Tergugat:
POKJA ULP PENGADAAN BARANG IAIN MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)BARANG/JASA DALAM LINGKUNGAN IAINLHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018 , Berkedudukandi Jalan MedanBanda Aceh Km. 275 Nomor 1 Bukit Rata DesaAlue Awe, Lhokseumawe, dalam hal ini telah memberi KuasaKhusus kepada: RAZALI AMIN, S.H., LL.M., M.Kn.; ABDUL AZIZ, S.H.; ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H.

ULP/Pokja Pengadaan telah melaksanakan Pelelangan ini sesuaidengan ketentuan dan aturan yang berlaku;Dalam hal pemberian jadwal Aanwijzing Lapangan Tim ULP/PokjaPengadaan tidak dapat mengabulkannya karena dinilai dari segitempat atau lokasi pekerjaan tidak ada hal yang perlu diberikanpenjelasan di lapangan, dan yang meminta penjelasan lapanganhanya 1 (satu) peserta dari 70 (tujuh puluh) peserta lainnya, danmengingat waktu yang cukup terbatas;.

ULP/Pokja pengadaan telan memberikan penjelasan pekerjaan daninformasi lainnya yang cukup pada saat jadwal pemberian penjelasanpekerjaan;.

Dalam melaksanakan Pelelangan ULP/Pokja Pengadaan dalammelaksanakan pekerjaannya telah mengacu dan sesuai denganPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNo. 1 tahun 2015 beserta Aturan dan ketentuan lainnya yang berlaku;.

Pemberian Penjelasan :a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap mukamelalui aplikasi SPSE.b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuksubstansi pertanyaan yang telah dijawab.d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuaidengan kebutuhan.e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah

* PerdataAbdul Mukti sebagai Penggugat sekaran pemohon KasasilawanPokja ULP Kabupaten Aceh Selatan, Dkk, sebagai para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi

Pokja ULP Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap KelasI. Il. Ill (DAK Prioritas Daerah) dengan Kode Lelang1665460 RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapak TuanKabupaten Aceh Selatan, berkedudukan di Tapaktuan AcehSelatan, yang diwakili oleh Darma Sabri, S.T Ketua Pokja,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhatril,S.H.

Bahwawalaupun Pokja ULP atau Tergugat ada menjawab sanggah Penggugat,namun jawaban Tergugat selaku Pokja ULP Paket Pekerjaan PembangunanGedung Rawat Inap Kelas I. Il. Ill (DAK Prioritas Daerah) dengan kode lelang1665460 RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan tidakmenjawab substansi atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat, denganmemberikan jawaban sebagai berikut:Kepada Yth : Direktur PT. KARYA MUKTI BERSAUDARA. Sehubungan dengansurat sanggahan saudara No.

Tidak Ada kewajiban Pokja untuk menelusuri www. LPJK. Net.

Pihak Pokjadalam melakukan penilaian kualifikasi beroedoman Dokumen pengadaanNo.037/POKJAULP/RSUYA/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 dimanaditerangkan pada BAB Ill Instruksi Kepada Peserta (IKP) pasal 22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP denganketentuan : Huruf C Dengan mengirim data kualifikasi secara elektronik,peserta menyetujul pernyataan sebagai berikut: Nomor 4 data kualifikasiyang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan

PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSISUMATERA BARAT

PUTUSANNomor 469 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, tempat kedudukandi Ruko Greenland Blok F. 2 Nomor 7, Kota Batam, yangdiwakili oleh Suparman, jabatan Direktur,;Pemohon Kasasi;LawanKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSISUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan TamanSiswa Nomor 1 Padang

Menetapkan daya berlaku keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat SatuanKerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor :17/PULP/PSKPD/PPK S01/VI/2017, Tanggal 16 Juni 2017, Perihal :Penetapan Pemenang, Nomor Paket : Paket 5, Nama paket pekerjaan :Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkan Penyedia Jasa Pekerjaan atasnama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagai pemenang, sebagai penyediaHalaman 1 dari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja(POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana JalanProvinsi Sumatera Barat Nomor: 17/PULP/SKPD/PPK $S01/V1I/2017,tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor paket: Paket5, Nama paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas Bukit Putus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkan PenyediaJasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagaipemenang;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja(POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Prasarana JalanProvinsi Sumatera Barat Nomor: 17/PULP/SKPD/PPK $S01/V1I/2017,tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Penetapan Pemenang, Nomor paket :Paket 5, Nama paket pekerjaan: Pengamanan Badan Jalan Ruas BukitPutus Batas Kota Padang Batas Kota Painan, yang menetapkanPenyedia Jasa Pekerjaan atas nama PT Alstrenindo Mitra Serasi sebagaipemenang;4.

