Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 35 / Pid. / TPK / 2013 / PN.TK.
Tanggal 20 Nopember 2013 — ISNAINI HAISA, SH Bin M. CHAER ISMAIL
10524
  • atas dan banyaknya sanggahan dari perusahaankompetitor lannya maka seharusnya proses lelang tersebut di atas dinyatakan batal danharus dilakukan lelang ulang karena tidak memenuhi persyaratan admmnistrasi dan Teknis,namun karena adanya perintah dan kepentingan Terdakwa maka kedua perusahaan yangdiberikan Bupati tersebut di atas tetap menjadi pemenang lelang dan tidak ada lelang ulang,sehingga dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukumdan sebuah perbuatan tercela, yang sarat
Putus : 29-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013 /PN.PTK
Tanggal 29 Juli 2013 — ALFIANSYAH, SE
10967
  • Bahwa Berita Acara Mediasi tersebut selanjutnya secara berjenjang di kirim keKementrian Hukum dan HAM di Jakarta untuk proses penganggarannya dan selanjutnyadalam perjalan penganggaran untuk pembayaran ganti rugi tanah lapas Kelas II APontianak mendapatkan bantuan pendanaan dari sdr Alpian dengan sarat bila nantinya dibayarkan maka sdr Alpiansyah akan mendapatkan 40% prosen sedangkan Hj.
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
761474
  • Padapasal 1320 KUH Perdatasyarat sahnya perjanjian yaitu :Sepakat mereka mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal;Karena tidak ada yang dilanggar, untuk sarat perjanjian jual beli makaperjanjian ituadalah sah menurut hukum dan perjanjian tersebut menjadi Undangundang bagikedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata;14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksisaksi Ir. MuhammadHarun Hanise dan Drs. H.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
352287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya perbedaan tersebut,jelas telah terbukti bahwa layanan SMS yang melekatpada layanan suara (voice) pada FWA berbeda denganseluler;Pembedaan oleh Ovum tersebut dapat diterima karenamemang industri telekomunikasi merupakan bidang usahayang sangat sarat akan regulasi (highly regulated).
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
14364
  • Jember No.188.45/34/012/2015 tertanggal 2Januari 2015 yang dalam penyusunanya tidak melalui mekanisme atautata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No.46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah danBantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentangBelanja hibah lainnya, berdampak pada alokasi belanja hibah TA 2015yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya sehinggaditemukan adanya POKMAS yang tidak memenuhi sarat untuk menerimaBansos yang
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
181139
  • Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lainatau suatu korporasiBahwa alasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporasi, sebagaimana yang disimpulkan dalam surat tuntutannya, menurutpendapat kami tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta sarat dengansubjektifitas.
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. H. RIFA’I, M.Pd. bin MUHAMMAD;
13126
  • Dari ketentuan aquo dimaknai bahwa pertanggungjawabankepada Kepala Pemerintahan tersebut adalah pertanggungjawaban administrasipemerintahan, bukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana,terlebihdengan adanya frase kebijakan.Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak mempunyai peran atauandil atas terjadinya penyimpangan pada kegiatan pengadaan ATK di DinasPendidikan Kota Jambi, T.A. 2013, namun berdasarkan fakta hukum terungkapproses pengadaan ATK dimaksud sarat penyimpangan dan rekayasa, yaknisejak
Register : 01-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN.Alm
312117
  • anggaran ke KPPN pengajian tersebut diajukan setelah pelaksanaankegiatan memenuhi syaratsyarat yang dibutuhkan untuk pencairan tersebutBahwa prosedur kerja saksi dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yaitu awalnya saya selaku PPK bersamadengan Azhar pejabat penguji tagihan penandatangan SPM dan jaswidodo selaku bendaharameneliti berkasberkas syarat pencairan anggaran yang telah diserahkan oleh pelaksanakegiatan apabila terdapat kekurangan berkas/sarat
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — I. DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, IR. BAGAS SUBARNOWO, MT
7235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAHYU MULYANA dan Terdakwa Il IR.BAGAS SUBARNOWO, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadiPNS berdasarkan SK Gubernur Jawa Sarat masingmasing dengan Nomor :821/SK.2346B/Peg/88 tanggal 30 Nopember 1988 dan Surat KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.001/A/W.07/908 tanggal 20 Maret 1990dengan kedudukan masingmasing yaitu selaku Pimpinan Proyek KompensasiTempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bantuan Pemda DKIJakarta Tahun Anggaran 2002 dan Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
750796
  • Dengan adanyaperbedaan tersebut, ielas telah terbukti bahwa lavananSMS yang melekat pada layanan suara (voice) padaFWA berbeda dengan Seluler ;Pembedaan oleh Ovum tersebut dapat diterima karenamemang industri telekomunikasi merupakan bidangusaha yang sangat sarat akan regulasi (highlyregulated).Aturan tersebut baik langsung maupun tidaklangsung akan memberikan pengaruh atau dampak padaindustrinya itu sendiri, termasuk dalam pengelompokanjenis produk/jasa yang diberikan/disediakan olehHal.143 dari
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 21 Desember 2015 — SALEH, S.Pd bin MUHAMMAD;
7723
  • Namun yang menjadi persoalan dalamperkara ini adalah dalam pelaksanaannya yang sarat penyimpangan, mulai dari prosespemilihan penyedia barang oleh Pejabat Pengadaan hingga penerimaan hasil pekerjaanoleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), hal tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab terdakwa selaku PPK, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Perpres No. 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yangmenegaskan, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalahpejabat
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
353411
  • Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2014terdakwa IVAN DEWANTO mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor: 3351237901 atas namasaksi ;Bahwa Terdakwa IVAN DEWANTO sampai saat ini belum melunasipembayaran rumah di Casa Jardin Cluster Antorium A.1 No. 57 DaanMogot, Jakarta Sarat, karena Terdakwa IVAN DEWANTO barumembayar sebanyak Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) kepada saksi, sedangkan harga yang disepakati adalahRp. 2.000.000.000, (dua milyar
Register : 25-07-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - RUSLAN ABDUL GANI
306102
  • Bahwa BPKS sarat dengan muatan Politis dan Non Teknis, terutamaterhadap kegiatan fisik konstruksi di lapangan;3. Bahwa penunjukan Nindya Sejati JO melalui metode lelang yaituPenunjukkan Langsung (PL) pengaruh non teknis juga tidak dapatdihindari sebagaimana terjadi pada tahuntahun sebelumnya, yaitutahun 2006 s.d. 2010.
Register : 21-01-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 4/PID.SUS/2015/PN.KPG
Tanggal 26 Mei 2015 —
5521
  • tidakpernah mendapatkan honor pada kegiatan pengadaan Anakan Kelapa Putusan No. 04/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG = 120 Sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan pada Dinas Pertanian danPerkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.Bahwa saksi menyadari bahwa saksi dapat melakukan kesalahan danmenyesali perbuatannya.Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernahmemerintahkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan danpersaratan pembayaran tidak pernah ada sarat
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
129135
  • Boyan Sejati, ada memenuhi sarat dan trailtesnya menurut saksi bagus;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai asisten laboratorium ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa I danTerdakwa menyatakan tidak keberatan ; Saksi XL FADLLI.
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
17751
  • Jember No.188.45/34/012/2015 tertanggal 2Januari 2015 yang dalam penyusunanya tidak melalui mekanisme atautata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No.46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah danBantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentangBelanja hibah lainnya, berdampak pada alokasi belanja hibah TA 2015yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya sehinggaditemukan adanya POKMAS yang tidak memenuhi sarat untuk menerimaBansos yang
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
20075
  • permintaan tersebut adalah untuk ganti rugi PengadaanLahan untuk Embarkasi Haji tahun 2012 dan saksi diminta menilai tanggal22 November 2012 dan ada kontraknya tertanggal 29 Oktober 2012;bahwa mekanisme pengajuan permohonan untuk dilakukan penilaianberupa real properti tanah yaitu : Pemohon meminta dengan surat ataulisan properti yang hendak dinilai, lalu kami membuat penawaran berikutdengan permintaan datadata yang diperlukan untuk penilaian dimaksud,selanjutnya dibuat Kontrak kerja penawaran dengan sarat
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
208102
  • permintaan tersebut adalahuntuk ganti rugi Pengadaan Lahan untuk Embarkasi Haji tahun 2012 dansaksi diminta menilai tanggal 22 November 2012 dan ada kontraknyatertanggal 29 Oktober 2012; Bahwa mekanisme pengajuan permohonan untuk dilakukan penilaianberupa real properti tanah yaitu : Pemohon meminta dengan surat ataulisan properti yang hendak dinilai, lalu kami membuat penawaran berikutdengan permintaan datadata yang diperlukan untuk penilaian dimaksud,selanjutnya dibuat Kontrak kerja penawaran dengan sarat
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
8523
  • keterangannya.Bahwa Saksi tahu kegiatan proyek pembangunan SDN Rangkah IVSurabaya pada tahun 2009.Bahwa Saksi selaku Ketua PPT (Pelaksana Pengawas Teknis) / PemeriksaBarang.Bahwa saksi selaku Ketua PPT (Pelaksana Pengawas Teknis)/ PemeriksaBarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Putusan Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 155 dari 336Bertanggungjawab terhadap pengawasan jadwal kerja mutu dan volume (kualitas dankuantitas) pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam Rencana Kerja dan Sarat
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
207147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terlihat dalam proses pemeriksaan dipersidangan dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ;a Pemberian waktu yang tidak berimbang :Majelis Hakim Judex Facti pada saat setelah pemeriksaansaksisaksi dan ahli selesai dilaksanakan dan dilanjutkandengan acara pembacaan surat tuntutan oleh PenuntutUmum, Majelis Hakim Judex Facti hanya memberikanwaktu) bagi Penuntut Umum untuk menyusun danmengajukan sarat tuntutan selama 4 (empat) hari kerja untukmengajukan surat tuntutan yaitu tanggal 08 September