Ditemukan 6324 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2012 Tanggal 27 Agustus 2014 — I. PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), Cq. PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI, Dkk vs INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, Dkk
318 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
318 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 321 PK/Pdt/2012perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) in casu tanah sengketa sebesarRp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah) per meter perseginya;Bahwa meskipun Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh KepalaKantor PBB Makassar sebesar Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah)per meter persegi, akan tetapi realita di pasaran, nilai jual tanah sekitar lokasi tanahsengketa lebih tinggi dari NJOP yang berlaku yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga
Putus : 09-07-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2012i/PN.Tip.Smg Tanggal 9 Juli 2013 — KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA
61 — 31
61 — 31
melakukanpengawasan pernah melakukanteguran terhadap Rekanan pelaksanadengan cara saksi menulis di bukuDireksi;Bahwa dalam pelaksanaan tidak adaperubahan nilai kontrak, walaupunada addendum tapi yang berubahhanya volumenya;Bahwa setelah disurvai dilapangandengan diukur ternyata didalamlokasinya sendiri ada perubahansehingga diperlukan addendum,addendum tersebut yang membuatadalah kontraktor, Konsultan,pengawas dari PU dan PPKom danaddendum tersebut terjadi karena adaketidaksesuaian antara gambar kerjadengan realita
Register : 04-11-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA Namlea Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Nla Tanggal 4 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 143
107 — 143
pada Point 2, Tergugat tolak dengan Keras dan Tegas,hal ini merupakan keangkuhan yang nyata dari Penggugat dan Penggugatingin menunjukkan arogansinya dengan menjustifikasi dalil Tergugat padaPoint 3 (dalam Jawaban) adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),Penggugat ingin menunjukkan Superioritasnya dengan mengabaikanKewenangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadiliperkara A quo, sebab seluruh yang di dalikan oleh Tergugat di dalam JawabanTergugat merupakan keseluruhan fakta dan Realita
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
265 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal jika melihat realita dankondisi di lapangan, tidak semua mahasiswa yang berada dalamjalur mandiri merupakan pihak yang berada dalam kondisi ekonomimenengah keatas.
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
667 — 544
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
667 — 544
ini merupakan jalan keluar agar apa yang ditujuoleh kesepakatan, apa yang dituju olen pemberi konsensi itu tercapai.Di dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 setiap konsensi tidakboleh ada kerugian negara;Bahwa setiap diluar kKemampuan itu Samasama dilaporkan dankemudian mendapatkan respon, tinggal responnya seperti apa,apakah rencana/kahar harus disepakati, tetapi laporan itu bisa sajalisan dan bisa melalui badan tertentu yang mempunyai kKewenanganuntuk itu sehingga betulbetul terjadi ditambah realita
Register : 22-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 16 Februari 2015 — H. MOH. KHOLIDI, SPd., MM Bin GOFAR
60 — 8
60 — 8
PigKabupaten dan Kota sesuai format penilaian yangditetapkan serta menyusun peringkat hasil penilaian;2 Melakukan visitasi kelapangan kelembaga terpilih gunamengecek kesesuain antara isi proposal dan realita dilapangan;3 Semua lembaga yang divisitasi;4 Menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepadaKepala Dinas tentang nama lembaga yang layak untukditetapkan sebagai penerima dana bantuan;Bahwa saksi tidak melakukan visitasi kelapangan terhadap semua lembaga;Bahwa menanda tangani hasil visitasi
Bahwasaksi tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan nomor. 067/191/SK/PNF/DISDIK.SS/2010 tanggal April 2010;Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut:1 Melakukan penilaian terhadap proposal bantuan kewirausahaan orientasiperkotaan (KWK),(KWD)Kabupaten dan Kota sesuai format penilaianyang ditetapkan serta menyusun peringkat hasil penilaian;2 Melakukan visitasi kelapangan kelembaga terpilih guna mengecekkesesuain antara isi proposal dan realita
Putus : 27-04-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN BATAM Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.BTM Tanggal 27 April 2016 — Tan Mei Yen Alias Yvonne Alias Ivone
66 — 27
66 — 27
SudarwanBahwa audit adalah suatu proses pemeriksaan untuk membandingkanantara realita atas kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkanserta menyampaikan hailnya kepada pemakai yang berkepentingan;Bahwa auditor dan akuntan publik sama, auditor lebih dari akuntan publikdan akuntan publik mempunyai kewenangan untuk melakukan audit untukmemberikan informasi;Bahwa yang berhak melakukan audit adalah yang memiliki keahlian yangdipersyaratkan dalam audit investigasi;Bahwa standar yang digunakan
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
145 — 72
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
145 — 72
menyebabkan banyak hal seperti tadi yang ahlisebutkan fiktif negatif fiktif positif semua tidak menjadi otomatis itu yaharus ada perbuatan hukum yaitu keputusan peradilan.Bahwa ahli berpendapat didalam eksekusi keputusan peradilan tatausaha yang telah inkrah kalau empat bulan tak dilaksanakan oleh pejabattata usaha negara maka keputusan misalnya keputusan walikota yangmencabut IMB atau yang memberhentikan sipulan dari pegawai negerimisalnya harus dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum, tapi dalamdunia realita
Oleh karena iturumusanrumusan dalam undangundang yang seolaholah tidakmemerlukan perbuatan hukum sebetulnya masih sangat abstrak dandalam dunia realita mesti diperlukan untuk adanya perbuatan hukumyaitu penerbitan sebuah keputusan;Bahwa apabila ada orang yang merasa dirugikan akibat keputusan tatausaha negara terhadap penerbitan suatu SHM, lalu yang dirugikan tadimenggugat ke pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usahanegara membatalkan SHM tersebut lalu sipemohon tersebut mengajukanpembatalan
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
128 — 54
128 — 54
Kenyataan yang adaselama ini, hanya sebatas wacana saja akan diadakan eksekusi olehPengadilan Negeri Kupang, tetapi realita eksekusi hanya dalam bentuktaraf koordinasi saja antara Penggugat, Ketua Pengadilan dan Perwakilandari Polres Kupang.
Putus : 25-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — ROBERT EDISON SIAHAAN
106 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agape (Pewarta) Medansebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal(kosong) Desember 2007.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaranbantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepadaPanitia Perayaan Natal Oikumene anak sekolah minggu kotaPematangsiantar sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)tanggal (kosong) Desember 2007.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaranbantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada birosurat kabar umum metro realita
Medansebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal(kosong) Desember 2007.CXCI. 1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaranbantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepadaPanitia Perayaan Natal Oikumene Anak Sekolah Minggu KotaPematangsiantar sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)tanggal (kosong) Desember 2007.CXCIl.1 bundel proposal dan bukti pembayaran untuk pembayaranbantuan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepadabiro surat kabar umum Metro Realita
Putus : 09-07-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg Tanggal 9 Juli 2013 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
75 — 30
75 — 30
pengawasan pernahmelakukan teguran terhadap Rekananpelaksana dengan cara saksi menulisdi buku Direksi;Bahwa dalam pelaksanaan tidak adaperubahan nilai kontrak, walaupunada addendum tapi yang berubahhanya volumenya;Bahwa setelah disurvai dilapangandengan diukur ternyata didalamlokasinya sendiri ada perubahansehingga diperlukan addendum,addendum tersebut yang membuatadalah kontraktor, Konsultan,pengawas dari PU dan PPKom danaddendum tersebut terjadi karena adaketidaksesuaian antara gambar kerjadengan realita
Register : 10-03-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 380/PID.B/2014/PN.BDG Tanggal 12 Agustus 2014 — WELTY SINGARIMBUN
93 — 18
93 — 18
mengungkapkan suatu fakta yang sangat menarik dimanaSurat Dakwaan telah dibuat saat penanganan perkara masih dalam tahappenyidikan dan belum diserahkan penanganannya kepada Jaksa PenuntutUmum melalui tahapan P 21 (berkas perkara dianggap lengkap) danpelaksanaan tahap Il (pelimpahan Terdakwa WELTY SINGARIMBUN danBarang Bukti), selain itu Surat Dakwaan dibuat dan ditandatangani jauhwaktunya sebelum tercatat secara sah dalam Nomor Register Perkara atasnama Tersangka WELTY SINGARIMBUN, sehingga ada realita
Register : 11-01-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 05-K/PM I-01/AD/I/2013, 11-07-2013 Tanggal 11 Juli 2013 — PRADA ADE FAHRIZAL
50 — 16
50 — 16
kepada Ahli bahwa pernah melihat sosok seseorang yang tinggibesar dan hitam kepalanya berwarna merah.4 Bahwa Ahli juga mewawancarai keluarga dari pihak Ibu Terdakwa, namun hasilnya tidakditemukan adanya keturunan yang menderita sakit jiwa.5 Bahwa Ahli tidak mewawancarai keluarga dari pihak ayah Terdakwa, karena berdomisili diJawa.6 Bahwa simpulan hasil pemeriksaan adalah :a Tutur kata Terdakwa masih dalam batas normal.b Orientasi Terdakwa terhadap tempat dan orang buruk.c Terdakwa tidak bisa menilai realita
Putus : 03-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tinkat Kasai: 7/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama: 1/Pdt.Sus-RenvoiPorsedur/2020/PN.Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-pailit/2019/PN.Smg Tanggal 3 Agustus 2020 —
244 — 140
244 — 140
Kendala EksternalBahwa tidak pemah terbayangkan oleh kita semua, harapan tidak sesuaikenyataan, diperparah lagi kondisi realita global, dimana pada bulanmaret dunia pada umumnya dan khususnya Indonesia dilanda pandemicoronavirus 19 yang sangat mengkhawatirkan kita semua, Presiden RImelalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengumumkan telahterjadi darurat bencana nasional, maka segala bentuk peraturan untukmeminimalisir bencana tersebut diundangkan yaitu Pembatasan SosialBersekala Besar (PSBB
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm. Tanggal 23 Juni 2015 — AHMAD KHARIADI,S.Pt.
