Januari2012 Nomor : 78/PDT.G/2010/PN.KPG dan telah pula membaca sertamemperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehKuasa Hukum para Penggugat/Pembanding tanggal 11 April 2011 yangberpendapat : putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenadidasarkan pada pertimbangan yang tidak lengkap, dan Pengadilan Negeritelah salah menerapkan hukum pembuktian atau Hukum Acara Perdatapada umumnya, serta putusan Pengadilan Negeri tidak didasarkan padadasar hukum yang past dan tegas serta perimbangan

bahwa karena obyek sengketa adalah milik STEFANUSSISA dan gugatan Konvensi di tolak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggipun berpendapat gugatan Rekonvensi yang intinya mempersoalkan tanahobyek sengketa adalah miliknya Tergugat Konvensi (STEFANUS SISA)fidak relevan dipertmbangkan lagi sebab telah di tentukan statusnya dalamgugatan Konvesi ; Menimbang Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alihdan dijadikan dasar didalam perimbangan

bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari danmencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Unaaha tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 88/Pid.Sus/2016/PN.Unh, maka Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak memiliki narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaanpertama, dan perimbangan

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alidan dijadikan sebagai perimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini dalam tngkat banding, kecuali mengenai lamanyapidana yang dijatunkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki /dirubah karena pidana yang dijatuhnkan Hakim Tingkat Pertama tersebutmenurut Pengadilan Tinggi dianggap terlalu tinggi, sehingga PengadilanTinggi berpendapat adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yangdisebutkan dalam amar putusan ini sesuai bobot dan

No. 103 /PID.SUS/2016/PT KDImenyediakan Narkotika jenis shabu tersebut hanya sematamata untukdigunakan sendin;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebutdiatas, makaputusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 88/Pid.Sus /2016/PN.Unh,tanggal 25 Agustus 2016 harus diubah sekedar mengenailamanya pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapatdikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebihlama dari masa

BimMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkarabanding serta buktbukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, berita acarasidang, putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama serta suratsurat yang ada hubungannyadengan Putusan tersebut dan memon banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan perimbangan sebagai berikut:DALAM KONVENSIMenimbang, bahwa atas dasar apa yang diperimbangkan dalam putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka

mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud,meskipun Tergugat/Pembanding masih menginginkan rukun kembali, karena lahirnya sebuah ikatanperkawinan dan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya mungkin terjadi kalaukeduanya saling mencintai dengan kata lain perkawinan tidak mungkin terjadi hanya dibina olehsalah satu pihak tetapi harus dengan kerja sama kedua belah pihak yaitu suami dan isten ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamadan tambahan perimbangan

harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa isi pokok dan ketentuan tersebut adalah pecahnya salah satu pihaksuami istri untuk bersatu lagi, sedang fakta dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah 4 bulanlamanyaMenimbang, bahwa dengan demikian berarti, alasan / dalil yang dikemukakan Penggugat dalamgugatnya telah memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut:Menimbang, bahwa oleh karena itu Majlis Hakim mengabulkan gugaran Penggugat ;Menimbang, = bahwa berdasarkan perimbangan

= perimbangan tersebut makapenyelesaian atas perkara ini yang lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;Menimbang, bahwasesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 maka Panitera Pengadilan Agama Bondowoso diperintahkan mernberikan salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN KUA kecamatan Sukosari ; Menimbang, bahwa sesuai denganketentuanpasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor:/ tahun1989 maka biayaperkaraini dibebankan kepadaPenggugat

. ; Berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2008, sumber anggaran pendapatanDesa Wunung Tahun 2008 terdiri dari Sisa anggaran tahun sebelumnya : Rp 24.426.780,00 Pendapatan Asli Desa (PAD) : Rp 500.000,00 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp 16.693.000,00 Dana Perimbangan (ADD) : Rp105.384.000,00 Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 47.000.000,00 Bantuan Keuangan Kabupaten : Rp115.000.000,00 Pendapatan yang sah lainnya : Rp 4.150.000,00Total Pendapatan : Rp313.153.780,00 Bahwa untuk menyimpan serta menampung

Dalam Rekening KasDesa tersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumber danalainnya. ; lainnya Bahwa dalam tahun 2008, pencairan dana APBDesa Wunung yang telahmasuk ke rekening desa lebih sering dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpamenguasakan kepada bendahara desa, selanjutnya terdakwa menyimpan serta mengelola sendiri dana tersebut.Bahwa dana APBDesa tahun 2008 yang dicairkan dan dikelola sendiri olehterdakwa adalah dana Perimbangan (ADD) tahap III sebesar Rp31.000.000,00(tiga

;Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menyatakan : Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan olehbendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa dan ditetapkandengan keputusan kepala desa ; Bahwa anggaran Dana Perimbangan (ADD) tahun 2008 untuk Desa Wunungsebesar Rp105.384.000,00 (seratus lima juta tiga ratus delribu rupiah) diterima oleh Pemerintah Desa Wunung melalui rekening kas desadalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap

Dalam tahun 2009 jugadilakukan perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 06Tahun 2009 Tanggal 1 Desember 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 200 ; Berdasarkan APBDes Tahun 2009, sumber anggaran pendapatan DesaWunung Tahun 2009 adalah terdiri dari : Pendapatan Asli Desa : Rp 94.286.000,00 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi : Rp 15.442.000,00 Dana Perimbangan (ADD) : Rp 59.200.000,0010 Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 46.000.000,00 Bantuan Keuangan

;Bahwa anggaran Dana Perimbangan (ADD) tahun 2010 untuk Desa Wunungsebesar Rp.59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)diterima oleh Pemerintah Desa Wunung melalui rekening desa dalam 3 (tiga)tahap yaitu tahap I diterima tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp17.765.250,00(tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah),tahap II diterima tanggal 23 November 2010 sebesar Rp23.687.000,00 (duapuluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehinggaPenggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (/egitima standi in judicio);Menimbang, bahwa di dalam persidangan, untuk membuktkan pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat dan Penggugattidak serumah lagi dengan Tergugat sudah kurang lebih2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi danterhadap keterangan saksisaksi tersebut, majelis hakim memberikan perimbangan

sebagai berikut: bahwa saksisaksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidaktermasuk orang yang dilarang menjadi saksi; bahwa saksisaksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah didepan persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut semua saksi telah memenuhi syaratformil saksi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendin,sehingga keterangannya dapat diperimbangkan dalam perkara

KtlMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah terbuktbahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama setidaknya sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikandalil gugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit disatukan, sehingga patut

ditentukanUndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 7 karena itu permohonan banding tersebutdapat diterima.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksaberkas permohonan banding yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, beritaacara persidangan, surat surat bukt, Salinan Putusan Pengadilan AgamaBogor Nomor 788/Pdt.G/2012/PA.Bgr, memori banding, kontra memori banding dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkaraini, selanjutnya memberikan perimbangan

sebagaberikut dibawah ini ;Menimbang,bahwa terlepas dari keberatankeberatan Pembanding, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertmbangan Majelis Hakim TingkatPertama dalam perkara aquo telah tepat dan benar, oleh karenanya periimbanganpertimbangan tersebut diambil alin menjadi perimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangansebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya lisan

Namun padasisi lain Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayaruang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 (kesalahan ringan) ;Dari perimbangan atas isi putusan yang bertolak belakang tersebut telah nyatanyataMajelis Hakim salah dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sehingga secara hukum putusanPengadilan Hubungan Industrial Nomor 55/G/2010/PHI.Sby harus dibatalkan ;Alasanalasan

Pemohon Kasasi Il :1.Judex facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat 1:Bahwa perimbangan Judex Facti pada halaman 25 sebagaimana dalampembacaan Putusan Sela pada tanggal 2 Agustus 2010 yang menyatakanPermohonan Putusan Sela dari Pemohon Kasasi yang dahulu Penggugat, tidakdapat ditenhma dengan perimbangan, bahwa upah Penggugat menjadi satuHal. 9 dari 14 hal.

Sehingga tidak benarapa yang menjadi perimbangan Judex Facti yang teroawa arus sehinggaHal. 11 dari 14 hal. Put. No. 151 K/Pdt.Sus/2011menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dapatlah dikategorikan sebagai kesalahanatau pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam PKB Pasal 48 angka (1)huruf (m).

oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriBajawa, tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 24/PID.B/2012/PN.BJW, PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalamputusannya bahwa terdakwa telah terbukt' secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan findak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu perimbangan

