Ditemukan 25838 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-01-2019 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Pkb Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 14
23 — 14
didahulukan daripadamengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalamkitab AlAsbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :clled) Gls (le p abe aulidlle 53Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripadameraih kemaslahatan (kebaikan);Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untukmengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom yangMajelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara iniyakni:dalla caclall aule gle tga das
Register : 02-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 04-01-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Mkd Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 11
10 — 11
Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;das olla YI No) le call ghee Ceol 3) geal gelil pe clas ol degArtinya : bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengakuselalu. mendapat perlakuan yang menyakitkan dari Suaminyasehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungansuami istri antara mereka berdua;Menimbang, bahwa
Register : 31-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Mkd Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 9
6 — 9
Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembaili;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;das Flr Vil aol le razil lao) Cool la) seal golall ve lbs i de oil!
Register : 08-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Bjr Tanggal 5 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 12
14 — 12
Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat sepertiterurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumahtangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, karenanya harus segera dihentikan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighuas Sunnah, Juz Il, halaman 249:Loglliel sy) 8 pial) algo das
lbia Y Lay lee x 5 jl ol wel das jl Geo!
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
728 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
728 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas hutan alam yang mengalamikerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):= 5.590 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun =Rp11.319.750.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus sembilanbelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Biaya Pengaturan Tata Air;Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalamekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00(dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehinggabiaya
Biaya Pengaturan Tata Air;Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalamekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00(dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehinggabiaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlahuntuk luas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar)sejumlah:= 1.873 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp42.723.130.000,00 (empatpuluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluhridu rupiah);c.
Biaya Pengaturan Tata Air;Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalamekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00(dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehinggabiaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlahuntuk luas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar)sejumlah:= 5.590 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp127.507.900.000,00 (seratusdua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus riburupiah);3.
Nomor 460 kK/Pdt/2016mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestariseluas 1.873 ha (seriou delapan ratus tujuh puluh tiga hektar):= 1.873 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun =Rp3.792.825.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluhdua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);Biaya Pengaturan Tata Air;Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalamekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (duapuluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu
Putus : 26-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN-Ksp Tanggal 26 Juli 2017 — ARDIANSYAH Alias DIAN Bin MUHAMMADIYAH
29 — 3
29 — 3
untukdipergunakan sendin oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan narkotika golongan jenisganjasudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikannarkotika golongan jenis ganjatersebut bukan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwamaka kepemilikan narkotika golongan jenis ganjatersebut harus dipandang untuk dipergunakansendin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimharuslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yangbersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein)sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepatbila perbuatan Terdakwa tersebut diterapbkan ketentuan Pasal 111 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalamdakwaan kedua sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secaratekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan jenisganjaakan dikenakan ketentuan pasal
Register : 30-08-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 01-12-2018
Putusan PN KUTACANE Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Ktn Tanggal 21 September 2018 — Penuntut Umum:
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
BACHRI YANSYAH Als ARI Bin SYAMSUL BAHRI.
32 — 11
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
BACHRI YANSYAH Als ARI Bin SYAMSUL BAHRI.
32 — 11
karena sebelum menggunakan narkotika golongan jenisshabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namunkarena kepemilikan narkotika golongan jenis shabu tersebut dalam jumlahsedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali olehTerdakwa maka kepemilikan narkotika golongan jenis shabu tersebut harusdipandang untuk dipergunakan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturanhukum (das
sollen) yang bersifat umum dengan mengingat danmemperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yangterungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwatersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor: 35Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehinggaHalaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Ktn RW jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudahpasti setiap orang yang menggunakan
Putus : 15-05-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN PINRANG Nomor 49/Pid.B/2013/PN.PINRANG Tanggal 15 Mei 2013 — MUH. ILHAM Alias ILLANG Bin H. TAJUDDIN
81 — 12
81 — 12
adalah tepat untuk menerapkan Pasal 14a KUHP jo Pasal 29UURI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana majelis Hakim menilaiTuntutan Jaksa/Penuntut Umum dirasakan cukup berat bagi terdakwa, maka Hakimberpendirian bahwa pertimbangan yang Hakim uraikan sebagaimana konteks di atastelah mempertimbangkan aspek dan dimensi LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICEdan SOCIAL JUSTICE atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan Hakim telah20mempertimbangkan dimensi TEORETIS, NORMATIF dan PRAKTIK antara das
sollendengan das sein ;Menimbang, bahwa karena Majelis menerapkan pidana bersyarat kepadaterdakwa, maka perlu pula dicantumkan lamanya pemidanaan bersyarat tersebutdijalani, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perluditetapkan pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan yaitu sepertiyang diisyarakatkan pada pasal 28 ayat (2) dan (3) undangundang No. 3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak jika tidak
Putus : 13-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2014 Tanggal 13 Maret 2014 — BUPATI KAMPAR
VS
H.MUDAHAR DT.GODANG, DKK
993 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
993 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
sangat dirugikan, Para Penggugat tidak pernah memberikan izin(rekomendasi) untuk dieksprolari Pulau botiong, maka pada tanggal 29 Apriltahun 2012 Penggugat menanyakan dasar Pjs Kades ILZAM memasukan alatberat untuk mengambil batu dan pasir dipulau botiong dan dijawab ini atasperintah Bupati/Tergugat dan tidak ada izin, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012Para Penggugat melaporkan Pjs Kades Terantang Ilzam, ke Pihak KepolisianResort Kampar, atas tindakan mengambil batu dan pasir di daerah air sungai(DAS
Kampar) dilokasi Pulau Botiong, yang mana hasil peninjauan lokasi telah terjadi kerusakanpada pulau botiong, Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pengambilan pasir danbatu, bahwa pulau botiong tidak layak untuk diterbitkan izin untuk diambil batudan pasirnya, karena telah merusak fisik akibat hilangnya pulau botiong sebagaiyang menahan derasnya air sungai, tidak ada lagi batu dan pasir yang menahanderas air, serta tenggelamnya pandan pekuburan orang Tuatua dari masyarakatdan para Penggugat, perbuatan
Register : 28-03-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 52/Pid.B/2013/PN.PLW Tanggal 8 Mei 2013 —
76 — 19
76 — 19
Sianturi Alumni Ahaem, Petehaem, Jakarta, 1996, hal 166 :(Das Sollen Teori kehendak dan teori perkiraan) yang mengatakan bahwakesengajaan adalah merupakan kehendak (de wil), ditunjukan kepadaperwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan olehundangundang, jika kehendak itu ditujukan kepada perbuatan, makadisebut kesengajaan formal.
Menurut Moeljatno dalam Asasasas HukumPidana, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal 171 menerangkan : (Das Solen :Teori Kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan padaterwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untungbergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebihterlatih atau lebih mahir.
Register : 10-04-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 18-08-2014
Putusan MS SINGKIL Nomor 33/Pdt.G/2013/MS-Skl Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon Vs Termohon
59 — 7
59 — 7
Keduanyamerupakan suamiisteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga diperumahan Das kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai dua (2)orang anak perempuan yang besar usia 6 tahun yang kecil belumsekolah di bawah asuhan Termohon; Bahwa lebih kurang satu setengan tahun ini, antara Pemohondengan Termohon tidak serumah lagi.
Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga dirumah perumahan Das; Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anakperempuan yang besar berumur sekitar 6 tahun dan yang kecilbelum sekolah sekarang diasuh oleh Termohon; Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lebih satu tahun tidakserumah lagi Termohon tinggal di rumah orang tuannya danPemohon pulang ke rumah orang tuanya, disebabkan waktu ituTermohon sakit, Pemohon belum sempat mengobati Termohonkarena sedang tidak ada uang lalu mereka bertengkar
Register : 23-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 12/PID.B/2014/PN.MTW Tanggal 27 Februari 2014 —
28 — 2
28 — 2
besar dan setibanya diluar rumah, terdakwa,saksi SIKIN dan saksi RISKI hanya melihat dari jauh kurang lebih + 15 (lima belas ) meter danrumah kontrakan terdakwa sudah separuh rumah terbakar setelah itu terdakwa langsung larimembawa pisau kedalam hutan untuk bersembunyi dan saat di dalam hutan terdakwa langsungmembuang pisau dan saat itu terdakwa bersembunyi dihutan kurang lebih 3 ( tiga ) sampai 4( empat ) jam setelah bersembunyi terdakwa langsung jalan kaki melewati belakang SMA menujulanting Das
diluar rumah terdakwa, saksi SIKIN dansaksi RISKI hanya melihat dari jauh kurang lebih + 15 ( lima belas ) meter dan rumahkontrakan terdakwa sudah separu rumah terbakar;VIBahwa setelah itu terdakwa langsung lari membawa pisau kedalam hutan untukbersembunyi dan saat di dalam hutan terdakwa langsung membuang pisau dan saat ituterdakwa bersembunyi dihutan kurang lebih 3 ( tiga ) sampai 4 ( empat ) jam;VIII Bahwa setelah bersembunyi terdakwa langsung jalan kaki melewati belakang SMAIxmenuju lanting Das
Register : 02-06-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 267/PDT.G/2014/PN.Jkt.Brt. Tanggal 19 Mei 2015 — TEDY CHANDRA
L A W A N :
1. DIREKTUR PT. BANK MESTIKA DHARMA Cq PIMPINAN CABANG BIAK JAKARTA Sdr. ALI SAKSI
2. Sdr. SANDY HERYANTO,S.Kom. SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. SINAR KARYA LELANG
193 — 96
193 — 96
PUTUSANNo.267/PDT.G/2014/PN.Jkt.Brt.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkaraperkara perdatagugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara antara :TEDY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru Rt.019 Rw.017 Kelurahan1.Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya DAS AT YUSUF,SH. dan ROSANA FSIREGAR,SH..
Dan apa bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihakPenggugat datang menghadap kuasa Hukumnya DAS AT YUSUF,SH. danROSANA F SIREGAR,SH..
Register : 07-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Psp Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
1.FERNANDUS DAMANIK, S.H
2.Hepni Agustiani, SH
Terdakwa:
Pandapotan Daulay
86 — 16
1.FERNANDUS DAMANIK, S.H
2.Hepni Agustiani, SH
Terdakwa:
Pandapotan Daulay
86 — 16
pasti harusmemiliki atau menguasai, terlebin dahulu namun karena kepemilikan narkotikagolongan jenis ganja tersebut dalam jumlah sedikit dan tidak untukdiperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Pspjenis ganja tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri olehTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim juga haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum(das
sollen) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikanperistiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yang terungkapdipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwa tersebutditerapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika yaitu sebagai orang yang menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga jika Majelis Hakimmenerapkan pasal
Register : 22-11-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
281 — 249
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
281 — 249
IK Merdeka tanggal 18 Mei 2018;
- Surat ljin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Notarial Certificate dari Mohan Das Naidu (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate
Of Registry Name IK Merdeka Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK Merdeka Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli Notarial Certificate dari Mohan Das Naidu (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK Merdeka Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate
IK Merdekatanggal 18 Mei 2018;Surat ljin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018,berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IKMerdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan IINomor 020/SPKJSL//18, Tanggal 20 Januari 2018;1 (satu) lembar asli Notarial Certificate dari Mohan Das Naidu (NotariPublic Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel ProvisionalCertificate Of Registry Name IK Merdeka Official
Number N16011884dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry VasselProvisional Certificate Of Registry Name IK Merdeka Official NumberN16011884;1 (satu) lembar asli Notarial Certificate dari Mohan Das Naidu (NotariPublic Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar OfficeOf Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IKMerdeka Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisirDeletion Certificate, Our Ref: JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20Agustus
IK Merdekatanggal 18 Mei 2018;Surat jin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018,berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IKMerdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan IINomor 020/SPKJSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.1 (Satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU(Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel ProvisionalCertificate Of Registry Name IK Merdeka Official
DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018,berikut Surat Keterangan tanggal 21 Mei 2018;2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IKMerdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan IINomor 020/SPKJSL//18, tanggal 20 Januari 2018.1 (Satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU(Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel ProvisionalCertificate Of Registry Name IK Merdeka Official Number N16011884 dan 1(satu) Iembar fotocopy legalisir Niue Ship
Merdeka tanggal11 Mei 2018;Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV IK Merdekatanggal 18 Mei 2018;Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018,berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IKMerdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan IINomor 020/SPKJSL//18, tanggal 20 Januari 2018;1 (Satu) lembar asli Notarial Certificate dari Mohan Das Naidu (NotariPublic Singapore) tentang Niue
Register : 05-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 01-12-2018
Putusan PN KUTACANE Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Ktn Tanggal 12 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
JUNAIDI Als NEDI Bin DARMANSYAH.
87 — 11
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
JUNAIDI Als NEDI Bin DARMANSYAH.
87 — 11
karena sebelum menggunakannarkotika golongan jenis sabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai,terlebih dahulu namun karena kepemilikan narkotika golongan jenis sabutersebut dalam jumlah sedikit dan tidak untuk diperdagangkan kembali olehTerdakwa maka kepemilikan narkotika golongan jenis sabu tersebut harusdipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim juga haruslah mengkongkretisasi atau individualisasiperaturan hukum (das
sollen) yang bersifat umum dengan mengingat danmemperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yangterungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatanTerdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaankesatu atau Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua sehingga jika MajelisHakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUTACANE Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN-Ktn Tanggal 18 Februari 2016 — RAMADHAN Als MADAN Bin (Alm) KASIM
45 — 4
45 — 4
narkotika golongan I jenis sabusudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karenaHalaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PNKtnkepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkankembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebutharus dipandang untuk dipergunakan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimharuslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yangbersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein)sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepatbila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaankesatu dan kedua sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secaratekstual maka sudah pasti
Register : 23-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PA BAUBAU Nomor 0559/Pdt.G/2018/PA Bb Tanggal 11 Desember 2018 — penggugat
tergugat
43 — 21
43 — 21
Gla gle ade suliell 6) 2Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatandan pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yangberbunyi:Al oli ale Gib leas jt das pl) Ae) pre aidly)Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talakSatu;Memperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz halaman 83 sebagai berikutay aly Gray 5ll Shall Gybed Cys Gdbll, ai SUYIUSl a,Ne OY Copp oet Ge
Register : 24-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1676/Pdt.G/2019/PA.Sda Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
glS, zal cal fel i das, 5h Jim sla cal lal oo ui lal,aL dal, Wal Logit pod! ye usolall jas Leglia!
Register : 08-06-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PA PURWOREJO Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Pwr. Tanggal 15 Juli 2014 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
10 — 1
10 — 1
sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapatbahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) PP Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarattalik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapatditerapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab AsySyarqowi alat Tahrir yangberbunyi :Shall) (cide, Das