan Penguasaan HakTanah yang dibuat oleh Yuddin yang diketahui oleh Kepala DesaSangatta Utara Nomor 145.521.53/359/VII/2001 sesuai Pasal 20dan Pasal 22 hak milik berdasarkan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 (UUPA) bahwa

berdasarkan Nomor register surat (P.10,P.12, P.13), adalah hak milik yang terjadi karena penetapanpemerintah, maka sesuai hak milik berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 (UUPA) harus diterima sebagai harta bersamaPenggugat dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro.Keberatan Keempat.Majelis Hakim telah salah menilai gugatan dan alat bukti dan Penggugatdiajukan dipersidangan hanya memperoleh faktafakta persidangansebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan almarhum Muhammad Amin binPatellongin

. "; Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah:"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak alas tanah..."

", sebagai suatu cara beralihnya hakmilik atas tanah;Selanjutnya, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pewaris (In casuNyonya EMMY MARIA LEZANA) telah meninggal dunia pada tanggal2 Agustus 2009, sedangkan penyerahanhibah wasiat tersebut barudilaksanakan dengan persetujuan tertanggal 21 Desember 2010 dariPENGGUGAT dan Akta Hibah Wasiat tertanggal 31 Mei 2011, atau1 (satu) tahun setelah lampaunya batas waktu yang ditetapkan dalamPasal 21 ayat 3 UUPA yang menyatakan:Orang asing yang sesudah berlakunya

; , maka Hak Milik No. 842/Petojo Utara atas tanah yang dihibahwasiatkan kepada TERGUGAT telah gugur demi hukum dan tanahnyamenjadi tanah Negara, sehingga tidak mungkin PENGGUGAT menuntutlegitiemeportienya atas tanah Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya PENGGUGAT sudahtidak memiliki hak / legalitas lagi untuk mempersoalkan kepemilikantanah dimaksud, oleh karena di samping PENGGUGAT sebagai WNAtidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia beradasarkanketentuan Pasal 21 UUPA

Menurut Pasal 929ayat 4 KUHPerdata, daluwarsa hak untuk menuntut legitiemeportieadalah setelah lewat tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulailegitimaris menyatakan menerima warisan, dengan demikian hakPENGGUGAT untuk menuntut legitiemeportienya dalam hartapeninggalan pewaris telah daluwarsa;Bahwa menurut ajaran umum yang dianut oleh UUPA, pada waktupewaris meninggal dunia, maka la berhenti sebagai subyek hukum,sehingga tidak lagi dapat mempunyai hak dan kewajiban, sehingga hakdan kewajibannya

demi hukum jatuh kepada para ahliwarisnya,pemilikkan bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ini olehPasal 21 ayat 3 UUPA dibatasi tidak boleh lebih dari 1 (Satu) tahun;Halaman 23 dari 30 Perkara Nomor 60/PDT/2017/PT SBY14.15.Bahwa oleh karena penyerahan hibah wasiat dengan pembuatan aktahibah wasiat tersebut diatas, baru dilaksanakan pada tanggal 31 Mei2011, atau setelah lewatnya batas waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkandalam Pasal 21 ayat 3 UUPA tersebut, maka berdasarkan ketentuanPasal 29 ayat

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quomemandang dan/atau perpendapat, bahwa karena bukti surat P1 dariPenggugat/Pembanding lahir jauh sebelum lahirnya atau sebelumdiundangkannya UndangUndang Pokok Agraria dalam hal ini UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariaatau disingkat UUPA No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.104), dan setelah reformasi agraria pada tahun 1960, di mana bukti surat P1a quo adalah tidak dikonversi menjadi Sertipikat dan karenanya

Bahwa, walaupun bukti surat P1 dari Penggugat/Pembanding adalahlahir jauh sebelum diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, maka buktisurat P1 dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah tetap sah danmempunyai nilai pembuktian yang kuat dalam perkara di persidanganPengadilan, karena bukti surat P1 a quo dikeluarkan oleh Pejabat dariInstansi yang berwenang untuk itu, serta bukti surat P1 a quo adalah tetaptervilidasi.

Bahwa secara tegas, bahwa pandangan dan/atau pendapat dari MajelisHakim Tingkat Pertama a quo adalah mengacaukan system PertanahanNasional danbahkansamasekalitidakdapatmencerminkanrasakeadilan sedikitpun, oleh karena menurutnya semua surat tanah yang lahirHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT MKSsebelum diberlakukannya UUPA No. 6 Tahun 1960, dan suratsuratnya tidakdikonversi menjadi Sertipikat setelah diundangkannya atau setelahdiberlakukannya UUPA No. 5 Tahun 1960 a quo adalah

Di samping itu, bukti SuratP2 dan P3 tersebut adalah memperlihatkan dan menunjukkan secaranyata, bahwa bukti surat P1 a quo adalah tetap eksis, tervalidasi, belakudan dilindungi oleh Negara, meskipun surat bukti P1 a quo adalah suratlama, karena dikeluarkan atau diterbitkan jauh sebelum diberlakukannyaUUPA No. 5 Tahun 1960, dan tanah obyek sengketa A dan B tersebut belumbersertipikat setelah diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960.

Pada hal surat bukti P2 dan P3 tersebut lahir setelahdiberlakukannya UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut.n Bahwa dengan demikian, telah cukup membuktikan secara sah bahwabukti surat P1 adalah tetap berlaku dan eksis, serta tidak pernah dihapus.Demikian pula pada surat bukti P1 tersebut adalah sangat jelas memuatidentitas tanah secra lengkap seperti : (1) Nama Pemilik, (2) luas tanah, (3)letak tanah secara lengkap, (4) No. Persil dan No.

hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang diatur dalam undangundang.Lalu, hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapatdikuasakan kepada daerahdaerah swatantra dan masyarakatmasyarakathukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengankepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan peraturan pemerintah.Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) makainilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.Definisi Hak Ulayat dan Tanah Ulayat;Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Tanah Ulayat, tanahulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukumadat yang bersangkutan.Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukumadat dikenal dengan hak ulayat.Selain itu, dalam Pasal 3 UUPA memangterdapat istilah hak ulayat dan hakhak yang serupa denganitu.Dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan "hak ulayat

dan hakhak yang serupa itu" ialah apa yang di dalamperpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht".Bunyi selengkapnyaPasal 3 UUPA adalah sebagai berikut: Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yangserupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurutkenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuanbangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undangundang

(tigaribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), maka untuk menentukanapakah objek perkara yang dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat Illsebagai warga masyarakat yang mana tidak secara turuntemurun dapatdikatakan sebagai tanah ulayat atau tidak, kita harus memastikan apakahsyaratsyarat hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3UUPA terpenuhi.Menurut Kurnia Warman dalam buku Hukum Agraria Dalam MasyarakatMajemuk (hal.40) persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayatmenurut Pasal 3 UUPA adalah

Disamping itu PENGGUGAT sebagaipemegang hak atas tanah yang beritikad baik berdasarkan Pasal 23 UUPA mempunyai kewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya, adapunsebagai berikut: "(1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnyadan pembebanannya dengan hakhak lain hams didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pendaftarantermaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebananhak tersebut". lebih

lanjut Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan, "Hak milikatas tanah dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain.

Dalam hal inipenerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atastanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hakkepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usahapendaftaran tanah";14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Pasal UUPA diketahui bahwaTURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah,demikian juga TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukanpendaftaran tanah atas objek aquo kepunyaan PENGGUGAT yang dibelidari TERGUGAT.

Untuk itu Majelis perlu mendengar keterangansaksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanaketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhirdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai di atas,maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dansesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelis berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat di kabulkan, denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaimaksud pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat sertaTergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Syarayang berkaitan dengan perkara ini

adalahsebagaimana tersebut diatas;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dan keterangan saksi tersebutadalah fakta yang tidak dilihat sendiri mengenai adanya percekcokan secaralangsung tetapi hanya mengetahui adanya sifat perselisinan bahwa PemohonHal. 17 dari 27 hal. Put. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbmdan Termoho sudah tidak harmonis karena perbedaan tempat tinggal dan telahpisah kurang lebih selama 3 tahun.

karena itu, keterangan saksi tersebutmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohonmengajukan 2 orang saksi dari unsur keluarga atau orang dekat;Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat ,sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1)UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

No. 9 Tahun 1975, MajelisHakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempatkediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohondan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankankepada

Untuk melaksanakan amanat yangterkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar Negara RepublikHalaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 868/PDT/2021/PT SBY10.11.12.Indonesia tahun 1945 tersebut, pemerinta menerbitkan Undangundang nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok pokok Agraria (selanjutnya disebutsebagai UUPA).

Dalam dictum ke V UUPA yang merupakan Pembaharuan hukumAgraria bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan,kesejahteraan,kedamaian dankemerdekaan dalam masyarakat dari segi hukum Indonesia yang berdaulatsempurna. UUPA secara tegas menetapkan bahwa hanya Warga Negara Indonesiayang dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia dalam penjelasan pasal 9UUPA diuraikan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyalhak milik atas tanah.

UUPA melarang hak milik kepada orang asing sebagaimanaketentuan pasal 26 ayat (2) UUPA.

Setelah berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960(UUPA), asas Domeinverklaring dihapus dan digantikan dengan asas tanahpada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara. Menurut asas yang dianutUUPA tersebut, Negara/Pemerintah daerah bukan lagi pemilik tanahtanahyang berada di wilayahnya. Berdasarkan hak menguasai tersebut, makasesuai Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara/Pemerintah memiliki kewenangandiantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan atas tanah;.

Bagian Kedua (KetentuanKetentuan Konversi), Pasal ayat 5 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA);b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2/1960 tentang Pelaksanaan KetentuanUUPA;c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7/1965 tentang Pedoman PelaksanaanKonversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 dan 5 Pasal 1 KetentuanKonversi UUPA yang dibebani dengan Hak Opstal atau Erfpacth untukperumahan;d.