75 — 26
75 — 26
;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusidi atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidana pasti bersifatsengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatan sengaja yangdilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikan petunjukadalah realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemen eksternal yang
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
75 — 10
75 — 10
barang dan juga terhadap orangorang yangdiangkatnya, salah satunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dandisamping itu nanti laporan itu semuanya itu. akan ada, ini saudah merupakanpemenangnya, ini merupakan pelaksanaannya disitulah nanti tugas dari penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cekand balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
maupun HPS ;Bahwa, mengenai HPS itu mutlak tanggung jawab dari PPK saja ;Bahwa, tanggung jawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudahditentukan tentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantumpengadaan yang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuaidengan apa yang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melaluipengadaan tidak sesuai dengan realita
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 30/G/2020/PTUN.DPS Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
489 — 265
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
489 — 265
Kabupaten Gianyar ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa upaya Administratif atau administrative beroep merupakansalan satu usaha atau tindakan dalam rangka menyelesaikanpersoalan terkait masalah Keputusan Tata Usaha Negara yangdilakukan oleh internal institusi yang didasarkan aturan hukumyang mengatur ; Halaman 129 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPS Bahwa dalam penerbitan suatu KTUN tidak hanya berdasarkanpada rechtmatighead tapi juga realita
Register : 31-10-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FREDERIK IBA, SE., M.Si.
137 — 54
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FREDERIK IBA, SE., M.Si.
137 — 54
Selanjutnya, setelah selesaidibangun, baru diserahterimkan sebagai hibah dariPemerintah Provinsi Papua Barat kepada STKIP NuuwarFakfak sesuai dengan mekanisme pemberian hibah;Pertanggungjawaban.halaman 59 dari 104Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkPihak penerima dana hibah seharusnya membuatpertanggungjawaban sesuai dengan fakta dan realita penggunaandana di lapangan dan tetap mengacu pada proposal dan NPHDyang telah disepakati.
Register : 22-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 16 Februari 2015 — SYARKOWI.A.Ma.Pd Bin CIK SU,UD
47 — 12
47 — 12
Bahwasaksi tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan nomor. 067/191/SK/PNF/DISDIK.SS/2010 tanggal April 2010;Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut:Melakukan penilaian terhadap proposal bantuan kewirausahaan orientasi perkotaan(KWK),(KWD) Kabupaten dan Kota sesuai format penilaian yang ditetapkanserta menyusun peringkat hasil penilaian;melakukan visitasikelapangan kelembaga terplih guna mengecek kesesuain antaraisi proposal dan realita
Bahwasaksi tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan nomor. 067/191/SK/PNF/DISDIK.SS/2010 tanggal April 2010;Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut:Melakukan penilaian terhadap proposal bantuan kewirausahaan orientasi perkotaan(KWK),(KWD)Kabupaten dan Kota sesuai format penilaian yang ditetapkan sertamenyusun peringkat hasil penilaian;melakukan visitasi kelapangan kelembaga terpilih guna mengecek kesesuain antaraisi proposal dan realita
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
49 — 18
49 — 18
barang dan juga terhadap orangorang yangdiangkatnya, salah satunya PPK melakukan kontrak sudah sesuai tidak dandisamping itu nanti laporan itu semuanya itu. akan ada, ini saudah merupakanpemenangnya, ini merupakan pelaksanaannya disitulah nanti tugas dari penggunaanggaran/ kuasa pengguna anggaran pada saat pencairan anggaran melakukan cekand balance ;Bahwa, jika proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaannya maka kealpaannya itupada saat proses pencairannya tidak berpedoman kepada laporan yang realita
spek maupun HPS ;Bahwa, mengenai HPS itu mutlak tanggung jawab dari PPK saja ;Bahwa, tanggungjawab HPS tidak bisa sampai kepada pengguna anggaran/ kuasapengguna anggaran ;Bahwa, didalam spesikasi maupun di dalam dokumen pengadaan itu sudahditentukan tentang persyaratan atau jenis pekerjaan maka apabila sudah tercantumpengadaan yang mau dilaksanakan apakah itu konstruksi maka dilaksanakan sesuaidengan apa yang ada di dalam dokumen pengadaan, apabila dilaksanakan melaluipengadaan tidak sesuai dengan realita