Pemohon:
RATNAWIAH, S.Pi

GUNTUR, S.Pi BIN SAHADI

(dua ratus sebelas) orangpeserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orangpeserta yang masih mencicil biaya administrasi ; Setelah Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala DesaMembalong melalui Tim Pelaksana Lapangan yang dibentuknya menerimauang administrasi pembuatan sertifikat dari masingmasing peserta, ternyataTerdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tidakmenyetorkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT)sebesar Rp150.000,00

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi denganPidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan ;4. Menghukum Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi membayar denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulankurungan5. Menyatakan barang bukti berupa:1.

Menetapkan agar Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Hal. 77 dari 108 hal. Put.

Membebaskan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dari dakwaan KesatuPrimair dan Kedua Primair, Subdair tersebut ;Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua

Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi Bin Sahadi tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, Subsidair ;2. Membebaskan Terdakwa Guntur, S.Pi Bin Sahadi dari dakwaan KesatuPrimair dan Kedua Primair, Subdair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi Bin Sahadi terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;4.

Pemohon:
Yanuardianto, S.Pi

BASO AZNUR, S.Pi., M.Si.;

MARYETA INA HADUNG,S.Pi

No.135 Kelurahan Korumbu Kecamatan Mandonga KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember2010 ;Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat ' yangbersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendaritanggal 31 Maret 2011 Nomor :538/Pid.B/2010/PN.Kdi dalamperkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tanggal 08 Desember 2010 No.Reg.Perk : 386/RP/EP/11/2010Terdakwa didakwa sebagai berikut:Bahwa terdakwa MARYETA INA HADUNG, S.Pi

Oleh karena Sekdes Kota Bangun yang definitive yaituYOHANIS SEBRANG yang diangkat berdasarkan SK Bupati KonaweSelatan, sudah tidak aktif lagi meskipun belum ada SKpenggantiannya sebagai Sekdes, akhirnya YOHANA KOPONG(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu bekerjasebagai PNS di Desa Kota Bangun yang sekaligus adalah orangtua terdakwa MARYETA INA HADUNG, S.Pi kemudian membuat sendiriSurat Keputusan Kepala Desa Kota Bangun Nomor : 01/KPTKB/2003tanggal 25 Oktober 2003 yang pada pokoknya

Menyatakan terdakwa MARYETA INA HADUNG,S.Pi., terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidakbenar atau yang dipalsu, seolaholah benar dan tidakdipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkankerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHP ;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYETA INAHADUNG,S.Pi., dengan pidana penjara selama 8 (delapan)BULAN;3.

Menyatakan terdakwa MARYETA INA HADUNG,S.Pi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan ;Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (Lima bulan) ;Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualiapabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusanhakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terdakwasebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulantelah melakukan perbuatan pidana

Terdakwa Israna Rahman,S.pi

2. Menyatakan bahwa :
a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1237/2003 milik Anak Pertama Pemohon yang bernama Aura Zahra Silviana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tertanggal 5 Juni 2003 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama NUR AENI diubah menjadi atas nama NURAENI, S.PI ;
b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3251/U/2008 milik Anak Kedua Pemohon yang bernama Zalfa Oriza Malika yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Juli 2008 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama NUR AENI, S.Pi diubah menjadi NURAENI, S.PI.

Pemohon:
NURAENI, S.PI

TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi

PUTUSANNomor 2128 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi;Tempat Lahir : Cirebon;Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/24 November 1978;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan =: Indonesia;Tempat Tinggal : Jakarta Garden City Cluster AlamandaNomor 33 E, RT. 07, RW. 014, KelurahanCakung

Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKetenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 185 Ayat (1) Juncto Pasal 42 Ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/20192.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 28 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI S.Pi tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;3.

Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yangseharusnya dinyatakan terbukti oleh oleh Pengadilan Negeri Ambondapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor318/Pid.Sus/2018/PN Amb yang menyatakan Terdakwa TRI HARSOWAHYUDI S.Pi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwadari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah

Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa izinmemperkerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki izin tertulis dariMenteri atau Pejabat yang ditunjuk;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesarHal. 20 dari 22 hal.

MUHAMMAD AMIR, S.Pi;

Syafruddin, S.Pi (Anggota);Muhammad Sofyan (Anggota);Masjuni, S.Pi (Pengawas Lapangan);Alfian T. Anugrah, SE (Konsultan Pengawas);Hal. 9 dari 45 Hal. Put. 17/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS . 10108.

Syafruddin, S.Pi (Anggota);Muhammad Sofyan (Anggota);Masjuni, S.Pi (Pengawas Lapangan);Alfian T.

Masjuni,S.Pi selaku Pengawas Lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan serta disetujuioleh terdakwa H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan yang menyatakan bahwa bobot pekerjaan telah mencapai100%.Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Masjuni, S.Pi selaku PengawasLapangan, Alfian T. Anugrah selaku Konsultan Supervisi, yang disetujui olehterdakwa H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan diketahui oleh saksi Drs.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu : Bersama-sama melakukan Korupsi secara berlanjut ;2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN tetap berada dalam tahanan ;6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :1). Invoice dari Bella Hotel International :NO TGL INVOICE PENGGUNA JASA HOTEL KET1 10-07-2010 DINSOS DAN LAMPIRANNYA Asli2 25-04-2010 NASRUN Asli3 09-05-2010 Mr. NASRUN Asli4 10-05-2010 Mr.

sebesar Rp. 500.000.000,- Asli17 7 Mei 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,- Asli18 12 Mei 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,- Asli19 19 Mei 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan

Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- Asli20 07 Juni 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,- Asli21 07 September 2010 Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,- Asli22 27 Desember 2010 Kwitansi Bendahara

MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN

NASRUN,S.Pi sebesar Rp.010 500.000.000,17 7 Mei 2010 Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan AsliPembayaran Nomor Pemberdayaan Karang04/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.275.000.000.18 12 Mei Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan Asli2010 Pembayaran Nomor Pemberdayaan Karang05/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.5.000.000,19 19 Mei Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan Asli Halaman 8 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor

/2014/PN.Tte 2010 Pembayaran Nomor Pemberdayaan Karang07/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.100.000.000.20 07 Juni Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan Asli2010 Pembayaran Nomor Pemberdayaan Karang06/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/VV2 NASRUN,S.Pi sebesar010 Rp.100.000.000.21 07 Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan AsliSeptember Pembayaran Nomor Pemberdayaan Karang2010 08/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.20.000.000,22

Nomor Pemberdayaan Karang07/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.100.000.000.20 07 Juni Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan Asli2010 Pembayaran Nomor Pemberdayaan Karang06/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/VV2 NASRUN,S.Pi sebesar010 Rp.100.000.000.21 07 Berita Acara Diserahkan panjar kegiatan AsliSeptember Pembayaran Nomor Pemberdayaan Karang2010 08/BEND Taruna kepada MUHAMMADAPBD/DINSOS/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.20.000.000,22 27 Kwitansi Bendahara Untuk

Waktunya tidak terlalu lama ;Menimbang, bahwa 3 (tiga) syarat tersebut telah terpenuhi pada diriTerdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, berdasarkan fakta hukumyang diperoleh dipersidangan yang terungkap bahwa telah ada niat atau kehendakpada diri Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN pada TahunAnggaran 2010, dimana terbukti Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi AliasACUN antara bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2010 telah menerimauang dan menghabiskan seluruh dana APBD Provinsi Maluku Utara

/V/20 NASRUN,S.Pi sebesar10 Rp.20.000.000,22 27 Kwitansi Bendahara Untuk pembayaran ' biaya AsliDesember Pengeluaran Dinastambahan uang kegiatan2010 Sosial Prov.

SAHLAN BANTILAN, S.Pi.;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.

Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi tetap berada dalam tahanan;7.

No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi.

TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan); 16) Berita Acara Pembayaran 95% Nomor : 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M.

tanggal 01 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ; 30) Surat Nomor : 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ; 31) Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh SOFYAN LANONI ;32) Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan No.29/ULP/BA.PGJWBV/ V/ 2012 tanggal 25 Mei 2012.; 33) Daftar Perusahan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan kegiatan

MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi

Walaupun hal inidiketahui oleh Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai PejabatPembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai PenggunaAnggaran, namun Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi dan SaksiICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi.Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat PerjanjianPemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka30%, dengan terlebin dahulu mendapatkan tandatangan Saksi MAMANGMOHAMMAD TAUFIK

Tte Roslan, S.Pi Anggota /Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai 5.

DesaLestari, Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi,S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSANKRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;14.Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN,S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersamasama denganTerdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (PejabatPembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (KabidBudidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasipembuatan Keramba

dikerjakan, maka perbuatan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi bersamasamadengan Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Saksi MAMANGMOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI bertentangan dengan:1.

Kemudiandari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BarangNo. 02/BAPBDAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani olehSaksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa MUHAMMADSETIAWAN KAPLALE, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADIRASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditandatangani oleh Saksi IGCHSAN KRIKHOFF, S.Pi S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pulau Morotai.