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan sebagai perimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tngkat banding ; Menimbang, bahwa dengan mengambil alin perimbangan hukum Hakimfingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkanputusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Juni 2012 Nomor :24/Pid.B/2012/PN.BJW yang dimintakan banding tersebut ; Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurutketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu danHalaman 13 dari 18 hal putusan Nomor 489/Pdt/2018/PT.DKIdengan cara serta syaratsyarat lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara banding Pembanding/ Tergugatmengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2018,yang pada intinya sebagai berikut :Bahwa Judex Factie dalam perimbangan

Bahwa Judex Factie dalam perimbangan hukumnya keliru/salahmengenai siapa yang berwenang mengumumkan di media masa. Bahwa Judex Factie dalam menarik kesimpulan. Bahwa Judex Factie memberikan perimbangan hukumnya yangkeliru/tidak benar tentang diterbikan SHGB atas namaPembanding/Tergugat secara melawan hukum. Bahwa Judex Factie tidak memberikan perimbangan hukum yang cukuptentang dikabulkannya tuntutan Penggugat untuk pengosongan.

Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding / Tergugat menolak Pertimbangan MajelisHakim di tingkat Pertama dalam perimbangan hukumnya pada halaman 38 tentang"kelerangan saksi dari Para Tergugat yang bernama Mat Nali menerangkan tanahHal. 6 dari 13 hal. Put.

", bahwa perimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat sangat beratsebelah dan memihak Penggugat dimana jelas dalam pertimbangannya pada halaman39 menerangkan bahwa oleh karena saksisaksi yang diajukan oleh Para Tergugattidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat khusus mengenai sisa tanah milikBuk Sakolah sebaliknya saksisaksi yang diajukan Penggugat temyata mendukungdalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwatanah terperkara adalah benar merupakan tanah sisa milik Buk

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak perimbangan MaielisHakim di tingkat Pertama dalam periimbangan hukumnya pada halaman 40 dimanapara saksi dari Penggugat mengatakan pemah mendengar Buk Sakolah kalau tanahyang menjadi obyek sengketa itu akan diberikan kepada cucunya yang bemamaBunke!l (Penggugat), ...." Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi telahmembuat bukti Surat P.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atasPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak perimbangan Majelis Hakim ditingkat Pertama berdasarkan halhal sebagai berikut : Bahwa pertmbangan Majelis Hakim tingkat pertama itu terihatsangat ceroboh dan gegabah dalam membuat pertimbangamya.

Penyimpangan Penggunaan Dana Kas Daerah Tahun 2005 dari Dana BagiHasil PBB Bagian Pemerintah Pusat.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2005 mendapatkanDana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil PBB Bagian PemerintahPusat sesuai SK Menteri Keuangan No. 0132/KM.343/SKO/2005 tanggal28 November 2005 tentang Otorisasi Anggaran Dana Perimbangan Tahun2005 dengan nilai sebesar Rp 2.477.784.307, (dua milyar empat ratustujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuhrupiah

2.477.784.307, (dua milyar empat ratustujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuhrupiah) tersebut merupakan pendapatan daerah Pemerintah KabupatenCilacap Tahun 2005 dan penggunaan serta pengelolaannya harus sesuaidengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuanperundangundangan, untuk membiayai kegiatan Belanja Daerah yangdianggarkan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran (TA) 2005,hal tersebut sesuai ketentuan UndangUndang No. 33 Tahun 2004tentang Perimbangan

Penyimpangan Penggunaan Dana Kas Daerah Tahun 2006 dari Dana bagiHasil PBB Bagian Pemerintah Pusat.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 mendapatkanDana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil PBB Bagian PemerintahPusat sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil TA2006 Departemen Keuangan No. 2055.0/070.03.2/2006 tanggal 14November 2006 dengan nilai sebesar Rp 3.299.690.287, (tiga milyar duaratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu duaratus delapan

Penerimaan daerah sebesarRp 941.850.400, (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratuslima puluh ribu empat ratus rupiah) tersebut merupakan pendapatandaerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 dan penggunaanserta pengelolaannya harus sesuai dengan prosedur dan mekanismeyang diatur dalam ketentuan perundangundangan, untuk membiayaikegiatan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD KabupatenCilacap TA. 2007, hal tersebut sesuai ketentuan UndangUndang No. 33Tahun 2004 tentang Perimbangan

Unsur barangsiapa; ~Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa dalam dakwaan Kedua SubsidairPenuntut Umum pada prinsipnya sama dengan unsur barangsiapa dalam Dakwaan KeduaPrimair Penuntut Umum dan oleh karena unsur barangsiapa tersebut telah dipertimbangansebelumnya dalam Dakwaan Kedua Primair yang telah terpenuhi atau terbukti, maka untuksingkatnya putusan ini, Majelis Hakim mengambil alin perimbangan unsur barangsiapa dalamHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor:193/Pid.B/2014.

/PN.LboLukaluka tersebut telah sembuh akan tetapi Korban sudah tidak dapat beraktifitas dan bekerjaseperti semula oleh karena lukaluka tersebut telah mempengaruhi kemampuan fisik Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sebagai petani;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakimbemendapat bahwa unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi; Ad. 3.

Dalam hal ini findakpidana pokok yang dimaksudkan dalam unsur kedua yaitu penganiayaan; Menimbang, bahwa mengenai perbuatan penganiayaan sendin telah Majelis Hakimperimbangkan dalam unsur kedua dan telah terbukti dan untuk singkatkan uraian putusan ini,maka pertimbangan unsur penganiayaan Majelis Hakim ambil alih sebagai perimbangan dalamunsur ketiga ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertmbangkan apakah penganiayaantersebut telah direncanakan terlebih dahulu atau tidak oleh Terdakwa sebagai

/PN.Lbosebagaimana yang telah diperimbangkan terhadap Korban; Dengan demikian Terdakwa tidakmerencakana untuk melakukan penganiayaan tersebut terhadap Korban;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut, maka unsur ketiga yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi; Ad. 4.

/PN.Lbo Kesimpulan: luka tersebut akibat trauma tajam titik;Lukaluka tersebut telah sembuh akan tetapi Korban sudah tidak dapat beraktifitas dan bekerjaseperti semula oleh karena lukaluka tersebut telah mempengaruhi kemampuan fisik Terdakwauntuk melakukan pekerjaannya sebagai petani; Dengan demikian Korban telah mengalami luka berat; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan kronoligis kejadian awal sehinggaTerdakwa melakukan pemotongan terhadap Korban, terungkap bahwa Terdakwa sama sekalisejak adanya

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN RI, berkedudukan di gedungRadius Prawiro Lantai 7, Jalan Wahidin Raya Nomor 1Jakarta Pusat atau Jalan Lapangan Banteng Timur 24Jakarta Pusat 10710, kesemuanya dalam hal ini memberikuasa kepada Dr.

Maka pernyataan TergugatIll dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa TergugatV sebagai daerahPenghasil Sumur Gas Bumi Suban4 adalah Perbuatan Melawan Hukum;Dan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang menyerahkan alokasi danapembagian perimbangan keuangan dari hasil Sumur Gas Bumi Suban 4kepada TergugatV mulai dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011sebesar Rp 470.201.515.285,98 (empat ratus tujuh puluh milyar dua ratusHal. 15 dari 50 hal. Put.

DIREKTURJENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI.dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pelembang Nomor39/Pdt/2014/PT.Plg Tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan PutusanHal. 48 dari 50 hal. Put.

Sinjai kerumah Terdakwa Hasanuddin. 72 22 22222 nee oeMenimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terse but Majelis Hakim berpendapat uns urkedua mengambil telah terpenuhi; Ad.3.

Mesin JFK1 E1115927, yang menurut sifatnya merupakan barang bergerak yang dapatdipindahkan, dan merupakan benda yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat uns urketiga Sesuatu barang telah terpenuhi; a wanna aa === Ad.4.

Mesin JFK1 E1115927 adalah diakui sebagai milik saksikorban JUANDA Bin DUPPA atau dalam hal ini setidaktidaknya bukan milik dari terdakwa danakibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JUANDA Bin DUPPA mengalami kerugiansebesar kurang lebih Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terse but Majelis Hakim berpendapat uns urkeempat Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi; Ad.5.

Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum : Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima Dengan Maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, bahwa arti kata maksud disini adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang,sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu bendaseolaholah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hakberdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perimbangan

Sudi sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah)dan kepada saksi Herman sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan uangbensin Rp.100.000, (seratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terse but Majelis Hakim berpendapat uns urkeenam Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa telah terbukt, maka Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 2 Juli 2015 Nomor : 04/G/2015/PTUN Mks; Berita AcaraPemeriksaan Persiapan; Berita Acara Persidangan; buktbukt serta suratsuratlainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar yang intinya : Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi danDalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugattidak diterima; Dengan perimbangan

Rahim Sese yang kepemilikannya sah menuruthukum berdasarkan putusanPengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan hukum dimuka, PT.

No. 131/B/2015/PT TUN Mks.fersebut melanggar hukum, bertentangan dengan pasa 45 (1) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan tersebut di muka, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Sertipikat HakMilik Nomor 20244/Bontorannu tanggal 17 Mei 2013, cacat hukum karena melanggarperaturan perundangundangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor

Makassar Nomor :04/G/2015/PTUN Mks tanggal 02 Juli 2015 yang diajukan banding tersebut olehkarenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusanberikut ini; Menimbang, bahwa karena objektum lits telah dinyatakan batal, maka secarahukum beralasan bagi Majelis Hakim tngkat banding untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh uraian perimbangan

untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan danterpenuhi hakhak anak secara sempurna peru diawali dengan tata cara pengalihan hak asuhberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui putusan/penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa sangatlah keliru pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yangmenyatakan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fittoh manusia khususnya ikatan tali kasihmaka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung,malahirkan dan menyusui, perimbangan

dalamrekonvensi, akan tetapi untuk menetapkan bahwa orang tua kandung sebagai pemegang hakasuh dari anak tersebut juga tidaklah tepat karena majelis hakim tingkat pertama tidak cukupbukti dan tidak mendengar keterangan orang tua kandung tersebut dipersidangan dan tidak pulamemerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding atau Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menghadirkannya, karenanya majelis hakim tingkat banding menyatakan Putusan PTA Bengkulu No. 2/Pdt.G/2015/PTA.Bn halaman9 dari13 halamanbahwa perimbangan

Nomor 143/K/Sip/1956tanggal 14 Agustus 1957, hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta memperfimbangkankeberatankeberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dandalil perimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap nya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim tingkatbanding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dalam Konvensi dapatditerima dan dikuatkan, sedangkan dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan

yang berlaku ; Menimbang, bahwa Majelis mencermat pula fakta fakta hukumsebagaimana diperimbangan dalam putusan a quo pada halaman 36 s/d 39fersebut, dan untuk tidak mengulang kembali uraian fakta fakta hukum tersebutdiatas diambil alih dan menjadi bagian dalam mengambil putusan di tingkat bandingin litis dengan mempedomani ketentuan pasal 107 beserta penjelasan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perimbangan

Tergugat / Terbanding menerbikan SHM Nomor01458/2013 ( vide bukti T 3 = T8 = T26 ), yang berasal dari SHM Nomor 692/2008 luas 12.680 m2 atas nama Darwin Noor dan SHM Nomor 693 / 2008 luas17.700 m2 atas nama Najamuddin yang kemudian di pecah menjadi 4 ( empat )SHM yaitu : SHM Nomor 1470/2013 luas 126 m2; SHMNomor 1471 / 2013 luas 126 m2; SHMNomor 1472/2013 luas 126 m2; dan ; SHM Nomor 1473 / 2013 luas 10.000 m2 yang kemudian menjadi ObyekSengketa ke 2 ( dua) ; Menimbang, bahwa setelah mencermat perimbangan

maka Obyek Sengketa a quo mengandung CacadHukum Administrasi dan konsekuensi yuridisnya bahwa SHM Obyek Sengketa aquoberalasan hukum untuk dibatalkan ; Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, makaberalasan hukum pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :39/G/2014/PTUN KDI. tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding dinyatakanbatal ; Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam MemoriBandingnya menjadi bahan perimbangan

Smppara saksi telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil serta para saksimenyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat telahmempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) danayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( f) Peraturanpemerintah No. 9 tahun 1975dan pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini: Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan

:Menimbang, bahwa keadaantersebut di atas, telah mengakibatkan pecahnya keharmonisandan keutuhan rumah tangga Penggugat sehingga tujuan dan padaperkawinan sebagaimanatelah digariskan dalam syari' at Islam Al Qur an surat Ar Ruum ayat 21. danpasal UU no tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk suatu rumah tangga yang kekal,sakinah mawaddah danrahmah karenaunsur unsur tersebutsudah rapuh, sehingga tujuantersebutsudah tidak dapat diwujudkan lagi: Menimbang bahwa berdasarkan pada perimbangan

perimbangan tersebut di atas. makaalasan perceraian seperti tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974,Jo Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto pasal116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram LiSyaikhiAl Majdi yang menyatakan:Artinya Apabila isteri sudah tidak senang ( sangatbenci kepada suaminya, maka Hakimdapatmenjatuhkan talaknyasuami: Menimbang bahwa oleh karena