TOMBANGLAWANTERGUGAT :POKJA 6 KONSTRUKSI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI

Moawo Jaya Mandiri dan Penggugat jugamendapat balasan Surat Sanggahan Banding melalui Email tanpa SuratResmi dari Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017Pada tanggal 23 Mei 2017 serta Penggugat Baru mengetahui adabalasan Surat Sanggahan Penggugat tersebut Pada tanggal 26 Mei2017 karena balasan tidak berdasarkan surat resmi, dimana Pokja 6Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/JasaPemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun

DASAR ALASANALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN OBJEKSENGKETA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :Bahwa terbukti Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/JJasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017telah melakukan beberapa Maal Administrasi dalam Pelaksanaan Lelangantara lain:Hal 7 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUNMDNBahwa Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017yang dihunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala

Satu Tiga Mandiritersebut, dimana Pokja 6 Konsiruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran2017, PPK dan PT.

Satu Tiga Mandiri dapat diterima;Bahwa oleh karena telah dibatalkannya Pemenang Lelang (Pertama)tersebut, maka Pokja 6 Konstruksi padaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/JJasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017melakukan Proses Pelelangan ke Il (dua) berdasarkan PengadaanBarang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06Konst/ULP/2017 tanggal 07 Mei2017;Bahwa Pada Pelelangan ke Il (dua) ini Pihak Pokja 6 Konstruksi padaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota GunungSitoli Tahun Anggaran

Gunung Sitoli serta membatalkan Pengumuman PemenangLelang No. 16/PKT.10/P.6Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 yangdikeluarkan Oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran2017 terlebin dahulu sebelum Perkara a quo di Putus;Vi.

PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONALWILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT

Putera CiptakreasiPratama, Jalan Pemuda Dalam Nomor 11B, Kota Padang,diwakili oleh Suparman selaku Direktur, berdasarkan AktaPendirian Nomor 11 tanggal 22 Februari 2001 dan AktaPerubahan Nomor 49 tanggal 17 Juli 2009;Pemohon Kasasi;LawanKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARATSATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONALWILAYAH II PROVINS! SUMATERA BARAT, tempatkedudukan di Jalan S.

Menetapkan daya berlaku Keputusan Tergugat berupa Surat Kelompokkerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT02/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/2018dalam Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Lbk Selasih Surian yangmenetapkan pemenang PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kelompok kerja (Pokja) ULPProvinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah i Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT02/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017dalam Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Lbk Selasih Surian yangmenetapkan pemenang PT. Tri Jaya Putra sebagai penyedia jasa;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok kerja (Pokja) ULPProvinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah i Provinsi Sumatera Barat dengan NomorTTP/PKT02/PULP/PJNII/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017dalam Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Lbk Selasih Surian yangmenetapkan pemenang PT. Tri Jaya Putra sebagai penyedia jasa;4.

.;1.KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP).;2.CV. MIRI JAYA.;

KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III)UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukandi Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 (KompikPerkantoran Bupati Gunung Mas) Kuala KurynpYovinsKalimantan Tengah, untuk selanjutnyadisebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING; a wanna nennnnn nn nnnn2. CV.

Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 94. fahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab Il, poiadaanPekerjaan Konstruksi, Bab Ill, Tata Cara Psraiinetts Penyedia JasaKonstruksi, dan peraturan perundangundangan lain sebagai pendukungyang dituangkan dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik(SDPSE) Nomor 41/ULP

Was Nomor 600/50/DPU/IV2015 tanggal 22Februari 2015, TergGgNVTerbanding memperoleh wewenang untukmelaksanakan praes ietang pemilinan penyedia barang/jasa pekerjaanpeningxatan, Jalati Tumbang Miri Tumbang Napoi (vide bukti P7), dan atasdasar disposi Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten GunungMas

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA POKJA ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR
Terbanding/Penggugat : SUPARMAN

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA POKJA ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR
Terbanding/Penggugat : SUPARMAN

Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR

JAVA BIMA CITRA DIWAKILI HERI WAHYUDI, ST
Terbanding/Tergugat : POKJA I KONSULTASI PADA ULP BARANG JASA PEMKAB SINTANG

KARUNIA RAHMAN INDAHMelawan :MelawanKELOMPOK KERJA (POKJA) II UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016

point .26.3.e.2 huruf eberbunyiPokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :1).

Ill ULP Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran2016 Nomor : 425/ULPPP/Pokja IV/Konstruksi.PL/VI/2016tertanggal 27 Juni 2016 Perihal Undangan PembuktianKualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV.

Jawaban Sanggahan dari Pokja ll ULP Kabupaten Pulang Pisau TA.2016, (copy dari copy);Dokumen HO/SITU CV. Karunia Rahman Indah Nomor Reg.503.44/00426/EKBANGBPPT/2015 (copy dari copy); Dokumen bukti SPT Tahunan CV.

Bukti P1718.19.20.21.22.23.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP18P19P20P21P22P23Surat Ketua POKJA Il ULP Kabupaten Pulang Pisau TahunAnggaran 2016 Nomor : 345/ULPPP/Pokja IV/Konstruksi.PL/VV2016, tertanggal 09 Juni 2016, Perihal Undangan PembuktianKualifikasi, ditujukan kepada CV.

Karunia Rahman Indah dalamtahapan pelaksanaan pelelangan oleh Pokja Il ULP KabupatenPulang Pisau (Sesuai dengan asli); 9. Bukti T9 : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/125/DPUBM/V1IV2016tertanggal 14 Juni 2016 Antara Dinas Pekerjaan UmumPemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan DirekturCV.

Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (10) Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 dan Perubahannya berbuny/i:Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menambahpersyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yangtelah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini*3.

ASas Permainan Yang Layak / Perlakuan Yang Jujur.Pelayanan proses Pengadaan Bahan Makanan ULP LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017diselenggarakan melalui website LPSEhttp.

/LPPS/2017 Tanggal 16 Desember 2016 (foto copy sesuaidengan asli);: Foto copy Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : W2.E4.PL.06.0305 /Pokja ULPBama/LPPS/2017 Tanggal 16Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);: Foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : W2.E4.PL.06.0306 /Pokja ULPBama/LPPS/2017 Tanggal 17Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);: Foto copy Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : W2.E4.PL.06.0307 /Pokja ULPBama/LPPS/2017 Tanggal 17Desember 2016 (foto copy sesuai dengan

.PL.06.0311 /Pokja ULPBama/LPPS/2017 Tanggal 21 Desember 2016 (foto copy sesuaidengan asli);: Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : W2.E4.PL.06.0312 /Pokja ULPBama/LPPS/2017 Tanggal 22Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);: Foto copy Penetapan Pemenang Nomor : W2.E38.PL.02..02.0313/Pokja ULPBama/LPNPS/2017 Tanggal 24Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);: Foto copy Pengumuman Pemenang Nomor : W2.E4.PL.06.0314 /Pokja ULPBama/LPPS/2017 Tanggal 22Desember 2016 (foto copy sesuai

ROSADIAPETAHO (foto copy sesuai dengan asili);Foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor Anggota :2020409088962/532009 Tanggal 17 Oktober 2016Nama Perusahaan : ROSADIA PETAHO, CV (foto copysesuai dengan asili);: Asli Informasi Lelang (print out);: Asli Jadwal Lelang (print out);Foto copy Standar Dokumen Pengadaan SecaraElektronik (foto copy sesuai dengan foto copy);Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwidzing)Nomor : W2.E4.PL.06.0303 /Pokja ULP Bama/LPPS/2017 Tanggal 13 Desember 2016 (print

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI SUMATERA BARAT VS PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK

Formul02/Proksi01/KimPUTUSANNOMOR 264/B/2018/PTTUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara @ntara: ~=25cemmmiiiliMime So nm nnn nnnKELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKERPELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAHIlPROVINSI SUMATERA BARAT., Berkedudukan diJalan S.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2: Menyatakan batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA)ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Sumatera Barat Nomor TTP/PKT01/PULP/PJNII/PPK2.4/SBR/II/2018 Perihal: Penetapan Pemenang,Nama Paket Preservasi Rutin Jalan Kambang Tapan, Tapan Bts Jambi/PN tanggal 23 Februari 2018, nama pemenang:CITRA MUDA NOER BERSAUDARA;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan KerjaPelaksana Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Sumatera BaratNomor TTP/PKT01/PULP/PJNII/PPK2.4/SBR/II/2018 Perihal:Penetapan Pemenang, Nama Paket Preservasi Rutin JalanKambang Tapan, Tapan Bts Jambi/PN tanggal 23 Februari2018, nama pemenang: CITRA MUDA NOER BERSAUDARA;4.

Bahwa Penggugat / Terbanding adalah salah satu peserta lelang PaketPreservasi Rutin Jalan Kambang Tapan, Tapan Bts Jambi/PNyang diadakan oleh Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi SumateraBarat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il ProvinsiSumatera Barat (vide bukti P18=T3,T18,T5, dan keterangan saksiNono Nursalino); 2200200 202222 20 202.

Jambi/PN hal tersebut bersesuaian juga dengan Pasal 12ayat (1) huruf f angka 1 Perka LKPP Nomor 2 tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaanmengatur :Pasal 12(1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi:Putusan Nomor 264/B/2018/PTITUN.MDN.

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SELAKU PENERIMA PENETAPAN PEMENANG KELOMPOK KERJA UNIT PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013

Nama Jabatan : KELOMPOK KERJA UNIT ~~ LAYANANHalaman 1 dari 58 hal Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAHSAKIT UMUM DAERAH KABUPATENKEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013:Tempat Kedudukan : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada := 222222 oe ooo1. Nama : Drs. FRANS HAIDAR, MPA..;NIP > 19681229 199003 1 004; nneJabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenKeDUMEN) +=" one nnn nnn non nn nnn nnn renee noe corn nen2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/014/2014, tanggal 2Januari 201 45 222222 eon nnn nnn nnn noe nnn nnn noe nan none nen nee nnn ene ene nee neSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;Halaman 2 dari 58 hal Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.2,Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN = (PPK)SELAKU PENERIMA PENETAPAN PEMENANGKELOMPOK KERJA UNIT PENGADAAN B(POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUMKABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARANDO gear neersTempat Kedudukan : Jalan Rumah Sakit No. 13 Kebumen;Dalam hal ini

Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3Desember 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 3 Desember 2013 di bawah registerNomor : 83/G/2013/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Januari2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :Objek Gugatan :1.Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang SuratPenetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B(POKJA

ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen TahunAnggaran 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat ;Surat No. 050/2461/2013 tertanggal 13 November 2013, perihalpenunjukan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan belanja modalpengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang diterbitkan olehTergugat Il; 22+

PT DAMARINDO MANDIRI (PENGGUGAT)MELAWANPOKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA (TERGUGAT)

., M.H. dan Rekan, beralamatdi Gedung Hotel Musi (belakang Klinik Hewan) Jalan Raya Entrop,Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 01 Maret 201 7;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan:POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBUKELAS UTAMA SENTANIJAYAPURA, berkedudukan di JalanYabaso Nomor 76 Sentani, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua; Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPRDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

Penggugat:
MEIKE GUNAWAN
Tergugat:
Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PALU, KELOMPOKKERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINASKESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018, TempatKedudukan: Sekertariat di Jalan Balai Kota No. 1Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL1. NamaJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan2. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan3. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/Kedudukan :Kewarganegaraan4. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan5.

(Anggota);Bahwa Anggota Pokja Ismayadin DJ. Parigade, S.T. tercatattidak menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan, tersebutjuga diperlihatkan lembaran dokumen tersebut pada saat sidangpersiapan pada tanggal 26 Juli 2018 di PTUN Palu;Bahwa sejak awal sebagaimana dokumen dan berita acara yangditerbitkan Tergugat, Anggota Pokja Konstruksi atas namaIsmayadin DJ.

Dalam melakukanevaluasi Penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanharus berpedomaan pada tata cara/kriteria yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan.