Lagipula hakeigendom Termohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) telah hapus karenaazas domeinverklaring;Pemohon Kasasi (Tergugat/Terbanding) sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Negeri yang pada intinya menyatakankewenangan negara atas tanah setelah berlakunya UUPA dicabut danberalin kepada Pemerintah Pusat dan hak Eigendom Pengugat atas tanahsengketa telah dicabut/gugur.

Menurut Ketentuan Konversi Pasal ayat 3 dan 5 UUPA, jika tanaheigendom dibebani hak opsta/ atau hak erfpacth maka hubungan hukumantara pemegang hak opsta/ atau erfoacth akan diselesaikan menurutpedoman yang ditetapkan Menteri Agraria;b. Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria, maka Konversi atas tanaheigendom yang dibebani dengan hak opstal dan hak erfpacthditangguhkan hingga ada penyelesaian siapa yang akan dicatat sebagaiyang mempunyai hak guna bangunan;c.

Dengan demikian, Pemohon Kasasi (Terbanding/Tergugat) telah beritikad baik dengan mengajukan perpanjangan maupunpermohonan hak baru sesuai ketentuan UUPA;b. Lebih lanjut, Ahli M. Yahya Harahap, SH. dan Prof. DR. Suhariningsih,SH.

MajelisHakim untuk menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atasHalaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2018/PN Mtpsebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Batang Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar seluas 15.225 m2 sebagaimana yang diterangkan dalamSertipikat Hak Milik No.1528 Surat Ukur 00453/SBT/2002;Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah jualbeli tanah di Indonesiamaka berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA

) jual beli tersebut haruslah dilakukan secaraterang dan tunail;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelltanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan Pasal 5 UUPA yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam undangundang ini dan dengan peraturan

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanahn hanya Warga Negara IndonesiaTunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing disampingkewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukumdan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA);2.

tidak disyaratkan secara khusus, yang penting telah menguasaitanah tersebut, memelihara tanah tersebut bisa diterbitkan sertifikat.Bahwa tanah yang diperoleh dari hibah bisa diterbitkan sertifikatsepanjang tidak ada masalah.Bahwa jika pengurusan sertifikat ada pihak yang keberatan, makamemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untukdiselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak diselesaikansecara kekeluargaan maka cacat yuridis dan sertifikat tidak akanditerbitkan.Bahwa sesuai pasal 20 UUPA

tentang agraria hak milik yang diberikanmerupakan hak yang sifatnya kuat dan bersifat turun temurun.Bahwa diterbitkan sertifikat jika dikuasai selama 10 tahun secaraberturutturut dan diakui oleh masyarakat.Bahwa menurut UUPA tentang agraria yang memberikan hak adalahnegara dalam hal ini BPN bukan instansi lain, dalam pasal 16memberikan hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usahaoleh BPN.Bahwa tanah negara tidak dapat diwariskan, yang diwariskan adalahyang sudah diberikan hak milik yang

merupakan hak terkuat dan sifatturun temurun sesuai pasal 20 UUPA.Bahwa hak wilayah kesultanan yang mengeluarkan hak pakai , makasecara hukum yang bisa mengeluarkan adalah Badan PertanahanNasional.Bahwa tanah milik orang tua yang masih berstatus tanah adat/hakpakai lalu dterbitkan sertifikat maka sertifikat yang dikeluarkan setelahUndangUndang Pokok Agraria lahir semua hak atas tanah sifatnyanasional menurut kajian hukum di Indonesia pernah berlaku hak adattetapi setelah berlaku UUPA hak adat telah

Yaitusetelah berlakunya UUPA tahun 1960.Bahwa tanah negara sesuai Undangundang adalah tanah bukan asetHal4 dari 15 hal putusan No.3/Padt.G/2017/PTA.MUkarena tanah negara yang sebagai aset berbeda, tanah negarasebagai aset berarti tanah itu dikuasai dengan mengeluarkananggaran, tanah negara ada yang bebas dan ada yang tidak bebas,misalnya tanah kehutanan itu tanah negara, tanah bebas itu dikuasaidan dipelihara untuk menjaga kesuburan tanah.Bahwa orang tua Rustam yang menguasasi tanah selama 30 tahunkemudian

Put.No.0068/ Pdt.G/2015/PA.PbrUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), Majelis harusmendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan mereka.Untuk itu Penggugat telah menghadirkan Ibu dan saudara kandungnya, dan masingmasing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

talak si suami tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, makasesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2)huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugatagar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalandengan Pasal 84 UUPA

Edaran Mahkamah Agung RI No: 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yangmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat pencatatanperkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i.ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraianyang merupakan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

memenuhi syarat formil,dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri mengenaiadanya perselisihnan dan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sertaketerangan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenaitu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diaturdalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dandipertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihnak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA