Ditemukan 8895 data
71 — 44
beradadalam sertifikat hak milik dan obyek perkara lainnya tersebut apakahmenggunakan nama Penggugat atau Tergugat dan menyangkut denganpihak yang ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara a quo adalahmerupakan kewenangan Penggugat terhadap pihak yang dirugikankepada Penggugat sehingga Penggugat yang menentukan siapasiapasaja pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo begitu juga denganpetitum gugatan angka 6 (enam) dan Petitum angka 3 (tiga) adalahkesalahan dalam hal pengetikan dan hal yang lumrah
1.ANITA DIAN WARDHANI,SH
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI
36 — 15
PENDI terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya yakni Pasal 378 KUHP,dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut lumrah terjadidimana Terdakwa/Penasihat Hukum berdalin bahwa Terdakwa bukanlahsebagai pelaku tindak pidana atau Terdakwa mengingkari perbuatannya namununtuk menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pelaku tindak pidana,tidak semudah mengucapkan dan hanya mendengarkan keterangan Terdakwasaja namun juga harus
130 — 97
Proses politisuntuk menjatuhkan salah satucalon terkuat, hal tersebutsudah lumrah dalam praktekdilapangan dalam erademokrasi walaupunPenggugat sendiri telahmenandatangani paktaintegritas yang salah satupoinnya menyatakanBERLAPANG DADA DALAM HAL TIDAK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DAN TIDAKMELAKUKANTINDAKANYANG MERUGIKANMASYARAKAT DANPEMERINTAH SERTAPEMBANGUNAN oleh karena itu sudah benar dantepat Yurisprudensi MARINomor 482 K / TUN / 2003tanggal 18 Agustus 2004yang secara tegasmenyatakan *pemilihanKepala
417 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa suatu hal yang lumrah dalam nuansa hukum Indonesia, terjadibenturan antara satu undangundang dengan undangundang yang lainkarena perbedaan kepentingan di antara para pihak yang berperkara.Dalam kasus a quo, Penggugat menggunakan UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UndangUndang Kepailitan) karenamenjalankan tugasnya sebagai kurator sedangkan Para Tergugat(Direktorat Jenderal Pajak) berpegangan pada undangundangperpajakan dan aturan pelaksanaannya yang dijadikan sebagailandasan
Bahwa suatu hal yang lumrah dalam nuansa hukum Indonesia, terjadibenturan antara satu undangundang dengan undangundang yanglain karena perbedaan kepentingan di antara para pihak yangberperkara.
207 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi ) jelastelah melanggar tertib beracara, atau dapat dikatakan telah melaluiproses beracara yang tidak pada umumnya (tidak lazim/lumrah)69karena setelah acara "kesimpulan" tetapi Kemudian memasuki acaraPembuktian lagi, maka secara hukum dapat dikatakan bahwa prosespersidangan perkara a quo pada Tingkat di Pengadilan NegeriJakarta Barat adalah cacat secara hukum ;Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Baratdalam putusannya yang kemudian dikuatkan oleh Majelis HakimPengadilan
Pembanding/Penggugat I : Drs. YOSEP DE HAAN
Terbanding/Tergugat II : Drs. GATOT BOWONSEET
Terbanding/Tergugat III : MEIFERA VIRTANTI,SH,
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. BANK PAPUA KANTOR PUSAT Cq. KEPALA CABANG PT BANK PAPUA KANTOR CABANG SERUI
Terbanding/Tergugat IV : Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Biak
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI,Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten kepulauan Yapen Serui
217 — 119
baru pada saat ini Penggugatmempersoalkannya (Setelah sepuluh tahun lebih), penggugat sebagai seorangyang berpendidikan tinggi (sebagai Dosen) tidak mungkin menyerahkan begitusaja sertifikat hak miliknya berupa tanah kepada pihak lain, tanpa adanyakesadaran sendiri apalagi yang terkait dengan Bank Papua, yang sudah tentuPenggugat memiliki pengetahuan dan konskwensikonskwensi terhadappenyerahan sertifikat tersebut;Terkait dengan pencantuman Swasta sebagai pekerjaan dari Penggugat,adalah hal yang lumrah
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan saya uraikanikhtisar singkat/resume sidang (khususnya saksi kontraktor) dalam tabel berikut ini :No Saksi Ringkasan jawaban saksi atas Substansi Pertanyaan KetHakim, JPU, PH dan tanggapan Terdakwa1 Jamin Laisa Tidak keberatan Saya menebus Saya menanda Sidang 14 Meiatas tebusan, kualitas dokumen tangani Surat Ket 2014tidak dipaksa bukan kuantitas, tidak menuntutmenghargai hak ganti rugi jikacipta panitia batal tender2 Syarifudin Tidak keberatan, Tidak masalah Ada surat ket tidak SdaNajamudin lumrah
304 — 144
SAKSI tidak mengetahui alasan adanya perubahan rencana atau pembatalan(cancel) pengiriman atas AWB 61857163030 tersebut, dikarenakan prosesseperti itu sudah umum dan lumrah dilakukan oleh pihak agen kargo itu sendirisehingga SAKSI anggap hal itu adalah hal yang biasa dilakukan. Singapore Airlines tidak pemah melakukan pemeriksaan barang kargo, kecualiuntuk DG (Dangerous Goods) dan khususnya barang kargo yang dapatmengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan (berbahaya).
106 — 101
Maka wajar dan lumrah apabila Penggugat kemudianmelakukan upaya hukum yakni dengan mengajukan gugatanpembagian harta bersama terhadap Tergugat, oleh karena:a. Menurut hemat Penggugat bahwa klausal khusus dalamperjanjian pembagian harta bersama tidak terpenuhi.b.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ganesha, Tbk
Terbanding/Tergugat II : TITO ALMAZON
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN DKI JakartaCq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang JAKARTA V
Terbanding/Tergugat IV : Notaris Hannywati Gunawan, S.H.
138 — 101
Alasandemikian sudah umum dan lumrah dilakukan oleh Debitur ataupenjaminpenjamin "nakal yang tidak bertanggung jawab, dan denganmudah akan dikesampingkan oleh pengadilan sebagaimana putusanputusan dengan kasuskasus yang sama, karenanya dalil angka 11 dan12 Gugatan harus ditolak;37.4.
98 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesimpulan seperti inimerupakan hal yang lumrah mengingat Tergugat sendiri tidak pernahmemberikan salinan dokumen apapun kepada Penggugat, untukmenunjukkan dan menerangkan kepada Penggugat mengenai dasardari dibuatnya rancangan Access Arrangement ;Bahwa akan tetapi secara tibatiba, pada bulan November 2011, atausekitar 1 (satu) tahun setelah korespondensi terakhir antaraPenggugat dan Tergugat terkait dengan masalah AccessArrangement , Penggugat menerima informasi dari pihak TGI bahwapada tanggal
746 — 316
Pembuktian dari hasil penelusuran di Internet 47.48.49.Sebagaimana diketahui, pola perdagangan eletronik melalui mediainternet menjadi semakin lumrah di Indonesia dimana selainmemperdagangkan barangbarang secara fisik, banyak jugapedagang lebih memilih mengiklankan atau memasarkan produkproduknya melalui penjualan di Internet.Berangkat dari keadaan di atas, maka selain melakukanpemeriksaaan ke pasar sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu,Penggugat juga telah mengadakan penelusuran secara digital
PT. ALATAS MARINE SERVICES
Tergugat:
PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk. Cabang Balikpapan
257 — 82
Bahwa adalah menjadi hal yang lumrah dalam dunia kerja kelautan,khususnya perkapalan, Perusahaan dibidang kelautan menggunakanasuransi untuk melindungi kapal miliknya, untuk mengurangi resiko dalammenjalankan bisnis kelautan yang sangat rentan terhadap kejadiankejadiantidak terduga yang dapat menyebabkan kerugian baik terhadap Pemilikkapal, maupun pihakpihak lain yang berkepentingan dalam penggunaankapal tersebut.3.
89 — 82
Pada halaman 3 angka 12 bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan10.Ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah hal yang Lumrah danWajar dan Hak Semua Warga Negara, demi Kepastian Hukum,mencari dan Mendapatkan Keadilan yang seadi adilnya diMuka Hukumatas Keabsahan Objek Tanah yang di Persengketakan keabsahan danKebenaran dari pada Alas Hak Objek Tanah tersebut.
SONDANG TOGATOROP Isteri dari Alm. MAJU BALDWIN HUTAGALUNG Menantu dari Alm.PERIKENIUS HUTAGALUNG
Tergugat:
1.UTIAN BR. SIMATUPANG, gelar MAMA RETNA Br. SIMATUPANG Isteri dari Alm. MULA SAHAT HUTAGALUNG
2.RUGUN HUTAGALUNG Anak dari Alm. BONAPARTE HUTAGALUNG
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Siraja Hutagalung
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
206 — 64
PERIKENIUS HUTAGALUNG hal itu adalah lumrah ataubiasa dan bahkan sangat minim sekali, namun hal itu bukan berarti sebagaijual beli TANAH PERKARA ;Bahwa mengetahui TANAH PERKARA telah dilibe (tukar guling) olehRUKIAH HUTAPEA, namun tidak terlaksana karena merupakan akal akalanMULA SAHAT HUTAGALUNG dan TERGUGAT I, maka para ahli waris Alm.PERIKENIUS HUTAGALUNG yaitu BISTOK PONTAS HUTAGALUNG, EDIHalaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2017/PN.
97 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanya dengan bermodal koneksi aparat penegak hukum dansedikit biaya, banyak pihak lain dengan tergesagesa mempidanakan mitrabisnisnya hanya untuk mendapatkan keuntungan secara singkat, danperkara pidana dijadikan posisi tawar untuk merebut semua hasil jerihpayah bersama;Modus demikian di era sekarang menjadi lumrah dan biasa, demimengejar keuntungan secara singkat dan tepat meskipun tidak benar.Kondisi seperti ini pula yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali,dimana sebagai mitra kerja PT.
164 — 63
danketentuan sebagaimana halnya pengadaan bibit kayu hitam tahun 2009; Bahwamengenai teknis pelaksanaan dari Proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam tersebut,Terdakwa tidak mengetahuinya karena sudah masuk urusan dari SKPD ( KantorLingkungan Hidup );Menimbang, bahwa uraian antara Penasihat Hukum terdakwa denganJaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas majelis memaknai tetapterdapat adanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanyaperbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
98 — 199
;Menimbang, bahwa semestinya suatu surat gugatan/permohonan harusdibuat dengan teliti dan cermat sebelum diajukan dan didaftar, sehinggakekeliruan penulisan/pengetikan dalam permohonan Pemohon pada positaangka 5, yaitu ... didaftar di Pengadilan Agama Sibolga, ... harus dianggapsebuah kekeliruan dari Pemohon, akan tetapi kekeliruan penulisan/pengetikanseperti ini adalah sesuatu hal lumrah yang dapat dijumpai dalam berbagaitulisan, apalagi ketika membaca permohonan Pemohon ini ... didaftar diPengadilan
58 — 21
Bahwaterhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agamaberpendapat bahwa kesalahan penyebutan batas batas' terhadapsuatu. atau sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalahsebagai suatu. hal yang lumrah~ atau biasa dalam halpertanahan, karena hukum tidak dapat menjamin perubahankepemilikan tanahtanah disekitar obyek atau yang menjadibatas batas obyek sengketa, oleh karena itu dalam sengketapertanahan Hakim diwajibkan untuk melakukan PemeriksaanSetempat untuk melihat keadaan senyatanya fisik
120 — 32
untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon agar semua biayayang dikeluarkan terkait dengan renovasi dan rehab tersebut diperhitungkansebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa aktifitas penambahan dan renovasi rumah tempattinggal merupakan kebutuhan penghuninya sepanjang hal itu memungkinkandari sisi pendanaan tanpa ada keterpaksaan, karenanya terhadap apa yangdilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap rumah yang didiaminya bersamaPEWARIS merupakan hal yang lumrah