Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-10-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 12 April 2016 — BENNY RB KOWEL ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
6821
  • Marthin Billa, MM. yang maju dalamPemilinan Kepala Daerah ) Provinsi Kalimantan Utara sebagai CalonWakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;Dengan telah mundurnya 2 (dua) orang Anggota DPD RI dari KalimantanTimur, maka untuk mengisi kekosongan tersebut, telah dilakukanPenggantian Antar Waktu (PAW) sesuai mekanisme yang ada dengan caradilakukan pengisian oleh peringkat 5 (lima) Drs. H.Muhammad Idris, S. danperingkat 6 (enam) H. Ahmad Hendry..
Register : 27-04-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA BOGOR Nomor Nomor 454/Pdt.G/2012/PA.Bgr
Tanggal 28 Mei 2012 — Penggugat Tergugat
213
  • YUMIDAH, M.HPanitera Pengganti,TtdSUMARNIPerincian Biaya Perkara : 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,2 Biaya Proses : Rp 50.000,3 Panggilan Penggugat :Rp 60.000,4 Panggilan Tergugat : Rp 120.000,5 Redaksi :Rp 5.000,6 Materai :Rp6.000.Jumlah Rp 271.000,Catatan :Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal11PUTUSANNomor 0572/Pdt.G/2011/PA.Ckre2z a yosodl aU paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Januari 2014 — ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH Bin ANDI MARZUKI
7049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMRULRIJAL JUNAIDI).4 Pembelian Pin Emas Untuk PAW sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah).Pengakuan / Keterangan TAMRIN DAHLAN, S.sos selaku bendahara DPRDkepada pemeriksa BPK yang mengatakan bahwa dana yang digunakan untukmembeli Pin Emas sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) adalah sangat tidakbenar (BOHONG) oleh karena yang sebenarnya hanya Rp. 2.800.000, (dua jutadelapan ratus ribu rupiah), dan sumber dana yang digunakan untuk membeli PinEmas berasal dari saya dan dibantu oleh 2 orang
Register : 11-04-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 14/G/2018/PTUN.Kdi
Tanggal 14 Agustus 2018 — DARNO, S.Pdi.Dk (P) VS PANITIA PEMILIHAN DESA ALOSI (T)
9331
  • halaman Putusan No. 14/G/2018/PTUN.KdiAlosi Nasmuddin yag ditemui oleh Pj Kepala Desa Alosi mengatakandirinya sedang sakit, tetapi kami tetap menyampaikan bahwa akan adapertemuan di rumah jabatan Kecamatan Kolono, namun sampai haripertemuan di rumah jabatan Kecamatan, Nasmuddin tetap tidak hadirdan sebelum pertemuan tersebut dimulai kami menghubungi Nasmuddinmelalui telepon dan merekam pembicaraan tersebut, Nasmuddinkemudian menyatakan mengundurkan diri dan dilanjutkan denganPergantian Antar Waktu (PAW
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 203/Pdt.Plw/2014/PN.TNG
Tanggal 30 Juni 2014 — Ir. RM. PUNTO WIBISONO lawan PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, Dkk
6023
  • Pasar Rebo, Jakarta 13790, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2005, bertindak untuk dan atas nama :1 VERRA LIEKE KAREL2 JANNY LUCIANA KAKESING39JUANNITA ADELINDA KAKESINGYULIANNA YUDITH KAKESINGYURIKE YVONNE KAKESINGYOLANDA STEFANNI KAKESINGNH Nn FB WSesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas Keterangan AhliWaris No. 10/PAW/2005/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Mei 2005 sebagai ahli warisAlmarhum HELMUTH SEDJO KAKESING, atas sebidang tanah sesuai Sertifikat HakMilik No.86
Register : 06-06-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 214/Pdt.G/2016/MS.KSG
Tanggal 18 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
319
  • PUTUSANNomor /Pdt.G/2016/MSKSGwWear DI yor SU) al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:PENGGUGAT.
Register : 15-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 370/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
Terbanding/Penggugat I : RONY REYNALDO SITUMORANG
Terbanding/Penggugat II : JENNY RIANY LUCIA BERUTU, S.H
Terbanding/Penggugat III : Dr. JANUARI SIREGAR, S.H.,M.Hum
Turut Terbanding/Tergugat II : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
4724
  • NegeriRepublik Indonesia telah memberitahukan melalui Surat Edaran Nomor:160/6324/OTDA perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbedadengan Partai Politik yang diwakili Pada Pemilu Terakhir untuk mengikutiPemilu Tahun 2019;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Dewan Perwakilan Provinsi PartaiKeadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Sumatera Utaratelah mengeluarkan Surat Nomor: 056/DPP PKP IND SU/VIII/2018 perihalPermohonan PAW
Register : 16-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Sda
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
181
  • paw WLy YLoJurleod cussis OMI isl ( gid pido;Artinya: Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena haltersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakandiantaranya karena karakteristik manusia itui, satu dengan yang lain tidakselalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akansemakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehinggakehidupan akan menjadi suram ;HIm.31 dari 37 hlm Putusan .No.1098/Pdt.G/2021/PA.Sdaalam kitab Al Marah bainal Fighi Wal
Register : 05-12-2017 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 447/Pdt.G/2017/PA.Bji
Tanggal 21 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
217
  • Bji.earl yoo all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhnkan putusanperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPedagang, tempat tinggal di Kota Binjai, sebagaiPemohon;MelawanTERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan.
Register : 09-12-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1101/Pdt.G/2016/PA.Jmb
Tanggal 13 Juli 2017 — Pemohon:
xxx
Termohon:
xxx
172
  • J v9 vl weWJaJlg soll jo lag>g Gooids alSIL 49,0)1 J Jogi Glugood 49 agicl LISs bbl paw ab VL. ailbll yo ullgicpaulo cusriig (OMI si) galg . pill 1 LoginsArtinya : Seyogyanya jalan untuk berceral itu diberikan dan jangan ditutupsama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akanmengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya Jikatabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, makaHal. 28 dari 41 halaman Put.
Register : 03-11-2009 — Putus : 13-04-2010 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 48/ G / 2009.PTUN.PTK
Tanggal 13 April 2010 — 1. AMIN HASAN WONGSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Pumama Sempurna No. G-7 RT.007/RW.010 Kelurahan Akcaya, kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, . 2. LUCYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat JI. Perdana RT.001/RW.010 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,. Dalam hal ini di Wakili kuasa hukumnya ANWAR, SH berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara. Berkantor di Jalan Parit Bugis Nomor 87, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2009; untuk selanjutnya disebut sebagai pihak PARA PENGGUGAT ; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama : 1. N a m a : NUZIRMAN, A. Ptnh Nin
21082
  • Int. 19.20 Tll.Int.20.21 Til.Int.21.Foto copy surat Kwitansi /Buktipembayaran gantirugi tanah milik Abdul Rasyid .AKyang telahdiganti rugi/dibebaskanlwL Paw... 2.
Register : 24-04-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PA CIANJUR Nomor 1228/Pdt.G/2020/PA.Cjr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1615
  • paw ALY LJ leo cuasiig (SETI isl) gly . pil ol;Artinya : Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena haltersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranyaHalaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2020/PA.
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT
13954
  • Keputusan Kepala Desa Werasarinomor: 01 tahun 2017 yang ditandatangani olen Kepala Desa Werasariyaitu Terdakwa.Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Werasari yang menjabatpada periode 2015 s/d tahun 2021, namun pada tahun 2019 Terdakwamengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPRDKabupaten Majalengka.Bahwa setelah itu, jabatan Terdakwa dijabat oleh PJS (PejabatSementara) yaitu Saksi AYEP SUDARNA hingga Bulan Desember 2019.Bahwa saat ini Kepala Desa Werasari dijabat oleh Kepala Desa PAW
    yang menjabat pada periode 2015 s/dtahun 2021, namun pada tahun 2018 Terdakwa mengundurkan diri dariJabatan Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma KabupatenMajalengka karena mencalonkan diri sebagai Anggota DPRDKabupaten Majalengka.Bahwa setelah Terdakwa mengundurkan diri selanjutnya jabatan KepalaDesa Werasari dijabat olen PJS (Pejabat Sementara) yaitu Saksi AYEPSUDARNA hingga Bulan Desember 2019.Bahwa saat ini Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma KabupatenMajalengka dijabat oleh Kepala Desa PAW
    Majalengka yaitu sebagaimana Saksi melakukan tugaspokok sebagai kepala desa , adapun pada saat Saksi menjabat dibebani juga oleh Camat Malausma untuk merencanakan dan membuatserta mengagendakan di bentuknya PAW ( Pejabat Antar Waktu).Bahwa Saksi menjabat sebagai PIS Kepala Desa Werasari kecamatan.Malausma kab.
    Majalengka sampai dengan tanggal 07 Januari 2019,sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141 / KEP. 218BTAPEM / 2019, tanggal 07 Januari 2019 sampai dilantiknya PAW DesaWerasari kec. Malausma kab. Majalengka Sdr. ADIDING;Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari kec.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
280328
  • dan melawan hukumkarena dihasilkan oleh Penyelenggaraan Munas yang cacat hukum;Bahwa selanjutnya tindakan dan kebijakan Tergugat IT yang melakukanpemecatanpemecatan terhadap Pengurus DPP Partai Golkar, PengurusDPD I dan Pengurus DPD II yang sah serta menunjuk PelaksanapelaksanaTugas Pengurus DPD I dan DPD II, termasuk tidak terbatas kepadaserangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat KeputusanPemecatan Anggota Partai Golkar dan mengeluarkan Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW
    2011 Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dilaksanakan secara demokratis;Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 18 point 15 yangintinya: DPP Kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol telah mengeluarkanberbagai macam tindakan dan kebijakan serta keputusan termasuk tidak terbataskepada serangkaian tindakan administratif seperti mengeluarkan Surat KeputusanPemecatan Anggota Partai Golkar dan mengeluarkan Surat Keputusan PergantianAntar Waktu (PAW
Putus : 01-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.Kdi
Tanggal 1 April 2014 — H. SOEJITNO
MELAWAN
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Kediri
388
  • sesuai dengan aslinya sedangkan buktibertanda P.5 adalah asli ;wana nnnnn= Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat, juga telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copysebagai berikut : e Photo copy Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaPropinsi Jawa Timur nomor : 254/DPD I/PG/II/2013, tanggal 12 Pebruari2013, Tentang komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partaigolongan Karya Kabupaten Kediri masa bakti 2012 2015, hasil PAW
Register : 24-10-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4002/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
445
  • Putusan HB No. 4002/Pdt.G/2018/PA SdaBahwa mohon segala yang tertuang dalam jawaban, duplik Tergugatdianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini;Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam hal ini membenkankuasa kepada LKBH PAW Justutia yang beramat di Kota Sidoarjo,sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2018;Bahwa dengan ini Tergugat menolak bukti Penggugat kode PK.1 sampaidengan Pk.4 dengan dasar buktibukti tersebut diajukan oleh pihak yangtidak berkepentingan
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 271/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2017 — R. RONNY GURITNO;KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT
7550
  • Pada tahun 2014 sampai dengan terjadinya resuflle Penggugatsebagai Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, sedangkan saksitetap sama yaitu di Bidang Organisasi ;Bahwa semua Pengurus KONI membuat surat pernyataan bahwa bersediamenjadi Pengurus KONI sekaligus bersedia di PAW berdasarkan evaluasi,yang mempunyai hak evaluasi adalah Ketua Umum karena pemilihan KONIProvinsi Jawa Tengah yang dipilih hanya Ketua Umum, yang lainnyadiangkat oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah ;Bahwa Ketua Umum
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 20/Pdt.Plw/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 Juni 2016 — Penggugat:
H NURDIN GANDONG
Tergugat:
1.JUTI YUSUF
2.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG JAKARTA KREKOT
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
9256
  • INPAIN EE QJA FP he JI PAW PrAiN IAI AIPA IVR Wwrre 'TURUT TERLAWAN :PENGADILAN NEGERI tersebut crHal 1 dari 35 Hal PutusanNo.20/Pdt.Plw/2015/PN.jkt.
Register : 19-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Ppg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
271
  • ash ly paw joi! raryLogi)! ore G2 poll niaitind leo lagio ysl aish w palwaleArtinya: Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiriatau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami.
Register : 03-05-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA Suwawa Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Sww
Tanggal 9 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
5244
  • Musna Husain binti Husain Latif, umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidakada, bertempat tinggal di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango,sebagai Pemohon LXIIIPemohon I sampai Pemohon LXIII disebut para PemohonDalam hal ini dikuasakan kepada Tommy Haras, SH & CO Lawyres berdasarkan SuratKuasa bertanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSuwawa pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Nomor 21/SK/KP/PAW/2019., selanjutnyadisebut Kuasa para Pemohon.Pengadilan Agama