NUR, S.Pi

Pemohon:
Moch.Rofik, S.PI

S.Pi

Takalar sama sekali tidak mengajukan klaim untuk mencairkanJaminan Uang Muka kepada penjamin yakni pihak Asuransi Parolamas.Terdakwa ABDUL HAKIM ISCHAK, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautandan Perikanan Kab.

HAKIM ISCHAK, S.Pi. selakuPPK bersama dengan saksi Dr. HM. NAJIB KASIM, SE.,M.SiselakuPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidakmelaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan uang muka danjaminan pelaksanaan juga bertentangan dengan :1.

S.Pi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa pada DinasKelautan dan Perikanan Kab. Takalar dalam pekerjaan pembangunanDocking/Slip Way di Desa Galesong Kec. Galesong Kab.

MenyatakanTerdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi.,tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana Dakwaan Primair.2. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi.

Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi., tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi., terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan Subsidair ;4.

CIPTOROSO, S.PI. bin TARSONO

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTOROSO, S.PI BinTARSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denganperintah segera ditahan;3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2696 K/PID.SUS/20174.

Menyatakan bahwa Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONO tidakterbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Jaksa PenuntutUmum;Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2696 K/PID.SUS/2017.

Membebaskan Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi bin TARSONO olehkarenanya dari dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menyatakan Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi bin TARSONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagai mana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi binTARSONO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bilamanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh TerdakwaCIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONO dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONO

Bahwa secara hukum Terdakwa selaku penanggungjawab kegiatanpada koperasi Mina Karya namun secara kenyataan / de fakto yangmelaksanakan pekerjaan proyek bukan Terdakwa CIPTOROSO,S.PI. Bin TARSONO melainkan saudara Anman Rukman;g. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo membiarkan danmembenarkan mekanisme dan pelaksanaan kegiatan pelatihan;h.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan MUHAMMAD ARIEF, laki-laki, lahir di Martapura, tanggal 24 Juli 1975, Berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon SALAFUDDIN, S.Pi sebagai wali pengampu dari MUHAMMAD ARIEF;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu untuk mengurus/ menyelesaikan, menerima, menanda tangani akan hak-haknya pensiun <

Pemohon:
Salafudin, S.Pi

MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi

Walaupunhal ini diketahui oleh Terdakwa Muhammad Setiawan Kaplale, S.Pi sebagaiPejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ichsan Krikhoff, S.Pi sebagai PenggunaAnggaran, namun Terdakwa Muhammad Setiawan Kaplale, S.Pi dan SaksiIchsan Krikhoff, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi;Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat PerjanjianPemborongan, Saksi Sofyan Lanoni kemudian mengurus pencairan uang muka30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Saksi MamangMohammad Taufik

Setelah itu Saksi Sofyan Lanoni mengurus penandatanganandokumen pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad SetiawanKaplale, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Ichsan Krikhoff,S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pulau Morotai.Bahwa meskipun Terdakwa Muhammad Setiawan Kaplale, S.Pi sebagaiPejabat Pembuat Komitmen, Saksi Mamang Mohammad Taufik sebagaiDirektur CV Desa Lestari dan Saksi Ichsan Krikhoff, S.Pi sebagai PenggunaAnggaran telah

Setiawan Kaplale, S.Pi, Saksi Mamang Mohammad Taufik danSaksi Sofyan Lanoni bertentangan dengan:1.

Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi tetapberada dalam tahanan;7.

Oleh karena itu, masyarakat/kelompok nelayan telah menjadikorban akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SETIAWANKAPLALE, S.Pi bersamasama dengan bersamasama dengan ICHSANKRQCHOFF, S.Pi, SOFYAN LANONI DAN MAMANG MOHAMMADTAUFIK.

LUDY ACHMAD FAUZI, S.Pi.;

GUTUR, S.Pi BIN SAHADI

(lima ratus duapuluh lima ribu rupiah)e Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp.1.400.000, (satujuta empat ratus ribu rupiah)e Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GUNTUR,S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tersebut, makaNegara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desamengalami kerugian sebesar Rp.31.650.000, (tiga puluh satujuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI tersebutsebagaimana

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadidengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan54dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.4. Menghukum terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi membayar dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair selama3 (tiga) bulan kurungan.5S. Menyatakan barang bukti berupa :1.

Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua PrimairSubsidair.2. Membebaskan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dari dakwaan KesatuPrimair dan Kedua Primair, Subdair tersebut;653. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi4.

Menetapkan agar terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri75Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tertanggal14.