Dalam dokumen yang diloloskan oleh Tergugat,dengan terang benderang pemenang lelang tidak menjelaskansecara nyata dan jelas tahun sertifikat dan ijazah tenaga kerja,sementara Penggugat sendiri telan menyertakan semuaidentitas tenaga kerja termasuk tahun sertifikat/ijazah justrudigugurkan tanpa menyertai alasan yuridis yang legitimate;Bahwa Dokumen Lelang pada halaman 64 huruf H DataFasilitas/Peralatan/Perlengkapan (cantumkan jika disyaratkanoleh Pokja ULP).

Pada halaman 14 point 22Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran point (22.1)Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULPdengan ketentuan: a).

KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)., II. CV. MIRI JAYA;

KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III)UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek Perkantoran BupatiGunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah;ll. CV.

a quo telahjelas penggugat digugurkan/tidak lulus dalam pelelangan tersebutdan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukansecara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukumsebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 21menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yangditetapbkan oleh Kelompok Kerja ULP

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unitorganisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor 14/PRT

/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentangPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danjasa Konstruksi, menyatakan Unit Layanan Pengadaan yangselanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk olehMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatPermanen, ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yangsudah ada;Berdasarkan uraian peraturan

III ULP sebagaimana dalam Peraturan Menteri PekerjaanUmum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang PerubahanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standardan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran,Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan PenyesuianHarga dan Eskalasi, pada angka 14 menyatakan POKJA ULPDIWAJIBKAN untuk menyediakan Salinan Berita Acara PemberianPenjelasan (BAPP) apabila ada

Multi Karya Pratama yang diwakili oleh Franky Hotlan Alexander S
Terbanding/Tergugat I : Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
Terbanding/Tergugat II : PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
Terbanding/Tergugat II : PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
Terbanding/Tergugat I : Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. SEBERONG FATRA diwakili HERMANTO

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEKERJAAN REPLACEMENTMENARA SUAR Z. BRUDER, berkedudukan di Jalan SeiWalang Kijang Bintan Kepulauan Riau;2.

KANDIK KURNIAWAN, S.H ;Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum BagianHukum dan KSLN ;Warga Negara : Indonesia :Alamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;Nama ; FILKA SARI, S.H ;Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 5/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimJabatan : Pengadministrasi Umum Bagian Hukumdan KSLN :Warga Negara : Indonesia ;Alamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.005/1/13/ DNG.TPI2018 tanggal 27 AgustusKELOMPOK KERJA (POKJA

MARHAID vs POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA,dk

POKJA ULP BARANG/JASA KONSTRUKSI DILINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAANJARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA PADASATUAN KEGIATAN PKSDA, tempat kedudukan di JalanPejanggik Nomor 110, Lingkungan Pajang Timur, KelurahanPejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;ll. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PKSDA I, tempatkedudukan di Jalan Airlangga Nomor 32, Kota Mataram;Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada:1.

Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa KonstruksiNomor 1IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, tanggal 05 Maret2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilinan PenyediaPekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016tanggal 4 Maret 2016;2.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Batu Cangku di Kabupaten Lombok Timur NomorIK.02.03AS/PokjaPKSDA/571 tanggal 10 Maret 2016;2.3.

Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa KonstruksiNomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, tanggal 05 Maret2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Konstruksi Nomor 544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016tanggal 4 Maret 2016;2.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Batu Cangku di Kabupaten Lombok Timur Nomor :IK.02.03 AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016;2.3.

Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa KonstruksiNomor : IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545, tanggal 05 Maret2016 dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan PenyediaPekerjaan Konstruksi Nomor : 544/BA/ULP/PokjaPKSDA/2016tanggal 4 Maret 2016;3.2. Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Batu Cangku di Kabupaten Lombok Timur Nomor :IK.02.03AS/PokjaPKSDA/571, tanggal 10 Maret 2016;3.3.

Menolak gugatan Penggugat untuk: Objek Sengketa 1 berupa: Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/545 tanggal 5Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa KonstruksiSatuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara I, dan; Objek Sengketa 2 berupa: Surat Jawaban Sanggahan Nomor:IK.02.03AS/PokjaPKSDA/571 = tanggal 10 Maret 2016 yangdikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan KerjaPelaksanaan Jaringan Sumber Air Nusa Tenggara

CV BINA KARYA LESTARI VS PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Cq KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG Cq POKJA ULP KABUPATEN TEMANGGUNG, dkk.