adanya suatu ketentuanyang mensyaratkan penetapan Pengadilan terhadap permohonan untukmerubah nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon, namun demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonanPemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yakni kejadian yangdialami oleh seseorang yang salah satunya meliputi kelahiran, yang kemudianpencatatan kelahiran tersebut dilakukan dalam sebuah register kependudukansehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipilyang

angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi1, tidaklama kemudian datang seorang sipil membawa sabu, botolaqua dan gorengan, kemudian sabu tersebut Saksi habiskanbersama dengan 4 (empat) rekan Saksi termasuk warga Sipilyang membawa sabu tersebut. Setelah sabu habis Saksidan Saksi2 mendahului kembali ke Mako Lantamal Illkarena Saksi akan menempati jaga Satgas Covid 19 diKemenkes. Saksi jaga dari sore hari sampai dengan pagihari sekira pukul 08.00 WIB.c.

Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi1, Saksi2 danSaksi3 sampai di rumah mertua Saksi1 di Warakas kemudianTerdakwa, Saksi1 Saksi2 dan Saksi3 bersantai di ruang tamu,selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang orang sipilyang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu,botol aqua dan gorengan.7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi2,Saksi3 beserta Sdr. Jabrik menggunakan sabu yang dibawa dandisiapkan oleh Sdr.

Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 sampai di rumah mertua Saksi1 di Warakas kemudianHal. 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 222K/PM II08/AL/X1/2020Terdakwa, Saksi1 Saksi2 dan Saksi3 bersantai di ruang tamu,selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang orang sipilyang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu,botol aqua dan gorengan.7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi2, Saksi3 beserta Sdr.

Bahwa benar setelan Terdakwa, Saksi1, Saksi2 danSaksi3 sampai di rumah mertua Saksi1 di Warakas kemudianTerdakwa, Saksi1 Saksi2 dan Saksi3 bersantai di ruang tamu,selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit datang orang sipilyang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu,botol aqua dan gorengan.6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi1, Saksi2,Saksi3 beserta Sdr. Jabrik menggunakan sabu yang dibawa dandisiapkan oleh Sdr.

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IAsesuai PERMA Nomor Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah di beri kesempatan mengurus surat izin untuk melakukan perceraiandari pejabat yang berwenang oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugatmenyatakan telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2012 yang isinyatermuat dalam berita acara sidang dan juga Tergugat adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil menyatakan dengan melalui Kuasa

kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.

Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.

dapatmemberikan penetapan sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PN BitMenetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir, KotaBitung pada tanggal 23 April 2009 telah meninggal dunia seorang lakilakibernama Waldus Bawengan pada umur 68 tahun karena sakit.Dikebumikan di tanah pemakaman Wangurer Utara;Memerintah kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohonberkenaan dengan pencatatan perkawinan yang belum dilakukan oleh Pemohonmaupun oleh suami Pemohon saat masih hidup, maka dipandang perlu untukkmempertimbangkan permohonan dimaksud ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangHalaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 130/Pdt.P/2014/PN.YykAdministrasi Kepndudukan, disebutkan bahwa penerbitan akta pencatatan sipilyang

yangbenar yaitu nama : BERNADETTE SARAH REGANIT ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yangtertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ialah agar Pengadilan NegeriJember memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipilyang

1) Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksanayang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil ataudiminta oleh penduduk;Menimbang bahwa sesuai pasal tersebut diatas agar perbaikan nama anakPemohon tersebut juga diakui secara administratif oleh Negara maka selanjutnyaperbaikan nama anak Pemohon tersebut harus dicatat oleh Kantor Catatan Sipilyang

Smg.10.Bahwa untuk melengkapi diri masingmasing anak telah diupayakandimintakan Akta Kelahirannya dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tercantum nama orang tua hanya tercantum nama ibu kandung yaituPEMOHON.Bahwa oleh karena itu, untuk lebin sempurna bunyi di dalam AktaKelahiran ketiga anak tersebut, berdasarkan pernikahan resmisebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 di KantorKUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seperti tersebut di atas punt.No. 5 dengan ini kami mengajukan

bagi anak Pemohon untukmengurus segala kepentingan administrasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang

Yos Sudarso Ujung Kota Palangka Raya atausetidaktidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa PO telahmelakukan perkawinan dengan saksi korban pada tanggal 14Maret 2015 di Palangka Raya sesuai dengan Surat Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil danKeluarga Berencana Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Maret2005

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak adatercatat dalam Buku Register maupun Agenda Surat Keluarpada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenKupangBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4ayat 2.b.7, yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiunbagi Penggugat, yang menyatakan bahwa Perpanjangan BatasUsia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampaidengan : 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

memangku jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan Struktural Eselon II, dimana tidakada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkanPerpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugatselaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dimana perpanjangan Batas Usia PensiunPenggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 52 tahun 1979, sebaliknya Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan

tanpa alasanhukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga sangatmerugikan Penggugat adalah tidak benar Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 130 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalahprosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian daridan dalam jabatan eselon II terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

berlaku Berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan diatas, maka denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupangyang menyidangkan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenanmemutuskan sebagai berikutMenolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

aslinya) ;T.19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor6 Tahun 2004 Tentang Pedoman~ Tata KearsipanPemerintah Kabupaten Kupang (copy dari copy) ; T.20 : Foto copy Naskah Pelantikan Tanggal 25Februari 2009 tentang Pengambilan Sumpah JabatanLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (sesuaidengan aslinya) >: Foto. copy Surat Edaran Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Republik Indonesia NomorSE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, =TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmengajukan permintaan secara mutlak ;Bahwa oleh karena sesuai identitas Penggugat bahwa pekerjaanPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkanketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PerATURAN PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang

izin Perkawinan dan Perceraian bagiHal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT MNDd)Pegwawai Negeri Sipil , Penggugat dalam mengajukan a quo harusterlebin dahulu mendapat izin tertulis dari Pimpinan Penggugat ;Bahwa adapun peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohontidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon harus tetap membuktikanbahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu daripejabat.Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohontelah

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 23.00 WibTerdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjakagar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembaliKesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri harahapkepada Danki bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada warga sipilyang ada diluar Kesatuan.5.

Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2008 sekira pukul 23.00 WibTerdakwa di hubungi Via Handphone oleh Kapten Inf Horas Sitinjakagar Terdakwa kembali Kesatuan , tetapi Terdakwa takut kembaliKesatuan sehubungan dengan adanya laporan dari Pratu Damri harahapkepada Danki bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada warga sipilyang ada diluar Kesatuan.113.

Mengabulkan permohonan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~~7~72.Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : FINCENTYULIAN AURELIO ,lakilaki , anak kel .lakir di KabupatenPasuruan pada hari Sabtu Paing, jam 10.50 Wib. tanggal 13Juni 2009, Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sahantara Pemohon ( DONI YULIANTO ) dengan NUR BADRIYAH ; =3.Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dariPenetapan Kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukkan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahannama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejakditerimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatanHal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang bersangkutan;4.

Memerintahkan kepadaDinas Kependudukandan Pencatatan Sipilyang berwenang untukmencatat pada RegisterAkta Kelahiran danmenerbitkan KutipanAkta Kelahiran terhadapperistiwa kelahiranpemohon ;4.

Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan nama istri Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipilyang